Senin, 28 April 2008

PERHUTANI JEMBER GAGAL HIJAUKAN HUTAN

• Audit Perum Perhutani KPH Jember !

JEMBER- Perum Perhutani KPH Jember dinilai gagal melakukan penghijauan kawasan hutan di Kabupaten Jember sebanyak 84.000 hektar. Bahkan Perhutani dinilai telah melakukan tindakan represif dan intimidasi kepada masyarakat sekitar hutan di Jember, terutama di Baban Silosanen, dengan dalih masyarakat dituding sengaja merusak tanaman reboisasi hutan.
“Perhutani tidak becus. Sebagai pengelola hutan Perhutani Jember tidak mampu melaksanakan amanah UU No 41 tahun 1999 dan PP No 30 tahun 2003, yang membuka ruang selebar mungkin dalam pelestarian hutan, tapi faktanya mementingkan kelompok tertentu,” ujar Miftahul Rahman, SE, alias Memet, korlap aksi dalam orasinya.
Ribuan massa warga Desa Babansilosanen, Kecamatan Silo, “menyerbu” kantor Pemkab Jember, dan DPRD untuk membuktikan pernyataannya yang akan mendatangkan massa lebih besar jika sikap dan tindakan Perhutani masih arogan, di Alun- Alun Jember, Senin (28/4) pagi.
Dengan menumpang 33 kendaraan truk engkel ditambah sepeda motor, dan angkutan colt station sebanyak 10 buah mereka meluruk kantor Pemkab Jember diteruskan jalan kaki ke kantor DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya diteruskan ke Presiden RI, dan instansi terkait.
Persoalan utama pemicu aksi unjuk rasa itu terkait penangkapan yang dilakukan oknum Polhut Perhutani KPH Jember terhadap warga yang mengelola tanaman di hutan sebelumnya sebanyak 6 orang.
Mereka menuding Administratur Perhutani Ir Taufik Setyadi, tidak memihak kepada rakyat dan mendesak agar Adm Perhutani diusir dari Kabupaten Jember karena tidak becus dalam melaksanakan reboisasi hutan. Perhutani juga dituding menakut – nakuti rakyat.
Dan yang sangat disesalkan, Bupati Jember MZA Djalal, sebagai pelayan rakyat bertindak seperti itu, dengan memerintahkan instruksi tembak di tempat bagi perambah hutan.
“Yang merusak hutan itu rakyat, atau oknum Perhutani. Perhutani itu didirikan sejak 1972, dan hingga sekarang seluruh Indonesia ada 1,6 juta hektar yang rusak. Apakah karena rakyat yang merusak. Mana yang disebut reboisasi tolong tunjukkan kepada kami. Kita mendesak agar Perhutani Jember diaudit,” teriak Memet.
Setelah orasi di depan Pemkab Forum Komunikasi LSM se Jember pimpinan Gus Syaif alias KMA Syaiful Ridjal, AS, menyerahkan 1 berkas bendel berisi tuntutan, bukti, dan juga kecurangan yang dilakukan Perhutani dalam pelaksanaan reboisasi hutan di Kabupaten Jember.
“Kami minta jawaban dari Bupati selaku Pemkab Jember selambat – lambatnya 1 minggu,” ujarnya, kepada staf Satpol PP yang mewakili unsur Pemkab Jember menerima pengunjuk rasa.
Usai melakukan prosesi penembakan di tempat dengan “bedil” yang terbuat dari gabus, dan berbagai macam nama peran warga Baban Silosanen, ditambah massa warga dari Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, yang bersengketa dengan Perhutani ini berjalan kaki ke DPRD Jember sambil orasi.
Di DPRD usai orasi mereka sholawatan dan diterima secara perwakilan hearing dengan Komisi A dipimpin Drs Abd Ghofur dan anggota Komisi A lainnya. Sempat terjadi ketengangan antara korlap aksi, perwakilan warga dengan ketua Komisi A yang menantang gelut.
“Prak !. Satu asbak pecah di lantai ruang komisi A. Bambang Irawan dari LSM Elpamas, sempat selisih pendapat terkait penanganan hutan di Kabupaten Jember, dan dinilai tidak tegas memihak kepada rakyat.
Usai hearing perwakilan juga diminta menemui Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha di ruang Kapolres. Di sana mereka menyampaikan keberatan, uneg – uneg dan pernyataan serta maklumat rakyat Baban Silosanen dikoordinatori FKLSM (Elpamas, Picket Nol,dan IBW) termasuk pengajuan penangguhan penahanan terhadap 6 orang yang ditangkap Polhut karena tuduhan perusakan hutan.
Kapolres Jember AKBP Ibnu Isticha, cukup responsive dalam menerima aspirasi warga tersebut. Bahkan dia berjanji akan menyelidiki kembali kasus tersebut sebelum akhirnya memberikan kebijakan tentang penangguhan. Sebab, dia melihat ada prosedur yang harus dilalui polisi dalam menangani kasus pidana seperti itu, dan tidak serta merta.
“Kami sangat mendukung upaya warga semua yang menginginkan adanya perubahan status penahanan para tersangka. Tapi, kami juga butuh waktu untuk itu. Kita menghargai semuanya, baik hukum serta prosedurnya kita harus lalui,” ujar Kapolres disambut lega para wakil warga. kim

Tidak ada komentar: