Jumat, 31 Oktober 2008

LOKALISASI KONTRAK POLITIK CALEG


JEMBER - “Siapa yang tidak melakukan kontrak politik dengan masyarakat Puger, untuk membuka kembali lokalisasi maka calon anggota legislatif Kabupaten Jember 2009 ini tidak layak dipilih. Sebaliknya, caleg yang integritasnya tidak diragukan dan motif pencalegan demi rakyat adalah yang mau melakukan kontrak politik dengan masyarakat Kecamatan Puger untuk membuka kembali lokalisasi”.
Demikian diungkapkan Achmad Mufid, SH, divisi HAM IKADIN Jember saat seminar koordinasi berbagai instansi di lingkungan Pemkab Jemebr, oleh Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) yang menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dokter Paru, dan pemerhati AIDS / HIV serta beberapa kader kesehatan lain yang berkaitan dengan dampak penyakit AIDS dan penularannya di Kabupaten Jember.
Hingga kini, data penderita AIDS / pengidap virus HIV lumayan tinggi. Tapi, beruntung masih jauh di bawah daerah lain di sekitar Jember. Tapi angkanya mencapai lebih dari 10 orang. Hal ini menurut Achmad Mufid sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tingkat penyebarannya kian tidak terdeteksi pasca penutupan Lokalisasi.
“Orang yang tertular itu, bukan hanya di Puger saja. Kalau begini ini tidak ketahuan. Bisa saja orang luar datang ke Jember. Tapi tidak bisa dipantau,” ujar Mufid.
Dia melihat langkah membuka lokalisasi Puger sama dengan melawan kebijakan Bupati MZA Djalal, yang telah menutup Lokalisasi Puger itu. Kendati faktanya masih sering buka. Sehingga menurut Mufid, langkah Bupati itu adalah benar secara administratif, tapi secara sosial tidak benar.
Bahkan dari segi kesehatan tidak masuk di akal. Karena kontrol penyakit, dan penderita AIDS atau HIV tidak bisa diawasi. Kata dia, jika di lokalisasi akan mudah mengontrolnya. “Kalau begini ini menyebar tidak karuan, ini ancaman yang mengkhawatirkan bagi Jember,” ujar Mufid lagi.
Ke depan dia akan mengkampanyekan terus wacana membuka kembali Lokalisasi Puger. Bahkan para caleg akan diajak kontrak politik untuk membuka kembali lokalisasi itu. Dia menyadari bahwa tidak akan mungkin caleg berani menandatangani kontrak politik itu, tapi komitmen itu harus dipegang. Jika tidak maka tidak ada calon wakil rakyat yang akan mampu mengendalikan masyarakat Puger.
Alasan utama kenapa harus membuka kembali lokalisasi itu karena praktek semacam itu tidak bisa ditutup karena sudah ada sejak jaman dahulu sebagai sifat manusia. Kalau dilihat dari segi Agama seharusnya adalah urusan keimanan pribadi muslim yang bersangkutan. Tidak ada iman itu karena desakan orang lain.
“Lho, cukup ditunjukkan. Rakyat diajari gentlemen dan jujur. Kalau mau ke neraka silahkan ke lokalisasi, dan kalau mau ke sorga silahkan ke Masjid. Jangan ditutup seperti itu. Ini malah membahayakan lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau lokalisasi dibuka kan cukup di sana saja yang boleh. Di luar itu tidak boleh alias melanggar. Jadi dilokalisir itu lebih baik, lebih enak kontrolnya,” ujar Mufid, yang akan mendatangi DPRD dan caleg untuk diajak kontrak politik membuka kembali Lokalisasi Puger.
Menurutnya, Pemerintah tidak boleh munafik soal urusan ini. Termasuk partai politik yang punya kursi mayoritas di Kabupaten Jember ini. Bahwa penyumbang suara terbesar di setiap Pemilu selama ini adalah masyarakat Puger, dengan jumlah penduduk terbesar sekitar 80.000 suara. kim

Tidak ada komentar: