Jumat, 31 Oktober 2008

LOKALISASI KONTRAK POLITIK CALEG


JEMBER - “Siapa yang tidak melakukan kontrak politik dengan masyarakat Puger, untuk membuka kembali lokalisasi maka calon anggota legislatif Kabupaten Jember 2009 ini tidak layak dipilih. Sebaliknya, caleg yang integritasnya tidak diragukan dan motif pencalegan demi rakyat adalah yang mau melakukan kontrak politik dengan masyarakat Kecamatan Puger untuk membuka kembali lokalisasi”.
Demikian diungkapkan Achmad Mufid, SH, divisi HAM IKADIN Jember saat seminar koordinasi berbagai instansi di lingkungan Pemkab Jemebr, oleh Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) yang menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dokter Paru, dan pemerhati AIDS / HIV serta beberapa kader kesehatan lain yang berkaitan dengan dampak penyakit AIDS dan penularannya di Kabupaten Jember.
Hingga kini, data penderita AIDS / pengidap virus HIV lumayan tinggi. Tapi, beruntung masih jauh di bawah daerah lain di sekitar Jember. Tapi angkanya mencapai lebih dari 10 orang. Hal ini menurut Achmad Mufid sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan tingkat penyebarannya kian tidak terdeteksi pasca penutupan Lokalisasi.
“Orang yang tertular itu, bukan hanya di Puger saja. Kalau begini ini tidak ketahuan. Bisa saja orang luar datang ke Jember. Tapi tidak bisa dipantau,” ujar Mufid.
Dia melihat langkah membuka lokalisasi Puger sama dengan melawan kebijakan Bupati MZA Djalal, yang telah menutup Lokalisasi Puger itu. Kendati faktanya masih sering buka. Sehingga menurut Mufid, langkah Bupati itu adalah benar secara administratif, tapi secara sosial tidak benar.
Bahkan dari segi kesehatan tidak masuk di akal. Karena kontrol penyakit, dan penderita AIDS atau HIV tidak bisa diawasi. Kata dia, jika di lokalisasi akan mudah mengontrolnya. “Kalau begini ini menyebar tidak karuan, ini ancaman yang mengkhawatirkan bagi Jember,” ujar Mufid lagi.
Ke depan dia akan mengkampanyekan terus wacana membuka kembali Lokalisasi Puger. Bahkan para caleg akan diajak kontrak politik untuk membuka kembali lokalisasi itu. Dia menyadari bahwa tidak akan mungkin caleg berani menandatangani kontrak politik itu, tapi komitmen itu harus dipegang. Jika tidak maka tidak ada calon wakil rakyat yang akan mampu mengendalikan masyarakat Puger.
Alasan utama kenapa harus membuka kembali lokalisasi itu karena praktek semacam itu tidak bisa ditutup karena sudah ada sejak jaman dahulu sebagai sifat manusia. Kalau dilihat dari segi Agama seharusnya adalah urusan keimanan pribadi muslim yang bersangkutan. Tidak ada iman itu karena desakan orang lain.
“Lho, cukup ditunjukkan. Rakyat diajari gentlemen dan jujur. Kalau mau ke neraka silahkan ke lokalisasi, dan kalau mau ke sorga silahkan ke Masjid. Jangan ditutup seperti itu. Ini malah membahayakan lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau lokalisasi dibuka kan cukup di sana saja yang boleh. Di luar itu tidak boleh alias melanggar. Jadi dilokalisir itu lebih baik, lebih enak kontrolnya,” ujar Mufid, yang akan mendatangi DPRD dan caleg untuk diajak kontrak politik membuka kembali Lokalisasi Puger.
Menurutnya, Pemerintah tidak boleh munafik soal urusan ini. Termasuk partai politik yang punya kursi mayoritas di Kabupaten Jember ini. Bahwa penyumbang suara terbesar di setiap Pemilu selama ini adalah masyarakat Puger, dengan jumlah penduduk terbesar sekitar 80.000 suara. kim

7.400 KADER ANSOR JEMBER DUKUNG KARSA



JEMBER - Kurang lebih 300 orang kader Ansor mulai digembleng untuk menjadi kader-kader yang tangguh, memiliki integritas dan keilmuan selain agama, dan politik.
Pendidikan dan Latihan Dasar Terpadu (Diklatsar Terpadu) Ansor angkatan ke 21 ini dibuka Jumat (31/10) sore oleh KH Achmad Muzakki Syah, pengasuh Ponpes Al Qodiri yang mantan pengurus wilayah Ansor Jatim itu bersama Ketua DPC Ansor Jember Prof Dr Babun Soeharto.
Dalam sambutannya, KH Achmad Muzakki Syah, sempat menyinggung Ketua DPP Ansor Pusat Syaifullah Yusuf, alias Gus Ipul yang hendak memiliki gawe tanggal 4 Nopember 2008 sebagai Calon Wakil Gubernur Jatim.
Untuk itu Kyai berpesan agar Ansor menjadi nomor satu maka dengan semangat kerja keras tinggi kader Ansor harus menyukseskan Cagub – Cawagub pasangan Karwo – Syaifullah (KarSa) dalam Pemilu 4 Nopember besok.
Dia menceritakan bahwa Ansor memiliki peranan penting dalam setiap perubahan di negeri ini. Terutama saat dia kali pertama menjadi pengurus Ansor Jawa Timur, sekitar tahun 60-an. Apalagi saat Ansor, membasmi gerakan 30 September, melawan PKI.
Bahkan sejak jaman Nabi Muhammad SAW, golongan Ansor sebagai pembela agama Islam terdepan ini berhasil mempertahankan kehormatan agama Islam saat melawan kaum kafirin.
“In Tansurullah Yan Surhum… yang artinya barang siapa memenangkan agama Allah, maka Allah berkata AKU akan memenangkannya,” ujar KH Muzakki.
Di sisi lain, Ketua PC Ansor Jember Prof Dr Babun Soeharto, mengatakan siraman rohani, serta disambung penutup Doa dari kyai Muzakki itu diharapkan sedikit banyak bisa memompa semangat kader Ansor ke depan untuk bekerja keras menggalang dukungan, melakukan gerakan secara menyeluruh kepada semua masyarakat untuk menyukseskan Pilgub 4 Nopember besok, dan Pemilu 2009 mendatang.
Yang mengikuti Diklatsar ke 21 ini adalah sebanyak 300 orang dari seluruh Kabupaten Jember. Hingga kini berarti kader Ansor, telah mencapai 7.400 kader aktif. Belum ditambah lagi senior, dan mantan Anggota Ansor yang tidak aktif.
“Besok mungkin Ketua PP Ansor Gus Ipul bisa datang ke Jember. Kita semua kader Ansor, akan bekerja keras menyukseskan Pilgub, dan Pemilu 2009 mendatang,” ujar Babun. kim

SINDIKAT PEMALSU BPKB DAN STNK DITANGKAP

JEMBER - Setelah 8 tahun beraksi, sindikat pemalsu BPKB, STNK dan akta Tanah, berhasil dibekuk kepolisian resort Jember, Kamis (30/10).
Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 6 tersangka. Salah satu diantaranya adalah seorang Kepala Sekolah SD dan wartawan tabloid lokal.
Mereka adalah Heri Susetyo Kepala SDN Gumuk Mas V, dan Fendi, wartawan koran transaksi, Eman, Sutristo, Faisal dan Imam.
Selama ini, mereka beroperasi di Jember, Lumajang dan Banyuwangi. Selain itu, kepolisian juga menyita 22 stempel berlogo Polres, 12 Nota Pajak, BPKB dan STNK mobil berbagai merek, peralatan komputer dan nama kapolres se-eks Karisidenan Besuki yang semuanya palsu.
Terungkapnya kasus ini setelah salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jember menerima BPKB sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp 50 juta yang diajukan Faisal.
Pihak bank curiga sehingga berkoordinasi dengan Polres. Kemudian, Faisal yang mengajukan kredit di tangkap. Penangkapan ini membuat 5 pelaku lain berhasil ditangkap, mereka adalah oknum TNI AD yang menyuplai kertas BPKB palsu.
Heru Susetyo mengaku berperan sebagai pelaku penulis dan pemalsu tanda tangan dan mendapat upah Rp 100 ribu setiap berkas yang dia tanda tangani.
Setiap bulan, sindikat ini membuat 5-10 BPKB palsu. Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha mengatakan bahwa sindikat ini profesional. Dirinya terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar sindikat yang lebih besar. Apalagi surat dokumen yang mereka buat secara palsu itu banyak yang diajukan sebagai pengajuan kredit di bank penjamin. kim

Kamis, 30 Oktober 2008

PENETAPAN DCT NYARIS KISRUH




JEMBER – Penetapan calon anggota legislatif periode 2009 – 2013 nyaris diwarnai aksi unjuk rasa massa pendukung caleg yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Massa itu diidentifikasi dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang dikomandoi oleh Eddy Black, Sekretaris Cabang. Terlihat pula caleg yang dicoret, Abd Kadar.
Tapi, hingga penandatangan oleh Ketua Partai yang ikut pemilu 2009 ancaman demo dan unjuk rasa itu tidak terbukti. Sehingga massa terlihat pulang dengan menumpang beberapa kendaraan van sejenis Panther.
“Kita akan buat perhitungan, dengan KPUD, “ ancam EddyBlack.
Unjuk rasa dan rencana memprotes saat pengumuman DCT itu akhirnya batal. Informasinya mereka akan turun ke jalan dalam waktu dekat untuk “menggugat” KPUD Jember karena telah berani mencoret salah seorang caleg nya.
Saat ditemui, di sela pengumuman daftar caleg tetap (DCT) itu Abd Kadar untuk saat ini tidak akan melakukan protes. Tapi, selanjutnya dirinya akan terus “menggugat” KPUD karena telah bertindak menghilangkan hak seorang warga negara untuk dipilih dalam Pemilu 2009.
“Kenapa dicoret, wong secara administrasi kita sudah lengkap. Dan bahkan telah diumumkan di Daftar Calon Sementara (DCS). Sehingga itu artinya kita sudah tidak ada masalah,” ujar Abd Kadar.
Sekadar diketahui, Abd Kadar sebelum mencalonkan diri menjadi caleg PPDI ini adalah aktifis LSM Misi Persada. Dia dalam aktifitasnya bersengketa dengan pengusaha pengelola Obyek Wisata Watu Ulo, Uriyanto. Hingga saat itu muncul kasus hukum.
Abd Kadar, dituduh tertangkap tangan melakukan pemerasan dan telah divonis dengan pidana penjara beberapa bulan. Dalam pencalegan kemarin dia lolos DCS. Tapi, di DCT dia dicoret KPUD. Tentu saja, berdasar UU Pemilu di sana disebutkan bahwa caleg adalah berasal dari warga negara yang belum pernah dipidana dengan pidana ancaman penjara di 5 tahun. Sialnya, ancaman pidana pemerasan yang dialami Abd Kadar adalah sesuai persyaratan di Undang – Undang itu yakni 5 tahun.
Dalam pengumuman DCT kemarin, dari jumlah DCS sebanyak 762 orang, sedikitnya ada 8 nama yang dicoret KPUD Jember . Mereka ini berasal dari tiga partai politik. Yakni PPDI, dan PDIP.
Sudarisman, usai penandatangan resmi DCT oleh Ketua DPC Partai Politik se Kabupaten Jember menjelaskan bahwa dari nama yang dicoret itu dua orang karena mendapat surat resmi catatan kriminal dari Pengadilan Negeri, yakni Abd Kadar, dan Kasmino dari PDIP.
Sementara itu satu nama dicoret karena alasan tidak mendapat ijasah legalisir dari Departemen Agama. Sehingga jumlah DCT yang ditetapkan saat pada akhir penetapan itu adalah menjadi 754 nama dari 34 Parpol peserta Pemilu.
Darisman, Ketua KPUD Jember mengatakan diantara yang dicoret itu ada yang karena mengundurkan diri diantaranya dari Partai Golkar, Demokrat, PMPB2, dan PKNU satu orang.
“Dalam penandatanganan DCT kemarin, tinggal partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi yang tidak hadir,” ujarnya.
Secara umum, Ketua KPUD ini menilai tahapan pengumuman DCT berupa penandanganan oleh Ketua DPC Parpol peserta Pemilu berjalan lancar, dan tidak ada penolakan. kim

DAMPAK PP 41, PEMKAB TAMBAH GEMUK

JEMBER - MZA Djalal Bupati Jemebr dalam merestrukturisasi birokrasi di lingkungan Pemkab Jember dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebelumnya yang memiliki 14 unit Dinas dan 3 Unit Kantor, kini SOTK yang baru makin gemuk.
Terdapat sejumlah badan dan dinas baru dibentuk atau dihapuskan. Struktur yang dihapus itu itu adalah Kantor Informasi dan Komunikasi serta Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai dampak penerapan PP 41 tahun 2007.
Kabupaten Jember lebih terlambat dibanding Kabupaten tetangga, semisal Bondowoso, dan Banyuwangi dalam menerapkan PP 41 ini. Selain terjadi pergeseran dan persaingan atau perang bintang antar pejabat eselon II, dan III juga karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa Pemkab Jember.
MZA Djalal dalam nota pengantar di sidang paripurna DPRD kemarin mengusulkan membentuk 16 Dinas, 6 lembaga teknis berbentuk badan, 4 kantor, 3 rumah sakit umum serta satu inspektorat sebagai unsur pengawasan jalannya pemerintahan.
Untuk dinas baru adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ssebelumnya masih berbentuk badan. Sedang untuk Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi tiga yakni Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Dinas Pasar.
Sedang munculnya badan baru yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dan kantor baru adalah Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Pariwisata. Sedang untuk Kantor Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.
Sementara di Sekretariat Pemkab Jember, jumlah asisten bertambah menjadi empat asisten. Selain itu juga terdapat staf ahli yang akan menjalankan tugas memberi saran dan masukan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
"Alasan utama restrukturisasi organisasi adalah adanya urusan wajib dan urusan pilihan sebagai kewenangan Pemda dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, dan cakupan tugas," kata Djalal.
Usulan SOTK itu rencananya bisa dilaksanakan jika DPRD Jember meloloskan dalam peraturan daerah. Kendati begitu ada besaran organisasi, jenis, dan nomenklatur serta jumlah perangkat daerah berpedoman pada kriteria dan variabel yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
"Nuansa PP bukan perampingan. Filosofinya, karena ada urusan wajib, agar fokus dan pelayanan masyarakat cepat dan prima," katanya.
Selain itu, keberadaan pegawai dinilai masih mencukupi untuk mengisi dinas, badan, dan kantor baru. Sedang Ketua Komisi A DPRD Jember Abdul Ghafur mengatakan SOTK yang baru itu akan banyak pegawai untuk mengisi instansi ini.
"Kita berharap struktur ramping dan kaya fungsi. Tapi sekarang ini struktur gemuk dan harus diikuti kaya fungsi," tegasnya. kim

NORDIN DITEMUKAN MEMBUSUK

JEMBER - Nordin yang satu ini bukan Nordin M Top, buron kelas wahid Densus 88 anti teror. Tapi, dia adalah lelaki berusia 53 tahun warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo. Dia ditemukan sudah tewas dalam kondisi membusuk.
Mayatnya langsung dievakuasi petugas ke RSUD dr Soebandi untuk dilakukan otopsi. Dia ditemukan tewas oleh warga yang saat itu akan berangkat mancing.
Tubuh yang dikenali sebagai Nordin itu dalam kondisi tidak bernyawa dan masih mengapung di pinggir Sungai Sanenrejo daerah Tangki Nol Kecamatan Silo.
Diduga kuat Nordin menjadi korban pembunuhan. Sebab di kedua kakinya terdapat bekas luka sayatan benda tajam.
Sedang berdasarkan pengakuan tetangga korban, Kusen, Nordin adalah lelaki pendiam. Tapi belum lama ini mengalami stres berat karena dianggap kerasukan setan.
"Sekitar tiga bulan lalu Nordin sempat stres. Tapi dia sembuh pada sebulan puasa kemarin. Tapi setelah itu kumat lagi dan sering keluar rumah tanpa pamit," kata Kusen.
Dia juga mengatakan, saat itu keluarga korban bertemu terakhir dengan Nordin sekitar 5 hari lalu. Nordin tidak pamit keluarga dan ternyata pergi ke perbukitan yang berjarak sekitar 3 kilometer dari rumahnya.
Akhirnya dari laporan warga itu, Nordin ditemukan warga dan langsung dilaporkan ke Polsek Silo. Kanit Buser Wilayah Timur Aiptu Wayan Sari mengatakan, lokasi kejadian dengan rumah korban sangat jauh. Hingga penyelidikan berlanjut. Dugaan sementara dia dibunuh.
"Kita masih selidiki apa karena jatuh atau korban pembunuhan, hasil otpisi dari rumah sakit juga akan kita telisik," kata Aipdu Wayan Sari. kim

DATABASE NELAYAN JEMBER AMBURADUL


JEMBER - Batas wilayah laut yang dimiliki Kabupaten Jember, menjadi potensi tersendiri. Bahkan kota tembakau ini beberapa kali telah mendapat award di bidang pendidikan termasuk potensi kelautan yang tidak bisa diremehkan.
Adanya program-program kelautan selama ini terus dikembangkan untuk memacu segala potensi sumber daya alam dengan sinergi Pemda dan para nelayan di kawasan pesisir.
Hal itu diharapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Suharyanto, saat berkunjung ke Kabupaten kemarin.
Kedatangan Suharyanto diterima Asisten II – Ekonomi Pembangunan, Drs. Edy B. Susilo, M.Si mewakili Bupati Jember. Suharyanto, mewakili Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) juga meresmikan Kedai Pesisir dan Unit Pelayanan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di Kecamatan Puger Jember.
Kepada Edy, Suharyanto menjelaskan bahwa ada beberapa misi yang dijalankan berkunjung ke Jember. Pertama, ingin melihat perkembangan kegiatan kelautan yang sedang dikembangkan di Jember sejak tahun 2003 - 2008 dan diakui luar biasa.
Ke depan, hasil itu dapat memacu kemandirian sehingga misi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dinilai telah berhasil. ”Kami menitipkan hal itu kepada Pemkab Jember untuk mensukseskan program ini,“ ujarnya.
Kedua, Pemkab Jember melalui Dinas Peternakan dan Perikanan diminta segera mengupayakan pencairan alokasi dana sosial masyarakat dari Pusat yang saat ini masih belum cair.
”Hal ini supaya program tersebut dapat berjalan optimal dengan bantuan dana dari Pemerintah Pusat,“ ujarnya.
Ketiga adalah berusaha mengintegrasikan program perikanan dan kelautan dengan program pada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri.
”Ke depan kemungkinan tidak akan kita jumpai lagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP),“ ujar Suharyanto. Karena itu pihaknya akan benar-benar menyeleksi daerah-daerah yang paling layak mendapat bantuan sehingga program perikanan dan kelautan selaras dengan PNPM Mandiri.
Terkait itu, Dirjen KP3K meminta tiap-tiap daerah menyerahkan database nelayan. Dengan database yang kuat dan akurat, maka akan memudahkan pemerintah pusat menggulirkan dana bantuan bagi para nelayan“.
Edy B Susilo mengakui saat ini para nelayan di Jember perlu didata seksama. Dengan adanya pendataan itu diharapkan seluruh nelayan dapat menerima bantuan program pemberdayaan.
Edy menjelaskan potensi perikanan dan kelautan Jember sangat menjanjikan, terutama bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Tapi faktanya, dengan luas perairan laut yang dimiliki Jember mencapai 54.400 km² dan panjang pantai 170 km² masih belum mampu mengangkat nasib nelayan.
Itu akibat banyaknya persoalan yang dihadapi semisal pola dan alat tangkap nelayan yang masih tradisional. Kendala nelayan itu ditambah kondisi laut selatan yang dikenal berombak besar.
”Kondisi ini tidak dapat diharapkan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut,” tambahnya.
Program PEMP yang diluncurkan kemarin, diakui telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan positif mengingat operasionalnya berorientasi pada pengembangan kultur kewirausahaan melalui penguatan LKM. kim

TMMD BIKIN JALAN TEMBUS 1,8 KM


JEMBER - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke – 81 yang difokuskan di Kecamatan Arjasa yakni di Desa Darsono dan Kemuning Lor telah menghasilkan jalan tembus yang menghubungkan antara kedua desa sepanjang 1,8 Km.
Padahal, sebelumnya warga dari Desa Darsono yang ingin menuju Kemuning Lor atau sebaliknya harus berputar sepanjang 7 Km.
Dandim 0824 Jember, Letkol. Inf. Dedy Agus Purwanto di lapangan Desa Kemuning Lor saat penutupan TMMD, mengatakan adanya jalan tembus itu tidak akan dapat diwujudkan tanpa peranserta masyarakat setempat.
“Jalan ini dapat dibangun berkat kerjasama antara TNI dan masyaraka,” ujarnya.
Adanya beberapa kegiatan fisik yang telah dilaksanakan TNI dan hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semisal, program rehab rumah, musholla, sekolah, pembuatan sarana Mandi-Cuci, Poskamling, saluran irigasi dan jembatan.
“Tentu saja saya berharap kemanunggalan TNI dengan masyarakat semakin erat, apapun bentuknya guna mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan wawasan kebangsaan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan cerdas-cermat. Hasil penyuluhan itu diharapkan dapat terus ditumbuhkan ke dalam jiwa, khususnya kepada masyarakat yang telah mengikutinya.
“Materi penyuluhan hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang telah kami lakukan tidak hanya sekedar materi saja,” sergahnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, S.IP dalam sambutannya mengatakan partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam TMMD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa setempat.
Soal pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi upaya berjenjang dan bertahap menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, TNI dan komponen masyarakat lain.
Melalui pelaksanaan TMMD di desa binaan itu, diharapkan dapat mendukung program pengentasan kemiskinan Pemkab yang telah dilaksanakan sebelumnya menuju desa Mandiri. kim

Rabu, 29 Oktober 2008

FORMAT TOLAK CALON KPUD PESANAN

JEMBER- Menjelang verifikasi administrasi calon anggota KPUD Jember dan tes tulis tanggal 10 Nopember 2008, lembaga masyarakat Format yang diketuai Kustiono Musri, mewarning kepada Panitia Seleksi (Pansel) agar tidak fokus mempertimbangkan calon – calon yang menjadi pesanan penguasa.
Jika keberadaan pansel yang sudah banyak pesanan itu menghasilkan produk anggota KPUD berdasarkan pesanan, dan titipan dari penguasa pula apa jadinya negeri ini. Kata dia, KPUD adalah wasit demokrasi di setiap pemilu. Jika wasitnya telah berpihak kepada penguasa, maka tentu saja akan berakibat buruk bagi demokrasi.
“Kan jadinya siapa yang dekat penguasa yang menang. Lalu rakyat ada di mana, ini kan oligarki lagi dalam demokrasi,” ujar Kustiono, mewarning.
Sebelumnya, menurut Kustiono sudah beredar nama – nama calon anggota KPUD Jember yang berdasarkan pesanan dari penguasa. Bahkan mayoritas pendaftar itu menggunakan nama penguasa Kabupaten Jember dalam hal ini orang dekat Bupati untuk mendaftar.
“Saya dengar ini. Kita tunggu saja hasil kerja Pansel. Jika orang – orang itu yang dipilih Pansel berarti ya terbukti isu itu tidak pepesan kosong,” ujar Kustiono.
Di lain pihak, EA Zaenal Marzuki, SH, yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jember ini tetap optimis bahwa semangatnya adalah memilih para calon pemimpin yang benar – benar kredibel dan independen.
“Kita dipilih untuk bekerja sebaik mungkin, dan saya selalu berpegang bahwa tidak kenal waktu dan tempat. Kita semangat independen tinggi, karena ini menentukan nasib demokrasi di Jember,” ujar Zaenal, membenarkan pernyataan koran ini. kim

LKR SURATI PANSEL KPUD

JEMBER – Lembaga Kajian Rakyat (LKR) melalui Nurdiansyah Rahman alias Nunung akhirnya melayangkan surat resmi meminta Panitia Seleksi (Pansel) KPUD di Kabupaten Jember yang meminta agar kantor sekretariat Pansel dipindah, karena dinilai tidak mencerminkan independensi pansel.
Menurut Nunung, KPUD adalah lembaga starting point kualitas demokrasi yang akan digelar. Maka semua komponen yang melingkupinya harus benar- benar bersih, netral dan independen demi kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa. Ada indikasi bahwa pansel tidak bisa bergerak bebas jika masih tetap bergabung dengan kantor KPUD Jember.
Konyolnya lagi jika segala urusan kesekretariatan Pansel itu masih menjadi satu dengan sekretariat KPUD Jember. Hal ini jelas akan mempengaruhi independensi. Dalam Undang – undang telah jelas disebutkan bahwa ada hak ruang publik dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan Panitia Seleksi.
Nunung mengaku belum bicara soal personifikasi dan personalia anggota Pansel yang awal keberangkatannya juga dinilai “dadakan” tersebut. Termasuk awal kelahirannya pembentukan Pansel itu bersifat tunjukan, dan pesanan dari penguasa.
“Maka sejauh mana intervensi pemerintah atau penguasa dalam menentukan anggota Pansel yang berhak duduk di sana. Ini juga menjadi polemik tersendiri. Sehingga jangan sampai wacana seperti ini melemahkan produk yang dihasilkan Pansel,” ujar Nunung.
Maka dari itu, sedari di awal – awal kinerjanya untuk melakukan tahapan seleksi calon anggota KPUD Jember ini Pansel harus berani bersikap menentukan alamat kantor kesekretariatan yang lebih independen. “Ini adalah faktor – faktor politik yang harus ditimbang oleh Pansel. Apapun bentuk nya respon positif harus segera dilakukan,” ujar nya lagi.
Dalam suratnya, itu LKR mengajak seluruh komponen LSM dan masyarakat di Jember untuk mengkritisi apa yang akan dihasilkan Pansel. Termasuk memantau tahapan – tahapan proses verifikasi dan penelitian calon anggota KPUD yang akan datang tersebut.
“Ini bagian awal dari perjuangan kami untuk mengawal demokrasi ke arah lebih baik. Sebab, anggota KPUD Jember yang dipilih nantinya harus benar – benar memiliki integritas yang tinggi, dan tidak mudah diombang – ambingkan kepentingan penguasa, atau tekanan kelompok besar tertentu,” pungkasnya.
Di bagian lain, anggota pansel yang merupakan tunjukan dari DPRD Jember EA Zaenal Marzuki, SH, yang juga Ketua IKADIN Jember mengaku tidak ada masalah mau ngantor di mana saja. Dia berjanji untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tempat dan waktu.
“Kalau saya setuju saja, kalau memang mau dipindah. Bagi saya prinsip kerja di mana saja adalah sama , dan tetap bisa menjunjung tinggi independensi sesuai amanat wakil rakyat yang menunjuknya,” ujar Zaenal.
Sejauh ini dia belum mengetahui sikap teman-temannya. Tapi, dia yakin mereka bisa menerima jika kantor sekretariat dipindah karena alasan menjaga independensi. Zaenal, meminta masyarakat mengirim surat untuk merealisasikan hal itu. kim

Selasa, 28 Oktober 2008

PAK DJALAL BERKHAYAL KELOLA NUSA BARONG


JEMBER – Kunjungan MZA Djalal, ke Nusa Barong – pulau di lepas pantai selatan Puger – ini mengundang reaksi dari sejumlah organisasi dan kelompok nelayan di Kecamatan Puger. Diantaranya adalah Ketua Nelayan Rizky Samudera, Kecamatan Puger, Cak Mad.
Cak Mad, menuding Bupati MZA Djalal, ibarat bermimpi dan berkhayal karena sisa waktu kepemimpinan 2 tahun ke depan selama menjabat Bupati Jember ini tidak mungkin bisa direalisasikan rencana membangun kota wisata di Pulau Nusa Barong tersebut.
Menurut nya itu hal yang sangat sulit, dan lama. Kalaupun toh bisa, hal itu bisa dilaksanakan di kepemimpinan MZA Djalal, yang kedua jika mencalonkan kembali menjadi Bupati Jember.
“Iya mungkin saja. Tapi saat ini tidak mungkin lah. Itu bermimpi kalau sekarang. Prosesnya pun panjang itu. Sebab, waktu 2 tahun tidak cukup. Kalau pun bisa mungkin tahun kedua jika menjabat lagi,” ujar Cak Mad.
Lalu apa solusinya ?. Cak Mad menegaskan bahwa jika keinginan Bupati MZA Djalal, membangun kawasan wisata di pantai Puger, tentu saja jangan meniadakan kawasan yang sudah ada ini. Kenapa yang sudah ada ini belum digarap maksimal dan tidak ada penanganan serius malah mengurusi Nusa Barong.
“Seharusnya kan pantai puger, di kawasan nelayan ini. Itu belum ada kanopi dan peristirahatannya di sana. Bagaimana mungkin pemancing, pelancong, wisatawan itu mau datang ke Puger yang tidak diapa – apakan seperti saat ini,” ujar Cak Mad.
Belum lagi permasalahan yang menimpa masyarakat nelayan saat ini. Sebab, nelayan saat ini banyak problem dan sisi kehidupan social ekonomi yang belum digarap tuntas oleh Pemerintah.
“Ya kalau menurut saya menggarap mendatangkan investor ke Nusa Barong itu mimpi mimpi masa depan lah,” ujarnya.
Kata Cak Mad, seingatnya Nusa Barong adalah kawasan Cagar Alam milik Pemerintah Kabupaten Malang sebagian, dan Jember secara kewilayahan. Tapi, di bawah instansi teknis pusat Departemen Kehutanan, dan Konservasi Sumberdaya Alam (KASDA). “Ini kan rumit, kalau mau dijadikan kawasan wisata,” ujar Cak Mad, memberi solusi dan saran kepada MZA DJalal, terkait rencananya menanam investor ke Nusa Barong. kim

MOTOR DISITA POLISI, DIDUGA REKAYASA

JEMBER – Ada indikasi penyitaan lalu pelepasan kembali 1 unit sepeda motor oleh anggota Polsek Jenggawah Briptu Agus Hariyanto, adalah akal – akalan semata.
Sebab, sepeda motor Yupiter Z nopol P 4116 MI warga merah nosin 5L14181771 milik Saeri (28) warga Dusun Kasiyan Timur, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger itu STNK nya mati dan tidak ada BPKBnya saat diambil. Sepeda itu telah digadaikan kepada Imam, warga setempat Rp 3,550 juta.
Informasi yang digali, oknum anggota polisi Jenggawah ini berpakaian dinas dengan ditutupi jaket kulit warna hitam menyita motor yang dipakai Saeri. Motor yang sudah dibayar gadai dari Imam ini, hendak diperpanjang di Samsat Jember. Karena saat itu tidak ada STNK, dan nopolnya.
Sepeda motor akhirnya ditahan di Mapolsek serta dibuatkan berita acara. Tapi, oleh oknum ini sepeda motor lantas dilepaskan kembali. Tidak tahu membayar jaminan berapa. Tapi, pertanyaannya kenapa saat Saeri, mengambil motor itu tanpa menunjukkan BPKB bisa keluar.
“Padahal, sepeda itu adalah jaminan gadai hutang yang dilakukan oleh Imam. Sehingga secara hak sepeda motor itu harus dikuasai Imam. Tapi, sekarang dilepas polisi, tanpa jaminan. Sepeda motor hilang, Saeri, kabur, uang Imam Rp 3 juta lebih itu hilang,” ujar Heri, saudara Imam, yang mengurusi di Mapolres.
Kasus ini disarankan dilaporkan ke Provost Polres Jember untuk ditindaklanjuti. Pihak yang dirugikan, Imam, diminta melapor. Tapi hingga sore kemarin belum ada laporan masuk ke P3D Mapolres Jember.
Anggota P3D Mapolres Jember saat dikonfirmasi soal ini mengaku telah mengetahui kasusnya, tapi menunggu laporan dari warga. kim

KADIKNAS DISTRAP BUPATI


GARA-GARA KADER POSYANDU

JEMBER – Ini baru unik. Seorang Kepala Dinas disetrap (dihukum berdiri di muka audiens), karena dianggap tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program spektakuler yang dicanangkan Bupati Jember Ir MZA Djalal, Msi.
Apa itu ? Program spektakuler itu adalah pembebasan semua biaya pendidikan bagi anak – anak (putra dan putri) semua kader Posyandu yang ada di Kabupaten Jember. Kadinas Pendidikan Drs H Achmad Sudiono, SH, Msi, Psi, akhirnya hanya bisa diam saat Bupati “menjewernya”.
Gilirannya, pasca itu Kadiknas ini mengundang semua UPTD, Kasek SD, SMP – hingga SMA dan SMK baik negeri dan swasta di aula Dispendik untuk diberi pemahaman terkait program Bupati Jember itu.
Di sana terungkap bahwa program tersebut sebenarnya telah direalisasikan oleh Dinas Pendidikan. Hasilnya 99,9 % telah dijalankan. Tapi, karena saat itu ada salah seorang kader Posyandu yang baru memasukkan anaknya sekolah di SMPN 2 Kencong yang bakal diganti menjadi SMPN 1 Jombang ini protes saat ditanya Bupati.
Dalam audiensi dengan Bupati ini, kader Posyandu ini mengaku belum ada pembebasan biaya pendidikan di SMPN 1 Jombang alias SMPN 2 Kencong pimpinan Drs Pitono itu.
Tapi, dalam penjelasan kemarin di aula Dispendik Selasa (28/10) siang semua terungkap bahwa salah satu wali murid tersebut memang belum bisa dimasukkan datanya karena baru masuk. Bahkan kader Posyandu itu sendiri belum membuat surat pengajuan.
Seperti dikatakan Drs Pitono. Kalau saja dia dibolehkan menjelaskan saat itu tentu saja persoalan tidak akan ramai seperti yang dikira. Menurutnya, kebijakan Bupati itu sudah didukung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan. Dan Kadiknas didukung semua Kasek se Kabupaten Jember. “Kami semua kasek ini berada di belakang anda bapak Kepala Dinas Pendidikan, masih banyak yang mbelani panjenengan,” ujar Drs Pitono.
Dalam pertemuan itu, sengaja dihadirkan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jember dr H Olong Fadrji Maulana, MARS, yang diminta menjelaskan segala hal terkait keberadaan kader Posyandu. Menurutnya, kader Posyandu yang terdata itu sebanyak 14.095. Belum diketahui jumlah yang aktif atau tidak. Data itu berasal dari total jumlah Posyandu yang ada di Jember sebanyak 2.819 unit. Dan tiap unit Posyandu memiliki 5 kader Posyandu.
Dari penjelasan dr Olong terungkap bahwa sebenarnya tanggungjawab kader Posyandu, data kader Posyandu, dan mekanisme legalitas dari Posyandu adalah di tangan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember. Dr Olong tak berani menyebut siapa Ketua Tim TP PKK Jember itu. Jelasnya adalah Ny Sri Wahyuni MZA Djalal alias istri Bupati Jember sendiri. Pernyataan dr Olong sempat membuat gerr ! hadirin di aula itu.
“Lho sebenarnya Pak Ahmad ini keliru. Yang berkapasitas mengetahui berapa jumlah kader Posyandu, berapa yang aktif, dan datanya bagimana itu adalah Ketua Tim Penggerak PKK. Tapi, saya yakin kalau Pak Ahmad tahu pasti tidak berani. Jadi sebenarnya bukan kapasitas saya menjelaskan ini. Hanya leading sector kita memang memegang anggaran, jadi bolehlah,” ujar Dr Olong.
Pertemuan itu akhirnya berkembang. Dari polemic pembiayaan penggratisan putra putri kader Posyandu itu dalam bidang pendidikan ini mendapat respon dari sejumlah Kasek dan UPTD Dinas Pendidikan, diantaranya terkait berapa yang harus digratiskan, apa kader Posyandu kaya juga digratiskan biaya pendidikannya, biaya apa saja yang digratiskan, dan apa yang menjadi criteria kader Posyandu.
Karena dikhawatirkan akan muncul kader Posyandu dadakan, dan mekanisme pengajuan penggratisan biaya pendidikan di masing – masing sekolah mulai dari SD – hingga SMA, dan SMK.
Usai acara, Kadinas Pendidikan Drs H Achmad Sudiono, menegaskan bahwa program spektakuler Bupati Jember itu telah dilaksanakan 99,99 %. Jadi tidak ada 1 % yang belum dilaksanakan. Mekanisme juklak dan juknisnya yang masih diperbaiki. Sementara yang sudah berjalan menggunakan anggaran dana taktis, dan dana subsidi silang.
“Masih ada kader Posyandu yang kaya yang tidak mau dibantu, dan tidak mau digratiskan. Kita juga mulai memberi perhatian kepada tunjangan – bantuan siswa berprestasi tahun ini. Jadi peristiwa kemarin itu merupakan salah paham saja dari kader Posyandu Jombang, maka kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan ini. Tidak ada masalah,” ujar Ahmad Sudiono. kim

PEMOEDA JANGAN TERKOTAK – KOTAK


JEMBER – Menjelang perhelatan akbar Pemilihan Gubernur putaran II 4 Nopember 2008 mendatang, banyak kalangan organisasi kepemudaan yang didekati oleh para kandidat. Termasuk anggota LSM Gerakan Nasional Anti Suap (GANAS) Sukmono Effendy, ini.
Dia berharap ke depan ini tidak ada organisasi kepemudaan yang terkotak – kotak dan menjadi kelompok kepentingan tertentu apalagi ke salah satu calon. Yang diinginkan adalah hati nurani saja.
Dalam menjalankan konsep organisasi kepemudaan selama ini harus selalu mengacu kepada AD dan ART organisasi dan tidak dilatarbelakangi oleh rasa like and dislike semata.
“Kita harus meniru jiwa kepemimpinan semangat kepemudaan jaman dahulu. Tahun 1928 lahirnya sumpah pemuda itu menunjukkan bahwa semangat pemuda itu tidak pernah dipecah – pecah, tapi tetap satu,” ujar Sukmono, mengambil hikmah dari semangat hari Sumpah Pemode yang diperingati kemarin.
Untuk itu para pemuda harus bisa menjadi pengontrol para pemimpin yang lebih tua disbanding pemuda. Apalagi seorang tokoh panutan agama atau kyai. Selain kompetensi dan kredibilitasi yang tinggi, juga harus menjadi contoh. Dalam memilih kepemimpinan dia tidak setuju dengan pengerahan dukung mendukung massa dan penekanan dari pimpinan organisasi.
“Ya serahkan ke anggota masing – masinglah. Minimal, pemimpin itu harus bijak di organisasinya sendiri,” ujarnya lagi.
Dia mencermati bahwa ada beberapa organisasi kepemudaan yang justru menuruti semua kemauan pemimpinnya tanpa melihat AD dan ART sebelum merumuskan kebijakan organisasi. “Harus bicara sampai tingkat bawah lah.,” ujar Ketua PAC Pemuda Pancasila, yang bangga dengan organisasinya ini. kim

WARGA ANCAM BLOKIR PROYEK JALAN 550 JUTA


JEMBER - Warga Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, mengancam berunjuk rasa dalam dua hari ini jika proyek jalan senilai Rp 550 juta di desanya tidak diubah titik nol penggarapannya. Warga mengaku banyak kerugiannya jika titik nol dikerjakan di Desa Sumbersalak, sebab volume jalan dipastikan tidak sampai ke Desa Suren tembus ke jalan raya Cendrawasih, Suren dekat Ponpes Miftahul Ulum.
Selain itu, warga juga mengeluhkan bahwa proyek itu seperti siluman dan liar. Sebab, hingga beberapa hari mulai digarap tidak ada papan nama (name board) yang berisi menjelaskan asal anggaran, volume, dan nilai anggaran.
Anggota BPD setempat Mahbub Junaidi, menyesalkan penggarapan proyek jalan yang mirip proyek siluman itu. Dia mencurigai ada indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) jika proyek itu diteruskan. Anggota BPD Suren, sepakat meminta Dinas PU terkait menyetop pengerjaan proyek jalan berupa peningkatan jalan sebesar setengah milliar itu.
“Kalau tidak disetop, dan dirubah titik nolnya maka warga akan menyetop dengan caranya sendiri. Wong jelas – jelas ini usulan warga Desa Suren,” ujar Mahbub.
Alasan warga katanya selain akan merugikan warga Desa Suren, sebagai pengusul proyek itu kualitas pengerjaan dikhawatirkan sangat jauh dari harapan. Warga menuding proyek itu sengaja dipermainkan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan. Jika demikian warga tak segan melaporkan rekanan, atau oknum dinas terkait ke pihak berwajib.
Kepala Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Santoso, membenarkan protes warganya itu. Dia menceritakan bahwa 10 desa di sekitar Suren, telah mengetahui bahwa pengusul proyek itu adalah Desanya. Tapi, kenapa titik nolnya dikerjakan dari Desa lain, Sumbersalak. Sehingga warga tak terima.
Jika tetap dikerjakan seperti itu, maka dipastikan volume panjang jalan tidak akan sampai tembus ke aspal Desa Suren. Dengan begitu warga Desa merasa dirugikan. “Itukan yang mengusulkan Desa Suren, saat bedah potensi Desa dengan Bupati tahun 2007. Tapi kenapa dialihkan seperti itu,” ujar Kades.
Tokoh pemuda setempat, Hafidi, yang juga aktifis LSM meminta dinas terkait meninjau kembali proyek tersebut. Selain tidak sesuai keinginan warga, ada indikasi KKN dalam proyek tersebut. Indikasi penyimpangan itu diantaranya tidak ada name board, dan tidak jelas siapa pelaksana atau rekanannya.
Setelah ditelusuri, bahwa rekanan yang memenangkan tender itu sebenarnya adalah CV Risma Santri, yang didirekturi oleh Rusli, beralamat di Jl Nusantara A 6 Kaliwates Jember, tapi fakta di lapangan dikerjakan oleh CV ….Makmur, milik Tofik, adik Ketua KADIN Jember.
Yang disesalkan lagi, saat di lapangan penerima borongan pekerjaan itu bukan CV yang memenangkan tender atau yang mensubkan, tapi disubkan lagi ke seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinas di UPCA Rowotamtu, Rambipuji bernama Karyono, warga Desa Lembengan.
“Ini jelas ada indikasi tidak baik. Saya minta kepada Dinas agar dilakukan Adendum, tentang titik nol proyek ini. Jika tidak akan kita laporkan ke pihak berwajib,” ujar Hafidi, mengancam.
Sementara itu, Senan, penanggungjawab Bina Marga PU Pemkab Jember saat dikonfirmasi mengatakan bahwa yang mengerjakan proyek itu adalah Tofik. Saat ditanya pemenang tender itu atas nama CV Risma Santri, Senan, tak menjawab.
Dia menyadari keluhan warga itu. Seingatnya dia telah menerima dua pengusulan baik Desa Sumbersalak, dan Desa Suren. Karena proyek sepanjang 1.930 meter itu lebih banyak mengenai Desa Suren, maka titik nol dibuat di Desa Sumbersalak. Dia mengakui ada sisa 300 meter yang tersisa seperti yang dikhawatirkan warga.
“Saya berani merubahnya, tapi pengalaman kita sulit. Sebab, harus ada pernyataan dua warga di Desa itu,” ujar Senan.kim

Senin, 27 Oktober 2008

TIKAM ISTRI, LALU TENGGAK BENSIN

JEMBER - Kegilaan Deni Puji memakan korban. Warga Curah Ancar, Kecamatan Rambipuji ini menikam istrinya, Rina Rutiya, berkali-kali dengan pisau di sejumlah bagian tubuh. Sehingga Rina harus dioperasi di RSUD dr. Soebandi, Senin (27/10).
Tapi, setelah itu Deni mulai tak beres otaknya. Dia setelah mengalami kecelakaan 5 tahun silam ini seperti mengidap penyakit gila. Dan kegilaan itu kumat dan tak bisa dicegah.
Istrinya jadi korban. Saat itu dia sudah tak mau mandi dan merapikan rambut. Karuan saja, tidak ada angin dan tidak ada hujan, Deni menyerang Rina.
"Rina ditusuk lima sampai enam kali," ujar Wijas, paman Deni.
Setelah menikam istrinya, Deni mengambil botol berisi bensin dan menenggaknya. Belum lagi tenggakan selesai, para tetangga berdatangan mendengar jeritan Rina. Warga menepis botol yang dipegang Deni. Dan diringkus bersama – sama.
Dia kini masih dirawat di Unit Gawat Daurat RSUD dr Soebandi. Keluarga tampak kebingungan, karena Rina hendak dioperasi, Deni, sendiri sedang diperiksa dokter jiwa. kim

7 WARGA KERACUNAN CAKALAN

JEMBER - Sedikitnya 7 orang warga Desa Rowosari, dan Semek Timur, Kecamatan Sumberjambe mengalami keracunan akibat usai menyantap makanan dengan lauk ikan cakalan (tongkol yang dipindang, Red).
Dua orang masih dirawat di Puskesmas Sumberjambe, Senin (27/10) kemarin. Cakalan adalah sebutan orang Madura untuk ikan tongkol yang telah dipindang.
Ikhwal kejadian itu, sekitar tanggal 26 Oktober kemarin, hari Minggu itu sejumlah warga membeli ikan tongkol (cakalan , Red) itu di Pasar Kreongan, Desa Sumberdanti, Sukowono.
"Sebelumnya tidak ada masalah. Tapi kenapa saat beli di Pak Haji Abdul Hadi, itu warga ini jadi keracunan,” ujar Abdul.
Ikan cakalan itu sebelum dikonsumsi digoreng terlebih dahulu. Warga yang menyantapnya dengan nasi hangat, dan sambal terasi ini usai menyantap malah pusing. Mereka mengalami pusing kepala dan nyaris muntah.
"Kepala ini pusing, dan tangan gatal-gatal," kata Bahri, warga Semek Timur.
Dia mengaku baru saja makan ikan itu bersama neneknya Fatima, pukul 07.00 Senin pagi. Pukul 12.00, keduanya dilarikan ke Puskesmas.
Ada indikasi selain keracunan, mereka ini terkena alergi. "Badan mereka merah, seperti biduran," ujar Edi.
Warna merah di kulit itulah yang gatal. Sebelumnya, kemarin, lima warga Rowosari juga dirawat ke Puskesmas setelah makan cakalan serupa. Mereka adalah Durija (56), Pak Deki (56), B Yuyun (35), Feni (11), dan Mundira (10).
Hingga kini, ikan penyebab keracunan dan alergi itu masih diperiksakan di laboratorium Dinas Kesehatan Puskesmas Cumedak Desa Sumberjambe.
Puskesmas sempat berbelit saat dikonfirmasi mengenai penyebab keracunan, Senin (27/10). Setelah didesak, puskesmas memberi keterangan penyebab toksfikasi itu.
"Keracunan ikan tongkol," ujar Shinta Primasari.
Menurutnya kandungan zat dalam ikan itu tidak diketahui pasti sebelum dilakukan uji Lab.
Kata Shinta, keracunan itu tidak parah dan warga sudah bisa pulang hari Senin. kim

MCW RESMI SURATI KONSIL KEDOKTERAN, DAN MENKES


Dugaan Mala Praktik di RSUD dr Soebandi

JEMBER – Medical Corruption Watch (MCW) Jatim perwakilan Besuki di Jember, Isma Hakim Rahmat, bersama Aliansi Masyarakat Miskin (ARM) mengancam akan mengadukan masalah dugaan mala praktek dan penyimpangan pelanggaran pelayanan medis atau kesehatan yang dilakukan oleh pihak RSUD dr Soebandi, baik secara kelembagaan atau profesi kepada Komite Disiplin Profesi Kedokteran RI, YLKI, dan Menkes di Jakarta, jika pasien Elok Prihatin tidak segera ditangani.
Selain berkirim surat, MCW juga telah mengirimkan beberapa petugasnya untuk melakukan pemantauan di lapangan perkembangan pasien ini, terutama untuk memberi back – up moril kepada suami pasien, Wakik, agar tetap berserah diri selain memberi penyadaran terkait hak –haknya.
Sesuai UU No 23 tahun 1992, pasal 15ayat (1) dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat ditakukan tindakan medis tertentu.
Dalam ayat dua jelas bahwa tindakan medis tertentu itu hanya dapat dilakukan jika berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan itu, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
Tentu saja, sebelumnya perlu dilakukan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Termasuk kepada sarana kesehatan tertentu yang ada di RSUD tempat dilakukannya operasi itu.
“Kita melihat pula di Peraturan Pemerintah itu, bahwa ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jika ada kelalaian dalam penyampaian data kesehatan bisa dilakukan tindakan disiplin tenaga kesehatan itu. Sesuai pasal 54 UU ini,” ujar Isma.
Dalam kasus Elok Prihatin, itu tindakan medis itu menjadi tanggungjawab pelayanan prasarana rumah sakit, selain profesi yakni dokter. Sebelum dilakukan tindakan operasi itu telah dibentuk tim.
Semua itu tanggungjawab dari Direktur RSUD dr Soebandi, melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis, dan Tim Ahli Profesi.
MCW mengingatkan bahwa dalam hal ini seharusnya polisi atau penyidik pegawai negeri sipil selain Polri yang ada di Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur di UU itu, penyidik berwenang melakukan penyidikan.
Selain mengingatkan sejumlah lembaga penyelenggara kesehatan juga meminta bahwa masalah pasien Elok Prihatin yang hingga kini masih koma itu bisa dipidana sesuai pasal 80 ayat 1.
“Di sana disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). kim

SISWA MINTA GURU DIMUTASI


Gara – gara Tak Terima Dicubit

JEMBER- Ini jaman sudah sangat modern. Kalau dulu tidak ada yang berani melawan guru. Kini sudah tidak jamannya lagi. Malahan, banyak guru dilaporkan muridnya ke polisi atau diadukan ke atasan gara—gara mendidiknya terlalu kasar.
Taruhlah contoh, kejadian ini menimpa guru Olah Raga Zulkarnain. Guru honorer SDN Sumbersari 01, Jember ini akhirnya tak berkutik setelah dia diadukan oleh siswanya sendiri gara – gara mendidiknya dianggap kelewatan.
Guru honorer ini bahkan diminta dimutasi ke sekolah lain, setelah kejadian hari Sabtu kemarin. Guru ini merasa siswa bernama Prayogi, (kelas 6) anak Budimin aktifis SPSI dan AMPI – ini nakal dan bandel. Ditambah lagi saat hari Sabtu, siswa ini tidak membawa pakaian olah raga.
Karena berniat mendidik, guru honorer ini memberi pelajaran. Zulkarnain, mencubit dada kiri siswanya ini hingga lebam. Mungkin saking kuatnya cubitannya ini sehingga siswa ini mengadu ke orangtuanya.
Kena batunya akhirnya. Guru honorer ini bernasib malang. Dia dipanggil Kasek SDN setempat Abdul Halim, karena pengaduan ortu siswa Budimin – warga Jl Doho, Blok ii C 79 Sumbersari Jember atas dugaan kekerasan kepada anak.
Budimin, dalam tuntutannya meminta guru ini dipindah. Kasek Abdul Halim, yang menerima laporan itu merasa tak bisa berbuat banyak. Apalagi dia mengetahui betul adanya UU Perlindungan anak saat ini. Sehingga sebelum mengambil keputusan, dia masih berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pendidikan setempat.
“Kita akan proses, tapi kita konsultasi dengan UPTD,” ujarnya.
Di sisi lain, Zulkarnain, sendiri mengakui perbuatannya. Dia mengaku sayang kepada muridnya itu dan berniat memberi pengajaran. Tapi, cubitan di dada sebelah kiri hingga lebam itu tak dikira sama sekali. Dia akhirnya meminta maaf kepada keluarga siswa, dan mengakui kesalahan itu.
“Tapi, saya sayang dengan siswa Prayogi itu. Bagimana lagi Pak, dia itu bandel sekali,” ujarnya.
Budimin, ortu siswa tetap kepada pendiriannya. Dia meminta guru olah raga itu dimutasi saja. Dia tidak menginginkan anaknya dididik guru yang suka main kekerasan itu. Dikhawatirkan tidak hanya anaknya saja yang jadi korban, tapi siswa lain dikhawatirkan jadi korban. kim

SEKRETARIAT TIM SELEKSI KPUD DINILAI TIDAK NETRAL


JEMBER – Menjelang pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang baru di Kabupaten Jember, warga masyarakat banyak yang melayangkan protes kepada DPRD Jember. Salah satunya adalah Lembaga Kajian Rakyat (LKR) yang diketuai Nurdiansyah.
Protes itu terkait tempat yang digunakan untuk memproses tahapan seleksi anggota KPUD yang menginjak kepada pendaftaran, penyerahan formulir dan pengisian kelengkapan persyaratan tersebut. Nurdiansyah – biasa disapa Nunung- ini mengatakan bahwa jika alamat dan kantor Sekretariat Tim Seleksi itu masih berada di lingkungan KPUD saat ini di Jalan Kalimantan dikhawatirkan tidak netral.
Padahal, tujuan untuk dilakukannya penyeleksian itu untuk memilih anggota masyarakat, tokoh, dan calon pemimpin yang benar- benar netral, tidak partisan, dan bukan bagian dari kekuasaan.
Dalam kajian di LKR, jika alamat kantor Tim Seleksi - yang beranggotakan 5 orang praktisi, dan akademisi itu – masih tetap di Jalan Kalimantan gabung dengan kantor KPUD saat ini sedikit banyak akan mempengaruhi independensi calon anggota KPUD yang akan mencalonkan lagi menjadi anggota KPUD.
Selain itu, jika masih tetap beralamat di Jl Kalimantan itu kinerja Tim Seleksi dimungkinkan terganggu dengan aktifitas KPUD dan Sekretariat KPUD saat ini. Sebab, saat ini sedang ramai – ramainya kerja dan gawe anggota KPUD Jember untuk memproses, memverifikasi daftar calon anggota Legislatif.
Jika ada anggota KPUD yang mencalonkan lagi menjadi anggota KPUD yang baru dikhawatirkan akan campur baur. Bisa jadi independensi Tim Seleksi yang selama ini tidak diragukan lagi menjadi diragukan akibat terlalu dekat dengan kekuasaan.
“Letak geografis suatu negara, suatu pusat pemerintahan itu mempengaruhi tokoh – tokoh yang tampil di pusat. Ini yang dikhawatirkan. Jika Tim Seleksi sudah dianggap netral, dan moralis tinggi, tapi ternyata alamat Tim Seleksi itu masih ngampung di Kantor KPUD, jelas khawatir. Apalagi, anggota KPUD saat ini banyak yang mencalonkan lagi, karena masa jabatannya habis,” ujar Nunung.
Nunung, meminta kepada Tim Seleksi untuk memindah alamat sekretariat Tim Seleksi itu secepatnya sebelum dilakukan proses selanjutnya. Sehingga Tim Seleksi itu, tidak dicurigai masyarakat terkait produk – produk ketetapannya selanjutnya. Jika tetap mendompleng alamat KPUD saat ini maka independensi yang diusung Tim Seleksi sesuai amanat rakyat melalui DPRD Jember diragukan.
“Apalagi hasil keputusannya nantinya,” pungkas Nunung.
Di sisi lain, anggota DPRD Jember Komisi B Rendra Wirawan, membenarkan telah menerima pengaduan masyarakat terkait alamat dan sekretariat Tim Seleksi anggota KPUD Jember periode 2008 – 2013 tersebut. Menurutnya, jika alamat tetap di jalan Kalimantan dikhwatirkan akan mempengaruhi independensi Tim Seleksi.
“Di sana saya lihat banyak anggota KPUD yang mencalonkan lagi. Ya kami sarankan, untuk menghindari konflik interest, dan juga kecurigaan masyarakat adanya KKN nantinya lebih baik dipindah saja. Dipilih tempat yang netral sekaligus. Misalnya, di DPRD atau ngontrak sendiri,” ujar Rendra Wirawan. kim

PROYEK JALAN 550 JUTA SILUMAN



Warga Ancam Demo, Minta Perubahan Titik Nol

JEMBER - Warga Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, mengancam berunjuk rasa dalam dua hari ini jika proyek jalan senilai Rp 550 juta di desanya tidak diubah titik nol penggarapannya. Warga mengaku banyak kerugiannya jika titik nol dikerjakan di Desa Sumbersalak, sebab volume jalan dipastikan tidak sampai ke Desa Suren tembus ke jalan raya Cendrawasih, Suren dekat Ponpes Miftahul Ulum.
Selain itu, warga juga mengeluhkan bahwa proyek itu seperti siluman dan liar. Sebab, hingga beberapa hari mulai digarap tidak ada papan nama (name board) yang berisi menjelaskan asal anggaran, volume, dan nilai anggaran.
Anggota BPD setempat Mahbub Junaidi, menyesalkan penggarapan proyek jalan yang mirip proyek siluman itu. Dia mencurigai ada indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) jika proyek itu diteruskan. Anggota BPD Suren, sepakat meminta Dinas PU terkait menyetop pengerjaan proyek jalan berupa peningkatan jalan sebesar setengah milliar itu.
“Kalau tidak disetop, dan dirubah titik nolnya maka warga akan menyetop dengan caranya sendiri. Wong jelas – jelas ini usulan warga Desa Suren,” ujar Mahbub.
Alasan warga katanya selain akan merugikan warga Desa Suren, sebagai pengusul proyek itu kualitas pengerjaan dikhawatirkan sangat jauh dari harapan. Warga menuding proyek itu sengaja dipermainkan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan. Jika demikian warga tak segan melaporkan rekanan, atau oknum dinas terkait ke pihak berwajib.
Kepala Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Santoso, membenarkan protes warganya itu. Dia menceritakan bahwa 10 desa di sekitar Suren, telah mengetahui bahwa pengusul proyek itu adalah Desanya. Tapi, kenapa titik nolnya dikerjakan dari Desa lain, Sumbersalak. Sehingga warga tak terima.
Jika tetap dikerjakan seperti itu, maka dipastikan volume panjang jalan tidak akan sampai tembus ke aspal Desa Suren. Dengan begitu warga Desa merasa dirugikan. “Itukan yang mengusulkan Desa Suren, saat bedah potensi Desa dengan Bupati tahun 2007. Tapi kenapa dialihkan seperti itu,” ujar Kades.
Tokoh pemuda setempat, Hafidi, yang juga aktifis LSM meminta dinas terkait meninjau kembali proyek tersebut. Selain tidak sesuai keinginan warga, ada indikasi KKN dalam proyek tersebut. Indikasi penyimpangan itu diantaranya tidak ada name board, dan tidak jelas siapa pelaksana atau rekanannya.
Setelah ditelusuri, bahwa rekanan yang memenangkan tender itu sebenarnya adalah CV Risma Santri, yang didirekturi oleh Rusli, beralamat di Jl Nusantara A 6 Kaliwates Jember, tapi fakta di lapangan dikerjakan oleh CV ….Makmur, milik Tofik, adik Ketua KADIN Jember.
Yang disesalkan lagi, saat di lapangan penerima borongan pekerjaan itu bukan CV yang memenangkan tender atau yang mensubkan, tapi disubkan lagi ke seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinas di UPCA Rowotamtu, Rambipuji bernama Karyono, warga Desa Lembengan.
“Ini jelas ada indikasi tidak baik. Saya minta kepada Dinas agar dilakukan Adendum, tentang titik nol proyek ini. Jika tidak akan kita laporkan ke pihak berwajib,” ujar Hafidi, mengancam.
Sementara itu, Senan, penanggungjawab Bina Marga PU Pemkab Jember saat dikonfirmasi mengatakan bahwa yang mengerjakan proyek itu adalah Tofik. Saat ditanya pemenang tender itu atas nama CV Risma Santri, Senan, tak menjawab.
Dia menyadari keluhan warga itu. Seingatnya dia telah menerima dua pengusulan baik Desa Sumbersalak, dan Desa Suren. Karena proyek sepanjang 1.930 meter itu lebih banyak mengenai Desa Suren, maka titik nol dibuat di Desa Sumbersalak. Dia mengakui ada sisa 300 meter yang tersisa seperti yang dikhawatirkan warga.
“Saya berani merubahnya, tapi pengalaman kita sulit. Sebab, harus ada pernyataan dua warga di Desa itu,” ujar Senan.kim

Minggu, 26 Oktober 2008

MCW ANCAM SURATI MENKES DAN YLKI

Pasca Dugaan Mala Praktik di RSUD dr Soebandi

JEMBER – Medical Corruption Watch (MCW) Jatim perwakilan Besuki di Jember, Isma Hakim Rahmat, bersama Aliansi Masyarakat Miskin (ARM) mengancam akan mengadukan masalah dugaan mala praktek dan penyimpangan pelanggaran pelayanan medis atau kesehatan yang dilakukan oleh pihak RSUD dr Soebandi, baik secara kelembagaan atau profesi kepada Komite Disiplin Profesi Kedokteran RI, YLKI, dan Menkes di Jakarta, jika pasien Elok Prihatin tidak segera ditangani.
Selain berkirim surat, MCW juga telah mengirimkan beberapa petugasnya untuk melakukan pemantauan di lapangan perkembangan pasien ini, terutama untuk memberi back – up moril kepada suami pasien, Wakik, agar tetap berserah diri selain memberi penyadaran terkait hak –haknya.
Sesuai UU No 23 tahun 1992, pasal 15ayat (1) dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat ditakukan tindakan medis tertentu.
Dalam ayat dua jelas bahwa tindakan medis tertentu itu hanya dapat dilakukan jika berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan itu, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
Tentu saja, sebelumnya perlu dilakukan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Termasuk kepada sarana kesehatan tertentu yang ada di RSUD tempat dilakukannya operasi itu.
“Kita melihat pula di Peraturan Pemerintah itu, bahwa ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jika ada kelalaian dalam penyampaian data kesehatan bisa dilakukan tindakan disiplin tenaga kesehatan itu. Sesuai pasal 54 UU ini,” ujar Isma.
Dalam kasus Elok Prihatin, itu tindakan medis itu menjadi tanggungjawab pelayanan prasarana rumah sakit, selain profesi yakni dokter. Sebelum dilakukan tindakan operasi itu telah dibentuk tim.
Semua itu tanggungjawab dari Direktur RSUD dr Soebandi, melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis, dan Tim Ahli Profesi.
MCW mengingatkan bahwa dalam hal ini seharusnya polisi atau penyidik pegawai negeri sipil selain Polri yang ada di Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur di UU itu, penyidik berwenang melakukan penyidikan.
Selain mengingatkan sejumlah lembaga penyelenggara kesehatan juga meminta bahwa masalah pasien Elok Prihatin yang hingga kini masih koma itu bisa dipidana sesuai pasal 80 ayat 1.
“Di sana disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). kim

NENEK TEWAS DIGOROK

Polisi Masih Kumpulkan Bukti

JEMBER – Jajaran Kepolisian Sektor Sumberbaru, masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian Sama alias Mbok Pai (70) warga Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru kemarin dengan kondisi luka gorok di leher.
Sejauh ini polisi belum menemukan adanya indikasi perampokan dalam kejadian itu. Sejumlah saksi, yang dimintai keterangan masih belum bisa mengungkap motif kejadian itu. Hotima (34) cucu korban yang tidur bersama anaknya Fariz (8) saat kejadian juga belum bisa membantu polisi mengungkap kejadian pembunuhan sadis terhadap korban.
Tak terkecuali Tohari (45), Kaur Keamanan Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru ini. Dia juga tak habis pikir kenapa nenek Sama dibunuh dengan cara sadis.
Berbagai prediksi pasca kejadian itu muncul. Prediksi pertama karena Sama alias Mbok Pai, itu memiliki banyak perhiasan dan uang di rumahnya. Sehingga menjadi sasaran bagi kawanan perampok untuk melakukan aksinya.
Prediksi ini masih disanksikan sebab kalung, dan perhiasan milik korban yang dia kenakan tidak diambil. Tapi, korban hanya digorok di lehernya, dan tulang tangannya patah. Ada indikasi korban meronta saat ditanyai sesuatu oleh para penjahat itu. Sehingga korban dipedayai, tangannya dipatahkan, kepalanya memar diduga dibenturkan pintu, dan lehernya digorok.
Hotima, dan Faris anaknya beruntung tidak jadi sasaran. Cucu korban bersama anaknya ini tidur di ruang kamar samping. Sehingga mereka tidak berani keluar kamar saat mendengar kejadian itu. Dia baru keluar pagi harinya, untuk melapor ke Kaur Keamanan Desa setempat.
Kapolsek Sumberbaru, AKP Saidi, yang mantan Kasatlantas ini mengatakan bahwa dari sekian petunjuk yang didapat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih belum menunjukkan ke arah motif dan kawanan pelakunya.
Tapi, polisi merasa yakin bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Sebab, dari keterangan saksi ada indikasi sentimen terhadap perilaku korban. Kendati begitu polisi belum berani memastikan motif pelaku menggorok korban itu.
Saidi, tidak berani berprediksi macam –macam apalagi terkait yang menyebut aksi pembunuhan itu sebagai bagian dari teror. “Kita belum bisa pastikan semuanya. Kita masih selidiki, kumpulkan alat bukti itu saja. Jangan ditambah – tambahi,” ujarnya singkat.
Selain menyelidiki telapak kaki bekas pelaku, polisi juga terus mencari barang bukti milik pelaku yang kemungkinan tertinggal. Sebab, polisi berkeyakinan tidak ada pembunuhan yang sempurna. Pasti ada petunjuk untuk mengungkapnya.
“Soal waktunya, kita tunggu saja penyelidikan petugas. Kita juga dibantu dari aparat Resmob Polres Jember,” ujar AKP Saidi, kepada wartawan.kim

SATLAK INSTRUKSIKAN SIAGA BENCANA


JEMBER – Bencana alam 1 Januari 2006 menjadi inspirasi bagi semua warga masyarakat Jember terutama Pemkab untuk waspada terhadap datangnya bencana alam yang akan datang sewaktu – waktu, menyusul curah hujan kian tinggi di Kabupaten Jember belakangan ini.
Karena itu, Satlak Penanggulanan Bencana dan Pengungsi (PBP) Kabupaten Jember menginstruksikan kepada masyarakat agar selalu waspada menyusul datangnya musim hujan tahun 2008 ini. Terutama bagi mereka yang tinggal di lereng gunung dan dekat sungai.
Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, S.IP yang juga ketua Satlak PBP Jember menyatakan itu saat membuka rapat koordinasi (rakor) siaga bencana antar instansi terkait, kemarin.
Dia menegaskan bahwa baru-baru ini telah terjadi musibah bencana di 7 kecamatan, yakni Kecamatan Rambipuji, Panti, Sukowono, Ledokombo, Kalisat, Pakusari dan Arjasa. Tapi berkat kesigapan Satlak evakuasi dan rehabilitasi korban dapat ditangani dengan baik.
”Meski masih ada korban jiwa dan material, tapi dapat diminimalisir,” tukasnya.
Di depan Camat, anggota TNI, Polri, Pasukan Tagana, Dinsos, Bakesbang, Dinas Perhubungan, DKLH, DPU dan Kantor KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Kusen menyatakan bahwa rakor ini dimaksudkan untuk mensinergikan kembali sarana dan prasarana fisik dan non-fisik terkait penanggulangan bencana.
”Sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana, tapi kita cenderung mengabaikannya,” tukasnya.
Karena itu segala hal itu perlu di-refresh (diingatkan kembali, Red) kepada semua Camat, Kepala SKPD terkait untuk mengaktifkan kembali tugas-tugas Satlak di Kecamatan.
”Sebab, upaya penanggulangan bencana merupakan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya urgen melibatkan semua komponen kecamatan dan masyarakat sendiri,” tambahnya.
Dia berharap Pemerintah Desa juga segera membuat Posko informasi yang tugasnya memberi informasi kepada masyarakat tentang segala hal terkait bencana semisal kemana harus minta bantuan, dan menginformasikan wilayah bencana.
Dalam setiap bencana, yang terpenting adalah penanganan awal bagi para korban bencana, untuk penanganan lanjutan semisal rehabilitasi, merupakan tugas Pemerintah selanjutnya.
Dalam kesempatan Asisten 2 Ekbang Drs. Edy B. Susilo, M.Si, juga menyarankan kepada Camat untuk segera melakukan deteksi dini, lapor cepat dan tanggap darurat terhadap kondisi wilayahnya masing-masing.
”Kita harap Posko Bencana selama 24 jam penuh diaktifkan lagi,” tambah Edi Susilo.
Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) juga diminta segera berkoordinasi dengan Balai Meterologi dan Geofisika (BMG) Propinsi untuk meminta laporan terkait prakiraan cuaca daerah. Sementara itu, di Dinas Kesehatan sudah harus menyiapkan sarana - prasarana dan obat – obatan.kim

Jumat, 24 Oktober 2008

KASUS MANGARAN ATENSI POLDA JATIM

JEMBER- Diam – diam kasus dugaan penyerobotan tanah, perusakan tanaman, dan pencurian kayu yang dituduhkan kepada Tim Pejuang Rakyat Mangaran (TPRM) milik PTPN XII Kebun Renteng, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung menjadi atensi Kepolisian Daerah, kendati ditangani oleh Mapolres Jember.
Hal itu terbukti setelah Ketua LSM Gempar Ansori, meminta kepada kepolisian daerah di Jawa Timur untuk memantau proses penyidikan kasus dugaan pelanggaran pasal 47 (1) UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang ditangani oleh jajaran Reskrim Polres Jember.
Bahkan Polres sempat ditegur oleh Polda terkait penanganan kasus itu. Menurut Ansori, dalam kasus itu sekitar hari Jumat (24/10) kemarin di Unit Ekonomi Reskrim Polres Jember dilakukan gelar perkara kasus itu dan memanggil para pihak terutama warga, dan pihak PTPN XII untuk membawa data – data pendukung.
Dalam kasus itu, PTPN XII Kebun Renteng, merasa dirugikan karena TPRM mengklaim tanah puluhan hektar itu menjadi hak milik warga. TPRM dalam hal ini dimotori oleh Mistar, Sugeng, Shudi, M Alit, Tohed, Sunoto, Arto, dan Kuntari.
Sebelumnya, kasus sengketa itu mulai ditangani di kepolisian bermula dari pengaduan dari Ir Kasful Anwar, selaku manager PTPN XII Kebun Renteng. Dari sana muncul surat Reskrim Nopol B/357/IX/X/2008 Reskrim yang isinya memanggil tersangka perusakan dan penguasaan tanah HGU PTPN XII.
Ansori, menilai kasus itu menjadi atensi Kapolri dan kasus itu harus diusut tuntas. Maka pihak kepolisian diminta segera memanggil saksi , dan menangkap para tersangka agar mereka tidak melarikan diri.
“Kita khawatir pelakunya melarikan diri. Maka setelah ada atensi dari Kapolda Jatim itu kita mendesak agar kasus itu segera ditangani,” ujar Ansori.
Di sisi lain, Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, mengatakan sejauh ini masih belum ditetapkan. Dia membenarkan kasus itu masih dalam proses penanganan. “Kita sudah tangani, belum ada tersangkanya,” ujarnya baru – baru ini. kim

PASIEN ELOK MALAH DINYATAKAN KOMA


JEMBER - Dugaan mala praktek yang menimpa Elok Prihatin (31) warga Jl Manggis VI No 19 Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang saat operasi cesar Selasa kemarin kian transparan. Sebab, kondisi Elok Prihatin saat ini malah disebut – sebut bukan pingsan semata, tapi koma.
Ada kemungkinan Elok ini akan bernasib serupa dengan Ayudia, warga Sumbersari yang hingga kini menjadi lumpuh. Dia saat itu juga mengalami koma usai melahirkan secara caesar dan kini sembuh tapi tak normal. Dia ini juag ditangani oleh dokter yang sama.
Pasien Ayudia, faktanya juga seorang pegawai honorer (rollstaat) di RSUD dr Soebandi. Kini kejadian serupa menimpa Elok, yang juga karyawan honorer bagian Keuangan RSUD dr Soebandi.
Pantauan Surabaya Pagi , hingga kemarin siang pasien Elok masih belum sadar. Kondisinya bahkan semakin memburuk dan kritis. Setelah tidak sadarkan diri selama tiga hari, pasien Elok malah mengalami koma. Dugaan kuat kondisi ini akibat pengaruh anastesi yang diberikan sebelum operasi.
Sumber koran ini di RSUD yang juga dokter spesialis setempat mengatakan bahwa yang paling bertanggungjawab di dalam kasus itu adalah dokter anastesi di ruangan saat itu. Sebelum ada perintah dari dokter anastesi maka operasi tidak bisa dilaksanakan.
Sementara itu, dokter spesialis kandungan yang menanganinya itu juga mengambil peran untuk melihat kondisi kandungan anaknya. Setiap operasi caesar ada tim yang bekerja. Sehingga saat itu diputuskan untuk operasi. Biasanya, jika kondisi pasien melemah, ada komplikasi penyakit diabetes maka persetujuan dari suami untuk dilakukan operasi dilakukan sejak awal.
Wakik, suami Elok mengaku pasrah melihat kondisi istrinya saat itu. Dia hanya berpikir bahwa saat itu hanya menginginkan bayi di dalam kandungan itu selamat. Menurut sumber dokter spesialis di RSUD dr Soebandi yang ogah dinamakan ini bahwa tindakan operasi itu dalam keadaan itu bisa dipilih salah satu. Menyelamatkan salah satu pihak. Jika perhitungan tepat maka kedua – duanya bisa selamat.
Hingga kemarin siang, dokter spesialis kandungan yang menanganinya dr Endang Makruf Sp.OG, belum berhasil dihubungi untuk dimintai komentarnya soal kejadian itu. Saat dihubungi di kantornya tidak ada di tempat. Saat didatangi ke rumahnya menurut istrinya masih tidur.
Di sisi lain, LSM Aliansi Rakyat Miskin (ARM) pimpinan Andik S, dan Isma HR, dari Medical Corruption Watch (MCW) Jatim perwakilan Besuki di Jember terus mendesak kepada pihak RSUD dr Soebandi terutama dr Bagas Kumoro, dari Wadir Pelayanan Medis untuk segera bertanggungjawab soal ini.
“Jika ternyata pihak rumah sakit tidak berkutik dan kalah dengan dokter spesialis maka tidak akan ada fungsinya struktural di rumah sakit tersebut. Sudah seharusnya kejadian itu mendapat perhatian serius,” tukas Andi.
Andi bahkan mengingatkan kasus lama terkait pasien Raya – balita Hidrochepalus – yang oleh dokter Kuryanto, divonis tidak bisa sembuh dan pihak RSUD dr Soebandi secara struktural juga menyatakan tidak sanggup menangani pasien asal Arjasa saat itu. Hal itu menurut Andi, sebagai bukti bahwa sturktural di RSUD dr Soebandi sedang ada masalah dengan dokter spesialis.
“Ada apa struktural RSUD dr Soebandi dengan dokter spesialis. Apa sedang tidak akur. Kalau ini terjadi maka yang jadi korban adalah pasien, dan rakyat Jember,” ujar Andi.
Apalagi, selama ini diisukan bahwa anggaran Rp 5 milliar Askes untuk pegawai negeri di RSUD dr Soebandi dipinjam oleh Bupati. Kendati isu ini belum jelas kebenarannya tapi salah seorang pentolan RSUD menyatakan dana itu telah dikembalikan dengan angsuran dan sudah lunas.
Kali ini pelayanan RSUD dr Soebandi benar – benar diuji. Sebab, kejadian mencolok mata telah terjadi kemarin saat pasien diare Rohimatus, warga Jl dr Soebandi mengalami keguguran karena air toilet macet di kamar mandi RSUD.
“Dokter Bagas Kumoro, harus tanggungjawab memberi penjelasan kepada masyarakat soal pelayanan rumah sakit sekarang ini,” ujar Isma, menimpali.
Terakhir kondisi Elok, yang koma itu membuat keluarga khawatir. Menurut UU Kesehatan bahwa jika kasus itu terbukti mala praktek maka bisa diancam pidana 5 tahun penjara, dan denda Rp 2 milliar.
Kini Elok Prihatin, menunggu keputusan tim dokter dan pihak RSUD dr Soebandi untuk mengatasinya. Kondisi komplikasi Diabetes Melitus, dan Tekanan Darah Tinggi yang dideritanya saat operasi itu masih bisa diatasi secara keilmuan. Suaminya, Wakik, masih menunggu setia di ruang HCU (High Care Unit) untuk menunggu penanganan lebih lanjut. kim

Kamis, 23 Oktober 2008

CALON INDEPENDEN, CEMETI BAGI PARPOL


JEMBER – Suasana menjadi geger setelah Prof (Ris) Hermawan Sulistiyo, MA, PHD, APU, mendaulat Ir HM Sujatmiko, - tokoh DPRD Jember dari Golkar – untuk mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Jember 2010 mendatang dari unsur apapun. Jika tidak bisa melewati partai maka bisa mencalonkan melalui Independen.
Hal ini, langsung membuat sontak para hadirin peserta dialog interaktif terdiri dari LSM, wartawan, mahasiswa, dan petinggi Parpol di Jember gemuruh. Kendati Pilkada Jember masih dua tahun lagi, Prof Hermawan Sulistyo, sepertinya serius mencalonkan Mas Jat – sapaan akrab Ir Sujatmiko – ini menjadi Cabup 2010.
Hermawan yang biasa disapa Kiki, ini mengatakan bahwa bukan tidak mungkin seorang yang berkapasitas seperti Mas Jat itu, menjadi pemimpin. Pengalaman di partai politik sudah lengkap, pengalaman organisasi sudah sangat banyak, apalagi mengatur pemerintahan dan administrasi pemerintahan sangat paham. Bukan seperti calon dari independen lain yang tidak mengerti administrasi keuangan daerah. Sehingga apa jadinya, setelah menjabat malah dikrangkeng Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, Kiki, menegaskan bahwa wacana calon Independen dalam kancah politik Pemilu Nasional baik Pilpres, hingga Pilgub, dan Pilbup di Indonesia ini karena menunjukkan indikasi kuat tidak ada saluran atau kanal dari Parpol untuk memperjuangkan atau memilih tokoh pemimpin yang benar – benar bisa menyejahterakan rakyat bukan menyejahterakan tim sukses atau sekelompok orang saja.
Berbicara soal partai politik, tidak terlepas dari kekuasaan, dan katup kelangsungan ekonomi. Orang ingin masuk partai politik tapi setelah jadi ingin menguasai sendi – sendi ekonomi itu untuk kepentingan diri pribadi, dan kelompoknya.
Bahkan banyak wakil rakyat di negeri ini yang duduk di lembaga legislatif itu hanya berlagak memperjuangkan kesejahteraan rakyat untuk merebut kekuasaan tapi setelah itu hanya memperkaya diri sendiri, dan membantu partai politik. Parpol tak ubahnya sebagai sarang para pencoleng dan pengeruk uang rakyat.
“Maka lantas kenapa saya harus keliling Indonesia hanya untuk memberikan pencerahan semacam ini. Tak lain untuk pendidikan politik. Kalau perlu kita akan dirikan sekolah politik bagi aparatur pemerintah, di Surabaya Jatim ini,” ujar Kiki.
Dia melihat bahwa ke depan wacana Independen semakin menguat karena bisa menjadi cambuk, cemeti, atau cubitan bagi Parpol untuk berbenah. Dari sekian banyak partai politik yang ada itu diharapkan bisa menjadi penyaring untuk mencari pemimpin. “Cari pemimpin yang baik. Tentu saja tidak baik secara integral,” tukasnya.
Tapi di sisi lain, menurut Kiki, calon Independen itu ada plus minusnya. Sebab, jika nantinya terpilih seorang bupati dari Independen dan tidak memiliki agar kuat di partai, atau di legislatif akan menjadi mainan bagi anggota DPRD. Digoda di APBD dan rancangan anggaran dan akan merepotkan. Sementara di sisi lain, akan secara merdeka bisa melaksanakan pemerintahan dan tugas itu bebas tanpa terikat. kim

3 HARI TAK SADAR USAI OPERASI CESAR



Diduga Mala Praktek

JEMBER - Setelah diguncang isu praktik korupsi dugaan penyalahgunaan proyek fisik dan alkes miliaran rupiah, ditambah protes pelayanan kesehatan yang tak beres sehingga mengakibatkan pasien Rohimatus Andiyah keguguran, kini muncul dugaan mala praktek yang menimpa Elok Prihatin (31) warga Jl Manggis VI No 19 Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang.
Dugaan mala praktek yang menimpa honorer (rollstaat) di RSUD dr Soebandi bagian Keuangan ini langsung mendapat perhatian serius dari beberapa kalangan terutama dari Aliansi Rakyat Miskin (ARM) pimpinan Andik S, dan Isma HR, dari Medical Corruption Watch (MCW) Jatim perwakilan Besuki di Jember.
Menurut Andi, bahwa wadir pelayanan medis dr Bagas Kumoro, harus bertanggungjawab terhadap semua kejadian pelayanan yang tak beres di rumah sakit dr Soebandi selama ini. ARM tidak ingin kejadian yang menimpa Rohimatus, warga Jl dr Soebandi terjadi lagi karena akibat kran air macet tidak ada air di toilet, pasien diare ini mengalami keguguran.
“Kita meminta kepada dr Bagas Kumoro, untuk segera melakukan langkah – langkah. Karena semua penanganan itu atas tanggungjawab wadir pelayanan medis. Soal dokter yang menangani , tentu saja menjadi pertimbangan sendiri di internal RSUD,” ujar Andi.
Di sisi lain, Isma HR, dari MCW meminta agar pelayanan umum dan medis di RSUD diperbaiki. Analisis kesehatan, observasi harus benar – benar diperhitungkan. Sehingga akibat fatal tidak terjadi. Dia menghargai jerih payah dari dokter yang menyelamatkan pasien karena kode etik. Tapi, jika pelayanan di RSUD secara sistemik tidak baik atau mengalami ketimpangan akan berakibat kepada yang lain.
“Ya pihak yanmed harus tanggap dan segera meresponnya. Sudah tiga hari tidak sadar ini, harus segera diambil tindakan,” ujar Isma.
Catatan yang didapat dari RSUD bahwa kronologis pasien Elok Prihatin ini mengandung di usia 9 bulan normal. Sekitar hari Selasa (21/10) jam 22.00 WIB ada indikasi tidak bisa dikeluarkan karena kondisi pasien lemah. Lalu pasien dibawa ke ruang HCU (High Care Unit) untuk dilakukan operasi caesar.
Awal masuk kadar gula 300. Setelah ditangani oleh dr Endang Makruf SpOG, bayi bisa dilselamatkan. Bayi laki – laki lahir normal, kendati sempat dirawat di ruang Perinatologi. Pasca operasi anehnya, Elok Prihatin ini kondisi nya menurun atau drop. Ada indikasi bahwa pasien ini mengalami komplikasi Diabetes Melitus (DM), dan Hipertensi, termasuk gangguan pernafasan. Kondisi ini seharusnya lebih awal disampaikan kepada keluarga pasien.
Hingga akhirnya pasien pingsan dan tak sadarkan diri. Sementara bayi yang dilahirkan pasien Elok ini sudah langsung dibawa pulang ke rumah oleh neneknya.
Kini pasien hanya ditunggui oleh suaminya, bernama Wakik. Wakik, saat ditanya Surabaya Pagi, hanya terdiam tidak protes. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu soal kesehatan dan operasi itu. “Ahlinya ya dokter, saya tidak tahu,” ujarnya singkat.
Di lain tempat sumber di RSUD sendiri menegaskan bahwa kasus itu kini sedang dalam penanganan serius pihak RSUD dan menjadi perhatian petinggi rumah sakit tersebut. Tapi, menurut sumber ini kenapa baru dirapatkan setelah 3 hari tidak sadarkan diri. Bahkan saking repotnya pihak RSUD akan menganggarkan dana khusus untuk membantu penanganan pasien Elok.
Sementara itu, wadir pelayanan medis dr Bagas Kumoro, tak berhasil dikonfirmasi. Termasuk dr Endang Makruf SpOG, yang menanganinya. Menurut sumber di RSUD dokter ahli kandungan ini buka praktek malam di Jl PB Sudirman di Klinik Margi Rahayu. kim

Metrologi Raih ISO 9001 – 2000


JEMBER - Sejak diraihnya ISO 9001 : 2000 tahun 2003 lalu, Balai Pelayanan Kemetrologian Jember terus memaksimalkan pelayanan tera ulang alat ukur dan alat timbang di Jember dan kota sekitarnya di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi Jawa Timur itu.
“Diraihnya ISO 9001 : 2000, standar mutu layanan tera ulang yang kami lakukan menjadi semakin akurat,” ujar Kepala Balai Pelayanan Kemetrologian Kab. Jember, Gatot Muryanto, SH.
Berdasarkan Perda No. 30 th. 2001, Balai Pelayanan Kemetrologian Jember berada di bawah Disperindag Prop Jawa Timur balai adalah suatu unit pelayanan teknis dinas dan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.
Tugas balai ini tidak hanya melakukan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, tapi juga melaksanakan ukur ulang kuanta barang, semisal mendirikan pos ukur ulang di Pasar Tanjung untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan melaksanakan pengelolaan standart kerja di daerah-daerah.
”Setiap tahun kami selalu melakukan tera dan tera ulang alat ukur dan alat timbang secara rutin,” ujarnya.
Tahun 2008 ini, kegiatan tera dilakukan di pos ukur ulang Pasar Tanjung dan pos ukur ulang keliling, semisal di Pasar Tanggul saat menjelang hari raya Idul Fitri.
Secara rutin bekerja sama dengan Disperindag dan kecamatan untuk melaksanakan tera ulang di kecamatan Patrang, Kaliwates dan Sumbersari, sejak Januari –Nopember mendatang.
Ditanya soal wilayah yang paling banyak menera-ulangkan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), adalah kecamatan Ambulu sebanyak 258 timbangan besar, 574 timbangan kecil, 32 timbangan dacin, 16 timbangan emas dan timbangan lain-lain sebanyak 4 buah.
Untuk wilayah kecamatan Sukorambi, sangat kecil yakni 16 timbangan besar, 32 timbangan kecil, 1 timbangan dacin.
Alat UTTP yang harus ditera ulang adalah seluruh alat ukur untuk kepentingan umum dan kepentingan perdagangan, semisal meteran kayu, segala jenis timbangan, alat ukur elektronik, mekanik, timbangan jembatan, alat ukur tanki, pompa bensin, meter kwh, meter air dan juga meter taxi.
Dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menera ulang timbangannya masih kurang. Gatot berpesan agar semua masyarakat mengukurkan alat timbang secara rutin dan menera ulang UTTP-nya. Karena berdasar pasal 31 Perda No. 30 tahun 2006 ada sanksi pidana 6 bulan penjara dan atau denda paling banyak Rp 50 juta bagi pelaku usaha yang tidak menera-ulangkan alat ukurnya. kim

BPKP “TATAR” PEMKAB JEMBER

JEMBER - Bupati Jember MZA Djalal memberikan penghargaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Jember yang aktif mendampingi aparatur pemerintah dalam membangun sistem Tata Kelola Keuangan Daerah melalui Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pengembangan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan sejak dari tahap perencanaan, penatausahaan sampai pelaporan keuangan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berkewajiban secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance).
“Salah satu upaya yang sedang berlangsung melakukan MoU dengan BPKP tentang Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pengembangan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan,“ ujarnya saat Diklat pengadaan barang/jasa kemarin.
Yusron, SE. M.M saat mewakili Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Propinsi Jatim di acara Diklat Pengadaan Barang/Jasa menyadari bahwa kerjasama selama ini masih belum memenuhi harapan teramsuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan masih adanya masalah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Pihaknya bersama tim akan terus berupaya menciptakan nilai tambah melalui pembangunan kapasitas pengelola keuangan daerah serta kapasitas pengguna anggaran daerah.
“Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat,“ harapnya.
Selain itu, Yusron berharap agar peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yaitu Badan Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam PP No 60 Tahun 2008, tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu APIP wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian, mengidentifikasi dan menilai resiko, melakukan kegiatan pengendalian, dan menjalin informasi dan komunikasi serta melakukan pemantauan pengendalian intern.
Terkait PP itu maka BPKP mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
“Pembinaan yang dilakukan meliputi penyusunan Pedoman Teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, Pendidikan dan Pelatihan SPIP, dan Pembinaan dan Konsultasi SPIP serta peningkatan kompetensi auditor APIP, “ ujarnya.
Maka dari itu, langkah Pemkah Jember dalam membekali para pelaksana pengadaan barang/jasa agar melaksanakan tugasnya lebih memahami dan berpedoman pada peraturan yang berlaku sangatlah penting.
“Karena saat ini yang terjadi adalah timbulnya ketakutan yang berlebihan, karena takut berhubungan dengan masalah hukum,“ ujarnya.
Bahkan ketakutan seperti ini wajar, karena kurangnya pemahaman para pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memahami aturan yang berlaku.
“Dapat dilihat dari banyaknya para pelaksana pengadaan barang/jasa yang setiap hari berkonsultasi dengan tim asistensi BPKP, “ tukasnya.
Saking sakingnya takutnya selama ini mengakibatkan penyerapan anggaran yang sangat rendah dan hal seperti ini tak diharapkan oleh semua pihak. Sehingga dapat menghambat pembangunan daerah yang sekaligus tujuan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang tercapai.
“Dengan adanya pembekalan berupa diklat seperti setiap permasalahan terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Jember dapat diminimalisir,“ tukasnya.
Dan kepada para pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Jember, Yusron berpesan agar jangan melakukan tindakan korupsi, karena selain dapat merugikan daerah juga menghabiskan tenaga dan biaya kalau berhubungan dengan aparat hukum.
Di sisi lain, Kepala Kantor Infokom Jember, Drs. Agoes Slameto mengatakan kegiatan lain yang memungkinkan pemberantasan korupsi yang efektif dan efesien, sehingga masuk akal adalah mencegah korupsi, maka diperlukan sistem pengawasan yang sistematis dan konkrit.
“Kongkritnya manfaat pengawasan internal yang baik adalah dapat mengumpulkan informasi terkait perkembangan di masing-masing atribut dan implementasinya,” ujarnya.
Sehingga akuntabilitas sektor publik adalah tuntutan yang mengharuskan di semua tingkatan mampu mempertanggungjawabkan secara terbuka dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
“Peran BPK atau BPKP menjadi strategis, sebagai mitra yang akan memberikan cermin kepada untuk mengawasi kinerja organisasi pemerintah selama ini,” tukasnya. kim

PNS DIHIMBAU NETRAL

JEMBER - Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur putaran ke-2 akan dilangsungkan 4 Nopember mendatang. Tapi, masih banyak terindikasi PNS yang tidak netral. Sebelum terjadi maka PNS dihimbau untuk tetap netral.
Sehingga masyarakat bisa menyadari peran dan fungsinya dalam menyumbangkan suaranya di Pemilu tersebut. Salah satu agar berjalan lancar adalah dihimbau agar PNS tetap bertindak netral.
“Kami mohon kepada semua jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya untuk bersikap netral sebagaimana harapan dari Menteri Aparatur Negera (Menpan) melalui Bupati selaku pemegang kekuasaan di tingkat kabupaten agar PNS tetap netral,” ujar Kepala Bakesbang Linmas, Drs. Sudjak Hidayat, M.Si.
Netralitas PNS itu adalah PNS tidak boleh menghadiri kampanye salah satu pasangan cagub dengan berseragam, tidak menjadi Tim Sukses dan tidak mengkoordinasikan orang lain untuk memilih salah satu pasangan cagub.
“Setiap PNS diharapkan mematuhi peraturan Menpan itu melalui Bupati,” tegasnya.
Bila ada oknum PNS yang diduga tidak netral dan terlibat kampanye salah satu pasangan cagub, maka pihaknya berencana memberi masukan Banwas dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk mengambil langkah-langkah.
Bakesbang juga akan berkoordinasi dengan Panwaskab terkait masalah itu. Di sisi lain Sudjak juga berharap tingkat kehadiran pemilih pada Pilgub putaran kedua ini lebih meningkat.
Karena itu perlu sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat yang ada, baik camat, desa dan seluruh elemen masyarakat agar pilgub putaran II bisa maksimal dihadiri masyarakat untuk memberikan suaranya.
“Bagi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya putaran I, hendaknya di pilgub II menggunakan suaranya,” ujarnya.
Jangan sampai masyarakat golput. Karena kendati satu suara akan berarti bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat 5 tahun mendatang. kim

Rabu, 22 Oktober 2008

PENJUAL JAMU DEMO SOLO, TOLAK POLITISI BUSUK



JEMBER – Seharian kemarin diwarnai pemandangan menarik. Salah satunya adalah aksi demo solo (sendirian, Red) yang dilakukan oleh Jumadi (44) warga Jl Kacapiring, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, di tiga instansi penting dalam persiapan Pemilu 2009 mendatang ini.
Jumadi, Rabu (22/10) pagi mendatangi tiga instansi itu yakni Pengadilan Negeri, KPUD dan DPRD Jember. Dalam aksinya dia hanya membawa sebuah megaphone, mengenakan jas hitam, baju dalam warna putih, memakai peci hitam, dan mengusur selembar spanduk yang dipasang di punggungnya.
Dia berjalan mulai dari rumahnya, naik angkutan kota lalu turun di Kantor Pengadilan Negeri (PN) di Jl Kalimantan. Aksi yang dia maksudkan untuk menolak kehadiran politisi busuk, politisi koruptor, dan politisi bermasalah dalam Pemilu 2009 ini dilakukan dengan jalan kaki seorang diri. Kontan saja menarik perhatian public.
Tak ketinggalan belasan wartawan dan warga sekitar Jalan Raya Kalimantan Jember. Di kantor Pengadilan Negeri dia mengibaratkan hendak mendaftar sebagai caleg DPRD Jember dengan mengajukan permohonan SKCK catatan criminal. Di PN ini Jumadi, diterima oleh Aminal Umam, Humas PN Jember. Sambil orasi meminta agar PN Jember tidak meluluskan catatan criminal para caleg yang terlibat kasus korupsi, kasus hukum, dan bermasalah itu dia memberikan sebuah amplop.
Isinya, dia meminta PN menerbitkan catatan criminal dia yang bersih. Sebab, dia selama ini tidak memiliki catatan hukum, criminal dan tidak bermasalah dengan siapapun. Sehingga layak menjadi caleg di DPRD Jember. Kendati tidak memiliki partai politik, aksi Jumadi ini dimaksudkan untuk memberi sindiran keras kepada instansi terkait itu terutama PN agar jujur melampirkan catatan criminal para caleg DPRD Jember.
“Saya ini rakyat biasa Pak. Hanya ingin calon wakil rakyat kita di DPRD itu bersih. Yang tidak bersih tidak usah diikutkan. Apalagi yang terlibat korupsi. Saya tidak ingin Jember ini dipenuhi wakil rakyat yang pernah jadi koruptor,” ujarnya.
Setelah menerima tanda terima dari PN Jember itu, dia berjalan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember. Dia di sana sempat tidak akan diterima oleh Satpam Irfan. Tapi, setelah dijelaskan dia akhirnya diterima.
Dia diterima oleh Petrus, staf Sekretariat KPUD Jember. Sambil orasi menyuarakan tuntutan agar KPUD selektif dan tidak mau menerima uang sogokan karena meloloskan caleg koruptor, politisi busuk, dan pelaku criminal dia menyerahkan sebuah surat pula.
Isinya dia meminta KPUD mencatat dirinya sebagai orang bersih yang tidak bermasalah agar dimasukkan dalam daftar caleg tetap di KPUD Jember. Dengan jaminan uang Rp 2000 dia minta KPUD meluluskan dirinya sebagai caleg.
Tapi, oleh Petrus – Staf KPUD - surat itu tetap diterima dan Jumadi tetap diberi tandaterima seperti di Pengadilan Negeri. Ada yang menarik saat kali pertama Jumadi, memasuki halaman KPUD. Dia berkali – kali salah menyebut nama KPUD Jember dengan sebutan KPK. “Mari bapak – bapak pengurus KPK. Saya harap tidak mengkhianati rakyat Jember dengan memasukkan caleg bermasalah dan koruptor,” teriak Jumadi.
Setelah dari KPUD Jember dia berjalan kembali ke DPRD Jember. Dia di sana diterima oleh Wakik, SH, dan H Cholil. Dia juga berorasi membacakan tuntutannya. Diantaranya adalah masyarakat mendambakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.
Dia menolak tegas figure bermasalah atau tersangkut criminal, korupsi sebagai calon anggota DPD, DPRD, dan DPR RI. Dia mengatakan bahwa hak setiap warga mencalonkan diri dan hak politikus busuk itu. Tapi, KPU atau KPUD tidak memiliki kewenangan mencoret seseorang yang bermasalah itu dari daftar caleg baik yang cacat hukum dan moral.
Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Tapi, faktanya menyakitkan, karena asas itu dijadikan tameng ampuh bagi politikus busuk untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan demi meraih keuntungan dan korupsi.
“Saya berharap partai politik bisa berfungsi sebagai filter yang dapat menghasilkan calon wakil rakyat yang ideal. Kendati banyak aturan, untuk tidak meluluskan mereka tapi tetap pada kemauan. Seketat apapun aturan tanpa adanya kemauan dari eksekutif, petinggi partai, dan masyarakat semuanya akan jadi angan- angan,” ujar Jumadi, yang menolak politikus busuk dan menolak memilih caleg bermasalah. kim