Senin, 28 Juli 2008

LELANG DISPERINDAG DIBAHAS


Keabsahan Pencabutan SBU Pemenang Lelang

JEMBER - Sosialisasi perundang – undangan jasa konstruksi No 18 tahun 1999, oleh Pemerintah Kabupaten Jember menjadi ajang konfirmasi dan klarifikasi persoalan lelang di Disperindag. Fenomena lelang di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal akhir – akhir ini dua kali terjadi masalah.
Pertama soal lelang Jember Outlet Rp 950 juta yang dimenangkan CV Gusteknika, dan kedua adalah terkait lelang pengadaan jaringan listrik dan pembangkit alternatif senilai Rp 2 milliar kemarin. Persoalan pertama terkait SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang dimiliki oleh CV Gusteknika disoal oleh rekanan karena muncul surat di LPJK Jatim bahwa SBU rekanan pemenang lelang Jember Outlet tersebut dicabut.
Mendapat pertanyaan itu dengan bahasa lebih diplomatis Ketua LPJK Jawa Timur Drs I Made Oka, SH, MM, menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah diminta klarifikasi. Dan terkait SBU yang telah dikeluarkan dan dicabut itu harus diperbaiki. Saat itu pengalaman kerja CV ini mendompleng pengalaman kerja orang lain. Yang tak lain berperan dalam hal ini adalah H Syaiful Bahri, Ketua KADIN Jember, yang juga pengurus LPJK Jatim. Sementara itu, CV Gusteknika tak terima jika disebut memalsu dokumen itu.
Dia saat itu malah mempertanyakan kinerja LPJK jika menyoal SBU yang telah dikantonginya itu. Jika disebut pemalsuan, maka CV ini melalui direkturnya Beni Gustanadi, mengancam akan melaporkan balik sebab dia sudah memasukkan data yang benar. Tapi, kenapa data yang keluar malah keliru.
Mendapat pertanyaan audiens yang berasal dari kalangan rekanan dan rekanan penyedia jasa se Jember ini, I Made Oka, mengatakan bahwa kesalahan SBU dan pencabutan itu harus dilakukan pembaharuan alias perbaikan. SBU yang sudah dicabut itu harus dibetulkan dengan pengalaman tersendiri.
Diakuinya, bahwa dari dulu hingga sekarang ini pelaporan rekanan yang mendapat pekerjaan untuk syarat SBU itu dilakukan mendadak dan seringkali ketika hendak ada proyek. Tapi, seharusnya menurut aturannya adalah rutin. Seperti ketika suatu instansi atau Dinas juga harus melaporkan rutin tentang penilaian hasil pengerjaan para penyedia jasa di daerahnya. “Apa kena daftar teguran, pelaporan tidak berhasil, semacam black list. Tapi, lebih halus dari black list. Selama ini tidak pernah ada juga,” ujar I Made.
Persoalan status rekanan penyedia jasa saat SBU dicabut dan disuruh memperbaiki selagi dia menjadi pemenang lelang, semua dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing – masing instansi dan dinas atau panitia. Apa panitia itu terus mengacu kepada Keppres atau tidak terserah kebijakan PA itu sendiri.
“Kami tidak bisa mengatakan itu. Karena semua diserahkan kepada aturan Pengguna Anggaran itu sendiri lagi. Apa tetap melanjutkan atau tidak. Sebab, itu bukan kewenangan kami. Apa bisa diretender atau tidak terserah Pengguna Anggaran. LPJK hanya sebatas mengurus soal SBU saja. Jika ada kesalahan, ya dicabut dan diperbaiki lagi,” ujar I Made.
Dalam kesempatan sosialisasi itu, hadir Ir Juwarto, Kadis PU Pemkab Jember, Kepala Sungram Drs Slamet Urip Santoso, Kepala Jamsostek Tjipto Rahadi. Di akhir penjelasan itu, PT Jamsostek mengingatkan bahwa terkait pengerjaan para penyedia jasa, dan pengguna anggaran sudah perlu dilakukan pengisian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Secara singkat ada uang jasa pungut bagi aparatur pemerintah selaku pengguna anggaran, dan besaran pencairan Jamsostek senilai Rp 14 juta bagi pekerjaan yang rusak akibat faktor bencana alam atau kecelakaan. Belum lagi ada tunjangan kematian bagi pekerja nilainya 48 x upah pekerja. kim

Tidak ada komentar: