Jumat, 30 Mei 2008

KELUARGA MARINIR DIRAMPOK

* Mobil, dan Uang Rp 10 Juta Disikat

JEMBER –Aksi perampokan menggemparkan terjadi lagi di Jember. Belum usai perampokan Telisa, dengan menelan kerugian uang negara Rp 60 juta, kini terjadi lagi. Kali ini menimpa Siti Fatimah (52) warga Kaliwungu, Kendal, Semarang.
Perempuan tua ini diduga kuat jadi korban perampokan di kawasan hutan Gumitir, perbatasan Jember – Banyuwangi, Kamis (29/5) sekitar pukul 23.00 WIB. Dia ditemukan pencari rumput warga setempat sekitar pukul 06.00 di salah sebuah jurang di kawasan hutan Gumitir yang dikenal rawan bajing loncat ini.
Dari sana, korban yang semalam tergeletak di dasar jurang ini tak sadarkan diri. Dikira warga sudah mati, tapi saat diperiksa ternyata masih hidup. Kondisinya sangat mengenaskan. Tulang paha kanan atas patah.
Bajunya compang camping, dan mukanya besem bekas pukulan. Saat itulah warga pencari rumput ini berusaha menghubungi temannya yang berada di atas bukit untuk meminta pertolongan.
Sesaat setelah itu petugas Polsek Silo datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Proses evakuasi pun dilakukan menggunakan mobil ambulans dari Puskesmas setempat. Reskrim Polsek setempat berusaha menyelidiki sekitar TKP untuk mendapatkan petunjuk barang bukti kejahatan yang dialami korban.
Sebelum sampai di Puskesmas korban baru sadar. Saat itulah dibarengi dengan muntah – muntah. Melihat kondisi itu, petugas dokter jaga di Puskesmas setempat segera memeriksa dan ditemukan luka sangat parah.
Korban akhirnya dirujuk ke RSUD dr Soebandi untuk segera mendapat pertolongan. Korban sementara didiagnosa terkena benturan keras sehingga gegar otak. Beberapa bagian tulangnya disinyalir patah.
Sesampainya di RSUD dr Soebandi, korban dimasukkan ke Instalasi Gawat Darurat RSUD setempat, ditangani dokter jaga dr Nurul. Dari situ diperoleh kepastian bahwa korban mengalami gegar otak ringan, tulang paha atas kanan patah.
Selang beberapa saat kemudian petugas yang mengorek informasi dari korban mengetahui alamat keluarga dan berusaha dihubungi. Korban akhirnya diketahui sebagai
keluarga marinir TNI AL.
Hingga sore kemarin baru didapat informasi bahwa korban telah diambil untuk dirujuk perawatannya di RSAL Marinir Surabaya.
Informasi yang dihimpun dari sumber Surabaya Pagi, di sekitar TKP, bahwa perempuan itu adalah korban perampokan. Tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, korban diduga dipedayai perampok di dalam mobil.
Lalu korban berusaha melompat dari atas mobil yang sedang berjalan, dan terjungkal ke dalam jurang. Barang – barang milik korban yang berhasil digondol para kawanan perampok ini, diantaranya mobil Toyota Kijang, gelang permata, dan uang tunai Rp 10 juta.
Korban diduga bersama – sama sejak dari Bondowoso, hendak menuju Banyuwangi. Sebelumnya korban sebelum dieksekusi di kawasan hutan Gumitir korban sempat diajak keliling kota Jember untuk mencari sesuatu agar korban bingung.
Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha, melalui Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, tak berhasil dikonfirmasi. Dihubungi melalui HP nya tidak diangkat.kim

SUARA RAKYAT SUARA TUHAN

• HM Suparjo Pimpin Desa Garahan Lagi

JEMBER – “Vox Populi Vox Dei” inilah yang keluar dari mulut Calon Kepala Desa (Cakades) HM Suparjo, sesaat setelah terpilih dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 29 Mei 2008 kemarin setelah berhasil mengalahkan pesaingnya Ashuri, A.MA.
Ungkapan di atas itu sering dia ucapkan meniru bahasa para demonstran saat memperjuangkan aspirasi rakyat, yang artinya “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”. Spontan dia berkata begitu disertai sujud syukur karena mendapat kepercayaan rakyat Desa Garahan, Kecamatan Silo untuk kali keduanya.
HM Suparjo, dalam Pilkades itu mendapatkan dukungan masyarakat secara mutlak yakni 4.750 suara. Sedang pesaingnya Ashuri, A.Ma, mendapat dukungan 1.950 suara. Yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) beratnya adalah warganya masih belum maksimal memanfaatkan pesta demokrasi itu, yakni sekitar 1.100 warganya yang absen dalam Pilkades itu. Tak jelas alasannya.Suara tidak sah, hanya sekitar 206 suara saja.
Langkah pertama yang akan dikerjakan dalam jangka waktu pendek di Pemerintahan Desa (Pemdes) Garahan, adalah merangkul kembali “puing” dan “pecahan” pasca Pilkades. Tak perduli pendukung lawan, tokoh lawan, dan juga perangkat yang selama ini terpecah belah akan dirangkul kembali dengan semangat kebersamaan membangun Desa Garahan, secara bersama – sama.
“Kita tetap kedepankan konsep pembangunan bersama. Dengan motto dan jargon Bersama HM Suparjo, Kita Bisa Membangun Desa Untuk Kemakmuran Bersama “ mudah – mudahan perekonomian rakyat Desa Garahan bisa bangkit,” ujar HM Suparjo, yang semasa menjabat sering dalam serangan tak sedap ini.
Suasana pelaksanaan coblosan sendiri berjalan aman, dan lancar. Di jaga beberapa aparat kepolisian dari Polsek Silo, dan Koramil setempat pelaksanaan Pilkades yang digawangi oleh Ketua Panitia HM Romli, S.Ag, bendahara Hansori, ini tergolong sangat lancar. Perhitungan suaranya pun sangat lancar dan cepat.
Diakui HM Suparjo, selama ini ada rakyatnya terpecah karena mendukung calon lain. Perangkatnya juga terpecah mendukung sana dan sini. Tapi, diakuinya sebagai bentuk demokrasi. Tapi, dengan kepemimpinannya yang baru dia mengajak semua elemen untuk bersatu dan bersama membangun.
“Tidak ada pembangunan itu sukses karena seorang saja. Kalau ada yang tidak mau diajak kerjasama itu pembangunan bisa dikatakan terhambat,” ujar Suparjo.
Pilkades yang dihadiri langsung tim pemantau dari Kabupaten Jember dipimpin Asisten I Drs Hazi Madani, itu belum menginjak sore sudah ada perhitungan. Warga di 4 Dusun : Krajan, Garahan Jati, Ranggi, dan Pasar Alas ini didata sudah tidak ada yang hadir, dan waktu pencoblosan sudah memasuki deadline Pilkades disudahi dengan memulai perhitungan suara.
Di akhir pernyataannya usai Pilkades HM Suparjo, meminta warganya untuk tidak terpengaruh adanya suara miring, isu, dan berita yang belum jelas asal muasalnya yang ujung – ujungnya memecah belah kesatuan dan persatuan warga. “Ayo, mari kita bangun Desa. Semua unsur, tak peduli BPD, Perangkat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, hingga LSM semua bersama – sama membangun Desa. Sudah saatnya memikirkan kesejahteraan rakyat menjadi nomor satu,” pungkas suami Luhwaningsari ini meyakinkan.kim

Kamis, 29 Mei 2008

TARIF ANGKOT DITETAPKAN NAIK 38 %

JEMBER – Setelah melalui perdebatan panjang dan melelahkan akhirnya para pihak menerima keputusan untuk menaikkan tarif angkutan kota di Kabupaten Jember sebesar 38 %, tidak seperti yang telah sporadis tanpa koordinasi para sopir dan pengusaha angkutan menaikkan 50 % pasca pengumuman pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kemarin.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Setda Pemkab Jember Drs Edi Budi Susilo, Ms, usai melakukan rapat koordinasi dan penentuan tarif angkutan kota dengan Organda dan Pemerintah Daerah.
Sejak tanggal 28 Mei 2008 tarif angkutan kota resmi dinaikkan menjadi 38 % dari tarif semula. Bagi penyedia angkutan umum diminta untuk mentaati peraturan yang disepakati bersama itu sebagai langkah win – win solution sebagai tarif baru.
“Dinas Perhubungan Jember akan segera memasang stiker tarif baru di setiap armada angkutan yang beroperasi di Jember,“ ujar Asisten II Setda Pemkab, Drs. Edi B. Susilo, MSi kemarin.
Penyesuaian tarif ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di satu sisi tarif itu tidak terlalu rendah sehingga penyedia jasa angkutan mengalami kerugian. Di sisi lain dengan tarif yang rendah otomatis biaya operasional kendaraan akan memberatkan pengusaha.
Tapi jika kenaikan terlalu tinggi juga akan memberatkan bagi penumpang dan masyarakat. Dengan tingginya tarif angkutan umum dikhawatirkan masyarakat bergeser ke sarana angkutan lain, sepeda motor pribadi dan angkutan lain yang akan merugikan para pengusaha.
“Kami bijak bersama Tim BPTD telah mengkaji berbagai masukan termasuk perhitungan realistis atas dasar jarak, biaya langsung dan tidak langsung, termasuk margin keuntungan pengusaha angkutan,“ tukasnya.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 28 Mei 2008, tentang ketentuan tarif angkutan umum di Jember ditetapkan tarif baru untuk Lyn Kuning bagi penumpang umum/dewasa dari Rp. 1.800 menjadi Rp. 2.500.
Bagi pelajar/berseragam dari Rp 900 menjadi Rp. 1.250. Sedang untuk bus kota/Damri bagi penumpang umum/dewasa dari Rp. 1.700 menjadi Rp. 2.350, dan penumpang pelajar/berseragam dari Rp. 800 menjadi 1.100.
Sedang tarif baru untuk angkutan pedesaan bagi penumpang umum/dewasa dari Rp. 2.500 menjadi Rp. 3.500, penumpang pelajar/berseragam dari Rp. 1.100 menjadi Rp. 1.500.
“Sejak berlakunya tarif baru ini, diharap Tim BPTD segera mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengambil langkah-langkah suksesnya pemberlakuan tarif angkutan yang baru ini, “ harap Edi.
Diharapkan setelah pemberlakuan tarif baru ini, kesenjangan selama 4 hari lalu terkait kenaikan tarif sepihak oleh pengusaha jasa angkutan dapat diseimbangkan.
Di sisi lain, Agus Wijaya dari DLLAJ Propinsi Jawa Timur dan kebetulan di Jember di Balai Pelayanan LLAJ mengatakan bahwa kenaikan tarif bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 sejak tanggal 9 Mei 2008 lalu dan berlaku di seluruh Jatim.
Kini DLLAJ Jawa Timur sedang memantau lapangan apakah tarif itu sudah diberlakukan oleh masing-masing awak dan kru bus di Terminal atau tidak.
“Kalau ada kenaikan bus para penumpang menyadari. Jika ternyata ditemukan tarif diberlakukan tak wajar kita bisa tindak. Kenaikannya berkisar antara Rp. 110 per penumpang,” tukasnya.kim

PCNU : Warga Jangan Apatis Hijaukan Hutan !

JEMBER – Waktu tidak bisa dijadikan ukuran untuk merubah perilaku seseorang. Apalagi menyadarkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam penghijauan hutan yang sudah terlanjur gundul semisal di Hutan Babansilo Sanen, Kecamatan Silo, Jember.
Termasuk apa yang telah dilakukan oleh GNKL PCNU Jember yang sejak setahun lalu bisa merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat sekitar hutan untuk ikut terlibat penghijauan.
Sejak MoU dengan Perhutani KPH Jember, setahun lalu sasaran utama penghijauan itu adalah masyarakat hutan yang juga mayoritas warga NU.
“Di sekitar hutan banyak warga NU, sekitar 90 % warga NU di sana bertahap telah sadar,” ujar Sekretaris PCNU Jember, Drs Alfan Jamil.
Untuk sosialisasi NU bersama Perum Perhutani melakukan pelatihan kepada warga NU dan LMDH di Desa Baban Silosanen. Setelah pelatihan warga NU bersama LMDH setempat bergerak melakukan di hutan yang gundul tersebut.
Misi PCNU dalam sosialisasi dan penghijauan bersama warga NU tidak lain untuk pelestarian hutan kembali. “Jangan melihat Perhutaninya tapi kelangsungan kehidupan ke depan bagi anak cucu kita, “ ujar Alfan.
Sesuai arahan Perum Perhutani KPH Jember pihaknya mendapat tugas menghijaukan lahan hutan gundul secara kontinyu.
Diakui kondisi hutan di sana sangat memprihatinkan. Setahun terakhir bahkan sumber air mulai mongering. Salah satu akibat hutan gundul juga termasuk tidak berfungsinya hutan sebagai sumur air.
Alfan Jamil ini berharap warga NU di sekitar hutan agar tidak apatis dalam melihat hutan yang gundul tersebut. “Kita berharap warga masyarakat NU di sana selalu proaktif untuk menghijaukan hutan,” ujarnya.
Dia membandingkan usaha yang telah dilakukan Muspida Jember yang kompak melakukan penghijauan. Dosen Fisip Unej ini mengatakan yang utama dilakukan dalam penghijauan adalah penyadaran di masyarakat.
“Merubah perilaku petani perambah hutan menjadi pelestari alam. Ini yang tidak mereka mengerti dan perlu dilakukan terus menerus,” pungkasnya.kim

KARTU UNDANGAN PEMILIH DIBELI

• DITANGKAP, NGAKU DISURUH ORANG PARTAI

JEMBER- Suasana memanas di ajang demokrasi desa di Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, semakin nampak. Ditambah pasca ditangkapnya 2 orang warga bernama Agus, dan Sujiman warga Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo karena berusaha membeli kartu undangan para pemegang hak pilih di Desa Curahnongko, Kamis (29/5) pagi.
Yang mengejutkan, saat ditanya disuruh siapa keduanya mengaku disuruh salah seorang anggota DPRD atau tokoh Parpol di Kecamatan Tempurejo. Semua orang langsung mencurigai politisi asal Tempurejo itu.
“Semua orang tahu, tapi tidak etis menyebutnya. Biar muncul saja pengakuan di depan pengadilan nanti,” ujarnya.
Informasi yang digali, Agus dan Sujiman itu sebenarnya ditangkap oleh Petugas Keamanan Kebun Kotta Blater di Tempurejo, dekat Desa Curahnongko. Dia kedapatan membeli dan memborong kartu undangan hak pilih di Desa Curahnongko, sebanyak 20 lembar.
Harga per kartu itu adalah Rp 50 ribu. Indikasi ini menunjukkan bahwa permainan di Pilkades Curahnongko ini sangat terasa dipengaruhi oleh pentolan Partai Politik besar di Jember, Golkar dan PDIP. Terutama indikasi keterlibatan Pemerintahan di Kabupaten Jember untuk memenangkan calon yang dikehendaki.
Temuan ini diindikasikan ditemukan sangat banyak. Tidak hanya cukup di situ. Tapi, karena Pilkades sudah dilangsungkan tanggal 29 Mei, kemarin kasus itu tidak berkembang lagi.
Kasusnya sendiri masih ditangani di Mapolsek Tempurejo. Sumber Surabaya Pagi di sana menyebutkan bahwa Pilkades berjalan aman, tanpa ada unjuk rasa dan demo seperti yang diisukan. Hal itu juga karena calon kades yang masuk adalah dua kandidat yang saling bersaing. Suasananya hingga pukul 15.00 masih dalam taraf perhitungan suara.
Ditanya soal kasus penanganan Agus dan Sujiman, yang ditangkap karena membeli kartu undangan di hak pilih warga Desa Curahnongko, diduga untuk mengembosi massa calon kades Hj Enik. “Masih ditangani polisi Mas, kita akan beri kabar nanti malam,” ujar sumber yang juga anggota Polsek Tempurejo ini. kim

PEMKAB BERSIKAP LUCU

JEMBER- Pemerintah Kabupaten Jember dinilai lucu, dan mengajari demokrasi yang tidak benar dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kamis (29/5) kemarin.
Pasalnya, 2 hari sebelum pelaksanaan Pilkades Pemkab melalui Asisten I Drs Hazi Madani, Kabag Pemdes Drs Subandi, dan Kabag Hukum Drs Mudjoko, menawarkan solusi agar calon yang sudah dijaring oleh panitia Pilkades tersebut ditambahi oleh calon lain yang dinyatakan tidak lolos dalam pendaftaran di Panitia.
Hal itu menambah sinyalir kuat bahwa Pilkades Curahnongko, ditunggani oleh kepentingan elit politik di Kabupaten Jember terutama Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, Sip, yang juga Ketua PDIP Jember.
Masalah itu muncul setelah berkas Bakal Calon Kepala Desa (Balon Cakades) yang dijaring panitia ada dua orang bernama Hj Enik dan Jono, dimasukkan ke Tim Pemantau Pilkades Kabupaten untuk diverifikasi administrasi ijasah, dan berkas lainnya. Tapi, oleh Tim Pemantau ini tidak segera dijawab.
Terakhir Sabtu, kemarin terungkap bahwa alasan Pemkab bahwa Pilkadse Curahnongko rawan digelar. Pemkab termakan provokasi oknum tokoh setempat yang selama ini sering demo untuk meminta tanah PTPN XII agar dikelola rakyat, bernama Jumain.
Jumain ini memiliki calon yang gagal mendaftar karena kurang biaya administrasi bernama Drs Yateni. Sehingga Pemkab memainkan Tim Pemantau ini. Terkesan lempar tangan, hingga Komisi A DPRD Jember memanggil para pihak termasuk Camat Tempurejo, Widayaka, SH, MSi, Kabag Hukum, dan Kabag Pemdes Drs Subandi. Di sana tidak ada titik temu.
Akhirnya, 2 hari lalu tawaran final agar Pilkades tetap dilangsungkan 29 Mei, Asisten I menawarkan agar calon yang dinyatakan gagal di Panitia Pilkades itu Drs Yateni dimasukkan sebagai calon. Kemudian panitia, ketua BPD, dan kesepakatan tokoh, Calon Jono, mengundurkan diri. Posisinya digantikan Drs Yateni.
Baru setelah itu dilakukan berita acara penerimaan uang, pengundian nomor urut calon, dan penandatanganan pencabutan gugatan Drs Yateni terhadap panitia di PN Jember. Alhasil Drs Yateni, dan Hj Enik, maju bersaing di Pilkades 29 Mei.
Hingga sore belum didapat hasil suaranya. Yang jelas, jika Drs Yateni menang Pilkades suasana di Desa akan rawan, dan muncul gugatan-gugatan baru. Di sisi lain, jika Drs Yateni, diprediksi akan tetap sama.
H Karimullah Dahrujiadi, anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang mencalonkan istrinya di Pilkades itu berusaha meminta ketegasan Pemkab soal hasil verifikasi. Tapi, dia membentur tembok. Cara – cara penekanan tidak mau dia gunakan, karena tidak ingin dicap sebagai orang tak berpendidikan.
Anehnya, malah kini solusi Pemkab Jember yang diterima panitia Pilkades itu berbau bom waktu. “Mudah – mudahan tidak terjadi apa – apa,” ujar Hari tokoh LSM setempat.Sejumlah LSM berencana mengirimkan somasi kepada Pemkab, karena telah mengambil jalan lucu, dengan menabrak keputusan panitia, keputusan Perda, dan Perbup.”Buat apa dibentuk Perda, dan panitia. Kewenangan panitia dikalahkan seorang, saja,” ujar Farid, menambahkan.kim

DIUNDANG SULTAN BRUNEI

JEMBER – Di tengah belasan model bergaun merah putih dalam semarak Parade Merah Putih untuk memeriahkan pengukuhan Marka Lintas (kerjasama Unej, dengan Polantas Jember) dalam rangka kampanye tertib lalu lintas bertema “Selamatkan Pengguna Jalan Raya” itu ada mutiara bersinar tersembul.
Tak lain adalah sosok remaja manis, dan cantik bernama Resi Rosyidta. Pelajar SMPN 10 kelas 2 ini, tanggal 3-4 Mei 2008 lalu memenangi Lomba Putri Bunga tingkat Nasional di Surabaya.
Berkah dari kegigihan dan perjuangannya dalam beberapa event dan lomba yang puluhan kali telah diikuti Eci – sapaan akrabnya- itu adalah sekitar tanggal 13 Juni 2008 besok dia diundang oleh Kesultanan Presiden Brunei Darussalam dalam rangka ulah tahun Sultan Hasanah Bolkiah.
Peraih Putri Bunga 2008 tingkat Nasional ini menjadi satu – satunya putri remaja asal Jatim terutama Jember yang diundang Sultan Brunei untuk menjalin persahabatan dengan Indonesia.
Kesuksesan ini tak lain karena motivasi dan dorongan orangtuanya yang aktif di Yayasan Lembaga Argadea, binaan Dinas Propinsi Jatim.
Anak kedua pasangan Didik Sutrisno – Nurma SS, ini masih terlihat lugu dan kekanak-kanakan. Tapi, penampilannya di pentas dan panggung sangat memukau para pengunjung. Berkali – kali teriakan dan tepuk tangan applaus mengiringi kepiawaiannya menampilkan lenggok tubuh, dan gaun di cat walk.
Saat ditanyai komentarnya, gadis cilik ini hanya tersenyum simpul. Eci, mengaku sangat senang dan bangga. Tapi, prestasinya itu akan lebih ditingkatkan lagi dalam kejuaraan- kejuaraan lebih tinggi terutama Putri Bunga se ASEAN.
“Doakan saja Mas. Dorongan orangtua yang paling saya inginkan. Karena tanpa mereka (ayah dan ibu) tidak ada artinya,” ujar Eci singkat.
Di sebelahnya, ayah Eci bernama Didik, yang juga pemilik Catering dan Depot Warung RR ini – mengatakan bahwa utusan Sultan Brunei sudah datang ke rumahnya. Dan saat berada di sana dia akan memanfaatkan untuk mengkampanyekan Jember dan Jatim terutama Indonesia sebagai Negara yang berbudaya tinggi. “Semua catatan saya nanti Insya Allah, akan saya berikan kepada teman-teman wartawan,” ujarnya singkat.kim

Dirlantas : “Tertib Lalu Lintas = Pengurangan Kemiskinan Sistematis”

JEMBER- Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Drs Condro Kirono, mengatakan bahwa dengan tertib berlalu lintas berarti ikut membantu Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.
Korelasi antara kemiskinan dengan tertib lalu lintas sangat banyak sekali. Sebab, dari sekian kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat terutama keluarga yang ditinggal mati orangtuanya, akibat cacat seumur hidup, hingga kehilangan anggota keluarga penopang ekonomi keluarga.
Condro Kirono, menegaskan bahwa kemiskinan yang demikian adalah kemiskinan sistematis. Itu artinya dengan tertib berlalu lintas akan mengurangi angka kecelakaan yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Kemiskinan akibat kecelakaan itu adalah sangat sistematis.
Angka kecelakaan di Negara Indonesia masih sangat tinggi. Angka kecelakaan di Jawa Timur untuk tahun 2007 lalu yang meningal dunia mencapai 3.266 jiwa. Ditarik ke Daerah untuk kawasan Polwil Besuki tercatat 421 jiwa meninggal dunia. Sedang di Kabupaten Jember sendiri warga yang meninggal akibat kecelakan di jalan raya adalah 197 jiwa.
Hal ini membuat keprihatinan tersendiri bagi Polri terutama di bidang Lalu Lintas. Berbagai cara dan terobosan untuk mengenalkan cara tertib berlalu lintas dengan tujuan utama menyelamatkan pengguna jalan raya itu telah dilakukan.
Termasuk Dirlantas atas nama Kapolda Jatim mengaku sangat bangga dan terharu karena Polantas telah merubah paradigma tentang Polisi Lalu Lintas tidak lagi sebagai orang yang ditakuti di jalan raya, tapi sebagai pengayom masyarakat.
Terbukti dengan berbagai kegiatan dan terobosan untuk mengajak masyarakat tertib berlalu lintas dan mentaati peraturan UU Lalu Lintas yang sudah berjalan itu. Mulai dari siswa TK, SD, hingga mahasiswa di Perguruan Tinggi telah digandeng untuk menjadi pelopor dalam menggerakkan kampanye selamatkan pengguna jalan raya.
“Kita sangat bangga dan terharu melihat hal ini semua. Bahkan kegiatan ini akan kita rekam untuk kita sampaikan ke Mabes Polri sebagai salah satu bentuk kinerja Polri dalam menggerakkan masyarakat tertib berlalu lintas,” ujar Condro Kirono.
Perwira melati tiga ini, menegaskan langkah Universitas Negeri Jember (Unej) terutama Fakultas Teknik perlu dikembangkan sehingga ada Laboratorium Rekayasa Lalu Lintas di Jember secara mandiri, dan dapat membantu kinerja Polri serta Pemerintah Kabupaten Jember sendiri dalam menciptakan sarana infrastruktur jalan yang aman, dan tertib.
“Kalau perlu semua kegiatan pembangunan menyangkut pembangunan Mall, dan pertokoan yang mengakibatkan kemacetan dan kerawanan kecelakaan bisa dikaji dalam Laboratorium Unej ini, bersama Polantas Polres Jember,” ujar Condro.
Acara pelantikan kader Marka Lintas (Mahasiswa Respon Keselamatan Lalu Lintas) 2008 di Aula Gedung Soetadjo Unej ini dimeriahkan dengan penampilan parade Merah Putih 100 Kebangkitan Nasional oleh peragawan dan peragawati sekolah Cherys Modelling, Kharisma Kuning Salon, Putri Citra 2008, dan Putri Bunga Nasional 2008.
Kombes Pol Drs Suryandri Syaiful (Kapolwil), Kombes Pol Drs Condro Kirono, SIk, dan Rektor Unej Prof Dr T Tarcisius Sutikto, Msc, didampingi beberapa pejabat Pemkab dan Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha, bersama petingi dan perwira Polres Jember dan se Besuki melihat secara langsung pengukuhan anggota Marka Lintas yang berisikan mahasiswa tersebut.kim

MENDIKNAS : UU GURU DAN DOSEN SETARA DI NEGARA MAJU !

JEMBER – Pembangunan pendidikan di Kabupaten Jember terindikasi meningkat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jember, Pemerintah telah memberikan bantuan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi sekolah tingkat sarjana.
Tahun 2005 pemerintah telah mengesahkan UU guru dan dosen, yang mengharuskan profesi guru harus sederajat dengan dokter, apoteker, akuntan dan pengacara.
Demikian disampaikan Mendiknas Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA, saat berkunjung di Jember meresmikan 7 Unit Sekolah Baru (USB) SMPN dan 5 USB SD-SMP satu atap ditambah 1 USB TK Pembina di Desa Manggaran, Kecamatan Ajung kemarin.
Kualitas guru selain harus S1, guru juga dituntut menambah pendidikannya. Guru SD satu semester dan SMP, SMA, SMK 1 tahun untuk mendapat sertifikat.
“Sehingga guru yang sudah memenuhi UU itu kualifikasi dan kompetensinya sudah sama dengan guru di negara maju,“ paparnya.
Maka guru dituntut profesional. Kini dengan banyaknya sekolah bertaraf nasional dan Internasional, untuk mendapat sertifikat bukannya mudah. Tapi ada konsekwensi bagi guru yang mengajar di sekolah bertaraf internasional dengan kompetensi tinggi.
Guru harus bisa mengajar dalam bahasa Inggris, memiliki laptop dan tiap siswa juga harus mempunyai laptop. Idealnya kalau sekolah mau benar-benar bertaraf internasional, baik guru maupun siswanya harus memiliki laptop.
Di sisi lain, Bupati MZA Djalal mengatakan sejak tahun 2006 Pemkab telah melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan beasiswa tugas belajar S1 dan D2 kepada para guru sebanyak 146 orang dan tahun 2007 sebanyak 570 orang.
Tahun 2007 lalu, Pemerintah juga menganggarkan di APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas sebesar Rp 8,24 M yang akan berlanjut di tahun 2008 ini.
Melengkapi itu, maka sarana perpustakaan, bis pintar dan pengadaan buku-buku perpustakaan diperbanyak. Tujuannya akses kepada buku- buku itu bagi pendidik, dan warga di Pedesaan bisa menjangkau.
Data Surabaya Pagi, dari 13 USB yang diresmikan Mendiknas itu adalah TK Pembina di Kecamatan Kencong, SMPN 2 Ajung, SMPN 2 Rambipuji, SMPN 2 Ledokombo, SMPN 2 Mayang, SMPN 3 Arjasa, SMPN 13 dan 14 Jember, serta SMPN satu atap di Desa Sumbersalak, Desa Ledokombo, Desa Rowosari, Desa Sumberwringin, Desa Mulyorejo, Desa Darsono, dan Desa Sukoharjo Tanggul melalui penandatanganan prasasti oleh Mendiknas Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA.kim

Rabu, 28 Mei 2008

MENDIKNAS MALAH SINDIR BUPATI DAN DEMO MAHASISWA

JEMBER – Kunjungan kerja Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Dr Bambang Sudibyo di hadapan 2000 orang guru, di halaman Unit Sekolah Baru (USB) yang baru diresmikan SMPN 2 Ajung Kecamatan Ajung Jember tidak mau menanggapi terlalu serius aksi mahasiswa PMII yang menghadangnya di pintu keluar Bandara Notohadinegoro, Rabu (28/5) siang.
Dia hanya mengatakan demo mahasiswa itu kalah dengan demo guru. "Tadi saya dihadang demo. Saya katakan kok cuma 20 orang. Harusnya 20.000 orang. Insya Allah itu malah jadi berita. Kok kalah dengan guru. Kalau guru demo Menteri akan lari lari,” ujar Bambang Sudibyo.
Mendiknas ini disambut Muspida lengkap, beberapa tokoh agama, dan pendidikan, murid – murid SD di sekitar Bandara Notohadinegoro, dan juga siswa Keaksaraan Fungsional (KF) yang berhasil di Desa Ajung, setempat.
Usai turun dari Helikopter bersama Drs Rasiyo – Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jatim – dan sejumlah staf disertai ajudan, Mendiknas, langsung dijemput mobil Muspida. Baru kemudian rombongan memasuki apron dan Terminal Bandara Notohadinegoro yang megah, tapi tampak tidak terurus itu.
Di sana sudah banyak menyambut, para siswa berprestasi dari SMPN 3 Jember, SMAN 1, SMKN 1 Sukorambi, Jember, TK Alfurqon, KF Melati Ajung, dan beberapa siswa berprestasi tingkat nasional juga hadir baik di bidang olimpiade matematika, fisika, dan lomba Bridge.
Saat di pintu masuk Drs HA Achmad Sudiono, Msi, Psi, memandu Mendiknas dan disambut dengan pantun oleh siswa KF Melati, bernama B Sumiyati. Buah Kelapa Buah Lontar, Anai- anai berhias duri. Belajar KF dapat pintar bisa bertemu bapak Menteri dan Bupati,” disambut tawa Mendiknas.
Lalu disusul, B Tumina, dengan pantun baru Mencuci beras di Bali, lalu lalang jalan cikini. Kalau bapak Bupati ada rejeki ingat kami siswa KF ada di sini”.
Belum lagi gelak tawa menyeruak, muncul pantun baru lagi “Jual degan dicampur es. Banyak pembeli sedang antri. Kalau bukan karena KF mana mungkin ketemu Bapak Menteri,” kata B Ina, didampingi Nurul Aini, tutor KF Melati Ajung ini.
Sebelum, diteruskan meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) bantuan Pusat di SMPN 2 Ajung Bambang sempat dialog dengan pelajar berprestasi dari SMAN 1, SMKN 1, dan SMPN 3, dan SD/SLTP Luar Biasa, yang siap dengan sajian khas keterampilannya. Termasuk disambut tari asli Jember LABAKO.
Bambang lantas meninggalkan Bandara, menuju Ajung dengan Bus bersama Muspida. Di luar Bandara ada 20 –an aktifis PMII Jember, berdemo. Mereka menyuarakan penolakan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM)Rp 200 milliar) yang dicairkan untuk pemberantasan infra struktur pendidikan. Menurutnya, kebijakan SBY JK itu tidak jelas manfaatnya, dan PMII menolak tegas kebijakan itu.
PMII melalui Naim Ubaidillah, meminta Pemerintah mementingkan anggaran pendidikan 20 % dari APBN selama ini sesuai Undang – Undang, dan sebagai solidaritas aksi mereka meminta mahasiswa UNAS dibebaskan karena aksi demo menolak kenaikan harga BBM di Jakarta kemarin.
Setiba di Ajung, Mendiknas dalam sambutannya sempat pula menyindir Bupati Jember, MZA Jalal yang memberikan sambutan sebelum dirinya. Bupati Jalal sempat mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia Jember hingga tahun 2005 itu berada di peringkat 33 dari 38 Kabupaten di Jatim. "Mudah-mudahan, beberapa tahun mendatang meski tidak nomor satu, paling tidak nomor 15," kata Jalal.
Tapi, pernyataan Jalal ini dikritik Mendiknas. Seharusnya target indeks pembangunan manusia adalah nomor 1 kalau tidak mau dituduh kurang beriman."Jadi harus ambisius. Kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung," ujar Bambang.
Masyarakat di sekitar Bandara Notohadinegoro hingga sore dan sejak kedatangan masih berbondong-bondong ingin melihat kedatangan Mendiknas yang turun dengan Heli Type TBM-700 berkapasitas 6 orang itu.kim

ANAK PEDAGANG KOPI DIPERKOSA RESIDIVIS

• Digarap di Rumah Pak Haji Kaliwates

JEMBER – Siapapun tidak menerimakan jika anaknya dilarikan selama 3 hari tanpa pamit, lalu pelakunya adalah residivis, dan pulang – pulang mengaku diperkosa. Nasib ini, menimpa keluarga Buhari (45) warga Jl Raden Patah, Talangsari Jember, seorang pedagang warung kopi di Pasar Tanjung.
Kasus ini, langsung dilaporkan ke Mapolres Jember untuk ditangani karena keluarga korban menuntut secara hukum. Yang membuat korban lebih berani adalah, karena dia ternyata anggota LSM Gempar, yang dikenal vokal di Jember.
Didampingi Ketua LSM Gempar, Ansori, keluarga korban mengadukan dan melaporkan kasus membawa lari anak orang, dan perkosaan itu ke Mapolres Jember tepatnya di Unit RPK Reskrim. Di sana korban dimintai keterangan, bersama ibu dan ayahnya. Korban didampingi juga oleh saudara dan pamannya.
Ceritanya, korban yang masih di bawah umur bernama Bunga (14) tahun ini pernah suatu kali ditunangkan dengan seseorang bernama Ripin. Tapi, karena kelakuan Ripin, tak mencerminkan akhlak mulia anak dari hasil perkawinan broken home Buhari, dan istrinya itu ikatan pertunangan dibatalkan.
Bunga, tinggal bersama neneknya di Kampung Gedangan, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari. Tapi, sejak Minggu (25/5) kemarin dia diajak keluar oleh Ripin. Dia dibujuk hendak dibelikan jaket. Karena anak masih lugu, dia menurut saja. Apalagi yang mengajak adalah mantan tunangannya.
Ternyata, anak ingusan ini diajak di rumah H Suparto, di Jl Hayam Wuruk. Diduga selama tidak pulang itulah korban digarap. Karuan saja, keluarga minta anaknya divisum. Tapi, sayang hasil visum masih akan dikeluarkan RSUD dr Soebandi Jember seminggu lagi.
Kini keluarga menunggu kejelasan proses hukumnya. Saat diperiksa Bunga, mengaku senang dengan Ripin. Tapi, saat ditanya berulang – kali jawabannya berbeda-beda. Inilah yang membuat keluarga shock. Sebab, Bunga terlihat muram, sedih, dan ketakutan.
“Dia trauma Mas. Ditanya polisi itu jawabannya tak jelas. Dia takut sekali. Ini butuh penyidik yang mengerti kejiwaan perempuan,” ujar Baidi, anggota LSM Gempar.
Ketua LSM Gempar Ansori, melihat anak dari anggotanya dipecundangi oleh residivis itu mendesak Kapolisian serius menangani kasusnya. Karena korban masih di bawah umur.
Rifin (29) warga Jl Hayam Wuruk Gang I yang juga anak buah H Suparto – yang dikenal tuan tanah itu, masih berkeliaran. Itu yang disayangkan oleh Ansori, sebab saat korban hendak melapor itu dipulangkan oleh Ripin, tapi setelah dijemput oleh Polisi Polsek Kaliwates. Ripin, dipertanyakan kenapa tidak diambil saat itu juga.
Ansori, meminta tersangka segera ditangkap, sebab pelaku adalah residivis berbagai kejahatan. Dia tak ingin penegakan hukum akan melemah, apalagi ada keterlibatan orang kuat dalam kasus ini.
“Saya minta orang - orang yang membantu kelancaran aksi penyekapan, pemerkosaan, dan melarikan anak orang lain itu harus diseret juga dijerat ke masalah hukum,” tegas Ansori.
Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, saat dikonfirmasi tidak ada di tempat. Dia dan Kapolres AKBP Drs Ibnu Isticha, mendampingi Menteri Pendidikan Nasional Prof Dr Bambang Sudibyo, Msi, dalam lawatan ke Jember, meresmikan USB SMPN 2 Ajung di Mangaran Ajung melalui jalan udara dan mendarat di Bandara Notohadinegoro Jember.kim

STOK BBM JEMBER AMAN !

JEMBER - Kabupaten Jember pasokan BBM dari Depot Tanjungwangi masih aman. Jika terkendala pasokan akan diambilkan dari Surabaya. Diakui PT Pertamina beberapa hari lalu ya sempat terjadi kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa SPBU tapi hanya sekian jam saja. Itu akibat faktor transportasi yang cukup jauh dari Banyuwangi ke Jember sekitar 4 jam.
“Pasokan BBM tidak pernah kurang, tapi pasokan BBM dari Tanjungwangi, tidak akan terlambat, “ tegas FX Sutrisno Distributor BBM wilayah Besuki dan Lumajang saat Rakor Evaluasi pasca kenaikan BBM dengan Asisten II Drs. Edi B. Susilo, Msi kemarin.
Dijelaskan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah mengurangi pasokan BBM di beberapa SPBU, tapi hanya pengendalian untuk mengantisipasi munculnya para spekulan yang memanfaatkan situasi.
“Terus terang, kita ada kebebasan memberikan toleransi dari rata-rata pembelian harian yang selama ini berdasarkan realisasi 4 bulan terakhir kita tambah 5 s/d 10 persen dengan catatan menjamin SPBU tidak kosong, “ jelasnya.
Sedang evaluasi realisasi penggunaan BBM di Jember dari 29 SPBU – satu diantaranya milik Pemkab – melayani BBM di Kecamatan. Ada 4 SPBU yang melayani Pertamax dan sisanya melayani Premium dan Solar.
Data realisasi Januari s/d April 2008, untuk premium kebutuhan rata-rata harian sekitar 314 kl, sedang realisasi tanggal 1 s/d 23 Mei 2008 ada 361 kl. Ada kenaikan 15,23 % jadi toleransi 5 s/d 10 % tetap bobol juga.
Kemudian kebutuhan solar yang biasanya rata-rata 4 bulan terakhir sebesar 119,67 kl dan berdasarkan data realisasi mulai tanggal 1 sd/ 23 Mei 2008 realisasinya mencapai 150,87 kl atau naik sebesar 26,7 %.
Dan khusus untuk kebutuhan Minyak Tanah (Mitan) yang kontrak dengan agen seharian rata-rata sebesar 330 kl. “Jelas untuk harga BBM berdasarkan harga dipompa, tapi Mitan, berdasarkan harga instalasi di depot Pertamina,“ tukasnya.
Tapi, hingga kini sebelum dan sesudah kenaikan BBM, tidak ada masalah sehingga pelayanan lancar. Terkait rencana konversi minyak tanah ke gas LPG hingga kini di Jember, belum ada. Program pemerintah ini harus kelar tahun 2009.
“Kini di Jember untuk pengambilan LPG masih dari SPBE Pasuruan. Kini depot LPG masih dibangun di daerah Gebang,“ bebernya.
Berdasarkan SK Menteri Perikanan, bahwa keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Puger masih tetap beroperasi dan Mei ini sudah terealisasi BBM sebanyak 64 kl yang dikelola Koperasi Perikanan.kim

PULUHAN RIBU RAKYAT JEMBER TERANCAM GOLPUT

• KPUD DAN BAPENDUKCAPIL HARUS TANGGUNGJAWAB

JEMBER- Menyusul ditemukannya banyak kekurangan data pemilih sementara (DP4) dalam Pilkada Gubernur 23 Juli 2008 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember dan Bapenduk Capil diminta bertanggungjawab.
Karena kalau tidak kedua lembaga ini akan saling menyalahkan. KPUD menuding data yang disajikan Bapendukcapil tidak akurat, dan perlu pendataan ulang sedang Bapenduk sendiri menuding KPUD berkewajiban untuk merevisi data penduduk pemilih tersebut karena memiliki tugas dan anggaran.
Hal ini membuat Ketua Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono, geram. Dalam temuannya saja, banyak data orang meninggal masih dicantumkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). Belum lagi banyak Desa yang tidak terdata penduduknya.
Sebenarnya temuan ini juga diketahui KPUD Jember. KPUD melalui Ketty Tri Setyorini, wakil ketua mengatakan bahwa data penduduk hak pilih yang diambil Bapenduk Capil Maret 2008 kemarin itu akan disempurnakan dan dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Para pihak yang dilibatkan adalah Ketua RT, RW, dengan koordinasi dari PPK dan PPS.
Untuk ini, KPUD mengaku tidak memiliki anggaran. Jika tetap mengacu kepada data Bapendukcapil, maka banyak data hak pilih yang sudah meninggal masih tercatat, penduduk yang berumur 17 tahun, dan data penduduk yang pindah.
Bahkan temuan terakhir kata Suharyono, bahwa menjelang deadline tanggal 28 Mei dan 30 Mei, sebelum ditetapkan menjadi DPT, ternyata baru 13 Kecamatan saja yang menyerahkan. Dan itupun tidak lengkap. Data yang diserahkan dari PPK dan PPS itu, meminta bantuan Ketua RT saja. Ketua RW tidak dilibatkan. Sehingga data masih simpang siur.
Ada indikasi dalam Pilkada Gubernur tahun 2008 ini, ratusan ribu hak pilih di Kabupaten Jember tidak akan menggunakan hak pilihnya. Ini jelas akan menguntungkan para calon tertentu saja. “Kita minta semua pihak bertanggungjawab. Bapenduk Capil harus diaudit anggaran nya selama ini. Masak pendataan tidak akurat sama sekali,” ujar Suharyono.
Deadline tanggal 28 Mei, sebegai tahap penyampaian DPT, DPS, daftar pemilih perbaikan ke KPUD oleh PPS malah molor. Karena baru beberapa Kecamatan saja yang menyerahkan data pemilih tersebut. Ada Kecamatan yang menyerahkan, itupun masih hanya sekitar beberapa RT dan Lingkungan saja, tidak keseluruhan.
Ketua KPUD Jember Sudarisman, S.S, kepada wartawan kemarin mengatakan bahwa pendataan itu masih berlangsung dan revisi data pemilih masih dilakukan dan belum kelar.kim

Selasa, 27 Mei 2008

KETUA PANWAS TERANCAM DIPIDANA

JEMBER- Ketua Panwaskab Jember, Drs Achmad Qodim Manembojo, Msi, terancam dijerat kasus pidana dengan polisi. Sebab, dia secara resmi dilaporkan Gus Saif, pimpinan Ponpes Ashri Talangsari Jember (pelapor) karena telah menuding pelapor mendukung operasi penipuan, dan penipuan HAM.
Gus Saif, sendiri mendatangi Mapolwil Besuki Selasa (27/5) sebagai tindaklanjut laporannya. Baru kemarin pelapor dimintai keterangan resmi oleh penyidik setelah dilakukan gelar kasusnya. Dalam kesempatan itu, Gus Saif, didampingi dua orang pengacaranya yakni H Syaiful Bahri, SH dan Eko Yuchdi Yuhendi , SH.
Menurut Eko Yuchdi, mantan pengacara Mahmud Sardjujono, (Wakil Ketua DPRD) dalam kasus penipuan yang dilaporkan Happy Indra Kelana, saat Pilkada Jember 2005 lalu kasus yang kali ini ditanganinya itu berbau pencemaran nama baik.
Pelapor tidak terima dengan tulisan, surat dan pernyataan terlapor itu karena disebarkan ke khalayak umum, ditembuskan ke media, dan ke beberapa orang saat ada unjuk rasa penolakan warga Desa Babansilosanen, terhadap konsep penghijauan oleh Perhutani.
Selama ini, kliennya tidak pernah berhubungan dengan Gus Saif. Dia juga selama ini tidak pernah menyinggung terlapor dalam urusan surat menyurat saat mendampingi warga Desa Babansilosanen, mendemo Perhutani.
Tapi, kenapa belakangan mengeluarkan surat teguran, dengan 2 kali berturut – turut dan berisi menjelek – jelekkan nama baik kliennya. Selain itu juga merugikan secara immaterial akibat tulisannya yang ditembuskan ke semua instansi dan media massa itu tanpa klarifikasi terlebih dahulu.
“Padahal, selama ini tidak ada hubungan surat atau apapun dengan terlapor. Klien kami, hanya mendampingi warga saat aspirasinya tersumbat di Perhutani,” ujar Eko, dan H Syaiful.
Penyidik menurut rencana akan memanggil beberapa saksi diantaranya wartawan, mantan wartawan, dan juga seorang anggota LSM. Selain itu juga memanggil saksi – saksi dari warga dan sejumlah instansi yang mendapat surat dari terlapor tersebut.
Sebelumnya, A Qodim Manembojo, saat dikonfirmasi mengaku sangat siap. Bahkan, dia memiliki hak untuk menulis surat seperti itu. Karena dia memiliki data akurat tentang itu. Dia juga mengaku berhak untuk menulis semua yang dia kerjakan sebagai Ketua Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup PCNU Jember.
“Saya siap melayani. Beliau kalau meneruskan ya kita layani. Tapi, kalau tidak benar saya bisa tuntut balik,” ujar Qodim.kim

RAKYAT HARUS PRO AKTIF GUNAKAN HAK PILIH

JEMBER - Setelah banyak yang menyangsikan pendataan pemilih sementara dalam Pilgub tahun ini Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs Hendroyono meminta masyarakat pro aktif jika ingin menggunakan hak pilihnya.
Dia meminta masyarakat ikut berpartisipasi dengan melihat DPS (Daftar Pemilih Sementara). “Jika dalam pengumuman namanya tidak terpampang maka masyarakat harus proaktif,” ungkap Kepala Bapenduk Capil ini.
Keterkaitan dengan DP4 (Daftar Pemilih Potensi Pemilu) yang dibuat oleh nya data itu sebagai bahan dasar KPUD Jember untuk menentukan DPS.
“Dirubah atau tidak sangat tergantung dari KPUD karena penduduk di Jember sangat dinamis untuk melakukan pendataan ulang,” jelasnya.
Dari data 1.700.000 hak pilih di DP4 yang diberikan kepada KPUD Jember katanya masih bersifat sementara. “Data DP4 itu berfungsi sebagai bahan mentah dan tidak bisa dijadikan dasar menjadi daftar pemilihan sementara atau terlebih menjadi daftar pemilih tetap sehingga perlu dilakukan pemutahiran data pemilih yang baru,” tandasnya.
Pemutahiran data pemilih Pilgub Jatim perlu dilakukan KPUD Jember yang memiliki anggaran untuk itu. Diharapkan masyarakat calon pemilih saat dilakukan pendataan tidak mempersulit petugas pendata di lapangan.
Kedinamisan masyarakat Jember bisa dipengaruhi oleh keluar masuknya ke daerah Jember, meniggal atau perubahan status. “Namanya saja DP4 data itu bisa jadi berkurang dan bisa bertambah dan tugas pemutahiran berada di PPK dan PPS,” ujarnya.
Kemungkinan data DP4 itu bisa untuk berbagai kebijakan dan pengecekan ulang. “Bisa jadi data itu direcek kembali apakah bertambah atau berkurang tugasnya ada di PPK dan PPS setempat,” tambah Hendroyono.
Sehingga dalam DPS warga masih diberi kesempatan untuk pengajuaan ulang jika namanya tidak tercantum.
“Sebelum ditetapkan jadi DPT rakyat harus mendaftar ulang nama yang tidak tercantum,” pungkasnya.
Artinya masyarakat yang sesuai ketentuan adalah telah berusia 17 tahun, pensiunan TNI atau Polri. “Jika nama pemilih tidak tercantum maka pemilih harus mendaftarkan diri lewat panitia tingkat desa atau dusun setempat,”papar Hendroyono.
Di sisi lain, Ketua KPUD Jember Sudarisman, SS, mengatakan salah satu tugas dari PPK dan PPS adalah melakukan pemutahiran data pemilih.
Pemutahiran data pemilih seperti data pemilih Pemilihan Gubenur dan wakil Gubenur Jatim akan dicroscek ulang oleh PPK dan PPS apakah data pemilih ada yang meninggal, pindah, pension dari ABRI/Polri.kim

KABAG HUKUM DISIDIK POLISI

JEMBER – Diduga karena melakukan dugaan pembuatan dokumen seolah asli, dalam urusan Bantuan Hukum (Bankum) Kabag Hukum Pemkab Jember Mudjoko, SH, MH, diperiksa intensif Reskrim Polwil Besuki Selasa (27/5) kemarin.
Pemeriksaan berjalan cukup lama. Sejak pagi hingga pukul 15.00 WIB Mudjoko, masih terlihat diperiksa intensif di ruang Tindak Pidana Korupsi Polwil Besuki, Jl Veteran Bondowoso. Mudjoko, saat itu didampingi oleh dua orang pengacaranya yakni Nurul Herlina, SH, dan H Achmad Holili, SH.
Sekadar diketahui bahwa, Kabag Hukum ini dilaporkan oleh sejumlah LSM di Kabupaten Jember karena diduga membuat surat pernyataan perjanjian otentik dengan pengacara untuk mencairkan dana Bantuan Hukum (Bankum) terhadap anggota DPRD yang terkena kasus pidana.
Saat itu, yang terkena kasus pidana adalah Gus Mamak, H Mahmud Sarjujono, Kusen Andalas, Pejabat Bupati Syahrasad Masdar, dan Drs Djoewito, MM (Sekkab Jember). Dalam kasus babak pertama yang disidangkan dengan terdakwa Drs Ec Djoewito, MM, majelis hakim Mujahri, SH, membebaskan Sekkab Jember ini dari segala dakwaan Jaksa.
Tapi, kasus babak II belum dilanjutkan oleh Polda Jatim. Diduga kasus babak kedua akan diteruskan usai Pilkada Gubernur. Sebab, tersangka lain yang belum dilimpahkan adalah tersangka Drs Syahrasad Masdar, mantan Pj Bupati Jember 2005. Sedang perkara Gus Mamak saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jember.
Penyidik di sela penyidikan tak bisa dikonfirmasi. Hanya saja terlihat Mudjoko, diperiksa didampingi oleh dua orang pengacara. Dua pengacara ini, Nurul Herlina, SH, dan Achmad Holili, SH keluar sholat.
Hingga sore kemarin penyidikan masih berlangsung. Sebelumnya perkara itu dilaporkan karena ada indikasi pembuatan surat palsu karena Mudjoko, saat mengurus dana Bankum itu belum menjabat Kabag Hukum. Tapi, ternyata dalam surat perjanjian itu dibuat seolah sudah menjabat Kabag Hukum.
Polisi sebelumnya setelah memeriksa pelapor, dari LSM, dan gabungan LSM se Jember telah memeriksa saksi pelapor, dan saksi pendukung. Yang berkepentingan saat itu adalah Mukhaer Jauhari. Camat Sumberjambe ini, saat proses pencairan dana itu tidak dilibatkan. Tapi, yang justru muncul adalah Mudjoko, dan mengaku sebagai Kabag Hukum. Padahal, dia baru dilantik 1 Agustus 2005 kemarin.
Kasubag Reskrim Polwil Besuki, Kompol Sudibyo, membenarkan penyidikan itu. Dengan bahasa isyarat Kasubag menyilahkan menunggu pemeriksaan kasus itu.kim

PENDUDUK MISKIN JEMBER BERKURANG 6,94 %

JEMBER - Pendataan Masyarakat Miskin (Maskin) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk acuan pemberian pelayanan Askeskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), yang berobat di RSUD dan RS Paru-Paru kelar.
Asisten I Drs Hasi Madani, Selasa (27/5) menyerahkan data maskin kepada PT Askes Cabang Jember, sebagai acuan Pelayanan Askeskin sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Sebelumnya data maskin belum tepat. Tapi kali ini data Kabupaten Jember yang merevisi data Maskin sesuai 14 kriteria sejak 2 Januari 2008 lalu dengan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/251/012/2007, tanggal 11 Oktober 2007, menghasilkan RTM dan ARTM di Kabupaten Jember berjumlah 629.972 jiwa.
Tapi setelah dicross cek by name by address terkait adanya lahir, mati, pindah dan datang (Lampid) serta human error ternyata data itu mengalami penurunan 6,49 % yaitu berjumlah 589.048 jiwa, sehingga terdapat selisih 40.928 jiwa dari data awal selama ini.
Tapi, masih ada waktu 1 bulan hingga batas waktu 30 Juni 2008 sebagai toleransi jika masih ada RTM serta ARTM yang belum terdata. Bukan berarti pendataan ulang, dari tingkat Kepala Desa, RT/RW tapi sebagai tambahan.
Aparatur pemerintah mulai dari RT, hingga Camat jika menemukan data ARTM dan RTM baru karena dampak kenaikan BBM segera dilaporkan kepada petugas Puskesmas untuk diverifikasi dengan Kecamatan.
“Sehingga sampai 30 Juni 2008, tidak ada lagi data RTM atau ARTM yang luput dari pendataan, akibat data ini sudah valid,“ ujar Hasi.
Dengan jumlah 528.048 jiwa maskin di Jember masih jauh di bawah kuota yang ditetapkan Pusat sebesar 695.360 jiwa. Jadi Jember masih di bawah kuota sebanyak 106.312 jiwa
Menurut Hasi, data Maskin ini akan digunakan sebagai rujukan pemberian Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat di RSUD dan RS Paru secara gratis.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dr. Olong Fajri Maulana, MARS mengatakan anggota Maskin yang akan mendapat kartu Jamkesmas kalau berobat di RS akan gratis, baik rawat inap dan rawat jalan.
Sedang 14 kriteria Masyarakat Miskin (Maskin) itu meliputi pertama luas rumahnya, kedua bangunan rumahnya terbuat dari dinding tembok atau bambu, ketiga juga dilihat dari lantainya terbuat dari tanah atau keramik, keempat juga sumber penerangan rumahnya, kelima sarana air bersihnya, keenam makanannya apakah mereka pernah makan protein apa tidak, ketujuh frekwensi makannya berapa kali dalam sehari, kedelapan pernah beli baju berapa kali dalam setahun, kesembilan punya tabungan atau tidak, dan yang kesepuluh pendidikannya.
Kepala PT Askes Jember, Cabang Indah Erlina Susilowati dalam pelaksanaan itu PT Askes masih dilibatkan. Tapi, tidak lagi mengelola dana. Perusahaan asuransi milik negara itu dilibatkan dalam hal kepesertaan saja.
"Mereka memiliki data-data peserta Askes dulu, jadi, mereka juga dilibatkan," tegasnya.
Menurut dia, peran PT Askes tidak sama seperti sebelumnya. Mereka hanya terlibat dalam penerbitan dan pendistribusian kartu maskin kepada peserta Jamkesmas. Nantinya yang menerbitkan kartu Maskin adalah PT Askes dengan BPS. kim

PEGAWAI PEMKAB DIGEMBLENG

JEMBER - Semua aparatur Pemerintah Kabupaten Jember, harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang sesuai Undang – Undang yang berlaku.
Demikian dikatakan Sekretaris Kabupaten Jember, Drs. Djoewito, MM saat membuka kegiatan pembinaan perangkat daerah, Selasa (27/5) di Hotel Wisata Rembangan Jember.
Menurutnya, aparatur pemerintah harus memiliki pengetahuan lebih guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara memuaskan. Sebagai abdi negara juga diminta tidak takut dan pesimis dalam memberikan pelayanan asalkan setiap pelayanan itu sesuai aturan yang berlaku.
Melalui pembinaan perangkat daerah diharapkan, aparatur Pemkab lebih profesional dalam kinerjanya meliputi tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Hal itu sejalan dengan tugas berat sebagai pengayom, pelayan dan abdi masyarakat.
“Beban tugas pelayanan publik ini bukan tugas ringan, tapi banyak yang harus dilakukan terutama melakukan sesuatu yang tidak merugikan masyarakat,“ tegasnya.
Selain sebagai pengayom aparatur pemerintah juga sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan kepastian hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan semua pihak dalam penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Jember.
Untuk mewujudkan sistem penyelenggara pelayanan publik yang baik sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat memperoleh pelayanan publik secara maksimal, dan mewujudkan partisipasi serta ketaatan masyarakat perlu ditingkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang ada.
Upaya pemerintah memberikan pelayan yang optimal menjadi penting untuk dilakukan. Sedang pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang serius.
“Karena hal ini tugas dan fungsi yang melekat kepada setiap aparatur pemerintah, tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat,“ ungkapnya.
Salah satu aspek yang menentukan kualitas pelayanan publik adalah sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang baik citra pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien akan terpenuhi. Maka SDM pegawai negeri harus lebih profesional, terampil, terbuka, inovatif, peduli, berakhlak dan amanah.
Di sisi lain, Kabag Tata Pemerintahan, Drs. Soediyanto mengatakan sejalan makin meningkatnya pendidikan, tehnologi dan pengetahuan masyarakat lewat informasi dan komunikasi yang canggih, adalah tuntutan bagi aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat untuk memperbaiki citra dan meningkatkan pengetahuan secara proporsional, transparan dan akuntable.
“Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, dalam melaksanakan tugas secara responsif, efektif dan efisien,” ujarnya.
Pesertanya berjumlah 66 orang terdiri dari pejabat struktural di 22 kelurahan yaitu lurah, sekretaris kelurahan dan kasi pemerintahan kelurahan. Dan akan berakhir tangal 28 Mei 2008 mendatang.kim

Senin, 26 Mei 2008

ONGKOS ANGKUTAN DI JEMBER NAIK 50 %

JEMBER - Meskipun Pemkab Jember belum menetapkan kenaikan tarif angkutan umum di Jember, pasca kenaikan harga BBM. Namun sopir-sopir angkutan umum mulai dri Lin klenting kuning hingga Bus antar kota sudah menaikkan tarifnya. Bahkan untuk lin atau angkot (angkutan kota) kenaikan tarifnya mencapai 50 %.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Paguyuban Angkot Jember, Sudarmo, menurutnya karena pemerintah terlalu lambat untuk menentukan tarif baru, maka para sopir menaikkan tariff sendiri-sendiri. “Besarnya juga bervariasi, tetapi rata-rata dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 3.000,-, kalau kita tunggu pemerintah kita akan merugi terus karena setiap hari kita beli bensin,” tegasnya, Senin (26/5/2008).

Kelambatan kebijakan pemerintah tersebut juga sangat disesalkan oleh sejumlah sopir bus di terminal Tawang Alun Jember. Untuk itu tanpa koordinasi dengan Dinas Perhubungan atau Pemkab Jember, para sopir sepengetahuan pemilik bus telah menaikkan tariff.

Bus jurusan Jember – Surabaya kelas ekonomi yang biasanya Rp. 20.000,- saat ini mencapai Rp. 28.000,- sampai Rp. 30.000,-. Demikian juga untuk jurusan Jember-Denpasar, yang biasanya hanya Rp. 45.000,- sekarang mencapai Rp. 55.000,-. Sedangkan Patas Jember-Surabaya yang biasa Rp. 40.000,- menjadi Rp. 50.000,-.

Sementara itu Kabid Perhubungan, Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Heru Santoso, menegaskan bahwwa Pemkab Jember masih menunggu hasil pertemuan antar sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dengan Organda. Padahal sampai hari ini pertemuan tersebut belum juga dilakukan. (*)

WABUP DIDUGA KUAT GANDOLI PILKADES CURAHNONGKO

JEMBER - Semakin transparan ada kepentingan besar Wakil Bupati (Wabup) Kusen Andalas, Sip, dalam Pilkades Curahnongko, Kecamatan Tempurejo. Terbukti dari beberapa penjelasan Staf Pemkab Jember saat didatangi oleh BPD dan Panitia Pilkades Senin (26/5) kemarin.
Ada kebuntuan komunikasi antara Asisten I Drs Hazi Madani, Kabag Pemdes Drs Subandi, dan Kabag Hukum Mudjoko, SH, MH dalam memberikan penjelasan seputar tidak segera diterbitkannya surat hasil verifikasi administrasi Pilkades Curahnongko, Kecamatan Tempurejo.
“Semua pejabat seakan tak bisa bicara bebas. Wong cuma menerbitkan surat hasil verifikasi saja tidak kelar. Padahal panitia sudah siap menanggung semua resiko,” ujar Ketua BPD Muzammil, kemarin.
Rencananya BPD dan Panitia Pilkades didampingi tokoh Desa setempat H Karimullah Dahrujiadi, hendak meminta ketegasan dari Pemkab Jember alasan tidak segera diterbitkannya surat verifikasi itu.
Padahal, tanggal 29 Mei Pilkades sudah harus digelar. Ketua panitia Drs Suminto mengatakan pihaknya sudah siap 100 % untuk melaksanakan Pilkades. Semua undangan pemilih, undangan hak pilih, bilik suara, papan pengumuman, dan semua persyaratan Pilkades telah siap.
“Ini tinggal menunggu surat dari Pemkab saja. Kenapa tidak kunjung diterbitkan. Padahal, soal penetapan Pilkades itu tidak ada, harusnya kalau Pemkab mau cuci tangan silahkan. Dan kalau tidak percaya rakyat, silahkan. Kita akan datangi para pejabat Pemkab itu bersama – sama rakyat, “ ujar Suminto.
Sebelumnya, Drs Widayaka, SH, Msi, Camat Tempurejo, disebut – sebut sebagai pejabat yang mendukung operasi politik untuk menggagalkan Pilkades Curahnongko tersebut, dengan membuat surat pernyataan fiktif kepada BPD yang akhirnya menjadi bom waktu dipersoalkan oleh Calon yang tidak lolos.
Di sisi lain, Tokoh Masyarakat H Karimullah Dahrujiadi, yang juga anggota Komisi C DPRD Jember, menyesalkan sikap Pemkab Jember itu. Sebab, jika hal itu dibiarkan berlarut-larut akan membikin preseden buruk kepada demokrasi ke depan.
Kepercayaan rakyat akan birokrasi di Kabupaten Jember akan rusak. Sehingga bahkan menurutnya jika Pilkades di Curahnongko tidak digelar, maka selamanya tidak akan ada pernah terjadi Pilkades.
“Kalau kurang yakin, Pemkab itu kalau perlu didatangi seluruh warga Desa Curahnongko, meyakinkan. Apa yang Pemkab khawatirkan keamanan itu apa benar atau tidak,” ujar H Karim.
Usai pertemuan di ruang Asisten, kemarin semua tokoh ini pulang. Tapi, menurutnya ada beberapa point penting yang bisa dicatat bahwa Pemkab Jember harus segera mengeluarkan hasil verifikasi (menentukan administrasi ijasah itu sah atau tidak,Red).
“Kalau alasan ijasah ada yang palsu, tidak memenuhi syarat ya jawab saja. Wong ini sudah tidak ada masalah. Kenapa tidak segera terbit. Ini ada apa, tidak ada penjelasan administrasi sudah siap kok digandoli,” ujar H Karim.
Hingga sore kemarin, Surabaya Pagi, tak berhasil mengkonfirmasi hal itu kepada Wabup Kusen Andalas, sedang Asisten I, Kabag Hukum, dan Kabag Pemdes langsung rapat bersama Bupati.kim

6 Ton Pupuk Oplosan Disita

JEMBER – Tim Reskrim Polsek Kalisat berhasil mengamankan peredaran pupuk illegal yang dijual oleh seorang pengusaha dengan diberi label merk tertentu kepada masyarakat. Jumlahnya sekitar 6 ton lebih.
Rumah milik Prayoga (45) warga Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Jember ini diduga menyalahi UU No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (TPE). Pelanggaran yang dilakukan nyata oleh Prayoga ini adalah dengan cara mengoplos pupuk Urea, dan SP 36 menjadi satu dengan kotoran ayam, dan limbah tetes tebu.
Pupuk ini lantas dijual kepada khalayak umum petani setempat dengan harga bersaing. Yang dipersoalkan polisi adalah pembelian pupuk Urea dan SP 36 selama ini diduga menyalahi Delivery Order (DO) karena tanpa menyertakan RDKK. Dan diyakini tidak ada DO.
Apalagi hasil pembelian itu pupuk dijual lagi. Polisi yang mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan. Dari informasi masyarakat polisi langsung menemukan alamat dan rumah tersangka.
Kemudian polisi melakukan penggerebekan. Hasilnya, kurang lebih 6 ton pupuk illegal diamankan. Tersangka dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Kalisat untuk dimintai keterangan secara intensif.
“Dia itu menjual pupuk oplosan dengan merk Jangkar Mas. Ini jelas melanggar karena pupuk tidak bisa dijual lagi ke petani,” ujar Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, mendampingi Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha.kim

KAJARI : Pelaku Korupsi Tak Harus Menerima Uang !

JEMBER – Usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengamankan aset Perhutani, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Elvis Jhonny, SH, MH, mengingatkan kepada jajaran Staf Perhutani : Asper, dan KRPH se Kabupaten Jember di Aula Perhutani, bahwa pelaku korupsi tersebut tidak harus menerima uang.
Pernyataan ini disampaikan saat dilangsungkan dialog terbuka antara Kajari, dan Stafnya di depan jajaran Staf Perhutani Jember. Di sana Kajari memberikan pemaparan tentang konsep penegakan hukum terutama bidang pidana Tindak Pidana Korupsi.
“Karena apa, kami tidak ingin bertemu Perhutani di lapangan Pidana. Kalau di lapangan Perdata itu yang harus kita tingkatkan. Ya…kalau ada masalah pidana tidak secara institusi tapi personal saja konsultasi bukan yang lain,” ujar Kajari Elvis.
Dia menjelaskan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan kerah putih. Karena pelakunya adalah orang pintar. Karena itu Kajari meminta agar staf Perhutani juga berhati – hati dalam menjalankan tugas.
Karena apa ?. Karena tugas dan lingkup Perhutani adalah terkait dengan keuangan Negara. Maka sangat besar kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal itu bisa dijelaskan bahwa seseorang yang korupsi itu bukan berarti juga mengetahui karena kategori korupsi ada dua macam. Kategori pertama korupsi aktif, dan korupsi pasif.
“Nanti bilang kalau cuma tandatangan dan tidak menerima uang bukan dianggap korupsi ?. Padahal, lupa telah menandatangani sesuatu. Ini yang bahaya, maka dari itu perlu konsultasi dan tidak gegabah,” ujarnya.
Kajari selain itu juga memberi contoh bagaimana seseorang yang pernah disidik olehnya semasa menjabat di Aspidsus Kajati Sumut mengaku tidak menerima uang tapi menandatangani dokumen pencairan uang. Sedang dokumen itu dibuat padahal tidak ada pengiriman barang. Termasuk contoh seorang pengacara bisa terjerat pidana korupsi karena menyembunyikan data dan dokumen.
“Kami ingatkan, juga bahwa jangan memaksa mencairkan anggaran di akhir tahun padahal pekerjaan belum selesai dilakukan,” ujarnya.
Karena takut dan sungkan dengan rekanan yang telah bekerjasama selama ini mencairkan anggaran padahal waktu tidak mencukupi. Yang terjadi adalah pembuatan berita acara pekerjaan secara fiktif. “Hal itu, termasuk korupsi aktif,” ujar Elvis.
Di sisi lain, ada yang disebut korupsi pasif. Kajari mencontohkan bahwa korupsi pasif adalah menerima pungutan liar atau biasa disebut gratifikasi untuk saat ini. “Gratifikasi atau pungutan itu di luar ketentuan, dan KPK telah serius menangani masalah ini,” tukas Elvis.kim

AMANKAN ASET, PERHUTANI MOU DENGAN KEJARI

JEMBER – Perum Perhutani KPH Jember dalam mengelola hutan aset negara dilindungi oleh PP No30 tahun 2001. Untuk menjaga dan mengamankan aset negara itu Perum Perhutani menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Ir Taufik Setyadi, MBA, MP, Administratur Perum Perhutani KPH Jember menegaskan bahwa sekitar 117.000 hektar (ha) hutan yang ada di Jember yang dikelola Perhutani sekitar 72.000 ha.
Sehingga 70 % nya dikelola Perhutani. Jika ada kerusakan ekosistem jelas mempengaruhi iklim di Jember. Kondisi itu meliputi tanah dan kayu. Yang menjadi hutan produksi adalah sekitar 32.000 ha.
“Faktanya, ada sekitar 800 ha yang kini sedang menyimpan potensi masalah karena diduduki oleh Perumahan, dan Permukiman Penduduk. Belum lagi kawasan hutan yang dirusak menjadi kebun Kopi, dan Palawija tanpa ijin sekitar 3.000 – 5.000 ha,” ujar Adm Perhutani.
Kondisi itu, sudah terjadi sejak tahun 1942, 1962, dan ada yang pasca reformasi 1998-an. Sehingga jelas kondisi itu mempengaruhi fungsi hutan atau disebut Life Supporting System.
“Maka melalui kesempatan ini Perhutani perlu mengambil langkah terpadu dalam menuntaskan masalah itu. Hal itu seperti yang dilakukan Perhutani dengan Kapolri, dan di daerah dengan Kapolres dan TNI Kodim. Untuk menjaga kelestarian hutan itu, maka terus dikembangkan kerjasama terpadu dengan Pemkab, dan terakhir dengan Kejari,” ujar Taufik Setyadi.
Acara penandatanganan MoU itu dihadiri 7 Asisten Perhutani, dan 24 KRPH se Kabupaten Jember. Termasuk Staf Kejari Jember lengkap, dipimpin Kejari Jember H Elvis Jhonny, SH, MH.
Dalam isi MoU itu, secara khusus menindaklanjuti amanat UU No 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan RI meliputi tugas di bidang Pidana sebagai Penuntut Umum/ Eksekutor, bidang Tata Usaha Negara sebagai pengacara Negara, dan Ketertiban Umum.
Kejari Jember Elvis Jhonny, SH, MH, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin bertemu Perhutani dalam bidang pidana.
“Lebih baik konsultasi saja kalau soal pidana. Daripada kami bertemu Perhutani di bidang Pidana malah tidak enak,” ujar Kajari.
Sebelum diakhiri, acara tersebut diteruskan dengan tanya jawab dan pemaparan tentang penegakan hukum bidang pidana terutama Korupsi. Dalam penjelasan itu, Kajari menegaskan bahwa Jaksa hanya bisa bekerjasama dalam bidang Perdata karena sebagai Pengacara Negara. Tapi, di bidang pidana tetap sebagai penuntut umum atau eksekutor.
Kerja sama bidang perdata itu meliputi penyelesaian hukum masalah perdata, TUN, dan permintaan bantuan hukum baik di dalam dan luar Pengadilan. Jaksa menerima kuasa khusus sebagai Pengacara Negara.kim

ANGGOTA SAMAPTA RINGKUS “BEDE” SABU – SABU

JEMBER – Dua anggota Sat Samapta Polres Jember patut diacungi jempol. Bripda Bagus S dan Bripda Hendrik berhasil meringkus salah satu Bede (bandar gede, Red) SS, yang diduga memiliki jaringan luas hingga ke Jakarta, bernama Muhammad Erfan (33) yang tinggal di Perumahan Kebonagung Indah Gebang Jember, Minggu (25/5) pukul 12.00 siang kemarin.
Kedua polisi ini kala itu sedang tugas patroli dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba. Lalu keduanya mencari informasi dan melakukan maping rencana penggerebekan.
Setelah posisi dinyatakan A1 (tepat) maka keduanya meluncur dengan masih berpakaian dinas lengkap ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Alhasil di TKP ditemukan ada beberapa orang yang sedang berkumpul di sebuah rumah.
Kedua anggota ini langsung menyeruak dan masuk ke dalam rumah, dan mendapati mereka terlihat baru saja pesta SS. Melihat kedatangan polisi begitu mendadak, para tersangka kelabakan dan berusaha kabur.
Hanya satu orang yang berhasil ditangkap. Beruntung polisi dapat menemukan barang bukti (BB) yang masih lumayan banyak. Diantaranya : seperangkat alat bong penghisap (botol, sedotan, pipet, dan foil). Selain itu juga berhasil diamankan barang haram SS seberat 3 gram yang dibungkus dalam 7 poket kecil.
Tiga diantaranya dibungkus poket plastik besar. Selain itu juga ditemukan sisa – sisa serbuk putih yang tercecer, di dalam bungkus rokok Djarum LA. Seperangkat alat itu lantas diamankan. Berikut tersangka yang tak bisa berkutik di depan petugas.
Tersangka langsung dikeler ke Mapolres untuk diserahkan ke Sat Narkoba Polres Jember. Sesaat setelah itu barang bukti langsung ditimbang, sedang tersangka menjalani pemeriksaan intensif termasuk tes urine.
Kasat Narkoba Polres Jember AKP Edi Sudarto, saat dikonfirmasi tampak ogah menjawab. Dia hanya mengatakan masih dalam pengembangan. “Tidak ada masih pengembangan. Kan kita masih punya 1 x 24 jam lagi sebelum dijadikan tersangka,” ujarnya sambil berlalu.
Salah satu anggota Organisasi Anti Narkoba Jember, Setyo Handoko, mengatakan sangat menyesalkan kejadian penangkapan Bede Narkoba oleh anggota Samapta. Hal itu menurutnya sebagai pukulan telak terhadap kinerja aparat Sat Narkoba yang diduga kurang bisa menjalankan tugasnya secara serius.
“Seharusnya kan Sat Narkoba yang menangkap. Kok malah anggota Samapta. Harusnya malu kepada Samapta yang melakukan penangkapan. Kedua anggota ini patut diacungi jempol,” ujar Setyo Handoko.kim

Minggu, 25 Mei 2008

LHP BPK TAK SERTA MERTA JADI BAHAN PENYIDIKAN

JEMBER – Aparat penegak hukum diharapkan lebih selektif dalam menggunakan data –data dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemerisa Keuangan ( BPK RI) sebagai bahan pelaporan dan penyidikan.
Sebab, LHP belum mengisyaratkan sepenuhnya sebuah tindakan yang melawan hukum. Hal ini ditegaskan Kepala Bawasda Drs Abdul Mu’is Balya kemarin.
Hal itu disampaikan menanggapi maraknya laporan masyarakat yang mengatasnamakan LSM dengan dasar LHP BPK di website http://www.bpk.go.id sebagai dasar pelaporan dan bahan penyidikan.
Menurut Mu’is setelah melakukan pemeriksaan rutin, BPK mengeluarkan LHP disertai rekomendasi penilaian kesesuaian antara aturan pengelolaan keuangan daerah dengan realitas pelaksanaan dibandingkan dengan surat pertanggung jawaban (SPJ).
Penilaian dan rekomendasi di LHP lantas diserahkan ke Pemkab kepada Bupati, DPRD, dan Banwas untuk dibahas bersama-sama.
Menurutnya, setelah 60 hari maka rakomendasi BPK ini harus ditindaklanjuti oleh Pemkab. Misalnya, ada rekom pemborosan uang negara. Maka Pemkab diminta mengembalikan selisih akuntansi keuangan itu.
“Jadi waktu 60 hari yang diberikan kepada Pemkab adalah bagian dari unsur ke empat dalam manajemen yakni controlling untuk meluruskan hasil kerja dengan ketentuan-letentuan administrasi negara yang dinamis, dan itu sama sekali jauh dari unsur-unsur pidana,” ujarnya.
Setelah batas waktu itu, BPK tidak bertanggung jawab. Jika ada indikasi penyimpangan sesuai aturan BPKP ditugasi sebagai penyidik sesuai MoU dengan Polri dan Kejaksaan menindaklanjuti dengan penindakan.
Sebagai bagian dari cerminan akuntabilitas publik maka BPK setelah 5 bulan, batas waktu tindaklanjut oleh Pemkab akan menayangkan LHP itu di website. Masalahnya, ada masyarakat serta merta menjadikan LHP itu sebagai bahan laporan Tipikor.
Ironisnya lagi, laporan itu diterima dan dijadikan dasar penyidikan oleh aparat penegak Hukum. Padahal, bisa jadi LHP sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab.
“Apalagi laporan itu diberikan ke media. Sehingga terlanjur tercipta opini negatif di masyarakat. Sedang faktanya sudah diselesaikan oleh Pemkab,” tegasnya.
Karena itu dia meminta agar masyarakat dan penegak hukum lebih selektif dalam menggunakan data LHP BPK. Serta dia juga meminta kepada suluruh SKPD di Pemkab Jember untuk tidak ragu melaksanakan program karena kesalahan administrasi.Sehingga tidak ada lagi keterlambatan penyerapan APBD di tahun mendatang.kim

MUSPIDA JELAJAHI HUTAN SILO

JEMBER - Olah Raga Integrasi (ORI) yang digelar kali kesekian oleh Bupati Jember MZA Djalal, sedikit berdeda dari sebelumnya. Minggu (25/5) ORI digelar tidak hanya di hutan produksi milik KPH Perhutani Jember.
Tapi, OPI dengan peserta 1.200 orang menjelajahi hutan produksi di Garahan-Silo. Peserta datang dari berbagai unit kerja termasuk Instansi Pendidikan mulai 31 UPTD se Jember, Kasek SMP-SMA serta HIMPAUDI.
“Karena Olah Raga Integrasi bersamaan dengan louching Mars Pendidikan dan pelepasan kirab Penghargaan Widyakrama Paripurna Tahun 2008 dari Presiden RI,” ungkap Kabag Pemerintahan Setkab Jember Sudiyanto.
Sehingga ORI sangat meriah dan bertaburan hadiah bagi peserta jalan sehat jelajah hutan Garahan. Ditambah lagi ORI diikuti Dandim dan Dan Armed-8.
Menurut Dandim 0824 Jember Letkol Inf Dedy Agus Purwanto, SH ORI sangat bagus. Menurutnya ORI ke depan perlu dipertahankan demi pembangunan Jember agar lebih baik lagi.
“Dengan kekompakan antar pejabat maka bisa terwujud dan dijadikan ajang komunikasi antar pejabat,” tandas Dedy.
Konsep keakraban yang digagas Pemkab harus diteruskan. “Tapi perlu ditingkatkan kemasannya demi menjalin kerja sama dan saling tukar informasi,” tukasnya.
Pengalaman bertugas di berbagai daerah tidak ada kegiatan ORI seperti di Jember. “Hanya Jember. Dan daerah lain terkesan dipaksakan,” jelas mantan Dandim Surabaya Utara.
Di lama Dandim Surabaya Utara hal serupa juga ada melalui Coffe Morning. “Tapi untuk mencari tempat seperti di Jember masuk hutan keluar hutan sulit ditemui,” pungkas Dedy.
Senada juga dibeber Dan Armed 8 Letkol Arm Choirul Hadi. Menurutnya kekompakan yang terjalin di kalangan pejabat Jember akan lebih baik jika melibatkan masyarakat. “Termasuk kalangan pendidikan,” ujarnya.kim

DPC PPP BENTUK 12.000 TIM

• KHOFIFAH GELAR ISTIGHOSAH DENGAN MUSLIMAT

JEMBER – Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Jember membentuk 12.000 personel Tim Sukses untuk pemenangan Khofifah – Mujiono (KAJI MANTEB) dalam Pilgub 23 Juli 2008 mendatang. Mereka tersebar di beberapa wilayah.
Demikian ditegaskan Ra Ali Wafa, Ketua DPC PPP Jember, Minggu (25/5) di sela Diklat PAC dan LPP PPP di Jl Nusantara Dekat GOR Kaliwates Jember.
Acara Diklat ini dibuka resmi oleh Khofifah Indar Parawansa, Cagub PPP yang didukung 13 Parpol Gurem. Menurut rencana penutupan dilakukan Cawagub Letjen Mujiono. Khofifah, usai membuka acara menyampaikan visi dan misi dalam pencalonan Pilgub kali ini.
Tapi, ada beberapa hal yang belum bisa diekspose oleh media terkait kondisi pertambangan di Jatim. Khofifah, hanya 10 menit di sana. Sebelumnya dia mengikuti Istighosah yang digelar Muslimat NU (26 Ancab Muslimat) se Jember yang diketuai oleh Dra Hj Atika Syaiful, di RS Muna Parahita Jl Imam Bonjol.
Baru setelah itu koordinasi dengan Tim Sukses, lalu meluncur ke rumah Kyai Najimuddin, mantan Dewan Syuro PKB Pro Gus Mamak.
Setelah itu, Khofifah meluncur ke Malang guna menghadiri undangan di sana. Menurut Ra Ali, bahwa dari penegasan itu jelas bahwa KAJI MANTEB itu sangat serius maju di Pilgub, bukan seperti isu yang selama ini beredar. Isu itu bahwa Khofifah ini kemunculannya untuk memecah suara NU saja, atau yang lain.
“Justru ini merekatkan warga NU, terutama Muslimat NU. Ini membuktikan satu – satunya calon gubernur yang dari NU. Bukan cuma wakil,” ujar Ra Ali, disambut HM Mirdasy, Sip, Pengurus DPW PPP Jatim.
HM Mirdasy, dalam kesempatan itu juga hadir bersama H M Farid Al Farisi, Ketua DPW PPP Jatim. Diakui olehnya bahwa selama ini ada kesimpangsiuran Tim Sukses yang dibentuk oleh Khofifah sendiri dengan Partai. Tapi, hal ini sebagai catatan tersendiri bagi Partai untuk mengkomunikasikan dengan Partai Gurem lain pendukung pencalonan KAJI Manteb.
“Memang ada tumpang tindih, dan perbedaan persepsi. Tapi, itu sebagai langkah kita untuk bertemu dengan semua komponen,” ujar Mirdasy.
Farid Al Farisi , yang ditemui belakangan menolak keras bahwa pencalonan Khofifah itu hanya target antara saja di Jatim. Tapi, sangat serius. Tapi, sebagai bentuk utama penyatuan warga NU karena satu – satunya Calon Gubernur dari NU.kim

GERAKAN JUMAT BERSIH RUSAK PEKARANGAN WARGA

JEMBER –Gerakan Jumat Bersih (GJB) bertujuan untuk bersih – bersih pekarangan agar terhindar dari sarang nyamuk Demam Berdarah (DB) di beberapa Desa, dan Lingkungan sebagai program andalan Bupati MZA Djalal, malah membawa korban.
Bukannya bersih – bersih sarang nyamuk. Tapi, malah merusak tanah pekarangan milik warga. Tanaman, milik P Suwarno (55) warga Dusun Gudang Duren, Desa Subo, Kecamatan Pakusari, rusak porak poranda. Dia menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh panitia GJB yang dimotori oleh Muspika ini.
Sebab, kegiatan yang diikuti beberapa perangkat Desa, dan 40 Personel dari Koramil Kecamatan Pakusari itu diduga ditunggani kepentingan lain terbukti membeda – bedakan. Tanaman milik perangkat Desa tidak ditebang, tapi tanaman miliknya malah dirusak.
Tanah milik warga (korban) ini menceritakan sebelum ada perbaikan jalan dan sungai seluas 350 m2 kelas A 45 dan berdasarkan SPPT No 35-07-210-006-000-0303.7 tahun 2007, atas nama B Rupinak Ibu kandungnya masih hijau.
Kini tanaman di tanah warisan itu porak – poranda. Bukannya GJB membersihkan sarang nyamuk, tapi malah merugikan kepentingan warga. Tanahnya, yang terletak di areal perbatasan antara Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, dan Kecamatan Pakusari sebagai jalan tembus ke Desa Subo, ke Desa Bedadung, itu tanamannya telah hancur.
Dia mengetahui pelaku pembabatan tanaman pisang itu diantaranya Kasun Gudang Duren, Rofik Dusun Karang Sadeng, P Hadit Dusun Gudang Duren, B So suami Kepala Desa Subo, dan anggota koramil. Mereka sudah ditegur tapi tidak menggubris.
Akibatnya tanaman pisang sebanyak 50 pohon , pohon kolpoh, lamtoro, dan jambu klampok rusak dan roboh. Kepala Desa Subo, Yani Rumiyatun, saat dikonfirmasi mengatakan sudah mendapat persetujuan dari warga dan tokoh agama di sekitar tanah itu.
Dia akan membuat laporan ke Camat dan Koramil kalau ada warga mereka yang akan menempuh jalur hukum terkait perusakan tersebut. Tapi, dia juga akan mengecek buku kerawangan di Desa Gumuksari itu.
Yang disesalkan Sumarno, dan sesuai pantauan Surabaya Pagi, ada beberapa tanaman dan pohon di lokasi yang sama yang tidak ditebang, dibiarkan tegak alias luput dari tebangan ternyata milik Perangkat Desa setempat.
“Lho kok bisa gini. Berarti ada udang di balik batunya. Buktinya ada tebang pilih,” jelasnya.
Di sisi lain, Camat Pakusari Drs Murdiyanto, tak berhasil ditemui. Saat didatangi di Kantor Kecamatan Camat tidak ada di tempat. kim

ARAH BILIK SUARA DIDEMO

JEMBER - Gara-gara arah bilik suara Pilkades mendatang hendak dirubah menghadap ke arah Barat karena ada pesanan salah satu Cakades, warga Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Sabtu (24/5) pukul 15.00 hingga 18.00 berunjuk rasa, ke Balai Desa setempat.
Massa warga memprotes tanpa komando meminta arah Bilik Suara dirubah. Mereka tidak setuju jika arah bilik suara dihadapkan ke Barat. Warga mendengar hari itu ada pembuatan bilik suara di Balai Desa. Dalam Pilkades itu sendiri akan diikuti 3 Kandidat : H Sunarto, H Toyib, dan Yasin.
Panitia yang menerima para pendemo berusaha mencari jalan tengah. Diakui ada suara sumbang yang diterima panitia bahwa bilik suara akan dibuat menghadap ke Barat sesuai pesanan Cakades H Yasin.
Tapi Panitia membantah ada pesanan dari Cakades H Yasin tersebut. Aksi itu dihadiri Muspika, 2 Cakades, dan 1 Cakades yang diwakilkan, serta BPD Desa Sumberkejayan. Mereka berusaha mencari solusi, agar Desa tetap kondusif.
Kapolsek Iptu Rahmat Kurniawan, dan Danramil Kapten Hari Sumarno, dan dihadiri Sekcam Kahari, tidak berani mengambil keputusan. Setelah terjadi adu argumentasi, maka Panitia dan Calon memutuskan agar bilik suara diarahkan ke Utara seperti tahun sebelumnya.
“Sudah 4 x Pilkades semuanya menghadap ke Utara,” ujar Panitia Pilkades.
Mendengar itu, massa warga pendemo membubarkan diri. Pilkades yang menelan anggaran Rp 85 juta, dengan hak pilih 4.262 orang itu akan segera digelar Kamis 29 Mei 2008 mendatang, dengan arah bilik suara menghadap ke Utara.kim

CAKADES H SUNARTO ASURANSIKAN SEMUA WARGANYA

JEMBER – Ini baru kali pertama terjadi di Indonesia, ada Calon Kepala Desa (Cakades) yang siap mengasuransikan semua penduduknya 4.262 hak pilih jika benar – benar terpilih dan menang dalam Pilkades 29 Mei 2008 mendatang.
Adalah Calon Kepala Desa (Cakades) H Sunarto. Cakades Nomor Urut 1 (Satu) dalam Pilkades di Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Jember ini menjelaskan bahwa dirinya siap turun dari jabatan jika tidak sesuai janjinya. Dia juga menyatakan akan menjalankan kebijakan Pemerintahan Desa dengan terbuka dan jujur untuk kesejahteraan rakyatnya.
Maka dari itu demi kesejahteraan rakyatnya maka semua warganya akan diasuransikan ke Bumi Putera. Dia mengaku tanpa pilih kasih akan mendaftarkan warganya untuk diasuransikan. Mekanismenya adalah tanpa pandang bulu dari pendukung siapa.
Itu syaratnya jika dia terpilih dan menang di Pilkades 29 Mei 2008 mendatang. Baik orang yang senang, atau tidak senang kepadanya akan diasuransikan. Mekanismenya itu akan diatur melalui Tim Suksesnya, baru disampaikan kepadanya untuk didata, dicatat, dan ditampung.
Pendaftaran ke Asuransi Bumi Putera akan dibarengkan setelah semua data terkumpul. Dalam melakukan kampanye politik Pilkades H Sunarto, yang didukung oleh keluarga besar H Patra ini, mengatakan bahwa Cakades H Sunarto, menolak Politik Uang. Selama ini dia mengharamkan adanya Money Politik tersebut.
Total biaya yang didapat masyarakat untuk mendapat Asuransi adalah sebagai berikut : Asuransi kematian akan mendapat bantuan Rp 10 juta. Cacat Seumur Hidup mendapat Rp 10 juta. Sakit akan mendapat biaya rumah sakit Rp 125.000 per hari selama 7 hari per tahun). Dan biaya Pemakaman akan mendapat Rp 750 ribu.
H Sunarto, di akhir statement nya memberi syarat soal pemberian Asuransi kepada warganya itu. Melihat situasi yang berkembang maka pihaknya hanya akan memberi Asuransi semua pemilihnya jika dia menang. Dari 4.262 hak pilih itu hanya pendukungnya saja yang akan diasuransikan.
“Kalau dari 4.262 hak pilih itu mendukung saya semua, ya berarti mereka semua akan kita asuransikan,” ujar H Sunarto.
H Sunarto, menghimbau dan menyatakan sikap dalam Pilkades kali ini soal Money Politik. Dia menolak tegas dank eras jika ada Calon Kades (Cakades) yang menggunakan kesempatan dan memanfaatkan kesulitan warga untuk melakukan serangan fajar dengan membagi – bagi uang kepada masyarakat untuk mencoblos Calon Kades tertentu.
“Keluarga H Sunarto, tetap mengharamkan money politik. Serangan fajar itu merusak kesucian Demokrasi,” ujar H Sunarto.
Dikonfirmasi soal komentar protes warga Desa Sumberkejayan, yang mempersoalkan arah bilik suara, dia mengaku tidak mempermasalahkan bilik suara akan menghadap kemana. Tapi lebih senang jika Panitia menuruti kemauan warga saja.
Pengusaha besar ini mengaku mendengar ada suara – suara sumbang soal perebutan arah bilik suara. Dia meminta bilik suara diserahkan kepada panitia dan kepentingan warga. Cakades diminta untuk menahan diri. kim

Jumat, 23 Mei 2008

PLN HARUS BERANI MENOLAK, RAKYAT EMOH JADI KORBAN

Kontroversi PJU Rp 85 Milliar di Tengah Krisis Energi dan Dampaknya….(4)

JEMBER – Sudarsono, Ketua IBW Jember, mengaku bingung jika melihat logika Bupati Jember yang menelorkan program Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp 85 milliar.
Dia memungkasi statementnya agar PLN Jember berani menolak proyek itu. Manajemen di PLN kalau tidak akan dipelototi. Sebab, katanya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayar rakyat se Kabupaten Jember hanya dinikmati rakyat Kota saja.
Rakyat di Pedesaan tidak merasakan PPJ itu. Seharusnya pengelolaan keuangan PPJ itu melalui sistem audit sebelum dibayarkan. PLN tidak boleh main potong langsung PPJ dari pelanggan itu.
Ada beberapa materi masalah di PLN sementara ini, tapi selalu tertutupi dengan kegiatan lain sebelum kasus lama diselesaikan. Bagaimana soal pelarangan tambah daya, tapi di sisi lain ada pemasangan reklame besar – besaran dengan memakan setrum besar.
Ditambah lagi, ada alasan pencurian trafo gardu listrik oleh pencuri. Belum lagi soal temuan polisi saat itu tentang penggunaan listrik illegal (looses) oleh warga di beberapa Desa terpencil. Hal itu akibat tidak adanya aliran listrik yang melayani Desa itu. Semisal, di Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, dan di Jenggawah. Masih ada yang main gantol listrik tanpa meteran karena alasan listrik tidak bisa nyampek ke daerah mereka.
Lalu ada pertanyaan tentang posisi Consuil, sebagai pihak ketiga dalam pemasangan listrik baru. Lalu dasar hukum polisi saat mendampingi opal, dan terkini muncul protes setrum menurun di Wuluhan, Ambulu, dan pemadaman tanpa pemberitahuan di wilayah Kota.
Yang menyedihkan, program PJU Rp 85 milliar malah disetujui. Hal ini akan menimbulkan ironi berkepanjangan, di mana letak logika berpikir Pemkab Jember.
Mudhar Syarifuddin, Kepala Bappekab Jember selalu mendengungkan bahwa PJU 85 milliar bisa merangsang pertumbuhan ekonomi.
“Jelas, bisa merangsang pertumbuhan ekonomi rakyat. Semula yang gelap bisa jadi terang. Dan itu memungkinkan ada usaha baru di sana,” ujar Mudhar.
Jika melihat LKPJ Bupati Jember, yang menarik adalah pencantuman nilai indeks tukar petani tahun 2004 hanya ditulis 98,35 %, dan tahun 2006 ditulis meningkat menjadi 105,18 % dianggap telah sangat baik.
Termasuk dianggap melebihi Indeks harga konsumen di Jatim yang mengalami inflasi tertinggi di Trenggalek 1,66 % dan terendah di Jember 0,82 %.
Salah seorang aktivis petani di Jember, Herman, menegaskan bahwa nilau tukar petani itu menadi sangat penting bahwa kemampuan petani sudah melebihi seorang pengusaha. Jika peningkatan masih belum 500 % itu tidak akan ada artinya.
Sebab, berapapun pendapatan petani mereka masih tetap akan menjual 1 kuintal berasnya dan hanya bisa mendapatkan selembar baju di Toko.
Kalau di Jember dianggap jumlah penduduk miskin berkurang yakni tahun 2004 sebanyak 695.360 jiwa, dan di akhir tahun 2007 menurun 11,5 % atau menjadi 629.972 jiwa dinilai mendukung PJU hal itu hanya akal – akalan saja.
Djalal, sendiri melupakan statementnya bahwa belanja listrik masih dipengaruhi oleh ekonomi makro Indonesia dan dunia. “Kenapa tidak ekonomi mikro sebagai terobosan untuk diperkuat,” tegas pengusaha dari Asosiasi Gapensi.
Manager PLN APJ Jember, Ir Bambang Setyo Hadi, mengakui bahwa untuk memproduksi tiap 1 kwh listrik saja PLN selalu rugi. Sebab jualnya sangat murah. PLN Jember selama ini setiap bulan masih harus merugi milliaran rupiah. Sedang PPJ dari rakyat Jember mencapai sekitar Rp 14 milliar. Tahun 2007 jelas naik, tapi belum ada keterangan dari PLN terbaru.
Sebelumnya, Ir Bambang Setyo Hadi, dalam pembicaraan dengan Surabaya Pagi, mengatakan bahwa PLN Jember sebagai administrasi saja bukan pemilik setrum. Yang memiliki setrum adalah Direktur Umum Distribusi Jawa Bali. Ditanya alasan kenapa PLN menerima program itu dia tidak bisa menjawab. Tapi, dia hanya bisa mengatakan PLN tidak bisa ditekan oleh siapapun.
Ditanya apa ada surat persetujuan proyek itu alias MoU (Memorandum of Understanding) antara PLN dengan Pemkab Jember terkait proyek Rp 85 milliar ? Ir Bambang membantahnya. Dia menolak ada MoU seperti itu. “Tidak ada memakai itu, MoU apa ?,” tukasnya singkat.
Di sisi lain wakil rakyat di DPRD masih mbidek saja. Miftahul Ulum, S.Ag, ketua Komisi D masih belum ada statemen terbarunya. Tapi, bocorannya DPRD akan mengevaluasi pekerjaan PJU itu. Baik terkait pemasangan kabel bawah tanah yang dinilai rawan (membahayakan keselamatan penduduk) karena penanamannya sangat dangkal, lalu soal pemasangan tiang PJU yang mepet dengan jalan raya aspal.(bersambung)

ISTRI PENGACARA IKADIN DIANIAYA

JEMBER – Ada pemandangan menarik di halaman muka ruang sidang di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember, Rabu (21/5) kemarin. Istri Didik Muzzani, SH, - pengacara anggota IKADIN Jember- bernama Sri (40) warga Jl Dr Sutomo, dianiaya oleh perempuan yang mengaku sebagai istri Didik.
Akibatnya, suasana menjadi riuh dan gaduh. Betapa tidak. Sri alias Anda ini yang hendak menghadiri sidang terakhir kasus perceraian di PA itu mendadak dijambak rambutnya dari belakang oleh pelaku. Pelaku yang mengaku sebagai istri pengacara itu adalah Farida, warga Jl Bungur Jember.
Usai dijambak, Anda (korban) ini dipukuli dengan tangan kiri hingga dada, muka, dan jemarinya terluka. Diduga terkena goresan kaca mata yang digenggam pelaku. Jari manis korban mengucurkan darah segar.
Suasana sempat gaduh, dan menghentikan beberapa persidangan di PA. Sejurus kemudian perkelahian itu tambah sengit. Sebab, korban berusaha meronta dan melawan. Tapi karena kalah otot dijambak dari belakang dan dipukuli korban semaput berlumuran darah dari jemarinya.
Suasana menjadi semakin gaduh lagi, sebab sebelum korban roboh itu tangannya berhasil meraih tali kolor baju yang dikenakan oleh pelaku. Akibatnya tali kolor itu putus, dan mengakibatkan baju yang dikenakan pelaku melorot.
“Wau…banyak yang melihat payudara pelaku Mas,” ujar rekan korban yang mendampingi saat melapor menceritakan kejadian itu di depan polisi.
Melihat itu, pengacara ini melakukan pertolongan. Pelaku dibekap dan diselimuti agar aurat yang tersingkap itu tidak jadi tontonan gratis pengunjung sidang yang berjumlah ratusan itu. Sejurus kemudian, suasana ditenangkan dan pelaku diminta menyingkir. Sidang terakhir kasus itu terpaksa ditunda.
Kasus penganiayaan itu sendiri kini sedang ditangani oleh Polres Jember. Korban usai dari Puskesmas melapor ke Mapolres terhadap kejadian yang baru saja dialaminya. Ditemani keluarga dan rekannya Anda, mengadukan itu dan minta kasusnya diteruskan.
Dia juga menanyakan kasus pelaporan yang ditangani Polwil Besuki saat itu. Dia saat itu melaporkan pengacara ini telah menelantarkan korban hingga teraniaya. Dia juga menggugat status perempuan yang bersama suaminya itu.(*)

KEMAJUAN SEKOLAH TERGANTUNG KASEK

JEMBER – Keberhasilan pendidikan di Sekolah sangat tergantung dari kepemimpinan yang dijalankan oleh Kepala Sekolah (Kasek) itu sendiri. Tantangan ke depan semakin berat. Karena itu diperlukan kemampuan integritas tinggi untuk itu, dan kerjasama semua elemen.
Demikian ditegaskan Drs H Achmad Sudiyono, SH, Msi, Psi, usai melantik Kasek SD, SMP, SMK dan SMA dan 9 pengawas di Kabupaten Jember.
Kadiknas Pemkab Jember Ahmad Sudiono, ini menegaskan bahwa pelantikan adalah sesuatu yang wajar dan harus diterima lapang dada. Hal itu sebagai konsekwensi logis yang harus dilakukan untuk memperbesar organisasi pendidikan di Jember.
Khusus Kasek yang baru dilantik dia minta agar jabatan yang diemban seagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. “Untuk itu, laksanakanlah amanah dengan baik,” ujarnya.
Pelantikan itu dihadiri Asisten III Drs Gatot Harsono, Kepala BKD Jember, Drs. Sugiarto, Kepala Bagian Umum, Drs. Widi P, dan pejabat struktural lainnya.
Lebih jauh, menurut Sudiono, maju mundurnya suatu sekolah sangat tergantung dengan kepemimpinan Kasek. Ibarat nahkoda dia harus mengendalikan. Berprestasi atau tidak atau sekolah itu malah akan hancur.
Pelantikan Kasek kali ini diharap sebagai perbaikan, penyegaran kepemimpinan dan peningkatan kualitas. Tanpa mutasi dan promosi dinilai tidak akan maju.
Achmad berharap mereka yang mendapat job baru bisa menyesuaikan diri dengan sekolah baru dan berkoordinasi dengan komite sekolah, guru dan orang tua siswa serta masyarakat dalam menyikapi berbagai isu pendidikan.
Kasek diminta juga tidak kerja sendirian baik internal dengan Dinas harus tetap melibatkan semua elemen. Jika pemimpin berada di depan mampu menjadi contoh dan tauladan maka di belakang akan berhasil.kim

TULANG PUNGGUNG DIBEDAH

JEMBER - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember bertekad untuk meningkatkan angkat Human Development Indeks (HDI) di Kabupaten Jember melalui bidang kesehatan. Dimotori IDI dan distributor alat medis IDI menggelar seminar Problema Pada Punggung suatu Pendekatan Komprehensif Penanganan HNP dan Canal Stenosis berkaitan Kesehatan Masyarakat.
Seminar diharapkan dapat menjadi bagian dari usaha memberdayakan derajat kesehatan masyarakat. "Paradigma sehat bukan paradigma sakit,” ujar MZA Djalal saat membuka Seminar ini Jumat (23/5) di Meeting Hall Hotel Panorama Jember Jl. K.H. Agus Salim 28 Jember.
Menurutnya ternyata nyeri tulang punggung bisa mengakibatkan kerawanan baru bagi kesehatan masyarakat saat ini. Dan akibatnya bisa fatal jika tidak segera ditangani. Di RSUD dr Soebandi, telah memiliki alat canggih untuk membedahnya.
Pemkab Jember sendiri tetap memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, sebagai visi Indonesia Sehat 2010.
“Kita dan 2,2 juta rakyat Jember ingin meningkatkan Human Development Indeks (HDI), karena 3 tahun lalu menempati urutan 33 dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim,” ujarnya.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kini semua Puskesmas telah membebaskan biaya berobat kepada warga. Tentu saja bagi mereka yang menjalani rawat jalan.
Ketua Panitia Seminar dan Workshop, dr. Suparimbo Soepadi, Sp.OT menegaskan bahwa dia berterima kasih kepada panitia sehingga acara bisa digelar dengan peserta lebih dari 300 orang. Yang menggembirakan mereka berasal dari kota Jatim, Jateng, DIY, Jabar, Banten, DKI, Sumatra, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan Makassar.
Sengaja pembicaranya dihadirkan ahli – ahli tulang punggung yang direkomendasi oleh IDI Jember, ISS (Indonesian Spine Sociaty) Telkomsel, dan JTV.
Di sisi lain semangat seminar ini diakui menyambut BBJ 2008. Menurut Ketua Perhimpunan Tulang Belakang Indonesia (Pertubesi), dr. Jupri Sasanto, Sp.OT ini salah satu agenda utama adalah meningkatkan partisipasi anggota IDI dalam seminar itu dan Pertubesi Jember.kim

DPRD BIREUN ACEH TERTARIK JEMBER

JEMBER - Kondisi Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Bireuen tidak hanya sekadar potensi tapi memiliki prospek pengembangan. Salah satunya melalui studi banding ke Jember.
Kabupaten Bireuen daerah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui Komisi B DPRD Kabupaten Bireuen tertarik mengembangkan perkebunan mereka karena ingin mencontoh Jember.
“Jember dianggap memiliki potensi yang sama di bidang perkebunan dan kehutanan,” tandas Asisten I, tata praja Drs Hasi Madani, usai menerima mereka.
Rombongan DPRD Bireuen NAD ini juga menyempatkan diri melihat pola pembinaan di bidang perkebunan dan kehutanan Jember.
“Khususnya kebun rakyat dan hutan rakyat yang dikembangkan di Jember,” ujarnya.
Menurut Hazi, kunjungan DPRD ke Jember itu karena tertarik dengan keberadaan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Renteng Ajung Jember.
Hal itu karena selama ini di Bireun NAD telah memiliki 2 pabrik. Tapi untuk meningkatkan usaha perlu belajar melalui pembinaan hutan rakyat yang telah berhasil di Jember.
“Investornya juga tertarik kepada pola pembinaan di Jember,” tukasnya lagi.
Sebagai tuan rumah menururt Hazi Madani, kunjungan Komisi DPRD Bireuen ke Jember menjadi nilai tambah bagi Jember sendiri. Karena keberhasilan pola pembinaan perkebunan rakyat dan hutan rakyat Jember dinilai telah berhasil.kim

DJALAL MALU DENGAN KOTA LUMAJANG

• Pacu BBJ 2008 Lebih Baik

JEMBER - MZA Djalal saat acara bedah potensi Desa di lapangan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kamis (22/5) kemarin, menegaskan bahwa Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) 2008 akan dikemas lebih baik lagi dibanding tahun 2007 lalu.
Di tengah makanan ringan polo pendem dan polo gemandul, Bupati Jember MZA Djalal didampingi unsur Muspida, mengatakan bahwa suasana BBJ tahun lalu, sangat luar biasa karena partisipasi masyarakat. Buktinya, antusiasme masyarakat ditunjukkan saat menjadi peserta setiap event yang diadakan.
“Begitu masuk Jember, sudah disambut bendera merah putih dimana-mana selama satu bulan penuh. Tidak ada di Kota lain, se Indonesia,“ ungkap Bupati MA Djalal.
Diakui bulan Agustus merupakan bulan penuh sejarah. Selain sebagai peringatan kepahlawanan, Pemkab juga mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif di BBJ Agustus 2008 nanti.
“Kita akan kemas lebih baik lagi,” ujarnya.
Djalal, menegaskan bahwa alasan digelarnya BBJ adalah ingin membuat performance dan wajah Kota Jember lebih baik.
“Sehingga masyarakat luar melihat Jember selalu senang,” ujarnya.
Salah satu bentuk nya adalah mengisi kegiatan di BBJ dengan kegiatan yang unik tidak ditemui di daerah lain, dan bermanfaat.
Konsep BBJ memiliki 3 dimensi (tujuan) diantaranya : dimensi historis (sejarah), agar anak cucu akibat pengaruh globalisasi bisa memahami arti penting perjuangan kemerdekaan 1945.
Lalu, dimensi prestasi karena di dalamnya akan digelar berbagai kegiatan, seni budaya olahraga dan Iptek untuk dilombakan agar lahir prestasi dunia dari Jember.
Terakhir, adalah dimensi perekonomian rakyat. “Semoga semua yang dilaksanakan tahun 2007 akan dilanjutkan tahun 2008 dan ekonomi masyarakat lebih meningkat,” ujarnya.
Maka dari itu, pembangunan Jember harus terus ditingkatkan. Meliputi sarana dan prasarana jalan sebagai akses perekonomian rakyat terutama ke Sumberbaru, misalnya.
Djalal, berjanji seluruh Desa di Kecamatan Sumberbaru akan diaspal. “Yang sabar saja, karena saya malu dengan Kabupaten Lumajang dan Probolinggo,” janjinya.
Di lain sisi Dandim 0824 Jember, Letkol. Inf. Dedy Agus Purwanto merasa bangga melihat suasana akrab tersebut. “Konsep kebersamaan ini kita harap lebih meningkat,” celetuknya.kim

PT Pertamina Belum Dapat Bocoran

JEMBER – Hingga kini pemerintah belum berani mengumumkan rencana kebijakan menaikkan harga BBM tersebut secara serentak. Pihak PT Pertamina, sendiri belum mendapat informasi yang pasti kapan harga BBM akan dinaikkan.
Akibatnya, sentimen pasar di produk – produk lain mulai merespon negatif. Banyak yang belum saatnya naik, tapi mendengar rencana kenaikan harga BBM harga barang melonjak.
Di tingkat eceran harga bensin sudah ada yang mencapai Rp 6.000, hingga Rp 7.000. Para pedagang eceran ini mengaku bahwa dia terpaksa menaikkan ini karena terbebani biaya transportasi. Mereka kulakan itu mengantri di SPBU.
“Nah, orang yang ngantri ini kita menyuruh. Dan ongkosnya biasanya Rp 1.000, kini naik menjadi Rp 3.000 – Rp 4.000. Kita mau tidak mau menaikkan harga eceran bensin,” ujar Bu Maryamah, di Jl Gajah Mada Jember.
Kondisi ini memicu ketidakstabilan harga di tingkat pasar. Sedangkan masyarakat pembeli dan konsumen sering menjadi korban dan kurang perlindungan. Di sisi lain, sejumlah LSM berencana akan mendirikan Posko Pengaduan dan Pelaporan terkait tindakan semena – mena yang dialami konsumen, terutama masyarakat akibat kenaikan harga BBM itu.
Jumali, manager area PT Pertamina untuk wilayah Karesidenan Malang , dan Eks Karesidenan Besuki, menegaskan bahwa pihaknya selaku pelaksana saja dari kebijakan pemerintah. Hingga kemarin belum ada pengumuman resmi.
“Bocorannya pun kita belum bisa mendapatkan. Itu artinya kewenangan itu tanggungjawab sepenuhnya dari pemerintah pusat,” ujar Jumali.
Di tempat lain, beberapa komponen masyarakat semisal LSM merespon akan mendirikan Posko pengaduan itu karena beralasan dampak kenaikan harga BBM ini akan terjadi banyak anak tidak bisa sekolah.
Juga diprediksi banyak yang Drop Out (DO) dari sekolahnya. Salah satu LSM yang berkomitmen untuk mendirikan Posko di beberapa Kecamatan dan titik di Kabupaten Jember adalah Misi Persada, dan Laskar.
Di sisi lain, PT Pertamina belum berani mengumumkan pasti kapan akan dinaikkan. Itu karena semua kewenangan menentukan kapan, dan berapa adalah Pemerintah Pusat sendiri. Pemerintah dalam konferensi persnya melalui Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bahwa kenaikan tidak akan mencapai 30 % dari harga sebelumnya. Bocorannya adalah sekitar 28,7 %.
Dengan asumsi itu, maka keuangan negara Indonesia Rp 96 trilliun itu akan dialokasikan untuk kepentingan lain seperti BLT, bukan untuk subsidi BBM. Sebab, alasan pemerintah menaikkan harga BBM itu karena subsidi terbesar BBM itu dinikmati oleh kalangan pengusaha, orang kaya, dan ekonomi kelas atas saja. kim

AREA MANAGER PERTAMINA MALANG – BESUKI JAMIN PASOKAN AMAN

JEMBER – Menjelang pengumuman rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi antrean mengular di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jember, kendati PT Pertamina menjamin tidak ada pengurangan pasokan.
Semisal SPBU A Yani, Gajah Mada, Jambearum, Rambipuji, dan Arjasa, Jumat (23/5) kemarin. Kebanyakan, menjelang malam dan sore hari SPBU sudah tutup. Mereka tidak bisa menyetop para pengguna kendaraan yang hendak mengisi bensin. Di sisi lain, surat edaran dari PT Pertamina untuk melakukan pembatasan pembelian tidak begitu efektif.
Masyarakat terlanjur panik karena jauh hari sebelum pengumuman kenaikan harga – harga barang sudah mulai dinaikkan. Hal ini yang akan memicu kerawanan baru setelah pengumuman kenaikan, kendati bantuan langsung tunai (BLT) segera diselesaikan.
Jumali, Manager Area PT Pertamina wilayah (Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso) menegaskan bahwa PT Pertamina sebagai pelaksana saja dari kebijakan pemerintah itu. Sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan.
Terkait seringnya masyarakat aksi borong, membeli memakai jeriken, dan banyaknya SPBU yang tutup sebelum waktunya diakui PT Pertamina sebagai fenomena yang selama ini wajar terjadi. Tapi, PT Pertamina sendiri dalam tanggungjawabnya telah melakukan pembatasan pembelian BBM sesuai ketetapan Pemerintah.
“Kita tinggal menjalankan saja. Yang jelas pasokan kita aman. Kalau ada yang sampai kehabisan itu, beberapa faktor terjadi. Dan kita terus koordinasikan dengan semua pihak termasuk kepolisian,” ujarnya.
PT Pertamina beralasan jika pasokan tidak dikurangi, tapi untuk melayani kebutuhan masyarakat yang demikian itu diakui tak jarang yang terlambat pasokan. Keterlambatan pasokan ini disebabkan oleh keterlambatan transportasi saja.
Jumali, tidak merinci kebutuhan pasokan untuk wilayahnya. Tapi, sejauh pantauannya kebutuhan BBM di wilayahnya sangat cukup. Dan perlu ditegaskan bahwa tidak ada pengurangan. Hanya pembatasan pembelian dari masyarakat saja.
Berdasar surat edaran dari PT Pertamina tersebut untuk kendaraan angkutan pribadi kategori Bensin dibatasi Rp 75 ribu, untuk angkutan umum Rp 100 ribu, dan sepeda motor Rp 15 ribu. Sedang untuk kebutuhan solar PT Pertamina membatasi untuk mobil pribadi Rp 75 ribu, angkutan umum Rp 100 ribu, kendaraan truk Rp 250 ribu, serta kendaraan Bus Antar Kota Rp 250 ribu. Pembelian ini dimaksudkan sebagai jatah pembelian sekali datang ke SPBU.
Jika ada penyimpangan maka PT Pertamina telah berkoordinasi dengan Kepolisian.”Sudah koordinasi. Dan kewajiban Polri untuk mengamankan ini. Kita sebatas mengkoordinasikan dengan semua pihak,” ujar Jumali, ditemani Irwan Purwanto, usai rapat dengan Hiswana Migas Jember di Jl Nusantara II, Kaliwates Jember. kim

Kamis, 22 Mei 2008

PJU DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ..GAK MATCHING !

JEMBER – Suatu ketika perdebatan seru terjadi saat Surabaya Pagi, menanyakan dari segi mana Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember dengan Kepala Bappekab Drs Mudhar Syarifuddin, jika melihat invest senilai Rp 85 milliar yang ditanamkan.
Bandingkan dengan kewajiban rakyat Jember yang harus membayar pajak penerangan jalan (PPJ) ke PLN sekitar Rp 18 milliar tiap tahun, dari 9.000-an titik PJU yang rencanakan.
Menurut Mudhar, daerah – daerah yang selama ini gelap jika malam hari keamanan akan lebih terjaga setelah dipasang PJU. Daerah yang selama ini gelap akan menjadi terang, dan merangsang adanya usaha di sekitarnya. Maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berkembang.
Asumsinya, bahwa stabilitas keamanan suatu daerah itu bisa merangsang atau menarik investasi sehingga berbagai sector ekonomi bisa berkembang. Terutama daerah yang selama ini dekat dengan Pondok Pesantren bisa berkembang lagi jika sudah diterangi dengan lampu.
Sayang, perdebatan itu terputus. Sebelum dilanjutkan kembali besok lusa, bandingkan dengan kritikan pedas Sudarsono, dari Indonesian Bureaucracy Watch (IBW) Jember.
Menurutnya, tidak ada korelasi positif signifikan (matching, cocok Red) jika menghubungkan PJU dengan pertumbuhan ekonomi Jember. Seharusnya, PJU tidak perlu diadakan baru. Tapi, ditertibkan saja. Sehingga bisa menekan anggaran yang membebani APBD.
Apalagi disebut keamanan daerah terjamin dengan PJU. Padahal, angka kecelakaan lalu lintas, dan kejahatan (criminal) yang disebut – sebut tinggi itu hanya nol koma sekian persen saja yang disebabkan oleh jalan raya gelap.
Rata – rata Polantas menyebut penyebab kecelakaan itu karena human error (ngebut, ugal – ugalan, tidak pake lampu), dan kondisi jalan rusak. Tidak pernah disebut karena jalan tidak ada PJU nya. Sedang angka criminal tinggi karena kondisi ekonomi timpang antara Kota dan Desa.
Bupati Djalal, sendiri dalam LKPJ nya tidak menyinggung sama sekali proyek PJU karena bukan urusan wajib. Berarti tidak wajib diwujudkan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi disebut meningkat dari tahun 2005 5,31 %, tahun 2006 5,70 %, dan tahun 2007 menjadi 5,98 % itu tidak ada yang menyebut bisa terkatrol oleh adanya PJU. Tapi lebih karena dipicu kondisi ekonomi makro dan pemberdayaan langsung.
Djalal lupa dengan LKPJ nya sendiri. Dia sebanarnya mengakui ada pengaruh besar ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa belanja listrik yang sangat tergantung kepada ekonomi makro tetap diteruskan ?.....
Apalagi hanya dalam urusan pilihan pembangunan pemerintah. “Kenapa tidak menitikberatkan kepada penguatan ekonomi mikro saja yang lebih tahan bantingan seperti Bank Gakin,” ujar Sudarsono lagi.
Pertumbuhan ekonomi Jember disebut melebihi Jatim yang hanya 6,02 %. Dia hanya melihat pendapatan perkapita Penduduk Jember berdasarkan harga berlaku, tahun 2006 Rp 5,8 juta meningkat dari Rp 6,54 juta tahun 2006, dan tahun 2007 menjadi 12,75 %.
“Ini kan sangat lucu sekali. Padahal, secara absolute lihat saja pengangguran, warga miskin kota, dan Desa, berapa banyak,” ujar Sudarsono.
Sudarsono, melihat PJU itu lebih banyak kebijakan politis untuk kepentingan sesaat saja karena melihat system proyek multi years pembayarannya.
“Jangan salahkan, jika rakyat nanti membuat gerakan menolak proyek itu. Dan menolak membayar PJU karena orang Desa tetap tidak bisa menikmati listrik,” ujar Sudarsono.
Salah seorang kontraktor di Asosiasi Gapensi, menolak disebut namanya mengatakan kebijakan Bupati Djalal, soal PJU jelas tidak memiliki arti. Tak lebih dari sekadar sebagai proyek ansich.
“Kalau menurut saya, nilai Rp 85 milliar kenapa tidak diinvestkan untuk pemberdayaan kelompok miskin Kota, dan Desa saja,” ujar nya.
Sekadar diketahui, proyek PJU Rp 85 milliar itu juga tidak pernah ada pembahasan dengan PLN sebelumnya. APJ Jember merasa ditelikung dengan kebijakan Bupati Djalal, yang mendadak itu.
Saat itu, ada aroma “suap” menimpa anggota DPRD untuk memuluskan persetujuan proyek mega milliar itu. Sebab, faktanya hanya 6 anggota FKB pro Gus Dur saja yang menolaknya hingga diwujudkan dalam pandangan akhir Fraksi di pembahasan APBD 2008 awal Pebruari lalu. Sebelas anggota FKB lainnya anut grubyuk dengan pentolannya Gus Mamak, yang kini ditahan di Lapas Kelas IIA Jember itu.(bersambung)