Rabu, 30 April 2008

PROYEK PENGERUKAN WALLET DIDUGA FIKTIF

• RATUSAN JUTA UANG TUNAI DITANAM DI HALAMAN KANTOR

JEMBER – Setelah lama tak terdengar kabar karena sakit osteoporosis (pengeroposan tulang belakang), Rabu (30/4) kemarin baru digelar sidang kasus dugaan korupsi proyek pengerukan wallet di Dinas Pengairan Pemkab Jember dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pengairan Ir Soewadi, dengan agenda pemeriksaan saksi – saksi.
Dalam pemeriksaan Ali Mukarom, saksi dari pengamat Ambulu yang kini menjabat pengamat pengairan di Kecamatan Mumbulsari ini terungkap fakta baru dalam persidangan kasus dugaan korupsi sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Basyar Rifai, SH, Awaluddin, SH, dan Wahida SH.
Di depan majelis hakim Aminal Umam, Yanto, dan Yosdi, SH, saksi mengatakan dengan tegas bahwa proyek senilai Rp 910 juta lebih untuk pengerukan wallet dan penataan saluran irigasi pengairan sawah di 7 titik diantaranya di Jatisari, di Desa Seruni, di Manggar, Cangkring Jenggawah, Mandiku, Sanenrejo, dan Buntu berupa saluran 2 (sekunder) itu hanya dicairkan anggaran 10 % saja atau Rp 113,408 juta.
“Sisanya entah diterima Kantor atau tidak kita tidak tahu. Yang jelas sempat dirapatkan dengan 6 pengamat pelaksana proyek itu yakni : pengamat Ambulu, Gumukmas, Kencong, Mayang, Tanggul, dan Silo diberi pengarahan oleh Kadis bahwa dana yang cair adalah 10 %. Dan kita diminta untuk memaksimalkan pekerjaan itu,” ujarnya.
Proyek sekitar April 2005 itu sebagai pimpro nya adalah P Yasir. Dalam kasus ini pihaknya membenarkan kalau sempat diperiksa oleh Banwasprop Jatim. Tapi saat itu diakui hasil pengerjaan Rp 450 juta di Manggar itu pasangannya bagus, dan memuaskan.
Ali Mukarom, membenarkan selama menerima pekerjaan itu tidak menandatangani kontrak apapun. Dia hanya menggambar dari hasil pengamatan langsung di lapangan kemudian dijadikan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sebanyak 7 titik proyek pengerukan wallet tersebut.
Diakuinya proyek yang ditanganinya adalah di Ambulu, dengan alokasi hanya Rp 6 juta saja, padahal yang diajukan dalam RAB adalah Rp 75 juta.
Melihat itu, pertanyaan “serangan” dilontarkan terdakwa melalui kuasa hukumnya kepada saksi. Saksi ditanya apakah tahu berapa dana yang cair seluruhnya, apakah saksi juga tahu kalau anggaran itu ada yang dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) ?.
Saksi Ali, mengaku tidak tahu. Lantas Zaenal Marzuki, SH, meminta JPU menunjukkan kepada saksi dan majelis soal kuitansi penyetoran uang ke Kasda, dan uang yang dikembalikan kliennya karena ditarik atas perintah Kabag Keuangan Drs Mulyadi, Ak MM.
“Saksi kan tidak tahu kalau uang itu memang diserahkan lagi ke Kasda. Total pencairan kan tidak semuanya, karena diperintahkan ditarik ke Kasda oleh Mulyadi,” ujar Zaenal, membantah keterangan Ali.
Di sisi lain, terungkap bahwa ada uang ratusan juta sekitar Rp 400 juta ditanam di halaman belakang kantor pengamat di Gumukmas yang diduga dilakukan atas perintah Kadis Pengairan saat itu. Kasus ini berhasil dibongkar sekitar bulan Mei 2005 dalam suasana panas persaingan Pilkada.
JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Jember Basyar Rifai, SH, mengatakan saksi lain akan didatangkan dalam sidang selanjutnya. Dia terus membuktikan dakwaannya terutama soal SPJ pengamat karena disuruh Kadis Pengairan dengan tetap seperti RAB.
“Kita mau buktikan apakah dana Rp 2,5 milliar yang dikirim ke Kasda dan sisa Rp 804 juta yang dikirim itu benar atau tidak. SPJ nya kenapa kok tetap sesuai RAB. Nanti kan terungkap sendiri berapa uang tunai yang ditanam di halaman kantor pengamat itu,” ujar Basyar berjanji.kim

KADIS PENGAIRAN KKN ISTRI, PONAKAN DIBERI PROYEK

• Nepotis Kerjakan Proyek dan Main Fee Proyek

JEMBER – Setelah disoal terkait tarikan pendaftar dalam lelang proyek kini Dinas Pengairan Pemkab Jember dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi dan KKN Achmad Djaelani, Jl Teratai No 5 Jember, terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengerjaan proyek irigasi tahun 2007 kemarin.
Dalam laporannya, praktek KKN yang diduga dilakukan oleh Ir Rasyid Zakaria, menugaskan Jasmono, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dengan modus memotong fee proyek hingga 35 %, dan membagi paket proyek tunjukkan kepada keluarganya sendiri.
Caranya, dengan memberi paket proyek ke rekanan tertentu tapi hanya bersifat pinjam bendera (nama) dengan pelaksana dari saudara dan kroni Kepala Dinas Pengairan sendiri.
Nilai total proyek adalah 26 paket masing – masing Rp 50 juta-an. Djaelani, dalam laporan surat resminya itu menyebutkan total nilai proyek adalah Rp 1,3 milliar. Setelah dipotong fee 35 % maka hasil yang bisa diraup adalah Rp 455 juta lebih.
Dugaan praktek KKN dalam proyek ini menurut Djaelani, dilakukan dengan cara yang sama yakni potong fee dan pinjam bendera. Total yang bendera yang dipinjam namanya oleh saudara dan kroni Kadis Pengairan berjumlah 24 paket.
Sejumlah CV atau rekanan yang dipinjam namanya itu adalah CV Karimata Indah 4 paket, CV Cahaya Bakti, Mako Bakti, Sinar Mutiara, dan Bintang Timur masing – masing 2 paket dipinjam atas nama keponakan Kepala Dinas Pengairan bernama Uun, beralamat di Perum Griya Mangli Blok CC 12 Jember (alamat rumah kadis).
Sedang CV Rejeki Agung, Achmad Jaya, Artha Kurnia Tani, dan Bumi Indah, masing – masing mendapat 2 paket atau Rp 400 juta dipinjam namanya oleh saudara adik dari Kadis Pengairan bernama Kamsu, yang beralamat sama di Perum Griya Mangli Indah Blok CC 12, Jember.
Lalu CV Sejati, dan CV Ladang Makmur masing – masing mendapat 2 paket atau total nilai proyek Rp 200 juta dipinjam nama nya oleh istri Kadis Pengairan bernama Bu Lik, yang beralamat di Desa Wuluhan, Kecamatan Wuluhan, Jember.
“Karena itu seluruh rekanan yang tergabung dalam organisasi asosiasi jasa konstruksi Jember golongan K, sangat dirugikan dan gigit jari atas perbuatan Jasmono, dan Ir Rasyid, selaku Kadis Pengairan,” ujarnya dalam surat resminya.
Hingga kemarin, surat ini masih diselidiki sejauh mana kebenarannya. Tapi, Kadis Pengairan Ir Rosyid Zakaria, saat dihubungi di nomor ponselnya tidak diangkat selama 2 kali. Saat didatangi ke rumahnya sedang tidur, kata istrinya tidak bisa diganggu.
“Nanti saya sampaikan. Tadi keluar sebentar, tapi sekarang tidur, Pak,” ujarnya.
Sedangkan Jasmono, salah seorang Kasi di Dinas Pengairan saat dikonfirmasi tidak ada di tempat. Saat itu sedang ada pembukaan penawaran pelelangan paket proyek Rp 1,4 milliar berjumlah 13 paket. “Pak Jasmono, sedang ke lapangan di Wuluhan Pak. Apa ditunggu saja kalau penting,” ujarnya pukul 15.00 kemarin.kim

STOK PUPUK JEMBER AMAN, PERLU RDKK DI TINGKAT KIOS

JEMBER – Sales Representative (SR) PT Pupuk Kaltim di Jember dan Bondowoso, Sugiono Masheri, membantah adanya isu dan pemberitaan stok pupuk langka di Jember dan Bondowoso, Rabu (30/4) kemarin.
Sugiono malah mengeluarkan data tentang distribusi pupuk yang diturunkan kepada 8 distributor pupuk di Jember : CV Arta Guna, Tiga Daya Satama, Kertopaten, PT ACR, Berlian Utama, CV Widodaren, CV Hidup Baru, dan PT Yosomulyo berikut jumlah dan presentasenya yang masih tersisa stok sekitar 234 ton.
Hingga musim tanam tahun 2008 ini, PT Pupuk Kaltim stoknya dinilai masih aman. Yang sebenarnya terjadi adalah ada kepanikan dari petani sendiri dan kemampuan petani dalam membeli pupuk akibat dampak isu kenaikan harga pupuk, dan isu kenaikan harga BBM.
Menurut Sugiono, kebutuhan di Jember saat ini adalah 10.000 ton sesuai usulan Pemkab Jember untuk bulan April saja. Dan untuk bulan Mei, Pemerintah Daerah belum mengajukan rencana kebutuhan pupuk tersebut.
“Selama ini petani memang tidak rajin ke kios, dan agen. Mereka hanya tanya ke teman saja, sehingga jawabannya tidak sama dengan kenyataan,” ujar Sugiono.
Sesuai datanya di bulan April 2008 ini jatah pupuk yang diajukan Pemkab untuk Kabupaten Jember adalah 10.000. Dan direaliassikan sekitar 9.765. Sisanya masih sekitar 234 ton. Tapi, di tiga gudang milik PT Pupuk Kaltim, masih ada sekitar 5300 ton pupuk tersedia.
“Kalau rencana Mei ini Pemkab mengajukan 10.000 ton lagi, maka kita tinggal DO ke pusat separuhnya saja. Stok kita masih 5000 lebih,” ujar Sugiono Masheri.
Di sisi lain, Jumantoro, anggota Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (TP3) dari unsur Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember mengatakan bahwa pengawasan selama ini cukup ketat.
Dijamin bahwa distribusi dari PT Pupuk Kaltim, ke distributor ke agen dan kios sudah bisa dipastikan tidak ada kendala. Tapi, yang terkendala sering lolos dari pengawasan adalah di tingkat kios ke petani.
“Selama ini kios belum pernah ada data kongkrit siapa pembelinya, alamatnya di mana, dan berapa kebutuhan pastinya, kalau itu jelas maka pengawasan akan lebih mudah lagi,” ujar Jumantoro.
Saat ini, harga pupuk kisaran di petani masih stabil. Head harga ke petani untuk pupuk Urea adalah Rp 1.200 per Kg, ZA Rp 1050 per Kg, SP 36 Rp 1550, dan Rp 1750 per Kg untuk NPK.
Jumantoro, berharap ke depan ada system diterapkan lagi selain ke agen, kios yang ada untuk melayani ke petani langsung bisa menggunakan Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebelum direalisasikan pengirimannya.
“Harus ada RDKK nya biar tidak ada loss isu seperti saat ini,” ujar Jumantoro.
PT Pupuk Kaltim, mengaku terima kasih dengan peran serta masyarakat dalam pengawasan distribusi pupuk di Jember dan Bondowoso setahun terakhir ini. Sehingga masalah kelangkaan yang diisukan dan diberitakan itu tidak pernah ada. Faktanya justru PT Pupuk Kaltim, stoknya sangat banyak dan separuh kebutuhan Jember.kim

GUS MAMAK DAN MAHMUD SERANG JAKSA

JEMBER – Terdakwa korupsi kasus dana operasional DPRD pimpinan DPRD HM Madini Farouq, S.Sos, dan H Mahmud Sardjujono, masing – masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jember terus mencari kelemahan Jaksa. Kali ini keduanya melalui kuasa hukumnya Jani Takarianto, SH, dan H Holili, SH, menuding penyidikan dan penahanan terhadap nya dinilai melanggar hukum.
Demikian materi eksepsi terdakwa dibacakan kuasa hukumnya di depan majelis hakim dalam sidang kedua Rabu (30/4) pagi di Pengadilan Negeri Jember.
Materi eksepsi atau keberatan terdakwa Gus Mamak, H Mahmud setebal 17 halaman itu intinya menuding Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, seadngkan perkara itu telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
Bahwa ketentuan pasal di atas tenatng KPK menurut H Holili, dan Jani Takarianto, SH, bersifat imperative. “Artinya wajib ditaati oleh penyidik kepolisian atau kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi,” ujar Jani.
Tapi, faktanya dalam pemeriksaan penyidikan itu ternyata penyidik kepolisian hanya melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kajati Jatim dengan surat nomor 27 Januari 2008, No B/301/I/2006 Reskrim.
“Artinya, penyidik tidak pernah memberitahukan secara formil kepada KPK sesuai pasal 50 ayat 1 tersebut yang mewajibkan,” ujarnya.
Surat dakwaan yang disampaikan JPU dinilai kabur dan error in persona. Kaerna dalam pasal 7 UU No 10 Tahun 2004, bahwa tentang pembentukan peraturan perundang – undangan telah ditegaskan bahwa perda masuk pada salah satu jenis dan hirarki perundang – undangan, dengan kata lain perda yang dikeluarkan Pemda itu merupakan sumber hukum formal da dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum.
Berdasar Perda No 3 tahun 2004, tentang perubahan APBD TA 2004 juncto Keputusan Bupati Jember Nomor 112 tahun 2004, mengenai biaya baju batik dan pakaian khas Jemberserta biaya penunjang operasional pimpinan DPRD Jemebr diatur dalam perda tersebut.
Dan dalam melaksanakan perda tersebut tidak melampaui plafon maximal yang tercantum dalam perda. Dengan demikian terdakwa I, dan II dalam kaitan baju batik dan pakaian khas Jember serta biaya penunjang operasional melaksanakan perda.
Begitu pula soal bantuan hukum, HM Madini Farouq, S.Sos, telah mendapat surat persetujuan bersama DPRD Jember dan Bupati Jemebr Nomor 11 tahun 2005, Perda No 4 tahun 2005, dan Perbup No 36 A tahun 2005, tentang APBD.
Yang mengejutkan adalah, terdakwa I, dan II berusaha menarik Sekwan sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam pengguna anggaran sesuai pasal 38 ayat 1, dan 2 Kepmendagri No 29 tahun 2002. Dan yang menjadi Kepala SKPD itu adalah Kabag hukum. Sehingga melaksanakan perda sama dengan melaksanakan UU dan tidak bisa dipidana.
“Maka dakwaan JPU itu error in persona. Klien kami melaksanakan UU dan menjalankannya, jadi dalam teori hukum tidak bisa dipidana,” ujar Jani Takarianto.
Di lain sisi, HM Basyar Rifai, SH, JPU Kejari Jember di depan majelis Aminal Umam, Yanto, dan Yosdi, SH, menegaskan akan menjawab semua keberatan terdakwa itu dalam sidang berikutnya. “Nanti sajalah. Itu persepsi mereka saja. Kita punya dasar yang harus kita sampaikan. Tentu saja formal nantinya di jawaban kami,” ujar Basyar, kalem.kim

DJALAL DIDEMO WARGA, TUTUP AKSES JALAN WIKUS

* MELANGGAR AMDAL

JEMBER – Penutupan akses jalan Sultan Agung ke Jalan Raya Wijaya Kusuma dinilai melanggar Amdal Lalin, dan merugikan rakyat. Rabu (30/4) puluhan warga yang dirugikan melakukan unjuk rasa di depan pendopo meminta pembukaan akses jalan di depan Masjid Jamik Jember, ke Jalan Raya Wijaya Kusuma.
Mereka menilai kebijakan Pemkab Jember terutama Bupati MZA Djalal, dengan membikin taman di tengah kota tepatnya di depan Masjid Jamik itu bertentangan dengan asas kemanfaatan dan tidak menghiraukan hukum amdal tentang lalin (lalu lintas).
Pengunjuk rasa sambil meneriakkan yel protes juga membentangkan spanduk dan pemasangan poster meminta pembukaan akses jalan tersebut karena sangat merugikan para pengusaha, dan mematikan usaha warga di sekitar Jalan Wijaya Kusuma.
Kini, dagangan mereka sangat sepi. Bahkan banyak yang frustasi karena pelanggannya tidak mau lewat di depan Jl Wijaya Kusuma. Untuk melewati jalan wikus itu pelanggan harus memutar dan melewati lampu merah Jalan Raya PB Sudirman.
“Perubahan arus lalin tersebut tidak melalui kajian yang benar. Bahkan tinjauan amdal lalin tidak pernah dilakukan. Yang ada hanya kecongkaan penguasa saja,” teriak Sudarsono, Evi, dan Istono para korlap aksi bergantian.
Para pendemo ini adalah mayoritas pengusaha, pedagang, serta pelaku usaha di sekitar Jalan Mawar, Jalan Wijaya Kusuma. Mulai dari pedagang kelontong, pasar contong, hingga pertokoan dan warung nasi sekitar Stasiun Kereta Api (KA) Jember.
Pasca penutupan dan pengalihan lalu lintas tersebut penghasilan mereka sangat menurun. Bahkan bisa dikatakan tidak laku alias sepi. Sebab, kendaraan dan calon pembeli sangat jarang melewati jalan wikus tidak seperti tahun sebelumnya.
Faktanya saat ini, malah dibangun Pizza Hot dengan investor besar di sebelah pendopo. Melihat ini muncul kecurigaan bahwa pengalihan lalin, dan penutupan akses jalan itu untuk mendukung Pizza Hot, yang tergolong pengusaha modal besar.
“Turunkan pejabat yang melanggar amdal lalin sekarang juga !” tulis warga di spanduk yang mereka bawa.
Salah satu coordinator warga Evi, mengatakan bahwa kondisi pelaku usaha di sekitar jl Wijaya Kusuma sangat memprihatinkan pasca penutupan akses jalan itu. Bahkan, yang terkena dampak secara langsung tidak hanya pengusaha kecil saja tapi, Bank Mandiri, dan pengusaha warung di sekitar Kereta Api juga sangat terpengaruh.
“Mereka mengeluh semua saat ini. Kebijakan Bupati itu harus ditinjau ulang. Karena selama ini tidak pernah dibahas diajukan di DPRD, tidak melewati kajian amdal lalin, dan terburu – buru saja,” tukas Sudarsono, dari IBW menimpali.
Istono, yang juga pelaku usaha di seputar Jl Wijaya Kusuma menilai kebijakan menutup akses jalan itu dengan membentuk taman di depan masjid Jamik disamping menimbulkan kerawanan baru, juga merusak pemandangan terhadap Masjid Jamik symbol kebanggaan ummat Islam di Jember.
“Lihat saja, jalan di sekitar taman itu selalu lubang kendati diperbaiki berkali – kali. Pemandangan menutup masjid jamik, dan muncul kerawanan baru lalu lintas. Sering macet, dan banjir,” ujar Istono.
Sebelum membubarkan diri, Asisten II Drs Hazi Madani, Kadishub Drs Sunarsono, dan Kasatpol PP Suhannan, Mpd, mengatakan akan melakukan rapat dengan semua instansi terkait di Pemkab untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Aspirasi warga itu akan segera ditindaklanjuti.”Kita terima aspirasi itu, dan segera kita akan sampaikan kepada Bupati,” ujar Hasi Madani.kim

PERHUTANI : ADA UPAYA SERTIFIKASI HUTAN LINDUNG

JEMBER – Menyikapi aksi unjuk rasa ribuan massa warga Desa Babansilosanen, dan Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo Perum Perhutani KPH Jember bersama fasilitator Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKL) PCNU kompak menyatakan bahwa ada upaya sertifikasi lahan hutan lindung oleh para pengunjuk rasa dengan dalih minta hak kelola hutan.
Dalam konferensi persnya Selasa (29/4) di RM Salero, Adm Perhutani Ir Taufik Setyadi, MBA, MP, tetap meyakini pengunjuk rasa yang minta dia dicopot dari jabatannya adalah bentuk kekecewaan kelompok warga, dan Tim 11 (FKLSM, FKPM) yang menolak pola penghijauan oleh Perhutani.
Taufik, membeber data bahwa pemicu aksi unjuk rasa itu karena kepentingan kelompok di Desa Babansilosanen, dan Mulyorejo, mulai dari konflik politik Pilkades, hingga kepentingan kelompok P Ringgar Cs.
Perhutani jelas komit dan konsen merehabilitasi hutan yang rusak. Tapi, kelompok pengunjuk rasa ini melakukan banyak modus pelanggaran terkait perusakan hutan.
Ada yang diproses hukum, dan belum. Diantaranya : P Hasan alias P Sabar Cs, membikin pondok di hutan lindung dengan kayu illegal, lalu merusak petak 18 dan telah diproses hukum. Ada 3 orang mengangkut kayu serta penambangan liar. Abd Muni, ditangkap karena merusak dengan cara menyemprot cairan roundap mematikan tanaman penghijauan.
Ada 2 orang yang dilepas dan tidak diproses. Keduanya warga Kalibaru. Lalu P Astromo, menebang dan menduduki hutan lindung telah diproses hukum .
Total kerusakan hutan oleh aksi kelompok ini adalah 155 hektar terdiri 21 hektar dibabati, 13,5 hektar dicabuti, 12,5 hektar dirusak dan sisanya dirusak. Mayoritas yang dikerjakan oleh TNI yang dirusak semisal di blok 6 ludes.
“Seharusnya kita semua geregetan melihat kondisi hutan rusak dan kondisi sebenarnya sehingga sama – sama semua elemen prihatin, dan membantu Perhutani,” ujarnya.
Menurut Taufik, tidak ada alasan lagi membiarkan usaha perusakan hutan. Kalau menginginkan hak pengelolaan atas hutan tetap dinilai sebagai usaha halus ingin mensertifikasi tanah hutan.
“Bupati Jember saja geregetan melihat fakta di lapangan. Itu jelas bahaya sekali. Masyarakat di bawah yang akan jadi korban,” ujarnya.
Dia menyesalkan Perhutani selalu dibenturkan dengan warga yang menginginkan sertifikasi lahan hutan tersebut. “Maka sebagai Ice Breakingnya Bupati menginstruksikan camat, dan aparat di bawahnya untuk membantu gerakan reboisasi Perhutani itu,” ujarnya.
LMDH Dukung
Di tempat yang sama Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (FKLMDH) mengeluarkan pernyataan sikapnya berisi bahwa ada upaya pembodohan kepada rakyat untuk mendiskreditkan Ir Taufik Setyadi. LMDH tetap mendukung Adm Taufik, dan siap turun ke jalan jika Adm diturunkan secara sepihak. Terkait aksi kemarin, LMDH beranggotakan 49 LMDH diketuai H Imam Bukhori, S.Ag, menilai unjuk rasa itu adalah bagian dari provokasi kelompok tertentu yang kepentingannya tidak diakomodir oleh Ir Taufik.
“Kami melihat P Taufik, sangat berpihak kepada masyarakat kecil,” ujarnya.kim

Ketua GNKL “Disidang” PCNU

JEMBER – Ketua Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKL) Pengurus Cabang Nahdhotul Ulama (PCNU) Jember Drs Abd Qodim HS Manembojo, M.Si, mengakui “disidang” oleh pengurus PCNU Kabupaten, Selasa (29/4) pagi, terkait suratnya yang dinilai menyudutkan FKLSM pimpinan KMA Saiful Ridjal, AS, saat ada unjuk rasa ribuan warga Babansilosanen yang minta pencopotan Adm Perhutani kemarin.
Abd Qodim, mengatakan dia sanggup mempertanggungjawabkan semua yang dia tulis di surat perihal tanggapan terhadap Surat Edaran Forum Komunikasi LSM pimpinan Gus Saif, tersebut.
“Jika apa yang saya tulis ini bohong, silahkan ganti saya sekarang juga. Dan perkarakan saya sekarang juga. Saya berbuat atas nama NU dengan tegas harus bisa mempertanggungjawabkan di NU. Saya siap mempertanggungjawabkan secara apapun di tulisan saya itu,” ujarnya.
Tulisan itu katanya dibuat pukul 01.00 WIB dinihari dan dibuat berdasarkan fakta dan bukti yang kongkrit tidak asal bunyi saja (asbun). Dia terpaksa meluncurkan surat itu keluar karena ada upaya menyudutkan kelompok tertentu. Sehingga masalahnya harus dipahami dan dipelajari secara jeli, dan jernih,” ujar Qodim, yang juga Ketua Panwaskab Jember tahun 2008 ini.
Diakuinya bahwa ada MoU (Memorandum of Understanding) antara Perhutani dengan Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU) di Pusat dalam mengawal program ini. Kenapa harus PBNU. Karena diakui NU ingin membuktikan bisa memberi sumbangan besar terhadap anak cucu ke depan.
GNKL PCNU adalah fasilitator program gerhan yang dilakukan Perhutani. Menurutnya, konsep pengelolaan hutan kerjasama hak kelola itu adalah miliknya tapi oleh Gus Saif itu dikalim konsepnya.
Sekadar diketahui, surat dari GNKL berkop resmi PCNU Jember itu menilai bahwa kelompok 11 P Ringgar Cs, yang dibela KMA Saiful Ridjal, AS, alias Gus Saif, adalah sandiwara babak baru untuk minta dikirim bibit tanaman dan mau menanam sendiri dinilai tidak masuk akal karena memasuki musim kemarau.
Gus Saif, dan kelompok 11 atau FKPM tidak pernah melakukan reboisasi. Gus Saif juga dituding tidak lebih dari 3 kali turun ke lokasi. Saat turun hanya memberi pengajian ke kelompok kecil semata.
Gus Saif telah berani menyimpulkan bahwa ada tindakan pelanggaran HAM represif oleh TNI, dan Polhut dalam pelaksanaan reboisasi itu. Sehingga kesimpulan itu dinilai sangat premature, tidak ilmiah, dan mendramatisir situasi seakan – akan mengancam kelompok 11.
“Wong saya yang turun dan menginap bertemu selama sekian tahun tidak berani menyimpulkan sesuatu kondisi di Babansilosanen kok, mereka berani,” tukas Qodim.
Upaya kelompok 11 diback up Gus Saif, jelas tidak membawa maslahat ummat tapi memperkeruh suasana, mendukung operasi penipuan terhadap warg demi berharap ada sertifikasi tanah hutan lindung.
Masih banyak lagi tulisan berisi 7 lembar terbagi dua bendel menjelaskan kronologi dan aksi perusakan serta ancaman dari kelompok 11 kepada LMDH dan beberapa anggota kelompok penghijauan GNKL PCNU.
Di lain tempat, Gus Saif, menegaskan tidak akan merespon surat pernyataan Abd Qodim tersebut. Pernyataan dan tulisan yang disebarkan itu mengandung fitnah yang sangat dalam, dan tidak berdasar kepada dirinya. Dia masih konsultasi dengan teman – temannya di pakar hukum untuk melakukan langkah hukum selanjutnya.
“Dia harus bisa membuktikan suratnya, tulisannya. Bahkan dia harus bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Silahkan saja mau mencela saya seperti apa,” ujar Gus Saif, menunggu perkembangan.kim

PP No 30 Tahun 2003 Ada Kerumitan

JEMBER – Aksi protes FKLSM melalui Miftahul Rahman, SE, alias Memet terkait arogansi Perhutani dalam mengelola hutan Jember sesuai PP 30 / 2003 cukup beralasan.
Katanya, hak pengelolaan hutan di PP 30 secara tegas menyatakan selain organ Perum Perhutani dilarang turut campur dalam pengelolaan hutan. Tapi, faktanya tidak demikian terjadi.
Karena itu Memet, mendesak kepada pemerintah melihat fakta di lapangan yang terjadi akibat penerapan PP itu.
Di lain tempat, Ir Dwijo Sulastiono, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) saat jumpa pers Adm Perhutani, FKLMDH, GNKL PCNU, bersama Dandim 0824, di RM Salero, mengakui ada kerumitan di PP itu.
Terutama di pasal 65 ayat 1. Bahwa selain organ Perum Perhutani dilarang turut campur mengelola hutan. Lalu muncul lagi PP No 2 / 2008 tentang pengelolaan hutan dan penyerahan sebagian urusan ke daerah wilayah hutan kecuali Jawa dan Madura.
Kata Dwijo, sebelumnya di PP No 38 Tahun 2007 diatur lagi bahwa pengelolaan hutan berlaku bagi semua kawasan di Indonesia bagi daerah yang memiliki obyek hutan.
Pemda harus bisa memfasilitasi pengelolaan hutan itu dengan pola kerjasama dengan Perhutani. Berbeda jika di luar Jawa, Bupati harus lebih dahulu memetakan lahan dan aeral lalu diusulkan ke Gubernur untuk mendapat persetujuan.
Tapi, di Jawa Pemda bisa langsung terlibat dalam pengelolaan hutan bekerjasama dengan Perhutani. Tapi dalam mendukung kegiatan itu ada wilayah yang sensitif yakni kawasan hutan lindung.
Untuk kepentingan rakuat semua harus andil menyelamatkan hutan lindung. Segera Bupati Jember diakui telah menginstruksikan kepada Camat untuk memberi pemahaman kepada rakyat di masing – masing wilayah untuk melestarikan hutan.
“Kita prihatin melihat hutan Silosanen gundul. Bupati sampai geregetan melihat itu. Sebab bahaya fatal bisa menimpa rakyat di bawah. Lalu apa langsung menyalahkan Perhutani padahal mereka perusak hutan tidak mungkin dapat restu dari Perhutani,” ujarnya.
Dwijo, memahami selama 6 kali Administratur Perhutani Jember, baru kali ini yang memiliki langkah gereget luar biasa. “Mungkin takut pengalaman pahit becnana alam,” ujarnya.
Diakuinya sebelumnya sempat ada SKB 3 Menko terkait gerhan dan baru tahun 2007 ditetapkan menjadi Perpres 89 tahun 2007. Hal inilah yang menjadikan ini sangat penting. Kemudian terhadap perusak hutan tinggal menunggu kesungguhan dari aparat Polri terkait perusakan hutan itu.
“Kita kan sudah lihat bersama Polri sangat sungguh – sungguh terkait kasus Polda Kalbar, yang dicopot karena terlibat illegal logging,” pungkasnya.kim

TP PKK LOUNCHING MOBIL PINTAR

JEMBER - Mobil pintar bantuan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang diterima 18 Maret 2008 lalu diakui Bupati MZA Djalal bisa memerangi kebodohan di Jember.
“Kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini hingga lanjutan harus dapat perhatian,“ jelas Bupati MZA Djalal saat lounching mobil pintar dalam rangka realisasi Program Pokok PKK di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Selasa (29/4) kemarin.
Menurut Djalal, mobil pintar itu akan dikelola oleh Tim Penggerak PKK Jember dan akan dibantu sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Jember terkait dananya.
“Baik untuk perbaikan suku cadang hingga sopir dan operator,“ terang Djalal memenuhi permintaan Ketua Tim Penggerak PKK Jember Ny. Sri Wahyuni Djalal.
Ketua TP PKK Jember, Ny Sri Wahyuni Djalal dalam pidatonya mengatakan kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual, dengan layak.
TP PKK berupaya membina keluarga secara langsung dan tidak langsung bisa menjangkau sasaran sebanyak mungkin untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan serta meningkatkan pendapatan keluarga.
“TP PKK Tahun 2008 ini punya 5 program hasil Rakerda VII 2006 sinergi dengan program prioritas Pemkab yakni pembagian 1 set buku dasa wisma (buku catatan keluarga, data kegiatan warga, kelahiran, kematian ibu hamil dan nifas), pemberian 4 buah buku juknis permainan simulasi pembangunan kepada 31 TP PKK Kecamatan, bantuan simbolis berupa Bina Keluarga Balita (BKB), UP2K-PKK, penyaluran modal usaha bergulir sistem UT2K-PKK, pelatihan pengolahan dan pengemasan pangan di desa binaan, bantuan modal Tabulin, dan mobil pintar,” bebernya.
Mobil pintar itu akan dioperasional bergantian ke tiap Kecamatan 4 kali sebulan. Karena biaya operasional tidak murah, maka TP PKK minta agar Bupati membantu biaya 1 orang sopir untuk mengoperasionalkan, dan mengaplikasikan komputer.
Camat Arjasa, Drs Budi Susilo mengatakan hingga kini dia terus melakukan sosialisasi melibatkan elemen rakyat mulai dari perangkat, BPD, LPMD, RT/RW, Tomas dan Tokoh Pemuda, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan.
“Semoga perhatian pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.kim

Selasa, 29 April 2008

ISTRI – ISTRI MUSPIDA DIBIDIK POLISI

JEMBER – Setelah menyita berkas di bagian Keuangan dan Kantor Tim Penggerak PKK Jember penyidik Polwil Besuki terus mengejar barang bukti lain untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi Rp 1 milliar lebih yang melibatkan istri Bupati Jember MZA Djalal.
Dalam perkembangannya polisi masih memeriksa saksi Kasubag Keuangan Sri Rahajeng alias Ajeng, lalu menyusul Kabag Kesra Pemkab Jember Drs M Farouq. Pemeriksaan terhadap Kabag Kesra yang juga saudara dari Gus Mamak (Ketua DPRD) yang kini ditahan di penjara ini menurut rencana dilakukan pekan ini.
Tak jelas informasinya. Tapi, sumber Surabaya Pagi, mengatakan surat panggilan itu bakal diserahkan secepatnya. Menurut rencana pemanggilan itu juga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekkab) Jember Drs Djoewito, MM, yang mengeluarkan nota dinas khusus untuk mencairkan anggaran dana tak tersangka itu.
Informasi Surabaya Pagi, bahwa kasus itu jelas menggunakan dana tak tersangka sesuai yang ada di proposal pengajuan TP PKK yang ditandatangani lansung Ketua Tim Penggerak PKK Jember Ny MZA Djalal, alias Sri Wahyuni.
Dalam proposal itu berjudul pengajuan anggaran kepada Bupati Jember dalam rangka Kunjungan Kerja ke Dekranasda Pemerintah Propinsi Jawa Barat di 2 tempat yakni di Home Industri Brownis Roti Kukus dan Home Industri Bakpia Top Sophia.
Jumlah yang diajukan untuk kunjungan studi banding itu adalah sebanyak 90 orang, dengan akomodasi Rp 3 juta per orang. Total nilainya adalah Rp 270 juta. Dari 90 orang yang diajak ke Jakarta itu, adalah para istri pejabat Muspida Kabupaten Jember.
Diantaranya istri Kapolres, istri Dandim, istri Bupati, dan istri Ketua Pengadilan Negeri Jember, termasuk istri Sekkab Jember.. Belum jelas apakah para istri pejabat Muspida Jember itu ikut dalam pelaksanaannya atau tidak. Hingga kini laporan pertanggungjawaban kegiatan itu belum ditemukan.
Istri – istri pejabat Muspida itu berjumlah 14 orang, sedang Tim Penggerak PKK sebanyak 45 orang di Kabupaten, dan TP PKK Kecamatan sebanyak 31 orang terdiri istri Camat.
Dalam proposal TP PKK Jember itu jelas diakui bahwa di APBD tidak dianggarkan. Maka dari itu, TP PKK minta bantuan kepada Bupati untuk memberi bantuan kepada TP PKK yang betujuan mulia untuk menyejahterakan anggota tersebut.
Kunjungan kerja selama 5 hari mulai 27 Januari hingga 1 Pebruari 2007 tersebut bertujuan untuk meningkatkan keilmuan dan pemberdayaan anggota TP PKK Jember dalam menyejahterakan anggotanya. Diharapkan usai kunjungan kerja itu hasilnya bisa diterapkan dan berguna bagi masyarakat Jember.
“Tapi mana hasilnya hingga sekarang. Apa ibu – ibu Muspida itu bikin kue dan dijajakan ke desa – desa. Atau ada pelatihan ke ibu PKK Desa untuk membikin kue kukus dan bak pia, he he.,” ujar pelapor yang ogah dinamakan.
Dalam pengajuan itu, Nota Dinas dikeluarkan oleh Sekkab Jember. Dan Kabag Kesra menerima nota dinas itu, untuk mencairkan uang dari Dana Tak Tersangka. Anehnya, dalam konsiderannya mengacu ke Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Di sana disebutkan bahwa dalam pasal 134 huruf a,b,c,d jelas disebutkan bahwa penggunaan dana tak terduga hanya boleh diberikan jika ada kondisi bencana alam, serta untuk kegiatan force majeur atau darurat. “Bukan studi banding, anggota PKK gawat apa bagaimana,” teriak Sudarsono, Ketua IBW prihatin sekaligus curiga.kim

ISTRI – ISTRI MUSPIDA DIBIDIK POLISI

JEMBER – Setelah menyita berkas di bagian Keuangan dan Kantor Tim Penggerak PKK Jember penyidik Polwil Besuki terus mengejar barang bukti lain untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi Rp 1 milliar lebih yang melibatkan istri Bupati Jember MZA Djalal.
Dalam perkembangannya polisi masih memeriksa saksi Kasubag Keuangan Sri Rahajeng alias Ajeng, lalu menyusul Kabag Kesra Pemkab Jember Drs M Farouq. Pemeriksaan terhadap Kabag Kesra yang juga saudara dari Gus Mamak (Ketua DPRD) yang kini ditahan di penjara ini menurut rencana dilakukan pekan ini.
Tak jelas informasinya. Tapi, sumber Surabaya Pagi, mengatakan surat panggilan itu bakal diserahkan secepatnya. Menurut rencana pemanggilan itu juga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekkab) Jember Drs Djoewito, MM, yang mengeluarkan nota dinas khusus untuk mencairkan anggaran dana tak tersangka itu.
Informasi Surabaya Pagi, bahwa kasus itu jelas menggunakan dana tak tersangka sesuai yang ada di proposal pengajuan TP PKK yang ditandatangani lansung Ketua Tim Penggerak PKK Jember Ny MZA Djalal, alias Sri Wahyuni.
Dalam proposal itu berjudul pengajuan anggaran kepada Bupati Jember dalam rangka Kunjungan Kerja ke Dekranasda Pemerintah Propinsi Jawa Barat di 2 tempat yakni di Home Industri Brownis Roti Kukus dan Home Industri Bakpia Top Sophia.
Jumlah yang diajukan untuk kunjungan studi banding itu adalah sebanyak 90 orang, dengan akomodasi Rp 3 juta per orang. Total nilainya adalah Rp 270 juta. Dari 90 orang yang diajak ke Jakarta itu, adalah para istri pejabat Muspida Kabupaten Jember.
Diantaranya istri Kapolres, istri Dandim, istri Bupati, dan istri Ketua Pengadilan Negeri Jember, termasuk istri Sekkab Jember.. Belum jelas apakah para istri pejabat Muspida Jember itu ikut dalam pelaksanaannya atau tidak. Hingga kini laporan pertanggungjawaban kegiatan itu belum ditemukan.
Istri – istri pejabat Muspida itu berjumlah 14 orang, sedang Tim Penggerak PKK sebanyak 45 orang di Kabupaten, dan TP PKK Kecamatan sebanyak 31 orang terdiri istri Camat.
Dalam proposal TP PKK Jember itu jelas diakui bahwa di APBD tidak dianggarkan. Maka dari itu, TP PKK minta bantuan kepada Bupati untuk memberi bantuan kepada TP PKK yang betujuan mulia untuk menyejahterakan anggota tersebut.
Kunjungan kerja selama 5 hari mulai 27 Januari hingga 1 Pebruari 2007 tersebut bertujuan untuk meningkatkan keilmuan dan pemberdayaan anggota TP PKK Jember dalam menyejahterakan anggotanya. Diharapkan usai kunjungan kerja itu hasilnya bisa diterapkan dan berguna bagi masyarakat Jember.
“Tapi mana hasilnya hingga sekarang. Apa ibu – ibu Muspida itu bikin kue dan dijajakan ke desa – desa. Atau ada pelatihan ke ibu PKK Desa untuk membikin kue kukus dan bak pia, he he.,” ujar pelapor yang ogah dinamakan.
Dalam pengajuan itu, Nota Dinas dikeluarkan oleh Sekkab Jember. Dan Kabag Kesra menerima nota dinas itu, untuk mencairkan uang dari Dana Tak Tersangka. Anehnya, dalam konsiderannya mengacu ke Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Di sana disebutkan bahwa dalam pasal 134 huruf a,b,c,d jelas disebutkan bahwa penggunaan dana tak terduga hanya boleh diberikan jika ada kondisi bencana alam, serta untuk kegiatan force majeur atau darurat. “Bukan studi banding, anggota PKK gawat apa bagaimana,” teriak Sudarsono, Ketua IBW prihatin sekaligus curiga.kim

Ketua GNKL “Disidang” PCNU

JEMBER – Ketua Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKL) Pengurus Cabang Nahdhotul Ulama (PCNU) Jember Drs Abd Qodim HS Manembojo, M.Si, mengakui “disidang” oleh pengurus PCNU Kabupaten, Selasa (29/4) pagi, terkait suratnya yang dinilai menyudutkan FKLSM pimpinan KMA Saiful Ridjal, AS, saat ada unjuk rasa ribuan warga Babansilosanen yang minta pencopotan Adm Perhutani kemarin.
Abd Qodim, mengatakan dia sanggup mempertanggungjawabkan semua yang dia tulis di surat perihal tanggapan terhadap Surat Edaran Forum Komunikasi LSM pimpinan Gus Saif, tersebut.
“Jika apa yang saya tulis ini bohong, silahkan ganti saya sekarang juga. Dan perkarakan saya sekarang juga. Saya berbuat atas nama NU dengan tegas harus bisa mempertanggungjawabkan di NU. Saya siap mempertanggungjawabkan secara apapun di tulisan saya itu,” ujarnya.
Tulisan itu katanya dibuat pukul 01.00 WIB dinihari dan dibuat berdasarkan fakta dan bukti yang kongkrit tidak asal bunyi saja (asbun). Dia terpaksa meluncurkan surat itu keluar karena ada upaya menyudutkan kelompok tertentu. Sehingga masalahnya harus dipahami dan dipelajari secara jeli, dan jernih,” ujar Qodim, yang juga Ketua Panwaskab Jember tahun 2008 ini.
Diakuinya bahwa ada MoU (Memorandum of Understanding) antara Perhutani dengan Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU) di Pusat dalam mengawal program ini. Kenapa harus PBNU. Karena diakui NU ingin membuktikan bisa memberi sumbangan besar terhadap anak cucu ke depan.
GNKL PCNU adalah fasilitator program gerhan yang dilakukan Perhutani. Menurutnya, konsep pengelolaan hutan kerjasama hak kelola itu adalah miliknya tapi oleh Gus Saif itu dikalim konsepnya.
Sekadar diketahui, surat dari GNKL berkop resmi PCNU Jember itu menilai bahwa kelompok 11 P Ringgar Cs, yang dibela KMA Saiful Ridjal, AS, alias Gus Saif, adalah sandiwara babak baru untuk minta dikirim bibit tanaman dan mau menanam sendiri dinilai tidak masuk akal karena memasuki musim kemarau.
Gus Saif, dan kelompok 11 atau FKPM tidak pernah melakukan reboisasi. Gus Saif juga dituding tidak lebih dari 3 kali turun ke lokasi. Saat turun hanya memberi pengajian ke kelompok kecil semata.
Gus Saif telah berani menyimpulkan bahwa ada tindakan pelanggaran HAM represif oleh TNI, dan Polhut dalam pelaksanaan reboisasi itu. Sehingga kesimpulan itu dinilai sangat premature, tidak ilmiah, dan mendramatisir situasi seakan – akan mengancam kelompok 11.
“Wong saya yang turun dan menginap bertemu selama sekian tahun tidak berani menyimpulkan sesuatu kondisi di Babansilosanen kok, mereka berani,” tukas Qodim.
Upaya kelompok 11 diback up Gus Saif, jelas tidak membawa maslahat ummat tapi memperkeruh suasana, mendukung operasi penipuan terhadap warg demi berharap ada sertifikasi tanah hutan lindung.
Masih banyak lagi tulisan berisi 7 lembar terbagi dua bendel menjelaskan kronologi dan aksi perusakan serta ancaman dari kelompok 11 kepada LMDH dan beberapa anggota kelompok penghijauan GNKL PCNU.
Di lain tempat, Gus Saif, menegaskan tidak akan merespon surat pernyataan Abd Qodim tersebut. Pernyataan dan tulisan yang disebarkan itu mengandung fitnah yang sangat dalam, dan tidak berdasar kepada dirinya. Dia masih konsultasi dengan teman – temannya di pakar hukum untuk melakukan langkah hukum selanjutnya.
“Dia harus bisa membuktikan suratnya, tulisannya. Bahkan dia harus bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Silahkan saja mau mencela saya seperti apa,” ujar Gus Saif, menunggu perkembangan.kim

Senin, 28 April 2008

PERHUTANI JEMBER GAGAL HIJAUKAN HUTAN

• Audit Perum Perhutani KPH Jember !

JEMBER- Perum Perhutani KPH Jember dinilai gagal melakukan penghijauan kawasan hutan di Kabupaten Jember sebanyak 84.000 hektar. Bahkan Perhutani dinilai telah melakukan tindakan represif dan intimidasi kepada masyarakat sekitar hutan di Jember, terutama di Baban Silosanen, dengan dalih masyarakat dituding sengaja merusak tanaman reboisasi hutan.
“Perhutani tidak becus. Sebagai pengelola hutan Perhutani Jember tidak mampu melaksanakan amanah UU No 41 tahun 1999 dan PP No 30 tahun 2003, yang membuka ruang selebar mungkin dalam pelestarian hutan, tapi faktanya mementingkan kelompok tertentu,” ujar Miftahul Rahman, SE, alias Memet, korlap aksi dalam orasinya.
Ribuan massa warga Desa Babansilosanen, Kecamatan Silo, “menyerbu” kantor Pemkab Jember, dan DPRD untuk membuktikan pernyataannya yang akan mendatangkan massa lebih besar jika sikap dan tindakan Perhutani masih arogan, di Alun- Alun Jember, Senin (28/4) pagi.
Dengan menumpang 33 kendaraan truk engkel ditambah sepeda motor, dan angkutan colt station sebanyak 10 buah mereka meluruk kantor Pemkab Jember diteruskan jalan kaki ke kantor DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya diteruskan ke Presiden RI, dan instansi terkait.
Persoalan utama pemicu aksi unjuk rasa itu terkait penangkapan yang dilakukan oknum Polhut Perhutani KPH Jember terhadap warga yang mengelola tanaman di hutan sebelumnya sebanyak 6 orang.
Mereka menuding Administratur Perhutani Ir Taufik Setyadi, tidak memihak kepada rakyat dan mendesak agar Adm Perhutani diusir dari Kabupaten Jember karena tidak becus dalam melaksanakan reboisasi hutan. Perhutani juga dituding menakut – nakuti rakyat.
Dan yang sangat disesalkan, Bupati Jember MZA Djalal, sebagai pelayan rakyat bertindak seperti itu, dengan memerintahkan instruksi tembak di tempat bagi perambah hutan.
“Yang merusak hutan itu rakyat, atau oknum Perhutani. Perhutani itu didirikan sejak 1972, dan hingga sekarang seluruh Indonesia ada 1,6 juta hektar yang rusak. Apakah karena rakyat yang merusak. Mana yang disebut reboisasi tolong tunjukkan kepada kami. Kita mendesak agar Perhutani Jember diaudit,” teriak Memet.
Setelah orasi di depan Pemkab Forum Komunikasi LSM se Jember pimpinan Gus Syaif alias KMA Syaiful Ridjal, AS, menyerahkan 1 berkas bendel berisi tuntutan, bukti, dan juga kecurangan yang dilakukan Perhutani dalam pelaksanaan reboisasi hutan di Kabupaten Jember.
“Kami minta jawaban dari Bupati selaku Pemkab Jember selambat – lambatnya 1 minggu,” ujarnya, kepada staf Satpol PP yang mewakili unsur Pemkab Jember menerima pengunjuk rasa.
Usai melakukan prosesi penembakan di tempat dengan “bedil” yang terbuat dari gabus, dan berbagai macam nama peran warga Baban Silosanen, ditambah massa warga dari Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, yang bersengketa dengan Perhutani ini berjalan kaki ke DPRD Jember sambil orasi.
Di DPRD usai orasi mereka sholawatan dan diterima secara perwakilan hearing dengan Komisi A dipimpin Drs Abd Ghofur dan anggota Komisi A lainnya. Sempat terjadi ketengangan antara korlap aksi, perwakilan warga dengan ketua Komisi A yang menantang gelut.
“Prak !. Satu asbak pecah di lantai ruang komisi A. Bambang Irawan dari LSM Elpamas, sempat selisih pendapat terkait penanganan hutan di Kabupaten Jember, dan dinilai tidak tegas memihak kepada rakyat.
Usai hearing perwakilan juga diminta menemui Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha di ruang Kapolres. Di sana mereka menyampaikan keberatan, uneg – uneg dan pernyataan serta maklumat rakyat Baban Silosanen dikoordinatori FKLSM (Elpamas, Picket Nol,dan IBW) termasuk pengajuan penangguhan penahanan terhadap 6 orang yang ditangkap Polhut karena tuduhan perusakan hutan.
Kapolres Jember AKBP Ibnu Isticha, cukup responsive dalam menerima aspirasi warga tersebut. Bahkan dia berjanji akan menyelidiki kembali kasus tersebut sebelum akhirnya memberikan kebijakan tentang penangguhan. Sebab, dia melihat ada prosedur yang harus dilalui polisi dalam menangani kasus pidana seperti itu, dan tidak serta merta.
“Kami sangat mendukung upaya warga semua yang menginginkan adanya perubahan status penahanan para tersangka. Tapi, kami juga butuh waktu untuk itu. Kita menghargai semuanya, baik hukum serta prosedurnya kita harus lalui,” ujar Kapolres disambut lega para wakil warga. kim

Adm Perhutani : “Biar saja, mereka itu cuma 400 orang”

JEMBER – Ada pernyataan mengejutkan dari Administratur Perum Perhutani Jember Ir Taufik Setyadi, usai rapat koordinasi dengan Dandim 0824 Jember, bersama Pemkab Jember (Bupati, Wakil Bupati). Dia mengatakan bahwa dirinya tidak terpengaruh dengan aksi unjuk rasa itu. Menurutnya mereka yang demo adalah sebagian kecil saja dari yang mendukung programnya.
“Demo di mana ?. Saya tidak tahu malahan. Biar saja mereka bilang apa. Klaimnya seperti apa silahkan, biarkan saja. Itu hak mereka. Mereka kan cuma sebagian kecil saja, paling 400 orang saja yang demo itu,” ujar Ir Taufik.
Dia sepertinya tidak melihat langsung situasi unjuk rasa di Alun – alun Pemkab Jemebr itu, karena sedang rapat dengan Dandim, dilanjutkan dengan Pemkab Jember di ruang Sekkab Jember.
Kata Taufik, dia yang penting selama menjalankan tugasnya adalah berpatokan kepada UU dan PP no 30 tahun 2003 untuk menjaga kelestarian hutan. “Kita demi kemaslahatan ummat ini. Maka dalam amanah PP itu forest (hutan) itu sebagai prioritas. Justru salah kalau menuduh Perhutani tidak becus,” ujarnya.
Dia malah mengatakan bahwa mereka yang berunjuk rasa itu sudah diketahui di sekitar kawasan Babansilosanen. Sebab, di kawasan itu saja yang masih tersisa atau sekitar 140 hektar yang belum. Sisanya 10.200 hektar sudah dilakukan secara baik dan telah hijau.
“Mereka yang menolak itu kan hanya 1 % nya saja. Sedang kita didukung oleh 39.600 orang warga, dan elemen masyarakat di sana,” ujar Taufik percaya diri.
Ditanya soal eksistensi Perhutani hanya sebagai pelaksana bukan pemilik hutan menurutnya boleh saja dikatakan seperti itu karena hak mereka. Tapi, yang jelas Perhutani sangat komitmen dalam pelaksanaan pelestarian hutan, penghijauan, dan reboisasi.
Dia juga membantah bahwa di Jember saat ini kedatangan Tim Audit dari Perhutani Pusat sebanyak 18 orang yang turun selama sepekan ini untuk mengaudit Perhutani. Taufik menyatakan bahwa audit itu bukan audit keuangan, tapi evaluasi dan pengawasan dari rencana hingga realisasi pelaksanaannya saja.
“Tidak benar itu, hanya evaluasi saja. Wong kita malah dapat penghargaan karena berhasil menghijaukan hutan sebanyak 90 % dari seluruh total kerusakan hutan di Jember,” ujarnya sambil berlalu.kim

KIRIM MAKLUMAT KE PRESIDEN

JEMBER – Menjelang bubar ribuan massa warga Baban Silosanen, dan pejuang warga Desa Pondokrejo, di Mandiku yang bersengketa dengan Perhutani membuat maklumat bersama. Mereka mengirimkan maklumat itu ke Presiden RI SBY untuk segera dilakukan revolusi kehutanan di Kabupaten Jember terutama secara nasional.
Upaya penangkapan, represif dan intimidasi oknum perhutani kepada masyarakat adalah melanggar UU No 41 tahun 1999, PP no 30 tahun 2003, serta melanggar PP No 34 tahun 2001 tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara adu domba kepada rakyat, dan fitnah. Perum Perhutani dinilai tidak becus, dalam mengelola hutan di Kabupaten Jember.
Perhutani seolah sebagai pemilik hutan, padahal faktanya adalah hanya sebagai pelaksana dalam menjaga hutan. Sejarah telah membuktikan bahwa Perum Perhutani di mana saja dalam kurun waktu sejak tahun 1972 berdirinya tidak bisa menjaga kelestarian hutan.
Kalau ada program penghijauan bibitnya minta kepada negara, tapi selama ini lahan yang ada sudah gundul dan menuding rakyat sebagai biang keroknya. Ini merupakan fitnah besar, sehingga warga meminta agar BUMN pengelola kehutanan seperti Perhutani Jember terutama Ir Taufik Setyadi, yang suka menakut – nakuti rakyat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan penghijauan hutan dikeluarkan dan dicopot dari jabatannya.
Maklumat tersebut berisi 12 butir, diantaranya meminta agar Ir Taufik Setyadi, dikeluarkan dari Jember, bersihkan perum Perhutani Jember dari oknum yang tidak bertanggungjawab, dan audit seluruh program Perum Perhutani Jember lalu sebarkan hasil audit tersebut kepada public agar didapat kepastian apakah rakyat yang merusak hutan atau oknum perum Perhutani sendiri yang justru menjadi penyebab kerusakan hutan.
Meminta agar hak – hak rakyat diberikan secara luas, akses untuk ikut dalam pengelolaan dan kegiatan pelestarian hutan dibuka lebar sehingga tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu saja, dan mengistimewakan kelompok tertentu serta malah meniadakan kelompok masyarakat yang lebih besar yang ingin mengelola hutan bersama.
Maklumat tersebut ditandatangani semua warga Baban silosanen yang ikut aksi untuk diteruskan ke Presiden. Terakhir Miftahul Rahman, SE, alias Memet saat menerima perjuangan dari rakyat Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, bahwa tanah yang didiami rakyat itu adalah sudah menjadi wilayah desa secara definitive dan sudah diakui.
Tapi, Perhutani malah memberikan 1 : 1 sebagai tawaran kepada warga untuk ditukar guling. Fakta ini kata Memet, tidak masuk akal. “Mana ada keputusan dari BUMN, Menteri. Administratur tidak bisa ngomong seenaknya sendiri 1 : 1, dia itu pelaksana bukan pemilik hutan,” ujarnya.
Maka, dalam maklumat itu juga meminta agar dilakukan pemetaan dan penataan ulang wilayah garap Perhutani yang rusak, dan tidak serta yang berhasil dihijaukan secara benar dan jujur. “Selama ini rakyat selalu jadi kambing hitam. Kita bicara bukan asal bicara, tapi bukti ada. Kecurangan itu sering dilakukan oknum – oknum Perhutani yang tidak bertanggungjawab itu,” pungkas Memet.kim

BANKIR BELANDA LIRIK INVEST DI JEMBER

JEMBER – Kondisi masyarakat Kabupaten Jember yang memprihatinkan meliputi ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, mendorong Pemerintah untuk melakukan terobosan dengan menggugah pengusaha lokal, nasional dan manca negara untuk menanamkan modalnya di Jember.
Upaya itu, ditangkap langsung oleh seorang Bankir dari Negara Kincir Angin Belanda, Mr. Dick Bosselaar pakar dan praktisi Perbankan.
Senin (28/4) dalam kunjungannya di Kabupaten Jember disambut Bupati Djalal, di ruang lobby didampingi sejumlah pejabat diantaranya Sekkab Drs Ec Djuwito, Kadiskop Ir Mirfano, Kepala Bapekab Drs Mudhar Syarifudin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir Hari Widjayadi, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jember, Ir. Dwijo S. dan sejumlah kepala bagian.
Djalal, mengatakan bahwa bidang kesehatan APBD Jember telah mengalokasikan banyak bantuan kepada rakyat.
“Di bidang sosial ekonomi, tentu saja masyarakat sendiri yang harus banyak berbuat untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan, sedang pemerintah sangat konsen dalam masalah itu,” ujarnya.
Pola perhatian itu adalah dengan pendekatan usaha rumah tangga, semisal contohnya usaha mikro. Melihat banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang sehari-harinya bisa mencari penghasilan sendiri, tapi mereka kekurangan modal. Maka pemerintah melalui subsidi yang dibentuk dengan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) yang dibina Dinas Koperasi bisa membantunya.
“Mereka akhirnya bisa mendapatkan tambahan modal, dan terus mengembangkan usahanya dengan sistem pinjaman lunak,” ujarnya.
Berbagai kegiatan masyarakat diantaranya adalah pembuatan makanan ringan, home industri rumah tangga. Tiap masyarakat bisa menikmati pinjaman antara Rp 25 s/d Rp 100 ribu.
“Kredit itu tidak dikenakan bunga. Tapi, mereka wajib mengebmalikan uang pokok itu kepada LKMM,” ujarnya.
Dua tahun program Dinas Koperasi dan UKM ini berjalan, dan kini omsetnya telah mencapai Rp 7,5 M. “Ini baru sebagian yang dapat dilakukan pemerintah dalam memajukan masyarakat Jember, dan masih banyak yang harus diselesaikan,“ ujarnya.
Dia berharap dengan kedatangan Bankir Belanda, Mr. Dick ini bisa memberikan saran, solusi terbaik, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama Jember dapat lebih sejahtera dan keluar dari kemiskinan.
Di tempat yang sama, Bankir Belanda, Mr. Dick Bosselaar menilai bahwa inisiatif Kabupaten Jember ini sangat bagus, terlihat dari membaca policy paper kegiatan mikro oleh LKMM.
Menurut Mr. Dick, program PBB tentang milenium development ada 8 target diantaranya perbaikan kesehatan, pendidikan khususnya anak-anak, peningkatan harga diri, kesetaraan gender dan lainnya.
“Di Jember saya kira masih dalam fase pertama dan pada fase ini sangat sulit untuk pindah ke fase selanjutnya,“ ujarnya.
Kali ini Mr. Dick berharap dapat menganalisa berbagai kekuatan dan kelemahan untuk selanjutnya dianalisa dan dicarikan solusinya sesuai dengan pengalamannya sebagai praktisi perbankan dunia.
“Saya yakin dan percaya pilot project yang dilakukan Jember ini merupakan langkah awal yang tepat dan sependapat dengan Bupati bahwa masyarakat harus membantu dirinya sendiri,“ tukasnya.
MoU Petani Singkong
Singkong yang dihasilkan Petani Jember terutama di Jelbuk Desa Suger Kidul akhirnya mendapat pasar baru yang cerah. Petani Singkong di Suger Kidul seperti dikatakan Saiful, warga RT 4 setempat dengan luas lahan 0,25 hektar dalam 1 tahun dapat menghasilkan 2 ton tiap panen.
“Dijual Rp 1 juta ke tengkulak, perkilo Rp 900 hingga Rp 1000 dan dilarikan ke Desa Patokan (Situbondo) dan Bondowoso,” akunya.
Tapi kini, hal itu tak akan terjadi sebab MoU (Memorandum of Understanding) telah diteken Bupati MZA Djalal bersama Mr Dick Bosselaar dari Belanda untuk bersama menanam bibit Singkong.
Prakarsa Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Hortikultura ini membuat terobosan untuk mencari Singkong berkualitas satu. Sehingga MoU dengan industri tape, prol tape, kripik singkong, brownis, tape bakar atau makanan lain tidak kesulitan mencari bahan baku.
MoU dilakukan antara Asosiasi Pelaku Ekonomi Kecil (Aspek) UKM dengan Petani singkong di Jelbuk.Diharapkan produksi Singkong kian terjaga kualitasnya untuk memasok industri Tape di Kabupaten Jember.
Ada 60 pengusaha tandatangan MoU tersebut. Bupati berjanji akan memberikan bantuan permodalan dalam perencanaan ke depan. Diharapkan pihak yang melakukan MoU dapat berkembang ke petani lain.kim

PLTMH ANTROKAN Rp 16 M DIGEDOK DPRD

JEMBER – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di kawasan air terjun Antrokan, di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, bakal segera direalisasikan. DPRD Jember secara resmi telah menyetujui pelaksanaan proyek yang digawangi oleh PLN – PT Listrik Antrokan – dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Senin (28/4) kemarin.
Sidang paripurna yang membahas penetapan PLTMH itu berlangsung singkat. Anggota DPRD hanya diminta menyetujui saja rencana proyek yang didanai oleh PT Listrik Antrokan – PLN tersebut senilai Rp 16 milliar.
Proyek tersebut dalam hubungannya dengan Pemkab Jember adalah Kerja Sama Operasional. Dan diharapkan dalam kurun waktu sekitar 30 tahun ke depan bisa dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
Soal teknis tarif, dan tim pelaksana dalam kegiatan itu menurut anggota DPRD Jemebr dari Komisi B, Drs Sunardi, akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta ini. DPRD dan Pemerintah Kabupaten hanya sebatas memberi persetujuan saja.
Proyek tersebut menurut Sunardi, akan bisa dimanfaatkan secara baik oleh Pemerintah dalam waktu selanjutnya, di akhir kontrak. Tapi, selama operasionalnya nanti PLTMH itu bisa melayani kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat Jember, terutama untuk 2 Kecamatan di sekitarnya yakni Kecamatan Sumberbaru, dan Kecamatan Tanggul.
“Saya tidak tahu pasti kapan akan dimulai. Tapi, kami baru saja dalam sidang paripurna hanya menyetujuinya. Jadi persetujuan DPRD itu bukan semata untuk kepentingan pengusaha, tapi juga pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sunardi, mengatakan bahwa sebelum dibahas di Paripurna DPRD tersebut Komisi B telah terlebih dahulu membahasnya secara seksama secara detail. Sehingga dalam prosedur selanjutnya sesuai mekanisme saja, persetujuan dari Komisi B itu diusulkan ke pimpinan DPRD untuk dilakukan Panmus dan sidang Paripurna.
“Kita bukan tanpa catatan. Kita minta asset tersebut dijaga, dan dipelihara. Sehingga dalam kurun waktu 30 tahun mendatang bisa digunakan untuk kepentingan pendapatan bagi Pemerintah Daerah secara langsung,” ujar Sunardi.kim

Perubahan Fraksi PPP Tegang

JEMBER – Suasana agak memanas di tubuh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember kian terasa saat sidang Paripurna DPRD tentang perubahan susunan Fraksi PPP, di DPRD Jember, Senin (28/4) kemarin.
Naga-naganya akan terjadi dua kubu yang saling berseberangan pasca Muscab PPP di Jember kemarin yang memenangkan KHRA Ali Wafa, sebagai Ketua DPC. Tekad perubahan susunan Fraksi dan mewarnai di dalam alat kelengkapan DPRD semisal Badan Kehormatan dan Panitia Legislasi terasa sehari sebelum paripurna digelar.
Usai membahas penetapan tentang PLTMH Antrokan, pimpinan sidang juga membacakan usulan perubahan Fraksi di PPP. Dalam pembacaan susunan pimpinan Fraksi yang baru ini muncul nama Drs HM Samuji Zarkasyi, sebagai Ketua, Sekretaris Prayitno, AM, dan Drs Sunardi, sebagai Bendaraha.
Tapi, dalam sidang tersebut diwarnai aksi interupsi dari internal PPP sendiri. Jumlah kursi PPP di DPRD berjumlah 6. Tiga orang terpilih menjadi pimpinan Fraksi diprotes tiga orang anggota Fraksi lainnya, berjumlah 3 orang pula.
Tiga kubu pemrotes itu adalah HM Baharuddin Nur, SH, H Cholil, S.Ag, dan M Shoim, BA. Ketiga orang anggota Fraksi PPP yang terakhir ini merasa tidak pernah diajak rembugan dan rapat membahas tentang perubahan Fraksi tersebut.
Suasana sempat tegang. Tapi, pimpinan sidang tetap meneruskan membacakan penetapan susunan Fraksi baru yang diajukan PPP tersebut. Tapi, interupsi ini cukup membuat tubuh Fraksi PPP meradang.
Sunardi, kepada Surabaya Pagi, mengatakan bahwa perubahan tersebut sudah merupakan keputusan yang diajukan oleh anggota. Dia tidak menampik keputusan itu juga terkait amanah dari Partai.
“Ah…ya anggota toh, bukan Partai. Yang jelas susunan fraksi yang baru itu sudah ditetapkan,” ujarnya singkat. Sayang, di kubu lain belum berhasil dikonfirmasi soal itu.kim

Minggu, 27 April 2008

JAKSA DITUDING MEMERAS, DIADUKAN KE KEJATI

JEMBER- Upaya penegakan hukum di Kabupaten Jember lagi – lagi ternoda. Setelah majelis hakim penyidang kasus korupsi dana Bankum Mujahri, SH, diadukan ke pengawas Pengadilan Tinggi oleh LSM karena vonis bebas, kali ini giliran oknum jaksa berinsial Nurohman, SH (Nr) diadukan ke Kejati, dan Kejakgung dengan tuduhan memeras keluarga terdakwa penganiayaan.
Adalah Mastur (46) warga Jl Mawar Dusun Mojo, Desa Biting, Kecamatan Arjasa – suami terdakwa Juhairiyah - sangat menyesalkan pelayanan penegakan hukum yang dilakukan oleh JPU. Dia mengaku “diperas” oleh Jaksa agar tuntutan terhadap istrinya yang didakwa penganiayaan itu lebih ringan.
“Musuh istri kamu saja ngasih lebih kok kamu segitu,” ujar Mastur menirukan omelan oknum jaksa Nr, saat menekannya.
Semula Mastur (pelapor) mau membayar Rp 1 juta, tapi ditolak karena terlalu sedikit. “Kalau Rp 2 juta, mau katanya,” ujar Mastur. Pelapor juga telah mengadukan kasus ini ke Kejari, Kejati, dan Kejakgung. Tapi, hingga kini dia belum dipanggil dan dimintai keterangan atau dikonfrontasi. Dia menunggu kepastian tindaklanjut pelaporannya itu untuk diproses.
Ikhwal kejadian itu bermula saat dia dan istrinya - Juhariyah, baru datang dari Pasar Arjasa tanggal 10 Oktober 2007. Setibanya di dekat lapangan Desa Biting, dia dicegat oleh Amsori (40) tetangganya yang dikenal pedagang “obat” itu. Oleh Amsori, istri pelapor dipukul, ditempeleng dan disulut rokok, tanpa sebab yang jelas hingga terluka parah.
Istrinya, tentu saja mempertahankan diri sejadi – jadinya mencakar Amsori. Kasusnya lantas ditangani Polsek Arjasa. Amsori, semula dijerat pasal 352 KUHP tapi akhirnya dijerat pasal 351 KUHP. Amsori ditahan dan divonis Majelis Hakim 6 bulan penjara, mendekam sampai sekarang.
Tapi, selagi dalam penyidikan ternyata Juhairiyah (34) dilaporkan balik oleh Amsori, dengan jeratan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Penerapan pasal 351 KUHP ini dinilai tidak tepat. Tapi,nasi sudah jadi bubur. Juhairiyah, ditahan oleh Jaksa sejak tanggal 5 Pebruari 2008.
Nah, saat itulah terjadi proses pendekatan dan negosiasi. Pelapor memohon kepada Jaksa agar istrinya dituntut ringan. Tapi, malah ditekan agar membayar Rp 2 juta. Uang diberikan ke oknum Jaksa di Kantor Kejari Rp 1 juta, dan Rp 1 juta lagi di rumah oknum tersebut tanpa bukti tanda terima. “Saksinya anak saya. Wong saya disuruh ke rumahnya membayar kekurangannya itu,” ujar pelapor.
Setelah bayar, Mastur kaget sebab istrinya dituntut 9 bulan penjara oleh JPU tersebut. Perkara pidana Nomor 180/pid.p/2008/PN Jr, ini bahkan diwarnai proses yang “aneh”. Suatu kali sidang perkara ini digelar petang hari pukul 17.30 WIB saat maghrib. “Saya juga bingung melihatnya,” ujar Mastur, didampingi tokoh LSM Jember.
Oknum Jaksa Nr, yang menangani kasus itu saat dikonfirmasi melalui nomor HP nya berkali – kali tidak bisa. HP nomor 081333222818 tidak aktif. Sementara itu Kasi Pidana Umum (Pidum) Sanadji, SH, saat dihubungi mengatakan kasus itu terpaksa diteruskan ke Kejati, karena saat itu pihaknya dimintai Kajati untuk mengirim laporan.
Tapi, saat itu dia sudah menanyakan kepada yang bersangkutan. Jaksa ini, kata Sanadji, membantah semua tuduhan tersebut. Tudingan itu dinilai tak benar dan tak beralasan. Tapi, dia tetap mengirim laporan itu ke Kejati.
“Iya kita diminta Kajati untuk mengirim laporannya ya kita teruskan,” ujarnya.
Katanya lagi, dari hasil konfirmasinya bahwa soal tuntutan yang dibuat sama antara Juhairiyah dan Amsori, dinilai telah adil. “Kalau soal keuangan itu saya tidak tahu. Katanya tidak benar hal itu,” ujar Sanadji.(kim)

BUPATI VS 4000 WARGA BABAN SILOSANEN

TEMBAK SAYA KALAU BERANI PAK BUPATI

JEMBER - Buntut aksi penangkapan, dan penganiayaan terhadap 4 warga petani pesanggem di kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Jember di Dusun Babansilosanen, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo,oleh oknum Polhut, ribuan warga setempat mendemo Bupati dan Administratur Perhutani, Senin (28/4) pagi, di Alun- alun Jember.
Dengan menumpang puluhan truk warga akan menyampaikan protes dan aspirasi terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan pelarangan perambahan hutan. Sebelumnya 4 warga setempat ditangkapi, dipukuli, dan dianiaya oleh oknum petugas Polhut karena dianggap merambah hutan, dan merusak tanaman karet reboisasi Perhutani.
Kedua warga yang terakhir ditangkap adalah H Zaenal, dan Nanang. Keduanya kini ditahan di sel Mapolsek Silo, karena dituduh merusak tanaman penghijuan karet di lahan setempat dengan obat gulma Roundap.
Menurut warga bahwa aksi aparat Perhutani itu terlalu berlebihan. Mereka menyesalkan kenapa baru sekarang Perhutani bersikap seperti itu. Kenapa pengelolaan hutan bersama masyarakat diusik padahal selama ini tidak pernah ada.
Perhutani selama ini bahkan oknumnya meminta bagian dari tanaman palawija dan tanaman kopi milik petani. Sedang soal pembalakan liar warga menilai semuanya dimotori oleh oknum – oknum di Perhutani sendiri.
Bahkan ada beberapa lahan yang diduga kuat telah disediakan kepada Muspika untuk dikelola. Dan saat ini dibagi. Oleh Kades Mulyorejo, malah dijual kepada warga terkait jatah lahan garap umbulan tersebut.
Pernyataan sikap ini terlontar dari pernyataan sikap yang disebarkan sebelumnya termasuk fakta di lapangan oleh Ketua kelompok Warga Baban, usai demo ke DPRD baru – baru ini. Ketua kelompok P Ringgar, mengatakan situasi di Baban Silosanen, selama ini sangat mencekam.
Dia menilai ungkapan dan pernyataan Bupati MZA Djalal, harus dipersoalkan sebab memerintahkan tembak di tempat bagi perambah hutan. Dari sinilah memantik kejadian pengiriman aparat TNI sebanyak 400 orang untuk melakukan penghijauan, tapi tidak sesuai yang direncanakan. Penghijauan itu tak memenuhi target. Sebab saat itu warga sempat berhadap – hadapan.
Koordinator aksi unjuk rasa Miftahul Rahman, SE, alias Memet, mengatakan bahwa aksinya tersebut adalah aksi damai. Menurutnya aksi itu hanya untuk meminta ketegasan dari Pemerintah, dan Perhutani, termasuk aparat keamanan tidak buruk sangka kepada warga. Warga tidak ingin memiliki lahan, tapi minta diikutkan sebagai pengelola hutan untuk pelestarian.
Menurut rencana tokoh – tokoh unjuk rasa akan menyerahkan diri, dan meminta ditahan kepada polisi jika tuntutannya tidak dipenuhi.(kim)

BELUM ADA KONFRONTIR DENGAN PELAPOR

JEMBER – Pemeriksaan terhadap hakim Pengadilan Negeri Mujahri, SH, dan Jhonny Aswar, SH, anggota majelis hakim yang “membebaskan” terdakwa korupsi dana bankum Rp 450 juta Drs Ec Djoewito, MM masih berlanjut.
Bahkan sudah dua kali anggota Pengadilan Negeri Jember ini diperiksa di Pengawas Kehakiman Tingkat Tinggi Jatim, dan terakhir Mahkamah Agung. Pemeriksaan itu terkait laporan LSM bahwa acara persidangan yang dilakukan oleh keduanya dinilai tak wajar.
Ada yang terkait penyidangan dengan hakim tunggal padahal saat vonis, pemeriksaan sembunyi – sembunyi saat petang atau sore hari hingga dugaan ada “main” dengan terdakwa Sekkab Jember sehingga bebas dari jeratan hukum.
Kasus ini dieksaminasi LSM IBW Jember pimpinan Sudarsono, dan LSM Fokker Yosep Sungkono. Kasus nya telah menjadi perbincangan hangat masyarakat Jember. Demikian disampaikan Yosep Sungkono, kepada Surabaya Pagi kemarin.
Dijelaskan bahwa dirinya masih terus mengawal kasus pemeriksaan hakim itu. Dia tidak sungkan untuk melaporkan itu karena dia melihat bukti dengan mata kepala sendiri. Nomor perkara, hari, dan kapan terjadinya praktek persidangan tak wajar itu digelar dia sudah kantongi. Termasuk saksi – saksi.
Kali ini, Yosep mengakui dia hingga kini belum pernah dikonfrontir dengan majelis hakim itu melalui hakim pengawas di Jatim. Dia mengaku sudah dipanggil 2 kali termasuk majelis hakim terlapor itu sudah diperiksa 2 kali.
“Saya tinggal menunggu proses selanjutnya. Ini mau dilanjutkan terserah, tidak juga terserah. Saya ini hanya berhak melaporkan saja. Aparat yang berwenang wajib menindaklanjutinya. Saya bilang kalau majelis hakim di Kabupaten Jember seperti itu semua, Kantor Pengadilan bisa dibakar massa,” ujarnya nyeletuk.
Dia kini persiapan untuk melakukan pendampingan bagi warga yang terkena kasus pemerasan di Kejaksaan, dan juga mengawal kasus sidang korupsi di Pengadilan Negeri Jember dengan terdakwa Gus Mamak (Ketua DPRD) dan H Mahmud Sardjujono (wakil Ketua).(kim)

KUALITAS PROYEK DI JEMBER MEMPRIHATINKAN

JEMBER – Proyek fisik pembangunana dan perawatan jalan di Kabupaten Jember tahun 2007 sangat memprihatinkan. Rata – rata umur proyek hanya 2 bulan pasca dikerjakan. Setelah itu rusak semua kembali seperti semula, sebelum ada proyek rehab ataupun proyek baru.
Dari hasil penelusuran dan investigasi ada beberapa proyek jalan perawatan semisal di Jalan Raya Teuku Umar yang lubangnya bisa mencapai 100 meter tersebut, sebelum dan sesudah ada proyek sama saja kondisinya.
Padahal, anggaran yang dikeluarkan sangat besar, ratusan juta rupiah. Belum lagi di Jalan Raya Moh Thamrin, dan Jalan Raya Propinsi di Jl Robert Walter Monginsidi. Kondisinya kini rusak kembali. Padahal, semua proyek perawatan ini dilakukan menjelang triwulan keempat tahun 2007.
Kali ini, di Jember hanya mendapat Rp 10 milliar untuk perawatan jalan Propinsi tahun 2008. Mayoritas diperuntukkan di jalan raya perbatasan Jember Banyuwangi, Jember Lumajang, dan Jember Bondowoso.
Awal pengerjaannya hingga kini belum diketahui. Tapi, untuk perawatan jalan di Kabupaten Jember belum nampak. Hanya di beberapa Kecamatan menggangarkan proyek baru semisal di Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates. Tak jelas proyeknya di mana tapi, anggarannya mencapai Rp 500 juta lebih.
Sementara itu, jalan raya yang banyak lubang dan membahayakan adalah Jl Teuku Umar, Jl Gajah Mada, Jl Moh Thamrin, dan Jalan Raya Walter Monginsidi. Jalan Teuku Umar sendiri adalah jalan Kabupaten. Tapi perawatannya sangat disesalkan.
Pengerjaannya sangat memprihatinkan. Kini tidak tampak sama sekali jalan tersebut baru dikerjakan atau dirawat. Lubangnya masih tetap, dan terindikasi aspal hanya gorengan, dan aspal kicir lalu ditaburi pasir. Sehingga terkena hujan selama 2 hari saja amblas.
Kadis PU Pemkab Jember Ir Djuwarto, belum berhasil dikonfirmasi. Tapi, sebelumnya dia mengatakan bahwa konstruksi pengerjaan jalan di Kabupaten Jember menggunakan model lama, dengan aspal cool mix atau dengan agregat bukan dengan batu pasangan.(kim)

Jumat, 25 April 2008

DITINJU GURU, TULANG HIDUNG PATAH

JEMBER – Ulah guru yang satu ini tak patut digugu dan ditiru. Sebab, sehari setelah Kadiknas menggelar fungsi dan kinerja guru di Jember untuk menjadi pengajar dan pendidik malah oknum guru bernama Rahmad Ghandi, bermaik smack down tak bisa menahan emosi, Jumat (25/4) kemarin.
Ghandi, meninju muridnya sendiri bernama Dedi Supriyadi (18) hingga tulang hidungnya patah. Bahkan, dia kini dirawat di RSUD Kalisat. Melihat perlakuan tak manusiawi itu, orangtua korban menuntut pertanggungjawaban secara hukum, dan moril.
Informasi Surabaya Pagi, aksi kalap guru ini berawal saat korban (Dedi) mengikuti pelajaran praktik otomotif di SMK PGRI II. Saat giliran praktek itu, pelajar kelas 2 ini tertidur karena kelelahan menjadi petugas parkir saat malam di RSUD Kalisat untuk menunjang biaya sekolahnya.
"Dia pulangnya sering jam 2 dinihari. Mencari nafkah tambahan, buat membantu saya,” ujar Supriyanto, ortu korban.
Sang guru sepertinya marah melihat anak didiknya tertidur. Dengan nada bentakan guru ini dengan suara keras menegur “Hei bangun !. Hei kamu,” ujar gurunya.
Mendengar itu korban gelagapan. Dia terjaga dan berniat bangun. Guru ekstra kurikuler sepak bola bernama Gandhi, ini terlihat emosi. Tapi, dengan gelagapan korban ini menyahut dengan kata sergahan kepada guru. “Maunya apa ?. Apa tidak terima,” ujar Dedi menantang gurunya.
Kontan saja darah di otak Gandhi, mendidih. Jantungnya naik turun seketika, tanda marah – marah dan emosi. Guru berbadan tinggi besar ini memanggil siswa Dedi, ke ruang guru. Di sana pelajar ini ditarik krah bajunya.
"Kamu yang nantang saya. Kurang ajar kamu,” ujar nya.
Dari situ, dengan gerak reflek karena diliputi emosi sangat tinggi, guru ini melayangkan bogem mentah ke muka Dedi, bertubi – tubi. Dia tak kuasa membalasnya. Kejadian itu kebetulan dilihat beebrapa guru diantaranya Agus S dan Achmad Pur. Keduanya berusaha melerai emosi temannya itu.
Dengan wajah berdarah, Dedi menjerit kesakitan. Dia juga emosi melihat ulah gurunya itu. Dia sempat memaki gurunya, dan mengancam. "Orang Kalisat tidak takut, Pak. Kalah sekarang tidak masalah, “ ujarnya.
Dia lantas diantar ke RSUD Kalisat, oleh kakaknya, Eri. Kasus kejadian ini akan segera dilaporkan ke polisi.Di lain tempat, Drs Achmad Sudiyono dengan muka merah mengatakan akan meminta Ketua PGRI menindak tegas oknum guru Rachmad Gandhi, tersebut.
"Bagaimana dan apapun alasannya ini tidak bisa dibenarkan. Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Dia tidak layak mengajar,” ujarnya.
Kenakalan remaja atau murid tidak harus dihadapi dengan tindakan seperti itu. Guru harus bisa menguasai ilmu menjadi pendidik dan pendamping bagi siswa.Bahkan harus mengerti ilmu psikologi dari masing – masing siswanya.
Dia mengaku akan tetap memberi sanksi baik administratif dan pembinaan khusus. “Kalau guru negeri dia langsung akan saya copot,” ujarnya.(kim)

Hakim Pengadilan Negeri Dipanggil Pengawas

JEMBER – Ini warning bagi semua aparat penegak hukum untuk tidak main – main dalam menegakkan supremasi hukum. Majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas bagi terdakwa kasus korupsi dana bantuan hukum Sekkab Jember Djoewito, dipanggil dan diperiksa hakim pengawas Tinggi di Surabaya.
Kasus dana bankum sendiri kini masih dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kasus itu sendiri sempat dieksaminasi oleh LSM IBW Jember pimpinan Sudarsono.
Bahkan saat IBW dan massanya mendemo Pengadilan Negeri Jember pasca penyidangan kasus tersebut, 21 Januari lalu. Kasus yang melibatkan mantan Pj Bupati Jember Syahrasad Masdar, H Mudjoko kabag hukum, Ketua DPRD Gus Mamak, yang kini ditahan di LP kelas IIA Jember ini berpotensi merugikan keuangan negara berdasar audit dari BPKP sebesar Rp 450 juta.
Adanya hasil audit BPKP itu tidak ditolak oleh majelis sebagai pertimbangannya. Bahkan, dalam pertimbangan nya majelis hakim diketuai Mujahri, SH, itu menilai perbuatan terdakwa Sekkab Djoewito, tidak melanggar hukum. Karena tidak ada aturan, yang membolehkan dan melarang adanya pencairan anggaran bagi anggota DPRD yang terkena kasus pidana untuk membayar honor pengacara.
Bahkan dalam amar putusan nya Majelis Mujahri, SH, menilai yang disebut sebagai konglomerat dan kaya bukanlah jutawan, tapi milliarder. Ditambah lagi, bahwa pencairan dana bankum sebesar Rp 1,1 milliar tersebut boleh diberikan karena dalam UU No 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Pemda) DPRD adalah termasuk salah satu unsur pemerintahan daerah selain eksekutif.
Amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Mujahri SH itu sontak membuat terperangah sejumlah tokoh masyarakat dan hukum di Jember. Tak ketinggalan LSM. Mereka akhirnya bersatu mendesak Jaksa supaya melakukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung.
LSM IBW sendiri bersama sejumlah LSM, Sakera, Gempar, dan FKLSM berunjuk rasa mendemo kantor PN. Menurutnya vonis bebas Djoewito itu adalah sangat menodai keadilan, dan mengesankan ada perbedaan hukum dan perlakuan hukum bagi pejabat yang masih menjabat, dibanding mereka yang sudah purna tugas.
“Kita eksaminasi vonis Mudjahri, SH itu. Kita tidak melihat dia siapa. Tapi, institusinya tidak bisa menjaga kredibilitas dan asas keadilan,” ujar Sudarsono, dari IBW.
Terakhir, kasus bebasnya Djoewito, dilaporkan Fokker pimpinan Yoseph Sungkono. Dia selain kesal dengan ulah majelis Mujahri SH, juga dinilai hakim ini tidak kredibel dalam melakukan persidangan dengan main umpet saat menggelar sidang. “Saya meilhat dengan mata kepala saya sendiri. Sidang vonis kasus penganiayaan, dan beberapa kasus pidana selalu dilakukan sendirian,” ujar Yoseph.
Dia mengaku sudah dipanggil, dan diperiksa oleh Hakim Pengawas di Surabaya Jatim terkait laporannya itu. Bahkan dia siap menanggung semua resiko yang dihadapinya termasuk dimusuhi para hakim. Tapi, dia hanya menunjukkan fakta yang dia lihat selama ini. “Diapakan terserah. Tidak dilanjutkan ya sudah, saya tidak jadi soal. Saya sudah laporan gitu saja,” ujar Yoseph.
Di lain tempat, Mujahri, SH saat dihubungi beberapa kali tidak ada di tempat. Suatu kali dia masih menggelar sidang perdata hingga sore hari. Humas PN Jember Aminal Umam, SH, mengaku tidak bisa komentar soal itu. “Itu urusan pimpinan saya tidak berani menjawab,” ujarnya.(kim)

Proyek Rehab Rumah Layak Huni Diserahkan ke Kades Lagi

JEMBER- Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa se Kabupaten Jember patut berbahagia dan berbangga. Sebab, perjuangannya untuk merebut kembali program rehab rumah tak layak huni tahun 2008 dipenuhi Pemkab Jember.
Demikian dikatakan oleh Ir Suhardiyanto, MM, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) kemarin. Menurutnya, rehab rumah yang dikerjakan tahun 2007 dan tahun 2006 tersebut bukan sia – sia sehingga lantas dikembalikan lagi penanganannya ke Kades dan LPM.
Tapi, menurutnya sebagai bentuk koreksi dan evaluasi tiap pelaksanaan saja. Dan itu diakui wajar karena dari beberapa pengerjaan itu semuanya sudah baik. Tapi, ada sistem yang perlu diperbaiki lagi. Dia tidak menjelaskan sistem apa yang dimaksud.
Hanya saja tahun 2008 ini hanya akan dianggarkan dari Bappemas saja sebanyak 9.300 unit rumah warga miskin untuk direhab. Tanggung jawab Bappemas sendiri sebanyak 16.260 unit rumah warga miskin yang harus direhab dari total 78.592 unit.
Tahun 2006 yang mengerjakan rehab rumah adalah Desa melalui LPM. Tapi, tahun 2007 dialihkan ke Ansor NU Kencong, Kukindo (koperasi PDIP), TNI (Kodim), dan Sarbumusi (LSM Buruh). Jatah rumah yang harus digarap adalah 16.260 unit menggunakan anggaran dari Bappemas, lalu 1.550 dari Kecamatan, dan 2.480 dari anggaran Dana Desa (ADD).
Tapi, kali ini tahun 2008 dari evaluasi pelaksanaan akan dikembalikan lagi ke Desa, melalui LPM. Ditanya apakah karena keterlibatan TNI disorot ?. Suhardiyanto membantahnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada unsur politik dan motif apapun sehingga pelaksanaan rehab rumah itu diserahkan ke Desa.
“Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi, kita melihat ada upaya ke depan untuk lebih mudah penanganannya di Desa,” ujarnya.
Tahun 2008 ada sekitar 9.300 unit yang akan diberikan ke Desa dan ditangani LPM. Semua anggaran itu berasal dari Bappemas Pemkab Jember. Nilai total anggarannya adalah 9.300 unit kali 2.000.000 tiap unit atau sama dengan Rp 18.600.000.000.Anggaran Kecamatan, dan Anggaran Desa tidak ditiadakan untuk tahun ini.
“Hanya Bappemas saja, kita masih lakukan persiapan. Kan Desa sudah berpengalaman jadi akan lebih baik lagi,” ujar Suhardiyanto, membantah semua isu bahwa Pemkab mengalah karena desakan pihak Desa yang sudah mulai ditinggalkan dalam proyek dan program pembangunan di Kabupaten Jember dua tahun terakhir.(kim)

Kamis, 24 April 2008

PJTKI MAFAN SAMUDERA DITUTUP

• Penampungan PT Falia di Jember Illegal
JEMBER – Akhirnya penyalur tenaga kerja indonesia (PJTKI) PT Mafan Samudera yang didirekturi oleh Joni Lim, yang kemarin didemo keluarga TKI Sri Wahyun - yang hilang selama 3 tahun itu ditutup. Penutupan itu resmi disampaikan atas pengajuan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Jember sesuai desakan dan laporan masyarakat yang unjuk rasa kemarin, Kamis (24/4) kemarin.
Kadisnaker Drs HM Thamrin, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima kronologi riwayat hilangnya Sri Wahyuni, anak dari Juwarto - Bunami, warga Kalisanen, Kecamatan Tempurejo, yang demo ke kantornya kemarin.
Dari sana dirinya telah memperoleh kejelasan. Dan kemudian menyampaikan masalah itu ke Disnaker Propinsi Jatim. Sebab, yang memberikan ijin operasional PT Mafan Samudera itu ternyata adalah Disnaker Jatim. Sehingga masalah itu sesuai aturan dan prosedur dikomunikasikan dengan BP2 TKI, dan Disnaker Pemprop Jatim.
“Kita sifatnya masih akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Propinsi Jatim untuk itu,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, bahwa ada indikasi manipulasi riwayat Sri Wahyuni, yang pindah – pindah juragan oleh Joni Lim. PT Mafan itu semula tidak memiliki hak mengirim TKI ke Singapura, karena ijinnya hanya di Malaysia, dan Taiwan.
Oleh Joni, Sri W, dialihkan ke PT Anto Bintan P, yang memiliki kantor di Sidoarjo. PT di Jakarta ini lantas menempatkan di Singapura, tapi Sri W, dilaporkan juragan terlalu malas. Bahkan terakhir dilempar ke juragan lain, juga ada fax serupa dituduh mencuri HP dan uang 1000 dollar Singapura.
Lantas Sri W, dipulangkan setelah dipindahkan oleh PT Anto Bintan. Dari sana saat dipulangkan ke Bandara Soekarno Hatta, kabur. Dia hingga kini tak jelas keberadaannya.
Informasi Surabaya Pagi, menyebutkan bahwa Joni Lim ternyata tidak memiliki ijin PJTKI sama sekali. Ijin PT Mafan Samudera itu ada ijin tapi sudah tutup sejak lama. Maka jika Disnaker mengatakan PT Mafan ditutup adalah tidak pengaruh apapun. Seharusnya sudah ditutup sejak lama karena ijinnya mati.
Joni Lim yang kini ditahan di Mapolres Jember itu mendirikan lagi PT Falia Sinatriya Sejati (FSS) yang sudah merekrut banyak calon TKI. Bahkan Rabu malam pasca aksi unjuk rasa masih ada 30 orang di tempat penampungannya yang illegal itu yakni di rumah eks Misdin, di Desa Blater Tempurejo.
“Tapi kenapa esok harinya kok sudah hilang. Diangkuti keluar, oleh orang – orangnya Joni Lim. Ini ada yang membocorkan ke dia, “ ujar sumber SP.
Kadisnaker saat ditanya soal adanya penampungan mengatakan bahwa kegiatan itu illegal. Jika ada maka PT Falia itu illegal. PT ini belum ada ijin operasional dan ijin penampungan.(kim)

PIMPINAN DPRD JEMBER DIJERAT PASAL BERLAPIS

• Korupsi Dana Operasional dan Dana Bankum Rp 1,7 Milliar

JEMBER – Sidang perdana pimpinan DPRD Jember dengan terdakwa Gus Mamak (Madini Farouq), dan Mahmud Sarjujono, dalam kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD TA 2004/2005, dan dana bantuan hukum 2005 senilai Rp 1,1 milliar dipenuhi pengunjung, Kamis (24/4) pagi.
Ada 30 personel polisi yang disiagakan untuk berjaga. Menariknya, ada pasukan pengaman partikelir berpakaian hitam – hitam bertuliskan Front Liner (garis depan,red) yang disebut – sebut anak buah Iswinarso, Ketua Sarbumusi - Ketua PAC PKNU, anak buah Gus Mamak.
Pengamanan partikelir itu terlihat berjaga – jaga di depan pintu ruang utama sidang pengadilan negeri. Sedang di beberapa sudut terlihat polisi berseragam menjaga audio yang sengaja disiarkan secara luas melalui radio,dan pengeras suara.
Puluhan wartawan media cetak dan elektronik bersiap – siap di depan ruang mendengarkan pembacaan dakwaan. Kehadiran satuan pengaman partikelir ini tampak menyolok. Beberapa di antara mereka berjaga tepat di depan pintu ruang sidang utama. Rata-rata bertubuh besar dan tegap.
Iswinarso, mengakui para pengaman partikelir itu adalah anak buahnya. "Mereka baru dibentuk khusus untuk menjaga sidang.Selain sehari – hari berjaga di depan LP,” ujarnya.
Dia mengakui Frontliner sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Ketua PN. Ketua PN Jember Charis Mardiyanto, SH, mengaku tidak pernah meminta bantuan personil keamanan di luar kepolisian. Kehadiran Frontliner tanpa izin darinya.
“Selama tidak anarkis, PN Jember tidak akan bertindak,” ujarnya.
Dalam sidang perdana pembacaan dakwaan dibacakan Ketua Majelis Hakim Aminal Umam, SH, Yanto, SH, dan Yosdi SH, kedua pimpinan ini dijerat pasal berlapis dengan dakwaan korupsi merugikan keuangan negara senilai Rp 754 juta untuk kasus dana operasional. Dan dana bankum sekitar Rp 450 juta.
Terdakwa Grogi
Keduanya dinilai telah bersalah menyalahi UU No 31 tahun 1999 tentang korupsi atau UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan potensi kerugian uang negara sebesar Rp 754 juta, dan Rp 450 juta.
Keduanya melanggar hukum karena mencairkan keuangan dari Setwan DPRD yang dijabat Drs Heru Santoso, dan semasa Ir Dwijo Sulastiono, untuk dimasukkan ke rekening pribadi. Dana operasional itu dinilai melanggar PP 24, PP 25, dan PP 105 tahun 2005, yang kemudian dibagikan kepada kyai, dan tokoh masyarakat.
Sedang dalam kasus bankum keuangan Rp 1,1 milliar yang dimohon untuk membayar honor pengacara dalam mendampingi kedua terdakwa diperiksa ke Polda Jatim dinilai tak tepat. Sebab, pemberian honor kepada pengacara memakai uang APBD itu salah, karena bukan kegiatan Pemkab, dan termasuk kasus pidana.
“Karena kasus pidana adalah kasus pribadi, maka tidak bisa diberi bantuan hukum dengan uang APBD. Sesuai UU 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Basyar Rifai, SH, membacakan dakwaan.
Setelah dakwaan dibacakan, Mahmud, dan Mamak, diminta Majelis keduanya membacakan surat permohonan pengangguhan dan pengalihan penahanan sesuai suratnya. Kedua dinilai grogi jika dalam waktu sekian bulan tidak aktif dan ditahan maka karir politiknya habis.
Mereka mati – matian minta penangguhan. Bahkan istrinya, dan 85 pengasuh Ponpes digalang untuk menjadi jaminan. Sedikitnya, ada 150 orang sebagai penjamin termasuk oknum Wakil Ketua DPRD, dan oknum anggota DPRD Jember.
"Sesuai pasal 31 KUHAP ayat 1, maka kami mengajukan penangguhan. Kami sejak diperiksa di polda dalam status tidak ditahan. Saat ini kami aktif sebagai Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, dan Ketua Tim Pilkada DPD Golkar Jatim,” ujar Mahmud.
Dia mengaku riwayat medisnya, di usia 62 tahun, ia pernah sakit hepatitis C tahun 1970 dan 1992. Tahun 2003 terkena diabetes melitus, hingga sekarang. Tapi, yang aneh Gus Mamak, tidak membacakan suratnya. Tapi, mengajukan secara tertulis.
Usai sidang, Jani Takarijanto SH, mengatakan, pengajuan penangguhan penahanan dilakukan karena keduanya masih aktif menjabat. Tapi, saat ini kondisi kesehatannya masih baik saja.
Di tempat yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipimpin Muhammad Basyar Rifai SH, mengatakan ada 4 orang yang terlibat kasus korupsi dana operasional DPRD Jember itu. Mereka adalah HM Madini Farouq alias Gus Mamak, Mahmud Sarjujono, dan Kusen Andalas (kini Wabup), dan terakhir Drs Heru Santoso, mantan Sekwan.
Kerugian negara akibat penyimpangan pimpinan DPRD itu Rp 754,55 juta terdiri : Rp 183 juta untuk pengadaan pakaian dinas tak sesuai SE Mendagri, dan Rp 571,5 juta untuk dana operasional tak sesuai peruntukan.
Pakaian dinas yang tak sesuai peruntukan itu adalah baju batik Rp 49 juta, dan pakaian khas Jember Rp 134 juta. Sedang dana operasional pimpinan tak sesuai peruntukan adalah Rp 411,5 juta dan Rp 160 juta untuk kepentingan pribadi.
Anggaran itu, pergunakan pimpinan untuk membantu ormas NU dan organisasi sayap, bantuan fraksi, pemasangan iklan di media cetak, bantuan ke korban bencana tsunami di Aceh, dan bantuan untuk berhaji bagi anggota dewan.
Terkait penggunaan dana bantuan hukum, yang terlibat adalah Sekkab Drs Ec Djoewito yang divonis bebas majelis terdahulu, Pj Bupati Jember Syahrasad Masdar, dan H Mudjoko, SH, Kabag Hukum. Dana bankum itu melibatkan Sekwan Drs Bambang Hariono, untuk menyewa pengacara. Majelis Hakim Aminal Umam, menunda sidang untuk dilanjutkan pekan depan dengan pembacaan eksepsi terdakwa.(kim)

RIDWAN HISYAM BLUSUKAN SENDIRI

JEMBER –Tak banyak yang tahu Cawagub Jatim Ridwan Hisyam - pasangan Calon Gubernur Ir Sucipto, dari PDIP blusukan seorang diri tanpa pengawalan khusus. Bersama beberapa orang kepercayaannya dia blusukan ke Kyai – kyai di Jember dan sempat dipergoki Surabaya Pagi.
Ada Kyai Mahfut di Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, ada KH Lutfhi Achmad di Cangkring Jengawah, dan beberapa Kyai di Panti, Jember berhasil dia kunjungi. Misinya jelas tidak lain sosialisasi visi tentang pencalonan dirinya menuju Grahadi I.
Ridwan, didampingi P Said, dan sejumlah kader PDIP mengakui bahwa APBD di Jatim saat ini baru Rp 5 Trilliun. Maka jumlah itu harus ditingkatkan termasuk diusahakan terjadi keseimbangan antara pertambahan penduduk Jatim 38.000.000 jiwa dengan APBD itu. Maka, semua potensi alam, dan SDM harus diberdayakan.
Untuk memperjuangkan itu, maka pertumbuhan ekonomi rakyat kecil harus dipacu. Sektor pertanian, dan usaha kecil menengah harus terus dibina dan diberdayakan. “Untuk meningkatkan nilai tukar petani, harus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Ridwan.
Dari dialog yang diserap dari kampung ke kampung itu diakui semua aspirasi warga itu terkait ekonomi. Jika ekonomi sudah baik maka situasi rakyat Jatim akan sejahtera. Untuk menuju ke sana ada beberapa cara dan strategi termasuk memperjuangkan adanya perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
“Jangan dibandingkan seperti di Jakarta. APBD nya di sana sekitar Rp 30 Trilliun, dengan penduduk yang hanya 5 juta jiwa saja. Tapi, kebalikan di Jatim penduduknya 38 juta jiwa, APBD nya hanya Rp 5 trilliun,” ujar Ridwan.
Dia dalam kunjungan Kamis (24/4), dia berusaha menemui tokoh – tokoh penting diantaranya para eksportir tembakau Jember PT Ledok Ombo Bp Darsan dan groupnya. Lalu, beberapa anggota pengusaha Perumahan, dan Bos Petani se eks Karesidenan Besuki relasinya terdahulu disambung lagi untuk mendukung pencalonannya.
Dalam pertemuan singkatnya dengan eksportir tembakau terbesar di Jember Darsan Direktur PT LDO ini, Ridwan menegaskan ada komitmen dengan pengusaha jika dia berhasil memimpin Jatim. Maka percepatan pembangunan ekonomi rakyat akan menjadi prioritas, selain pertanian, pendidikan dan kesehatan.
“Visi kita kan memang rakyat harus disehatkan secara ekonomi, dan kehidupannya berwawasan lingkungan. Ini yang penting. Ini tekad kami pasangan SR (suara rakyat = Sucipto Ridwan),” ujar Ridwan.(kim)

BIROKRASI PERIJINAN JEMBER RUWET

JEMBER – Sejumlah stake holder dan calon investor mengeluhkan perijinan di Pemerintah Kabupaten Jember terlalu panjang birokrasi. Tidak praktis dan membuat calon investor kapok karena harus bolak balik dari kantor yang satu ke kantor yang lain.
Baik prosedur, aturan, dan birokrasinya selain mbulet, ruwet juga menelan biaya tinggi. Sehingga proses yang diharap bisa cepat, malah berjalan lambat.
Semisal perijinan di Kantor Dinas PU Pemkab Jember. Untuk mendapatkan ijin keramaian HO, dan IMB persyaratannya sangat banyak. Bahkan, sebelum mengurus hal itu calon investor itu meminta rekomendasi Amdal, Lalin, ke Dishub, amdal lingkungan ke DKLH, dan Dinas Kesehatan. Belum lagi soal SIUPP, TDP, dan lain sebagaianya. Jarak antar Kantor ini tidak dekat. Tapi, sangat berjauhan, dan pelayanan birokrasinya tidak sama, dan tidak tentu baik tarif, dan cara pelayanannya.
Akibatnya, seringkali perijinan diproses dan belum turun tapi kegiatan sudah dilaksanakan. Akibatnya calon investor berhadapan dengan warga sekitar lokasi usahanya. Contoh riil kasus penutupan pabrik paralon di Mumbulsari, yang ditutup warga padahal ijin masih diproses. Gudang obat di Kebonsari, hingga kini tak jelas surat perijinannya.
Terakhir, kasus tower di Tegalbesar, dan tower di belakang Hotel Kemayoran Jl Letjen Suprapto. Di sana ijin HO dan IMB belum dikantongi. Tapi, ada birokrasi yang menjanjikan bisa menembusnya. Tapi, malah calon investor dirugikan. Ada loncatan birokrasi yang dilewati alias cara pintas.
Kini kasus dua tower itu PT Telkomsel, dan PT Esia, masih dalam penyeleseian dengan warga melalui mediator DPRD dan Tokoh Masyarakat (Tomas) dan aparat Kejaksaan yang kebetulan rumahnya dekat lokasi pendirian Tower.
Fakta ini, menurut Rendra Wirawan, SE, mendesak dilakukan penataan ulang birokrasi di Jember, sesuai amanat PP 41 tentang SOTK perijinan pelayanan terpadu. Di Kabupaten Solo, Sragen, Banyuwangi bahkan sudah komputerisasi. Di Bondowoso yang PAD nya baru Rp 500 juta ini sudah lama menggunakan perijinan terpadu.
Di Kabupaten Jember dinilai sangat lamban. Bupati oleh Komisi B DPRD Rendra Wirawan, didesak agar segera merealisasikan amanat PP tersebut dan membentuk Kantor Pelayanan Perijinan secara terpadu. Sehingga iklim berusaha di Jember bisa merangkak naik. Kalau tidak semua jenuh melihat birokrasi di Jember yang dengan tarif berbeda – beda dan tidak pasti.
“Kalau komputerisasi kan siapa saja bisa mengetahui. Tidak bisa main pungli. Semuanya tertera di komputer. Tinggal pencet, orang tahu kapan mau bayar, kapan mau melengkapi surat,” ujar Rendra.
Senada dengan itu, Drs Supraptp, MM sangat merespon desakan itu. Sebagai dinas penghasil dari sektor pajak dia berharap ada Perda lanjutan dan kajian lagi soal pajak dari sektor PAD semisal galian B, dan C, yang diperuntukkan Kabupaten.
“Kita sudah canangkan itu sejak awal Bupati menjabat. Tapi, sepertinya hingga kini belum siap. Kita harap ada kajian, dan pemerintah memang bisa menelorkan perda – perda baru lagi soal pajak tambang ini,” ujar Kadispenda Pemkab Jember.(kim)

PAK HAJI DIPOLISIKAN CAPLOK TANAH GURU

JEMBER – Suparto (51) guru SMPN 3 warga Jl Basuki Rahmat No 27 Tegalbesar, Kaliwates Jember, mengaku kesal karena tanah yang menjadi haknya dikuasai H Asnawi, dan Hj Siti Zaenab Cs, padahal dia telah sah membeli obyek tanah sawah yang disengketakan tersebut.
Bahkan, berkas surat tanah, dan sertifikat nya diakui dicuri H Asnawi Cs. Diapun sudah melaporkan kasus dugaan pencurian itu ke Polres terhadap H Asnawi, untuk diproses hukum. Kerugian yang diderita pelapor diperkirakan mencapai Rp 100 juta.
“Saya minta kasus ini ditangani secara benar. Itu harapan kami, sehingga siapa yang benar akan terlihat,” ujarnya.
Obyek tanah yang disengketakan itu kini terancam tidak bisa dikuasainya. Karena dia seorang diri melawan H Asnawi, Cs sebanyak 5 orang keluarga. Sedang obyek tanahnya telah dikuasai keluarga terlapor.
Kasus bernomor LP / K/86/III/2008, itu kini ditangani Tim Reskrim Polres Jember. Hingga kemarin surat panggilan pertama dilayangkan untuk memanggil saksi H Asnawi, Hj Siti Zaenab, Hendrawan, Imam, B Sumadi, dan Bu Deri.
Menurut Suparto, riwayat tanah itu adalah dia peroleh dari membeli dari Samak, dengan bukti SK Gubernur I/AG12/3/HM/01/1967 dan lantas dibalik nama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lurah, dan Camat Tahun 1980.
Obyek yang terdiri dari 5 lokasi itu, dipindah nama ke Ida Susanti putri dari H Asnawi, Jl Basuki Rahmat 101 Kelurahan Tegalbesar, dan dengan proses jual beli tahun 1994 dengan penjual Samak, melalui notaris Bambang Hermanto, SH, berupa tanah sawa seluas 3160 m2, SHM Nomor 501.
Tapi, mendadak tanah tersebut dihaki oleh orang lain dan dikuasai oleh Ipti Arjiadin, warga Lingkungan Tumpengsari Tegalbesar. Diduga berkas surat diambil oleh H Asnawi, atas SK No I tahun 1967 itu atas nama P Saat Sapiran, Desa Tegalbesar, luas lahan 5504 m2.
Obyek tanah sawah tersebut terdapat di lingkungan Muktisari,, dan dikuasai Hj Siti Zenab istri dari H Rahman, putri dari P Mohtar alias P Karyati, warga Lingkungan Krajan Timur, utara Yayasan Yatim Piatu setempat. Yang dipersoalkan itu adalah tanah 5 obyek yang dikuasai oleh Siti Zaenab tersebut di SK Gubernur Nomor 17 A malah dikuasai oleh orang lain : Hendrawan, Imam, B Sumadi, dan B Deri.
Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, saat dikonfirmasi tidak ada di tempat. Tapi, sumber di Mapolres mengatakan kasus itu masih dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan saksi – saksi. Di lain pihak, H Asnawi, Cs, saat dikonfirmasi ulang tidak berhasil.(kim)

GURU SEBAGAI PENGAJAR DAN PENDIDIK

JEMBER- Bupati Djalal, ternyata tdiak terpengaruh sidang dugaan korupsi pimpinan DPRD dan masih asyik mengikuti acara radio Soka FM, bertema Bupati Menjawab, Kamis (24/4) kemarin.
Salah satu temanya adalah soal pendidikan. Seorang penelpon bernama Syaiful, dari Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji mengaku peran guru dalam mengajar tidak bisa sekadar mengajar semata.
“Tapi, guru harus kognitif menguasai ilmu dan tugasnya menguasai secara luas bidang – bidang pelajaran yang akan disampaikan,” ujarnya.
Selain Bupati, Kadinas Pendidikan Ahmad Sudiono, juga menjawab soal pertanyaan terkait pendidikan tersebut. Termasuk adanya dampak periodisasi Kasek dan regrouping SD dan SDLB di Jember.
“Kepala Sekolah yang masih muda biasanya tidak siap mental saat tidak menjabat dan jadi guru biasa. Biasa menyuruh tapi sekarang disuruh,” ungkap Saiful.
Acara ini dikemas 2 jam dan disiarkan langsung. Mendengar pertanyaan itu Achmad Sudiono, menjawab guru dalam mengajar hendaknya memahami misi guru sebagai pengajar dan pendidik.
Mulai Tahun 2007 telah menyekolahkan para tenaga pegnajar di Jember untuk mengembangkan ilmunya. Di Jember guru yang dapat peningkatan SDM tahun 2007 sekitar 520 orang dan Tahun 2008 ada 200 orang memakai APBD II.
Komitmen pendidikan di Jember mendapat perhatian khusus dengan menjanjikan program 1000 guru untuk mendapat program sekolah di Universitas Terbuka.
Bupati Djalal soal regrouping mengakui langkah itu semata untuk efisiensi dan mengefektifkan lembaga sekolah. Kebijakan regouping itu agar tidak terjadi persaingan tidak sehat.
“Satu komplek SD ada 3 hingga 4 SD maka terjadi kompetisi tidak sehat,” terangnya.
Sedang Ketua PGRI Drs I Wayan Wise Atmaja, menanggapi kualitas guru dalam mengajar harus disesuaikan standart dengan UU No 14 Tahun 2005. Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa guru tidak jadi pengajar, pendidik, pembimbing, tapi juga sebagai pelatih, pembina, pengarah, menilai dan mengevaluasi.
PGRI Jember sendiri terus mengembangkan organisasi dan peningkatan SDMnya. Termasuk terbentukanya Asosiasi Penjaskes, dan Matematika.(kim)

Rabu, 23 April 2008

Kecamatan Mana Saja Yang Beranggaran Besar

Proyek Kualitatif Jadi Andalan ?

JEMBER – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Jember tahun 2008 ini mencapai Rp 1,070 Trilliun. Anggaran sebesar itu hingga tri wulan ke dua ini baru terserap 14 persennya.
Kegiatan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan dan arah pembangunan. Tak terkecuali, unit kerja di masing – masing SKPD. Baik Dinas, Badan, hingga Kecamatan.
Ada beberapa Kecamatan yang memiliki anggaran sangat besar. Tapi, beberapa bagian lainnya ada SKPD dengan anggaran gemuk, dan beragam. Tapi, semuanya mengarah kepada proyek pembangunan non fisik. Bahkan kualitatif dengan system pelaporan dan tanggungjawab yang tidak bisa dihitung volumenya.
Ada apa ?. Kalau dilihat anggaran untuk satu Kecamatan di Kota saja, Kecamatan Kaliwates anggarannya mencapai Rp 2 milliar lebih. Menurut data yang ada, dari sekian kegiatan program pembangunan ternyata Kecamatan masih mengadakan kegiatan pembangunan fisik yang mirip sama dengan bidang SKPD lain.
Semisal, dianggarkan untuk pembangunan sarana irigasi sebesar Rp 30.457.500. Pembangunan jalan sebesar Rp 596.211.500. Irigasi, rawa, dan saluran air sebesar Rp 15 juta.
Kegiatan seperti ini, kalau dilihat sama saja dengan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Jember. Diakui atau tidak ada instansi di bawahnya yakni PU Kecamatan, yang ada di tiap Kecamatan. Tapi, kegiatan PU Kecamatan tetap bertanggungjawab kepada PU Pemkab.
Lalu apa perannya dalam proyek kegiatan fisik di Kecamatan. Bisa jadi menjadi pimpinan proyek saja, atau konsultan. Ada kegiatan proyek tahun 2008 ini yang bertema pengarus utamaan gender dan anak.
Jika dilihat dari susunan APBD 2008 semua Kecamatan ternyata mengganggarkan hal ini serupa. Di Kecamatan Kaliwates kebetulan dianggarkan sebesar Rp 114.000.000.
Sedang pembinaan dan sarana olah raga dianggarkan Rp 15.655.000. Di beberapa Kecamatan juga dianggarkan untuk kegiatan pembentukan Satuan Pengaman Lingkungan (sejenis Satpam) sebesar Rp 64.272.000.
Kantor Kecamatan Kaliwates yang ada di Kota di tahun 2006, 2007, telah direhab kini di tahun 2008 juga ada kegiatan rehab kantor senilai Rp 30 juta. Dan pengadaan mebeler yang baru adalah Rp 55.253.000.
Di sini masih ada lagi penganggaran untuk Kecamatan dengan rehab rutin kantor kecamatan sebesar Rp 32.800.000. Dan rehab berat adalah mencapai Rp 417.288.500.
Para pegawai kecamatan di tahun 2008 ini juga masih akan diberikan pakaian seragam baru dengan anggaran Rp 42.250.000.
Tak ketinggalan pelatihan manajemen pemerintahan desa Rp 26 juta, dan pembinaan PKL sebesar Rp 7,5 juta.(kim)

PERHUTANI PENAKUT

• Tak Patuh Instruksi Tembak di Tempat

JEMBER – Perum Perhutani KPH Jember masih penakut. Terbukti, dia tak mau menuruti instruksi Bupati Djalal, agar menembak di tempat semua perambah hutan yang akan merusak hutan.
Tapi, petugas Polhut Perhutani Jember hanya menangkap, lalu memukuli warga yang dinilai merambah wilayah hutan Perhutani tersebut. Senin (21/4) dua orang warga Dusun Batu Lengleng Dampikrejo, Desa Mulyorejo, yang melakukan penyemprotan tanaman palawija ditangkap.
Kedua warga itu bernama H Zaenal (40) dan Nanang (27). Kini kedua orang ini meringkuk di sel tahanan Mapolsek Silo. Keluarga tersangka perusakan prasarana hutan yang dijerat UU 41 tahun 1999 ini, tak terima.
Isunya akan mendemo Polsek Silo. Bahkan, hingga kemarin masih ada beberapa orang keluarga tesangka ini meminta keduanya dilepas. Tak hanya itu, keluarga tersangka ini tak terima dan akan menuntut balik kepada Polhut Perhutani.
Yang dilaporkan adalah 4 orang petugas Polhut yang menangkap H Zaenal, dan Nanang. Keempat orang polhut itu menganiaya tersangka hingga memar. Hingga kemarin masih terlihat memar di dahi kiri dan pelipis. Keluarga tak terima dan minta keduanya divisum.
Kapolsek Silo AKP Zuhri, SH, dikonfirmasi mengatakan bahwa kasus itu tetap akan dilanjutkan. Kedua tersangka dinilai telah merusak tanaman penghijuan Perhutani dengan semprotan mematikan gulma. Barang buktinya adalah tangki semprot dan obat ROUNDAP untuk membunuh tanaman kecil, gulma, dan perdu.
“Kita tetap lanjutkan kasusnya. Barang buktinya sudah kita amankan. Dan kita sifatnya melayani dan mengayomi masyarakat,” ujar Kapolsek, di sela rapat dengan Muspika.
Di sana hadir Danramil, dan Camat Drs M Bakri. Tapi, hanya beberapa menit koordinasi ketiganya berangkat rapat lagi di suatu tempat. “Tidak tahu saya ini, maaf kita diajak Pak Camat,” ujar Kapolsek.
Sedangkan, keluarga tetap menuntut kasus itu dilanjutkan dari kasus penganiayaannya. Keempat petugas Polhut tersebut adalah Ponijan, Ghofur, P Aang, dan Fajar harus bertanggungjawab dan diperiksa sebagai pengaiya terhadap keluarga mereka.
“Biar diteruskan, tapi Polhut juga harus diproses secara hukum. Kita minta divisum kedua keluarga kami yang ditahan itu,” ujar Anas, pendamping keluarga tersangka tersebut.
Hingga sore kemarin, Surabaya Pagi, belum berhasil mengkonfirmasi Ir Taufik Setyadi, sedang humas Perhutani Ir Yoko Pamungkas, tak berhasil dikonfirmasi karena HP nya dimatikan.
“Informasinya, ada tim 18 datang dari pusat mengaudit reboisasi di Perhutani,” ujar sumber SP, di Perhutani.(kim)

Nyaris Kisruh Pelaksanaan Unas Jember

JEMBER – Kalau saja aparat tidak tanggap maka kejadian kisruh akan terjadi betulan. Itu setelah beberapa orang dari siswa SMKN dan SMK Berdikari saling tegur. Bahkan, ada beberapa siswa yang berusaha menegur pengawas dari SMK Berdikari kenapa penjagaan terlalu ketat di SMKN 1 Jember, Rabu (23/4) kemarin.
Akibatnya, sejumlah petugas kepolisian yang mendengar hal itu langsung melakukan penjemputan. Kejadian itu terjadi di Jalan Raya Mastrip, saat pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (Unas) kelar.
Isu yang berkembang di luar ada guru ditonjok oleh murid karena tidak puas penjagaan terlalu ketat. Guru atau pengawas tersebut disebut – sebut berasal dari guru sekolah lain.
Kedengaran di radio polisi di beberapa penjuru petugas disuruh merapat untuk mengamankan aksi peneguran siswa kepada guru tersebut. Dan diminta untuk dilokalisir. Beruntung kejadian itu segera diantisipasi.
Tak selang berapa lama, seluruh guru dan Kepala Sekolah SMKN dikumpulkan di Dinas Pendidikan untuk rapat tertutup. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian tahun 2007 terulang lagi. Padahal pelaksanaan ujian baru akan berakhir besok (baca Hari Ini).
Drs I Wayan Wise Atmaja, yang dikonfirmasi membantah ada berita pemukulan dan kisruh saat Unas dilakukan. Menurutnya tidak ada kejadian sama sekali. Bahkan kejadian itu bukan terjadi di dalam sekolah. Tapi, di luar sekolah.
Menurut Wayan, tidak ada yang perlu dirisaukan sebab hanya ada siswa yang bertanya kepada gurunya tentang sesuatu hal. Wayan menolak menyebutkannya. Lalu si guru tersebut menjawabnya.
“Wajar kalau ada siswa bertanya kepada gurunya. Lalu guru menjawab. Kan tidak apa – apa. Soal apa ya…soal sesuatu. Tidak ada masalah,” ujar Wayan.
Sejumlah guru, pengawas, dan kepolisian saat dihubungi menolak memberikan komentar. Padahal isu di luar sempat ada lokalisir seorang siswa diamankan di rumah salah seorang penduduk di Jalan Mastrip, siswa ini diminta tidak keluar dari lingkungan itu sehingga tidak menyulut yang lain atau mengontak temannya.
“Tidak ada kejadian itu. Hanya guru – guru tersebut rapat, dikumpulkan di Dinas Pendidikan,” ujar AKP Rodiq Sugiantoro, Kasat Samapta Polres Jember singkat.
Sekadar diketahui, hingga hari kedua pelaksanaan Unas diikuti oleh 13.361 siswa SMK/MA/dan SMA Negeri dan swasta se Kabupaten Jember. Besok (hari ini,red) adalah hari terakhir.
Baru tanggal 5 Mei dilakukan Unas untuk siswa SMP dan 1 Mei untuk tingkat SD / MI negeri dan swasta secara serempak.(kim)