Minggu, 30 November 2008

HONOR MUSPIDA HARUS DIKEMBALIKAN KE KASDA

JEMBER – Sepertinya bukan rahasia umum lagi, ketika ada kasus korupsi di Kabupaten Jember para pihak semisal, Polres, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) cenderung diam. Bahkan dengan diam saja sangat nikmat menjadi seorang pejabat di Kabupaten Jember. Dibayar karena jabatannya.
Usut punya usut, para petinggi Muspida di Jember ini diberi honor oleh Pemkab Jember. Honorarium Muspida dan Muspida Plus itu, ratusan juta jumlah totalnya. Baru – baru ini pemberian honor kepada Muspida itu dilarang berdasar BPK Perwakilan Surabaya karena menyalahi aturan dan Undang - Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
BPK Perwakilan Surabaya bahkan merekomendasikan untuk mengembalikan honorarium Muspida itu ke Kas Daerah. Nilainya mencapai Rp257.500.000,00.
Dalam temuannya, terungkap bahwa bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menganggarkan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kode rekening 5.2.1.01.01, rincian obyek
Honorarium PNS sebesar Rp277.300.000,00.
Anggaran itu telah direalisasikan sebesar Rp 271.600.000,00. Dari hasil pemeriksaaan terhadap Surat Pertanggungjawaban, diketahui terdapat koordinasi untuk Muspida Inti dan Muspida Plus sebesar Rp 257.500.000,00, diberikan setiap bulan secara tunai.
Dana itu dicairkan melalui SP2D sebanyak tiga kali, yaitu bulan Maret, April, dan Mei. Pencairan bulan Maret dipergunakan untuk pembayaran bulan Januari, Februari, dan Maret.
Sedang pencairan bulan April dan Mei dipergunakan untuk bulan yang bersangkutan. Pencairan itu berdasar SPM dan SP2D.
Lihat saja, sesuai Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal
3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuta.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada: 1) Pasal 155 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2) Pasal 155 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
3) Pasal 192 ayat (4) yang menyebutkan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Termasuk di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 122 ayat (9) yang menyebutkan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp257.500.000,00.
Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Kepala Bidang Tata Pemerintahan dalam melaksanakan APBD tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan berpendapat bahwa hal tersebut terjadi pada bulan Januari s.d Mei 2007, sebelum ada hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2006 oleh BPK. Sisa dana yang ada dikeluarkan dari DPA melalui PAK.
Untuk itu BPK Perwakilan Surabaya meminta kepada Bupati Jember untuk menegur Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang dalam mengambil kebijakan pelaksanaan APBD tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dan menarik kerugian daerah dari para penerima honorarium Muspida sebesar
Rp 257.500.000,00. kim

No Tanggal No SPM No SP2D Jumlah (Rp)
1 26 Maret 2007 000271 000271 154.500.000,00
2 1 April 2007 000523 000523 51.500.000,00
3 4 Juni 2007 0001854 0001854 51.500.000,00

Berikut daftar penerima honorarium panitia Muspida inti dan Muspida plus:

a. Muspida Inti

No Jabatan Bulan Penerimaan Penerimaan Bruto (Rp)PPh 15%(Rp) Penerimaan Neto (Rp)

1. Bupati 5 x 5.000.000,00 25.000.000,00 3.750.000,00 21.250.000,00
2 Wakil Bupati 5 x 5.000.000,00 25.000.000,00 3.750.000,00 21.250.000,00
3 Ketua DPRD 5 x 5.000.000,00 25.000.000,00 3.750.000,00 21.250.000,00
4 Ketua Pengadilan Negeri 5 x 5.000.000,00 25.000.000,00 3.750.000,00 21.250.000,00
5 Komandan Kodim 0824 5 x 5.000.000,00 25.000.000,00 3.750.000,00 21.250.000,00
6 Kepala Kepolisian resort 5 x 5.000.000,00 25.000.000,00 3.750.000,00 21.250.000,00
7 Kepala Kejaksaan Negeri 5 x 5.000.000,00 25.000.000,00 3.750.000,00 21.250.000,00
Jumlah 175.000.000,00 26.250.000,00 148.750.000,00


b. Muspida Plus
No Jabatan Bulan Penerimaan Penerimaan Bruto (Rp) PPh 15% (Rp) Penerimaan Netto (Rp)

1 Sekretaris Daerah 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
2 Rektor UNEJ 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
3 Wakil I DPRD 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
4 Wakil II DPRD 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
5 Dan Brigif 9 Kostrad 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
6 Dan Yon 509 Kostrad 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
7 Dan Yon 515 Kostrad 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
8 Dan Yon Armed 8 Kostrad 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
9 Dan Yon Secaba Kostrad 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
10 Kepala Staf Brigif 9 Kostrad 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00
11 Dan Sub Denpom 5 x 1.500.000,00 7.500.000,00 1.125.000,00 6.375.000,00

Jumlah 82.500.000,00 12.375.000,00 70.125.000,00


PHBS SEBAGAI GERAKAN MASSAL


JEMBER - Terwujudnya masyarakat yang sehat tidak terlepas dari perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga.
Sebab, rumah tangga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, hal ini merupakan modal utama dan aset yang sangat berharga untuk melaksanakan pembangunan.
Kepala Dinas Kesehatan Dr. Olong Fajri M, MARS saat acara pembekalan TP PKK Kabupaten mengatakan rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga.
Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena gangguan berbagai penyakit. Karena itu adanya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit infeksi dan non-infeksi dapat dicegah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
PHBS katanya adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu mempraktikkan PHBS dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
Selain mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat PHBS, juga mewujudkan tatanan rumah tangga sehat.
Adapun perilaku sehat itu, meliputi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI kepada balita, mempunyai air bersih (sarana yang memenuhi syarat), mempunyai jamban, lantai rumah kedap air, ada anggota keluarga yang ikut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Askes), tidak merokok dan pemenuhan gizi seimbang (makan sayur dan buah setiap hari).
Sedangkan lingkungan hidup sehat meliputi, adanya sarana air bersih (sumur gali, sumur pompa tangan, perpipaan, PDAM), adanya jamban keluarga, adanya sarana air limbah/air pembuangan, memiliki tempat pembuangan sampah dan rumah bebas jentik nyamuk.
Selain PHBS perlu diterapkan juga penting diterapkan di institusi kesehatan. PHBS di institusi kesehatan adalah upaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat petugas kesehatan agar mampu melakukan pembinaan PHBS dan mengenali masalah kesehatan serta mampu mengatasi, meningkatkan dan melindungi kesehatan di wilayah kerjanya.
“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan tatanan di rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan sarana kesehatan lainnya,” ujarnya.
Manfaat lain PHBS di institusi kesehatan, adalah untuk meningkatkan citra pemerintah di bidang kesehatan meningkatkan kinerja petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan preventif, promotif dan kuratif dan jadi sarana kesehatan bagi pasien. kim

PEMKAB JEMBER TANAM 10.000 POHON


JEMBER - Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional diwujudkan dalam kepedulian terhadap anak cucu masa depan terkait bahaya pemanasan global.
Kemarin, ribuan masyarakat dipimpin Wakil Bupati Jember Kusen Andalas dan Muspida Kabupaten Jember menggelar gerakan menanam pohon serentak di Dusun Mojan Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang di areal seluas + 48 ha dan dilanjutkan penanaman di seluruh Jember seluas + 1.855 ha.
Aksi menanam oleh masyarakat dan Pemkab ini terus dilakukan secara bertahap. Kemarin berhasil menanam 10.000 pohon.
Kusen Andalas dalam kesempatan itu sempat mengajak seluruh masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam Gerakan Penanaman secara Nasional.
Maksud kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian berbagai pihak pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon berkelanjutan untuk mengurangi pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih (Clean Development Mechanism).
Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorbsi gas CO2, SO2, dan polutan lainnya, mencegah banjir, kekeringan, dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi sumberdaya genetik tanaman hutan.
Sasarannya adalah seluruh lahan di dalam dan luar hutan, sehingga mampu memberikan fungsi perlindungan, estetika, hasil ekonomi masyarakat, dan sekaligus dapat berfungsi sebagai penyerapan karbon.
Gerakan bertema "Menanam Serentak 100 Juta Pohon dalam Rangka Mendukung Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini dilakukan secara nasional di Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional tanggal 28 Nopember 2008 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Penanaman Serentak 100 Juta Pohon dilaksanakan di Dodiklatpur Rindam III Siliwangi, Rangkasbitung, Kampung Gedong, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajirah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.
Kadis Hutbun Pemkab Ir. Dwidjo S mengatakan Gerakan menanam pohon ini merupakan langkah untuk memacu kesadaran masyarakat akan bahaya pemanasan global.
Jumlah bibit yang ditanam kemarin sekitar 10.000 pohon. Terdiri dari jenis tanaman mahoni, jabon, sengon, mindi, glodokan tiang, tanjung, mangga, sukun, sirsat dan nangka.
Tahun 2008 ini ditanam bibit + 742.950 batang di luar kawasan hutan dan sejumlah 1.000.000 batang di dalam hutan.
Kegiatan ini melibatkan Pemkab, TNI, Polres, dinas/instansi, BUMN sektor kehutanan (Perhutani), swasta sektor kehutanan dan sektor lain yang terkait, ormas, perguruan tinggi, LSM, para siswa dan pihak lain yang berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Menanam pohon.kim

NGANTUK, TRUK TABRAK POHON


JEMBER - Truk berwarna kuning ringsek bodi depannya, sesaat setelah menabrak pohon di pinggir jalan di Dusun Ajung Kulon Desa/ Kecamatan Ajung. Truk mengangkut jeruk ini menabrak pohon Ketapang pukul 04.00. Diduga sopirnya ngantuk. Kini sopir dilarikan ke RSUD dr Soebandi, karena kakinya patah.
Samsul warga setempat, mengatakan sebelum dibawa ke RSUD sopir truk ini sempat terjepit di bodi depannya. Lukanya sangat serius.
Warga berhasil mengevakuasi setelah meminta bantuan truk yang melintas untuk menarik di Jalan MH Thamrin.
Begitu lepas dari jepitan, sopir truk nopol AG 8404 UD bernama Edi (40), asal Pare Kediri itu, langsung dilarikan ke RSUD dr Soebandi menggunakan pik-up. Sedang truk milik korban jadi tontonan gratis warga sekitar.
Dari penggeledahan surat-surat oleh warga, diketahui truk berangkat dari Jajag Banyuwangi tujuan Jombang untuk mengantar jeruk nipis sebanyak 7 ton.
Warga menemukan kartu CV Gajah Oling yang masih aktif hingga 1 Agustus 2009. Terdapat pula kartu nama seorang anggota TNI bernama Kacuk Sukiran, Mayor CBA.
Penemuan kartu ini membuat heran warga. Sebab, jasa pengamanan transportasi ini sebelumnya diketahui sudah bubar setelah aparat gencar melakukan operasi preman.
Kecelakaan yang terjadi di depan mes perumahan Mandor PTPN X Ajong itu langsung ditangani aparat Polsek Jenggawah. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. “Tidak ada bekas rem, dan tidak ada lawan. Ini murni kecelakaan sendiri,” ujar petugas. kim

Jumat, 28 November 2008

CV VARIA KORUPSI, “MENIPU” RAKYAT

Makan Aspal Bersama Puluhan Pengusaha

JEMBER – Ada puluhan rekanan, dan pengusaha di Jember dalam mengerjakan proyek jalan dan proyek fisik lainnya “menipu” rakyat. Alih – alih mendapatkan proyek tapi setelah dapat uangnya dikorupsi. Itu terbukti dari temuan BPK Perwakilan Surabaya untuk APBD tahun 2007. Nilainya total yang dikorupsi oleh rekanan itu mencapai Rp 4,6 milliar.
Salah satu contoh dari temuan BPK itu di proyek pembangunan ruas jalan Sumber Jambe – Rowo Sari berupa pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan oleh CV. Varia, sesuai kontrak No.602/KTR 84 /Peningk./APBD/BM/ 436.318 /2007 tanggal 6 Juni 2007 senilai Rp 813.418.000,00, dikorupsi habis – habisan.
Pekerjaan yang berakhir tanggal 3 September 2007 atau selama 90 hari kalender ini telah selesai 100 %, dan telah dibayar sesuai SP2D No.006706.1/LS/2007 tanggal 10 September 2007, dan SP2D No.011851.1/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan 180 hari.
Jenis pekerjaan lapis penetrasi atau lapen dengan kandungan aspal 4,5 kg/m2, sebanyak 5.670 m2, dengan harga per m2 sebesar Rp 42.700,00. dan harga aspal Rp5.850,00/kg.
Hasil pemeriksaan fisik di lokasi dengan pengambilan sampel lapen untuk dilakukan diuji lab kandungan aspal di Laboratorium Dinas PU Pemkab Jember. Hasil uji itu ditandatangani Kabid Peralatan dan Perbekalan, hasilnya menunjukkan kekurangan aspal per m2 dengan kandungan 4,5 kg/m2 sebesar 4,500 kg/m2 ( - ) 3,575 kg/m2 = 0,93 kg/m2. Perhitungan kekurangan kandungan aspal sebesar Rp30.681.787,50 (0,93 X 5.670 X Rp5.850,00).
Contoh lain, peningkatan jalan Jalan Ruas Tegalrejo – Mrapen Kec. Mayang Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dimenangkan oleh CV. Assa’ Ada. P, sesuai kontrak No.602/KTR.40/Peningk./APBD/BM/ 436.318/2007 tanggal 6 Juni 2007 senilai Rp 391.262.000,00.
Pekerjaan berakhir tanggal 3 September 2007 atau selama 90 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100 %, dan telah dibayar sesuai SP2D No002825/LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan No.013475.1/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Jenis pekerjaan lapis penetrasi atau lapen dengan kandungan aspal 4,5 kg/m2, sebanyak 5.746 m2, dengan harga per m2 sebesar Rp 43.500,00. Harga aspal Rp6.000,00/kg. Hasil pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan, dilakukan dengan ambil sampel lapen diuji di Lab Dinas PU.
Hasil uji menunjukkan kekurangan aspal per m2 dengan kandungan 4,5 kg/m2 sebesar 4,500 kg/m2 ( - ) 2.700 kg/m2 = 1.8 kg/m2. Perhitungan kekurangan kandungan aspal sebesar Rp62.056.800,00 (1,8 X 5.746 X Rp6000,00).
Sementara itu, di proyek ruas jalan Karang Anyar – Tegalsari, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dimenangkan oleh CV. HIKMAH ABADI, sesuai kontrak No.602/KTR 03/Peningk./APBD/BM/ 436.318 /2007 tanggal 6 Juni 2007 senilai Rp385.999.000,00.
Pekerjaan berakhir tanggal 3 September 2007 atau selama 90 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100 %, dan telah dibayar sesuai SP2D No.004901/LS/2007 DAN No.014046.1/LS/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dan 18 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari.
Jenis pekerjaan lapis penetrasi atau lapen dengan kandungan aspal 4,5 kg/m2, sebanyak 4.320 m2, dengan harga per m2 sebesar Rp 41.084,00. Harga aspal Rp4.850,00/kg. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan aspal dikorupsi per m2 dengan kandungan 4,5 kg/m2 sebesar 4,500 kg/m2 ( - ) 2.950 kg/m2 = 1,55 kg/m2.Perhitungan kekurangan kandungan aspal sebesar Rp32.475.600,00 (1,55 X 4.320 X Rp4.850,00);
Dari sekian kasus temuan BPK itu, keuangan ratusan juta harus dikembalikan ke Kas Daerah segera. Jika tidak penyidik Kejaksaan Tinggi, dan Kejari akan dikirimi laporan masyarakat pemantau proyek di Jember.
Lembaga Kajian Rakyat yang konsis menyoroti proyek, terus mengejar para rekanan koruptor itu. Ketua LKR Nurdiansyah Rahman alias Nunung, menuding praktik korupsi saat ini adalah melalui proyek.
“Kita minta semua pengusaha dari temuan BPK itu tahun 2009 tidak diberi proyek,” ujar Nunung.

Di tempat terpisah Direktur CV Varia, Wempi, yang berhasil dihubungi terkesan melecehkan Surabaya Pagi, dan disuruh menemui wartawan mingguan untuk menjelaskan.
Wempi, saat didesak mengaku temuan BPK itu. Dia berjanji akan mengembalikan uang hasil korupsinya itu ke Kasda setelah koordinasi dengan Kadis PU.
“Iya kita akan kembalikan, tapi kita koordinasi bersama Dinas PU. Kapan waktunya ndak tahu. Sudah saya jelaskan ke wartawan mingguan kemarin,” ujar Wempi. kim

PT TRI JAYA ABADI SENTOSA MELER

Mangkir Bayar Rp 150 Juta


JEMBER – PT Tri Jaya Abadi Sentosa, dinilai meler (nakal, Red) dan diminta oleh sejumlah pihak untuk diblack list (masuk daftar hitam, Red) karena menunggak hutang sewa Aspal Mixing Plant (AMP) sekitar Rp 150 juta.

Piutang pihak ke II itu sejak tahun 2001, belum dibayar sejak perjanjian sewa alat AMP melalui perjanjian surat No. 974/822/436.330/2001, semasa Bupati Jember Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, M.Si. (Pihak ke I).
PT Tri Jaya Abadi Sentosa, milik H Sugiharto tanggal 4 April 2001. Selanjutnya perjanjian tersebut direvisi dengan perjanjian No. 974/822/436.330/2002 tanggal 12 Juli 2002, karena alih manajemen kepada saudara Amal Maulis Suyudi dengan mendirikan perusahaan PT. Tri Praja Citra Abadi.
Di perjanjian itu diatur tentang biaya sewa alat selama 5 tahun (tahun 2002 sampai dengan tahun 2007). Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Trijaya Abadi Sentosa dengan Bupati Jember diketahui bahwa retribusi sewa alat berat sebesar Rp600.000.000,00 yang dibayar setiap tahun pada akhir tahun produksi dengan rincian 1) Tahun Produksi ke 1 sebesar Rp100.000.000,00;
2) Tahun Produksi ke 2 sebesar Rp110.000.000,00; 3) Tahun Produksi ke 3 sebesar Rp120.000.000,00; 4) Tahun Produksi ke 4 sebesar Rp130.000.000,00; 5) Tahun Produksi ke 5 sebesar Rp140.000.000,00;
Berdasar temuan BPK itu, semua alat dan kelengkapan AMP telah diserahkan kepada penyewa dan telah dimobilisasi ke lokasi penyewa. Tapi, semenjak di lokasi penyewa, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir Juwarto, AMP itu belum berproduksi karena terkendala oleh tuntutan masyarakat yang meminta diberikan jaringan listrik dan perbaikan jalan, di sekitar lokasi AMP dan pada saat itu belum dapat terpenuhi sehingga AMP belum dapat beroperasi.
Atas perjanjian sewa AMP, diketahui bahwa Kepala Daerah sebagai pihak ke-I memberikan ijin prinsip atas permohonan penyewa atau pihak ke-II sesuai surat No. /355/436.41.4/2002 tanggal 30 Juni 2002 yang semestinya ijin itu dikeluarkan sebelum perjanjian sewa alat tahun 2001.
Selain itu pihak ke-I tidak pernah merevisi perjanjian sewa alat tersebut yang masih banyak mengandung kelemahan diantaranya tidak mencantumkan sanksi denda dan klausul mengenai jangka waktu sewa yang berdasarkan tahun produksi yang melemahkan perjanjian tersebut.
Ir Juwarto, kepada BPK mengatakan penyewa telah melakukan uji coba produksi aspal hot mix pada Tahun 2007 dan berdasarkan keterangan lisan masyarakat sekitar, alat itu di Tahun 2007 telah menjual hasil produksinya ke luar Kabupaten Jember.
Oleh BPK diminta bukti surat berita acara produksi sesuai surat No 028/TPCA/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007. Saat ditelisik ternyata Pemkab Jember yang menagih ke PT. Tri Praja Citra Abadi, dijawab dengan surat surat pernyataan tanggal 3 Juli 2008 yang berisi kesanggupan
untuk membayar sebesar Rp150.000.000,00.
Tapi hingga kini piutang yang belum diterima oleh Pemkab Jember sebesar Rp150.000.000,00, sedangkan sisanya Rp450.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp150.000.000,00) merupakan potensi pendapatan daerah yang hilang.
Dan ini jelas tidak sesuai kontrak perjanjian kerja sama No.974/822/436.330/2001 tanggal 4 April 2001, pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa: a. Dalam pemanfaatan peralatan milik Pihak Kesatu dimaksud ayat (2) pasal 1 Pihak Kedua sepakat memberikan kontribusi pendapatan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa Retribusi sewa alat-alat berat selama 5(lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut.
Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal 4 ini dilakukan setiap tahun
pada akhir tahun produksi; c. Kontribusi pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal 2 ini berakhir pada tahun produksi ke 5, dan selanjutnya Tahun produksi ke 6 sampai dengan Tahun
ke 10 akan ditetapkan kemudian berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah
pihak dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah dan situasi
wilayah.
Hal itu dinilai BPK telah merugikan Pemkab senilai Rp Rp150.000.000,00; dan potensi pendapatan retribusi sewa alat hilang sebesar Rp450.000.000,00.
BPK meminta kepada Pemda untuk tegas menerapkan aturan. Diminta kepada Bupati Jember kepada PT. Trijaya Abadi Sentosa bersikap tegas, karena sanksi tidak jelas.
BPK dalam temuannya meinta kepada Kadis PU Ir Juwarto, untuk mengambil langkah. Ika tidak harus ditinjau kembali surat perjanjian sewa alat AMP itu, dan melengkapi pasal denda dan sanksi.
Selain itu, Kadis PU harus menarik retribusi sewa alat yang telah disanggupi oleh PT. Trijaya Abadi Sentosa sebesar Rp150.000.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Lembaga Kajian Rakyat (LKR) Nurdiansyah Rahman alias Nunung, berjanji akan terus membeber temuan BPK itu dan mendesak kepada pihak terkait untuk mengambil tindakan. Jika tidak masyarakat akan mengambil langkah sendiri. “Bupati, atau Kadis PU itu harus tegas. Kalau tidak kita akan kerahkan massa untuk menutup sendiri PT Tri Jaya Sentosa, itu,” ujar Nunung. kim

KETUA KPTRI MENANGKIS

JEMBER – Di sisi lain, pasca temuan pupuk selundupan ke Banyuwangi melalui order Koperasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (KPTRI) dan PG Semboro, Ketua KPTRI Jember H Marzuki menangkis jika kasus itu dikatakan sebagai penyimpangan penggunaan pupuk bersubsidi.
"Pendistribusian pupuk itu kita lakukan pada petani tebu binaan PG Semboro yang meliputi Banyuwangi, Jember dan Lumajang. Yang ditangkap itu adalah jatah milik petani tebu Banyuwangi yang sebenarnya jatahnya untuk lahan seluas 100 hektar, mungkin ada praduga tak bersalah dari polisi dan itu wajar," kata H Marzuki.
Dia menambahkan, distributor pupuk ZA itu adalah dari pihak KPTRI sedang gudangnya meminjam ke PG Semboro. "Pupuk itu diperuntukkan untuk petani tebu rakyat dan bukan untuk perkebunan. Kami sudah ada persetujuan dengan PT Petrogresik, keseluruhan pupuk bersubsidi jumlahnya untuk musim pemupukan biasanya mencapai 5 ribu sampai 6 ribu ton terdiri 2 macam yakni ZA dan phonska," katanya.kim

60 TON PUPUK BERSUBSIDI DITANGKAP POLISI


Disebut – Sebut Orderan APTR

JEMBER - Kurang lebih 10 ton pupuk diturunkan dari atas truk di jalan raya Rambipuji yang hendak melaju ke Banyuwangi, dan sisanya 50 ton di perkebunan “TANI RAKYAT” Banyuwangi disita dan diamankan Satuan Reskrim Polres Jember, karena diduga melanggar Undang – Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi serta melanggar ketentuan distribusi sesuai Permendag No 21 pasal 14 ayat 1, dan SK Gubernur No 41.
Hingga kini kasus penyitaan pupuk bersubsidi jenis ZA ini ditangani penyidik Reskrim Polres Jember untuk didalami. Karena hingga Jumat (29/11) sore belum bisa ditentukan siapa tersangka, dan pemilik pupuk bersubsidi itu sebenarnya.
Dari keterangan sementara yang dihimpun, menyebutkan bahwa Delivery Order (DO) atau nota surat jalan yang dikantongi sopir truk itu dikeluarkan PG Semboro. Ada beberapa nama pejabat PG Semboro yang ada di dalam surat itu. Untuk kepentingan penyidikan polisi belum bisa membuka siapa saja pejabat PG Semboro tersebut.
Kasat Reskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, Sik, SH, MH terlihat sangat hati - hati dalam memberikan keterangan persnya kemarin. Menurutnya, identitas para sopir, dan orang – orang suruhan yang mengirimkan pupuk bersubsidi dari Jember ke Banyuwangi itu belum bisa dibeberkan.
Kata dia, semua itu untuk alasan penyidikan. “Jangan terlalu, nanti kabur semua bukti kita,” ujar Kasat Holilur Rahman.
Untuk tujuan pengiriman pupuk bersubsidi itu adalah ke wilayah Perkebunan di Banyuwangi Selatan “Tani Rakyat”. Perkebunan Tani Rakyat ini disebut – sebut milik H Arum Sabil, Ketua APTRI. Hingga sejauh ini konfirmasi ke H Arum belum berhasil.
Tapi, menurut keterangan Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, posisi kasus tersebut belum diketahui siapa tersangkanya, siapa agennya, siapa yang mengeluarkan pupuk itu, apa dasarnya hingga ada hubungan apa dengan Tani Rakyat. Saat disebut nama H Arum Ketua APTRI, Kasat mengaku akan tetap memanggil untuk keperluan penyidikan.
“Yang jelas kita akan panggil semua. Tapi sekarang ini kan belum jelas, siapa distributornya apa PG Semboro sebagai Distributor, atau agen. Siapa pemiliknya belum ada. Kita akan panggil semua nama pejabat PG Semboro yang terungkap dalam nota DO tersebut,” ujar Kasat Holilur Rahman.
Kasat Holiirurahman, juga menegaskan bahwa kasus itu sudah dalam taraf penyidikan. Siapa saja yang akan diminta keterangan, dia masih enggan membeberkannya. Ditanya dasarnya menangkap, Kasat masih berpedoman kepada Permendag No 21 di pasal 14 ayat 1. Di sana disebutkan aturan wilayah distribusi tidak boleh melewati daerah atau Kabupaten lain.
Aturan pengaturan itu seingatnya masih berlaku. Dan tentu saja, selain dasar Permendag juga didasari Undang – Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi, tahun 1981 yang selama ini diterapkan. Dari sekian lama, Reskrim telah mengamankan pupuk bersubsidi yang “diselundukan” dari Jember ke luar Jember. kim

SOLAR IREX DITANGKAP


JEMBER – Solar irex (istilah oplosan, Red) untuk solar dan minyak tanah ditangkap saat hendak dikirim ke beberapa agen di Jalan Raya Dharmawangsa, Kaliwining, Rambipuji, selepas sholat Jumat (29/11) siang.
Alhasil, sebanyak 7 drum solar oplosan minyak tanah, dan 16 jerigen besar irex disita dari atas kendaraan bernomor polisi P 1020 PK, pik up warna hitam. Minyak tanah campur solar ini, dilarang dioplos karena dibutuhkan masyarakat untuk keperluan memasak. Jatah minyak tanah tidak diperuntukkan bagi kendaraan. Jika dioplos dengan solar, maka harga BBM cenderung miring, dan lebih hemat. Tapi di mesin kendaraan cepat aus.
Kondisi ini, menurut Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, Sik, seringkali terjadi. Bahkan sudah ada kendaraan tertentu yang sering menggunakan bahan bakar irex (oplosan, Red) semisal bus antar kota.
Dalam penangkapan kemarin tersangka yang berhasil diamankan adalah Syaiful (sopir), Imam (kenek), Bawon (tukang becak), dan Ido (penjual). Diduga perdagangan BBM Irex ini sudah menjadi sindikat besar. Sebab, melibatkan beberapa kru kendaraan besar yang trayeknya berjauhan.
Kasat Reskrim AKP Holilur Rahman, mengatakan bahwa dari informasi masyarakat dirinya segera memerintahkan anak buahnya untuk menindak lanjuti. Saat itu kendaraan pengangkut masih berada di Rambipuji. Selepas di Rambipuji hendak keluar jalan raya besar kendaraan langsung dihadang dan digiring ke Mapolres Jember.
Informasi yang didapat, BBM irex itu menurut rencana dikirim ke beberapa agen di wilayah Jember. Salah satunya adalah kendaraan jurusan Jember Bali, dan Tawang Alun Banyuwangi. Kasat menegaskan kasus itu masih akan ditindaklanjuti untuk dikembangkan.
“Kita terus kembangkan. Sebab, ada beberapa tempat yang menurut pengakuan mereka juga menjalankan bisnis serupa,” ujar AKP Holilur Rahman. kim

Kamis, 27 November 2008

MAJELIS PAKAR PARTAI HANURA MUNDUR


Kecewa Calegnya Ada Yang Tercela

JEMBER - Akhirnya pernyataan Majelis Pakar Partai Hanura Jember Dr Hidayat Teguh Wiyono, terbukti juga. Saat menerima SK dia berujar akan mundur jika partai yang diikutinya itu berjalan tak sesuai hati nurani dan peraturan organisasi yang berlaku.
Dia kini mundur dari Majelis Pakar Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Jember dan tetap aktif sebagai dosen, dan juga aktifis LSM Media Center memberantas korupsi.
Ternyata sebelum dirinya juga ada yang mundur terlebih dahulu, yakni Letkol (Purn) HA Mukdijzat Hasan, Sip.
Menurut Doktor ilmu eksakta Universitas Negeri Jember ini, dia mundur dari Majelis Pakar DPC Partai Hanura Jember ada berbagai alas an. Diantaranya tidak pernah diturutinya anjuran agar DPC mempertanggungjawabkan keuangan dan laporan kegiatannya selama ini.
Dia juga kecewa karena dalam seleksi bacaleg majelis pakar yang bertugas sebagai badan pengawas seleksi yang mengusulkan tentang kebersihan calon atau bacaleg Hanura sesuai PO 008, pasal 14 point 8 terkait ketidaktercelaan di tengah masyarakat tidak pernah direspon Ketua DPC.
Tim Seleksi bacaleg tidak difungsikan, dan semua keputusan diambil Ketua dan Sekretaris DPC serta beberapa anggota Tim saja. Saat ada anggota tim yang tidak setuju tentang mekanisme selesksi yang dikembangkan oleh ketua dan sekretaris malah tandatangan mereka dipalsu dengan scanner.
Dampaknya yang bersangkutan merasa dilecehkan, tidak difungsikan dan akhirnya mengundurkan diri Lettkol Pur H Mukdjizat Hasan, Sip. Penempatan nomor urut dan pemindahan bacaleg tidak sesuai PO 008 [pasal 17 point 5. Teguran DPD Jatim kepada DPC Hanura Jember nomor 039, tanggal 7 Oktober 2008 adalah bukti kesewenang – wenangan DPC Hanura Jember.
Selain itu ada masukan masyarakat bahwa surat keterangan amar putusan nomor 189, Pid/x5B/20.00/Pn BWi, bahwa sekretaris DPC Partai Hanura pernah jadi terdakwa.
“Maka dari itu saya mengundurkan diri, karena Partai Hanura Jember sudah tidak menjalankan hati nurani, dan tidak sesuai aturan yang berlaku,” ujar HIdayat Teguh Wiyono.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Hanura, dan Ketua DPC Partai Hanura, masih belum berhasil dihubungi. kim

INVESTASI RP 8 M KE BANK JATIM FIKTIF ?

BUPATI JALAL DIMINTA MENGEMBALIKAN

JEMBER – Setelah beredar temuan BPK terkait dugaan penyimpangan investasi ke Bank Jatim tanpa disertai bukti kepemilikan alias siluman, Bupati Jember Ir MZA Djalal, diminta dan direkomendasikan BPK Perwakilan Surabaya untuk mengembalikan uang tersebut senilai Rp 8,173 milliar.
Menyitir laporan LHP BPK Perwakilan Surabaya periode Juni 2008 atas APBD 2007 bahwa bukti kepemilikan Saham Bank Jatim sebesar Rp8.173.000.000,00 tidak diketahui
Keberadaannya alias siluman.
Sehingga dana Rp 8, 173 milliar di Bank itu diduga kuat hanya akal – akalan semata. Karena berdasarkan neraca per 31 Desember 2007, investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Jember di PT Bank Jatim Rp 9.938.076.713,81. Investasi kepada Bank Jatim itu berbentuk surat kolektif saham atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang terdiri dari :
No Saham Nomor Tanggal Uraian Jumlah (Rp) 1 04.001 12 April 2007 Saham seri A No. 444.145 s.d. No. 452.317 8.173.000.000,00 2 04.002 27 Agustus 2007 Saham seri A No. 635.858 s.d. No. 637.621 1.750.000.000,00 Jumlah 9.923.000.000,00.
Hasil pemeriksaan fisik atas keberadaan sertifikat saham Bank Jatim di
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah tanggal 29 Mei 2008, diketahui terdapat
surat kolektif saham Nomor 04.002 (mewakili saham seri A Nomor 444.145 sampai
dengan nomor 452.317) dengan nilai nominal sebesar Rp8.173.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya. Pada saat pemeriksaan fisik sertifikat saham, pengelola surat berharga (Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan) tidak dapat menunjukkan keberadaan sertifikat saham dimaksud.
Hasil konfirmasi dengan Bank Jatim Cabang Jember, diketahui bahwa
sertifikat itu sudah diserahkan ke Pemkab Jember. Tanda terima lembar saham diterima oleh Bupati Jember pada tanggal 5 Juni 2007.
Berdasarkan surat pernyataan dari Bupati Jember pada tanggal 16 Juni 2008, disebutkan bahwa: a. Sertifikat asli saham belum bisa ditunjukkan karena adanya kesalahan penyimpanan; b. Sertifikat itu tidak pernah dijadikan jaminan/agunan, dijual kepada pemerintah daerah lain maupun penyalahgunaan lainnya.
Oleh BPK hal itu tidak sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien.
Juga tidak sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Selain itu, melanggar PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran VIII paragraf 8, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa.
Dalam aturan itu, hakikat investasi dapat berupa pemberian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.
Dengan begitu nilai investasi kepada Bank Jatim sebesar Rp 8.173.000.000,00 dinilai tidak wajar dan membuka peluang penyalahgunaan dokumen.
Hal itu disebabkan oleh kelalaian Bupati yang tidak segera menyerahkan bukti kepemilikan saham ke Pemkab Jember. Anehnya, Kabag Keuangan mengakui telah menyerahkan bukti itu ke Pemkab.
Nilai akumulatif saham telah diakui oleh Bank Jatim sesuai surat Nomor 045/017/Dir/Djl-Dn/2007 tanggal 11 Desember 2007. Tapi bank Jatim sendiri dalam pengakuannya ke BPK bahwa sertifikat saham itu tidak pernah dijadikan jaminan, dijual maupun disalahgunakan lainnya.
Ketua LKR Nurdiansyah Rahman alias Nunung, meminta kepada BPK untuk menindaklanjuti temuan nya dan segera melakukan audit investigative untuk diteruskan ke jalur hukum.
“Dalam waktu dekat kita akan telusuri hal itu, dan akan kita jadikan bahan laporan ke aparat Kejaksaan Tinggi,” ujar Nunung. kim

RKS SALAH TENDER PU DITERUSKAN

JEMBER - Koalisi Masyarakat Peduli Konstruksi (KOMPEK), mencurigai ada system pelelangan di lingkungan Dinas PU Pemkab Jember terutama dalam DAK APBD tahun 2008 ada indikasi Korupsi dan Kolusi.
Panitia dituding KOMPEK, melalui ketuanya Andi Sungkono, ada beberapa penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan dan mengarah kepada kepentingan pribadi dan golongan sehingga bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003, pasal 5 huruf g (etika pengadaan).
“Panitia harus menghindari dan mencegah penyelagunaan wewenang, dst. Dengan tujuan atau kepentingan pribadi atau golongan,” ujar Andi.
Menyikapi laporan kejanggalan proses tender proyek DPU Pemkab Jember DAK APBD tahun 2008 ini Andi, berjanji akan terus mengawasi penyerahan proyek pelaksanaan kepada pengguna barang dan jasa terutama konstruksi.
Terutama, setelah mendengar polemic dugaan penyelewengan itu kian kental karena da beberapa calon rekanan proyek APBD yang mengambil dokumen walau menerima secara terlambat.
Setelah dipelajari isi dokumen banyak menyimpang dari ketentuan Keppres No 80 Tahun 2003 berikur perubahannya, baik teknik pelaksanaan panitia dari pendaftaran hignga pemasukan penawaran ada indikasi untuk memenangkan kelompok golongan tertentu.
Beberapa perusahaan juga berusaha mengklarifikasi isi dokumen ke panitia dengan surat resmi dan kuasa anggaran hingga pengguna anggaran tapi tidak ada tanggapan.
“Yang jelas RKS itu tidak benar. Dan panitia tetap melaksanakan pembukaan penawaran yang jelas - jelas RKS nya tidak benar,” ujar Andik.
Menurutnya lagi, panitia dinilai melanggar Keppres No 80 tahun 2003 pasal 12, bahwa pengguna barang st, kesempatan untuk pengambilan dokumen kesempatan untuk mempelajari dokumen dan menyiapkan penawaran wajib mengalokasikan waktu yang cukup.
“Ini waktunya mepet cuma 3 hari. Jelas ini disengaja, dan ada unsur rekayasa terkait etika pengadaan pasal 5 huruf g.
Yang jelas mencolok adalah ada beberapa pasal di RKS yang pengeritannya menyimpang dari Keppres No 80 tahun 2003, di pasal 4 dokumen lelang tentang metode pengadaan dilaksanakan sesuaiKeppres No 80 tahun 2003 dan Kepmen 339 /KPTS/ M/2003 padahal Kepmen itu sudah tidak berlaku lagi dan digantikan Permen 43 / PRT/ M/ 2007.
Dalam permen itu ruang lingkupnya untuk dana APBD pada khususnya dan pada umumnya juga bias digunakan dana APBD. Sedangkan dalam pasal 8.5 RKS dokumen lelang dalam evaluasi menggunakan system gugur. Dalam pasal 8.5.1 evaluasi penawaran dilakukan sesuai Kepmen 257/KPTS/M/2004 tentang standard an pedoman pengadaan jasa konstruksi mengenai pedoman evaluasi penawaran.
“Panitia jelas kurang memahami aturan itu apa arti system gugur, dan apa arti isi Kepmen 257 / 2004 tersebut. Sesuai lampiran Bab 1 huruf b, evaluasi penawaran ada 3. Sistem gugur, urutan proses penilaian, system nilai merit point. Bila menggunakan nilai ambang batas lulus yang dinamakan passing grade juknisnya menggunakan Kepmen 257/2004, yang sudah diperbaharui permen 43 / PRT/ M/2007.
“Kesimpulannya surat kami tidak pernah ditanggapi. Dan kepmen 257 itu juknis dan system nilai. Tapi RKS menggunakan system gugur sehingga menurut kami cacat hukum,” ujar Andi. kim

BPK – JAKSA – POLISI JANGAN OMPONG !!


JAK, Bikin Gerakan Sosial Anti Korupsi

JEMBER - Jember Anti Korupsi (JAK) akhirnya sepakat membikin gerakan anti korupsi di Kabupaten Jember menjadi gerakan social yang massif. Setiap masyarakat bisa dengan mudah mengawasi jalannya roda pembangunan dan pelayanan public Pemerintah Kabupaten Jember sehingga tidak ada yang main – main.
Kunci pemberantasan korupsi adalah ketegasan dan kepastian hukum. Karena itu diharapkan BPK, Jaksa, dan Polisi harus sinergi untuk tidak sekadar jadi macan ompong. Berapapun temuan BPK di Kabupaten Jember dengan 68 temuan di APBD 2007 ini belum ada satupun yang diproses hukum.
Hal inilah yang membuat beberapa unsur masyarakat, tokoh LSM, dan akademisi serta praktisi social membentuk Jember Anti Korupsi (JAK) dengan system gerakan social di bawah.
Ada nama besar tokoh Posko Merdeka, Drs Soeseno. Mantan tink tank Tim SBY JK ini membeber latar belakang sulitnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Jember. Selain karena mental birokrat warisan orba yang diciptakan dan dididik hanya untuk menyalurkan pengeluaran APBD saja, sehingga tidak ada empati dalam keberpihakan kepada public juga seringkali sebagai biang terjadinya korupsi.
Sebab, birokrasi seringkali dijadikan polisitasi birokrasi. Ujung – ujungnya digunakan kepemimpinan untuk mengelola sumber daya politik APBD untuk kepentingan politik. Sehingga potensi korupsi sangat tinggi.
“Ini terjadi di era kepemimpinan Bupati Samsul. Kalau sekarang kebalikannya. Birokrasi politis,” ujar Soeseno.
Dalam kepemimpinan sekarang ini, control pangkat pegawai tidak begitu diperhatikan. Tapi, malah muncul PSEUDO STATE alias pemerintah bayangan. Seringkali soal kepangkatan pegawai sebagai punishment dan reward ini diatur oleh pemerintah bayangan yakni Tim Sukses (TS).
Ruang terbuka ini tidak ada prosedur yang dirusak. Tapi, birokrat menjadi sangat politis sekali. Dan potensi ruang terbuka ini tetap rawan terjadi korupsi. Karena apa yang didapat kepemimpinan dari model kekuasaan seperti sekarang ini lebih tidak sehat.
Hadir dalam kesempatan dialog itu, tokoh LSM vocal semisal Sudarsono, dari IBW, Suharyono dari FKAB, Nunung LKR, Picket Nol Memet, MCW, ARMI, MP3 Farid Wajdi, M Soleh Mina Bahari, dan ada beberapa LSM dari Situbondo, dan Banyuwangi.
Dialog untuk mencari model gerakan anti korupsi merakyat ini, akan mengusung tema besar dugaan korupsi temuan BPK Perwakilan Surabaya terkait proyek PJU Rp 85 milliar yang terindikasi ada selisih mark – up harga Rp 18 milliar.
“Warga kita ajak menolak proyek itu. Itu mercusuar, dan bullshit saja. Omong kosong proyek penerangan jalan umum dengan menyerap voltage sebesar Kota Lumajang ini bisa menyala,” teriak Sudarsono.
Sebelumnya, dialog yang akan mengusung dugaan penyimpangan potensi korupsi di Dinas Pendidikan, ini akhirnya berbelok. Menurut rencana agenda Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp 500 milliar di Kabupaten Jember dan didengungkan mencapai 20 % Anggaran ini akhirnya jadi isu selanjutnya.
Di sisi lain, DR Hidayat Teguh Wiyono, dari Media Center membeber temuan terkait indikasi penyimpangan alokasi anggaran Rp 18 milliar di Dinas Pendidikan. Belanja modal dan barang untuk pegawai dan diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Negeri malah dialihkan sebagai bantuan hibah kepada sekolah swasta tak jelas kondisinya.
“Itu saya katakan anggaran plat merah dijadikan plat hitam. Sudah tidak pake mekanisme apapun baik lelang, atau apapun,” ujar Hidayat.
Yang jelas, Dinas Pendidikan harus bertanggungjawab untuk mengembalikan dana Rp 18 milliar dari APBD yang dialokasikan sebagai dana hibah dari Pemkab Jember ini. “Ini kesalahan fatal. Ya harus dikembalikan. Makanya sekarang ini banyak pungutan di sekolah negeri, karena dananya dihibahkan,” ujar Teguh. kim

Rabu, 26 November 2008

TOLAK DPR DARI LUAR JEMBER


JEMBER – Setelah masyarakat kaukus dapil 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Semboro, Umbulsari, Tanggul, Bangsalsari, dan Sumberbaru menolak calon legislative di luar daerahnya, kini muncul selebaran lagi menolak calon DPR RI dari luar Jember.
Tokoh – tokoh dan nama caleg DPR RI yang tidak pernah dikenal di Jember dan bukan orang Jember asli sehingga akan mencalonkan caleg di DPR RI untuk wilayah Dapil 4 Jember – Lumajang akan ditolak.
Penolakan itu masih dimotori oleh beberapa LSM di Jember salah satunya Lembaga Kajian Rakyat (LKR). Dalam kajiannya oleh Nurdiansyah Rahman alias Nunung. Hasil kajian LKR ini, ada beberapa nilai penting dari penolakan itu dalam pembelajaran demokrasi.
Salah satunya adalah tingkat partisipasi pemilih. Sehingga masyarakat pemilih tidak lagi terbentang jarak setiap kali pemilu. Tapi, di kala ada kepentingan rakyat yang besar jika caleg berasal dari daerahnya sendiri bisa secepatnya disampaikan.
Kedua adalah, masyarakat Jember dan Lumajang, tingkat prosentase pendidikan pemilih aktif masih sangat rendah. Mayoritas bahkan pendidikan tak tamat SD dan SMP. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi politik mereka adalah dengan cara mendekatkan calon legislative berasal dari daerahnya sendiri.
“Jika masih saja tetap orang luar daerah, akan tetap sama. Kondisinya tidak jauh beda dengan yang sudah ada selama ini,” ujar Nunung.
Pamflet tolak caleg di luar dapil 5 Kabupaten Jember, dan tolak caleg DPR dari luar Jember terus disebarkan ke penjuru masyarakat. Jika hal ini ditangkap sebagai isu murahan dari para caleg yang berkepentingan, tidak masalah.
“Tapi, kapan lagi masyarakat Jember akan bisa bangkit. Menunjukkan diri nya sebagai warga yang civil society, atau berpendidikan. Caleg dalam politik praktis seperti ini resikonya sangat tinggi,” ujar Nunung. kim

3 KPU LAMA TERLEMPAR


JEMBER - Pengalaman bukan jaminan seseorang bisa diterima sebagai anggota KPUD Jember. Terbukti, tiga anggota KPU lama yakni Sudarisman SS, Ketty Tri Setyo Rini SS, dan Supandri SH, gagal melenggang di persaingan bursa calon anggota KPUD Jember periode 2009 2014.
Ketiganya gagal masuk 10 besar untuk diajukan ke tingkat pusat untuk mengikuti test selanjutnya. Sudarisman, SS, Ketua KPUD Jember kepada beberapa wartawan mengaku legowo. Kendati pahit, dia mengaku menerima keputusan Panitia Seleksi (Pansek) yang tak meloloskan namanya ke jenjang bursa selanjutnya.
Dari 20 nama yang masuk kemarin, ada beberapa nama yang mendapat protes karena pernah menjadi calon legislative partai politik. Diantaranya Farid Wajdi, Toni Herlambang, Ria Angin, dan Bambang S.
Tapi dalam test selanjutnya, test psikologi dan wawancara hanya Bambang S yang masih bisa lolos ke 10 besar dari yang diprotes itu. Mantan anggota DPRD periode 1999-2004 ini masuk ke 10 besar. Sedang yang lainnya telah dicoret dari bursa.
Kendati sebelumnya Tim Seleksi yang beranggotakan 5 orang ini diduga penuh pesanan, ternyata masih bisa independent sedikit. Beberapa LSM mengaku lega karena nama Sudarisman, dan Ketty telah dicoret dari bursa.
Dari 20 nama kemarin, diciutkan menjadi 10 nama diantaranya adalah Hanan Kukuh (anggota KPU lama), Moch Eksan (anggota KPU lama), Gogot Cahyo Baskoro (wartawan radio), Bachtiar (dosen), Itok Wicaksono (dosen Unmuh), Wasis Isdianto (GMNI), Bambang Sunggono (dosen), Rohan (GMNI), Nur Wahdatul Chilmi (akademisi), Henny Ratna Anggraini (akademisi).
Sehingga dari lima anggota KPU periode 2004 - 2009 yang menembus 20 besar, hanya 2 orang yang lolos, yakni Hanan Kukuh Ratmono dan Mochammad Eksan.
Sang ketua Sudarisman, Ketty Tri Setyorini, dan Supandri terlempar dari bursa.
Melihat dari beberapa nama 10 besar itu, nama Habib Rohan (mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu 2004) ini disebut – sebut paling punya kans. Sebab, selain independent dukungan dari elemen GMNI sangat kuat.
Termasuk Bambang Sunggono, dan Itok Wicaksono (akademisi Universitas Muhammadiyah Jember) ini adalah pakar dalam berbagai hal. Termasuk Bambang Sunggono, yang juga lulusan Sarjana Hukum ini. Sedang nama Gogot Cahyo Baskoro (wartawan), Heny Ratna Anggraini, Nur Wahdatul Chilmy, dan Wasis Isdianto (GMNI) disebut – sebut paling rendah kansnya.
Tapi, penggodokan di Propinsi dan Pusat bisa jadi masih berpengaruh terhadap siapa yang lolos 5 besar nantinya. Sehingga setelah ditetapkan 5 nama , itulah hasil seleksi Anggota KPUD Jember yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan.
Baik Ketty Tri Setyo Rini, dan Sudarisman, SS, kepada wartawan berbagai media di Jember mengaku menerima dengan keputusan Pansek itu. Berbagai perasaan campur baur setelah pengumuman di kantor Sekretariat Pansek Jl Veteran kemarin. kim

BOS UD SARI UTAMA DIPOLISIKAN

Wafer Ribuan Dibayar BG Blong

JEMBER – Kurang lebih 3.440 biskuit dan wafer milik PT Selamat Biskuit Indonesia (SBI) diduga digelapkan bos UD Sari Utama karena saat ditagih malah dibayar Bilyet Giro (BG) kosong.
Akibatnya, perusahaan yang berpusat di Sidoarjo ini melaporkan pengusaha asal Desa/ Kecamatan Ajung itu ke polisi.
Laporan dugaan penipuan dan penggelapan ini dilakukan oleh karyawan PT SBI bagian pemasaran, Humprey Alexander (40), asal Perum Bukit Cemara B 02.
Karyawan PT SBI yang merasa kesal dan dirugikan ini terpaksa melaporkan setelah gagal mencairkan Giro Bilyet yang diterima dari terlapor, MH (30), pemilik UD Sari Utama di Jalan Semeru, Dusun Krajan Desa Ajung/Kecamatan Ajung.
Selain melaporkan MH, Humprey juga melaporkan Mdt (38), Pelaksana UD Sari Utama. Warga Perum Taman Gading ini adalah terlapor pertama.
Ceritanya, tanggal 1 Agustus lalu, UD Sari Utama memesan biscuit dan wafer sebanyak 675 dos, dan dikirim 5 September. Tiga hari kemudian, 8 September, kembali memesan 1.130 dos, dan telah dikirim tanggal 11 dan 13 September.
Selanjutnya 12 September memesan 850 dos biscuit dan wafer yang telah dikirim seminggu kemudian, 19 September. Terakhir memesan 785 dos, dan dikirim sehari kemudian, 19 September.
Untuk pembayaran semua barang dagangan itu, UD Sari Utama berjanji akan membayar sebulan setelah barang diterima. Sebulan lebih kemudian PT SBI mendapat kiriman Giro Bilyet Bank Mandiri Syariah Jalan Wijaya Kusuma.
Giro ini lantas dicairkan. Tapi, oleh pihak bank, giro senilai Rp 100 juta itu ditolak karena kosong. Jumlah itu juga masih kurang Rp 75.815.100, dari total Rp 175.815.100.
Upaya klarifikasi terhadap Giro kosong itu, Humprey dan rekannya mendatangi UD Sari Utama. Tapi, setibanya di sana UD Sari Utama telah tutup. Sedang pemilik dan pelaksana UD tidak ada, diduga kabur.
Oleh karena itu Humprey melaporkan kedua orang ini ke Mapolres Jember atas dugaan penipuan dan penggelapan biskuit dan wafer. kim

DITINGGAL MAKAN, MOTOR DIMALING

JEMBER - Nasib apes menimpa mahasiswi Unej bernama Siswati Ningsih (23), yang indekost di Jalan Bangka I No 16 Kelurahan/ Kecamatan Sumbersari, Selasa (25/11) pukul 23.00 malam.
Dia kemarin diperiksa penyidik Polres Jember untuk diambil keterangannya dan kesaksiannya terkait kejadian pencurian sepeda motornya.
Sepeda motor Yamaha Vega R P 3191 QD miliknya katanya saat diparkir di halaman tempat kosnya dan ditinggal makan bersama teman malah raib dicuri maling.
“Setelah membeli nasi, kami masuk untuk makan. Tidak lama, sekitar 10 menit saya keluar. Eh ternyata sepeda saya hilang,” ujarnya.
Ada dugaan siapa pencurinya ? Mahasiswi ini kebingungan. Tapi dia sempat menduga pelakunya adalah lelaki yang tak lama dikenalnya. Sebab, ciri-ciri yang disebutkan saksi hampir sama dengan ciri-ciri pemuda itu.
Dulunya dia sempat berkenalan dengan pemuda yang dicurigai itu kurang dari tiga minggu. Hampir sama dengan kepindahan ke tempat kosnya.
“Sebelumnya kos di (Jalan) Bangka V,” tukasnya.
Salah seorang teman se kost –an baru saja turun dari lantai dua. Dan ketika ia usai makan, ia tak lagi melihat motornya berada di tempatnya semula. Karena itu ia kemudian melapor ke Mapolres. kim

Selasa, 25 November 2008

MURID DITAMPAR KASEK

JEMBER - Seorang siswa SMP Negeri 2 Arjasa mengaku ditampar oleh kepala sekolahnya. Sementara sang kepala sekolah mengaku hanya mencubit.
Tampar atau cubit? Kisah ini berawal saat Saiful Rahman, Yogi Pradana, Wanda, Junaidi, Alimudin dan dua kawannya lagi membolos, Senin (24/11). Mereka memilih bermain di tempat playstation yang berjarak sekitar seratus meter dari sekolah.
Nah, mereka ketahuan, dan dibawa ke ruang Kepala SMPN 2 Arjasa M. Jais. Di sana mereka ditampar beberapa kali. "Gigi bagian kiri atas saya lepas," kata Rahman, Selasa (25/11).
Jais menolak tudingan muridnya itu. Ia mengatakan, dirinya hanya mencubit, dan mereka sudah diketahui sering membolos. "Saya sudah melaporkan kejadian ini pada atasan di Dinas Pendidikan," katanya. kim

MOBDIN KA – TU PARIWISATA DIMALING

JEMBER - Sudarsono mengakhiri kariernya sebagai birokrat dengan pahit. Menjelang pensiun, mobil dinas yang biasa dikendarai Kepala Tata Usaha Kantor Pariwisata Jember ini raib digondol maling.
Mobil dinas berjenis pick up merek Suzuki ini diperkirakan raib Senin (24/11) dinihari. Mobil itu diparkir di tepi jalan depan rumah Sudarsono di daerah Gebang.
"Ketahuannya waktu subuh," kata Kepala Kantor Pariwisata Jember Arif Tjahjono, Selasa (25/11).
Begitu tahu mobil dinasnya hilang, Sudarsono menelpon Arif. "Saya blank (tidak bisa berpikir). Bayangan saya, beliau harus mengganti. Padahal beliau tahun depan pensiun. Itu mobil keluaran tahun 2007, kerugiannya ya sekitar Rp 50 - 60 juta," kata Arif.
Dengan raibnya mobil dinas tersebut, maka mobil dinas Kantor Pariwisata tinggal satu, yakni yang dikendarai Arif. Arif percaya hilangnya mobil dinas itu tak akan mengganggu kinerja kantornya.
Setelah melaporkan kejadian itu ke kepolisian, Kantor Pariwisata akan melapor ke Badan Pengawas Kabupaten Jember. Nantinya Bawaskab yang akan menentukan apakah Sudarsono harus mengganti atau tidak. Kim

PIDATO PANCASILA


JEMBER - Nilai – nilai luhur budaya bangsa yang terangkum dalam Pancasila seringkali dilupakan generasi muda. Minat kaum muda terhadap arti ideologi Negara ini mendorong Front Perempuan Nasionalis Indonesia (FPNI) Jawa Timur, Kalkus Parlemen Pancasila DPR RI dan Dirjen Kesbangpol Dalam Negeri menggelar Lomba Pidato Pancasila Tingkat SLTP – SLTA se-Jatim.
Lomba ini digelar Minggu (23/11) di MAN 1 Jember ini diikuti sebanyak 114 siswa SLTP dan 98 siswa SLTA se-eks Karesidenan Besuki.
Koordinator Wilayah eks Karesidenan Besuki, Hani Putri, SH, MA, lomba ini bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap generasi muda dalam memberikan makna Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar negara sekaligus memupuk jiwa patriotisme.
“Ada wawasan dan kecintaan bangsa yang mulai luntur, padahal nasib bangsa ini terletak pada generasi muda dan semangat nasionalisme serta patriotisme mereka sudah sangat memprihatinkan,” tukasnya.
Dengan adanya lomba pidato ini, Hani berharap, nantinya akan ada lomba-lomba yang lain yang bersifat kebangsaan.
Dalam lomba ini, terdapat 5 nominasi yang nanti juaranya akan diikutkan pada babak semi final di Kediri tanggal 6 Desember mendatang. Sedang babak final akan dilaksanakan di Malang tanggal 28 Desember 2008.
Salah seorang peserta dari Kecamatan Glenmore, Banyuwangi yang berhasil dijumpai, Reksi Bayu Murti mengatakan dia termotivasi ikut kegiatan itu untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dia mengaku dapat berinteraksi dengan sesama pemuda se Jatim, diantaranya Jember, Kediri, Malang, Ponorogo, Lamongan dan Surabaya. kim

JEMBER – KEDIRI JALIN SINERGI TEMBAKAU


JEMBER - Komoditi tanaman tembakau andalan petani Kabupaten Jember ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Kediri untuk menjalin sinergisitas kerja sama pertembakauan karena sama – sama memiliki icon tembakau.
Motifnya, tak lain karena komoditas ini telah menciptakan suatu mata rantai tata niaga istimewa dengan ke daerah lain yang juga mempunyai komoditas sejenis.
Bertolak dari sana Selasa (25/11) sejumlah pejabat dari Pemkot Kediri : Dinas Koperasi, Disperindag, dan pengusaha home industry rokok lokal yang tergabung dalam UKM Kota Kediri, studi banding ke Jember, untuk mempelajari sistem pengolahan tembakau di Jember.
Rombongan ini diterima secara langsung oleh Asisten II Ekonomi Pembangunan, Drs. Edy B. Susilo, M.Si di Aula Pemkab Jember.
Edy Budi Susilo, mengatakan komoditas tembakau telah menciptakan suatu ikon bagi kedua daerah. Kediri sebagai produsen rokok sedang Jember merupakan pemasok tembakau untuk industri rokok di Kediri.
“Karena itu studi banding ini sangat strategis bagi kedua daerah terkait dengan permasalahan tata niaga tembakau,“ ujarnya.
Tanaman tembakau banyak dibudidayakan oleh masyarakat, dan hasilnya hampir berimbang dengan tanaman pangan di Jember. Tapi faktanya budidaya tembakau ini tidak selamanya menguntungkan petani, bahkan petani sering merugi.
Hal itu dia nilai sebagai masalah klasik petani Jember hingga saat ini dan membutuhkan penanganan serius dari pihak-pihak terkait.
Masalah pertembakauan memang tidak terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitasnya. Faktor itu misalnya, luas areal tanam, cara penanaman atau tata niaga tembakau.
Masalah kompleks pertembakauan ini oleh Pemkab Jember bersama stakeholder terus diupayakan untuk mencari terobosan membantu petani yang ingin tetap menanam tembakau sebagai mata pencaharian.
”Harapannya, dapat menumbuhkan kepercayaan petani agar tetap optimis bahwa tembakau tetap menjadi primadona perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Kongkritnya, Pemkab Jember sejak tahun 2003 telah mendata jumlah kebutuhan kasar tembakau beserta jenis dan kualitasnya. Hasil pendataan itu lantas disosialisasikan kepada masyarakat petani tembakau, sehingga dengan data itu petani dapat menyeimbangkan antara jumlah penanaman dan kualitas produksi dengan kebutuhan pasar agar tidak terjadi over produksi.
”Termasuk memantau transaksi di gudang-gudang guna transparansi pembelian antara pengusaha dan petani,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pemkab Jember, Ir. Dwidjo Sulastiono mengaku saat ini Pemkab telah melakukan beberapa solusi agar petani tembakau tidak merugi.
Semisal, menghimbau petani tembakau untuk bermitra dengan pengusaha. Selain itu, Dishutbun menjalin kerjasama dengan BMG untuk mendeteksi iklim.
“Kapan menanam tembakau dan kapan tidak ini bisa dipantau,” ujarnya.
Soal alokasi dana yang digulirkan dana digunakan untuk menyusun database potensi produksi tembakau, program peningkatan hasil panen, penerapan teknologi dan untuk kesejahteraan petani sendiri.
Di sisi lain, Staf Disperindag Pemkab Jember, Joko mengatakan di Jember sudah ada beberapa home industry rokok sekitar 144 UKM industri rokok non-formal (tidak ber-NPWP) dan 88 UKM yang telah memiliki NPWP (formal).
UKM ini menggunakan mesin sederhana, SDM rendah, modal kerja kurang mencukupi, sekitar 1-2 juta rupiah. Padahal idealnya modal Rp 4 juta. UKM ini juga memiliki pangsa pasar terbatas, dan omset jauh tertinggal dari rokok merk terkenal. kim

KORBAN KADES ALWI BERLANJUT

JEMBER - Pasca diserbu warga Desa Karangpring, bersama kuasa hukumnya, Abdul Haris Alfianto SH, Senin (24/11) untuk melaporkan mantan Kepala Desa (Kades)-nya, Moh Alwi ke Polsek Sukorambi, Selasa (25/11) kembali sejumlah warga geruduk Mapolsek.
Setibanya di sana, keempat warga Karangpring ini kembali melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan mantan Kepala Desanya. Warga setempat, bernama Bunasar, mengatakan bahwa dia turut menjadi korban dugaan penipuan oleh Alwi.
Bunasar saat itu bermaksud mengajukan sertifikat tanahnya. Tapi hingga kini tak kunjung selesai. Padahal uang administrasi yang diminta mantan Kades Alwi, sudah dibayar lunas.
“Masing-masing warga ditarif berbeda Mas. Ada yang bayar Rp 700 ribu ada sampai Rp 1 juta, rata-rata Rp 1 juta,” ujarnya.
Warga yang melaporkan dugaan penipuan ini kepada Polsek setempat mengaku sangat kecewa dengan ulah Kadesnya.
“Kalau belum selesai uang kami berarti dipakai, seharusnya akta dan sertifikat kami sudah selesai. Wong uangnya sudah lunas,” ujarnya.
Untuk itu, warga menuntut pihak Polsek Sukorambi, mengusut tuntas kasus itu. Dikhawatirkan jika tidak ditangani banyak warga lagi yang jadi korban.
Kapolsek Sukorambi AKP Herry Wahyono, menegaskan dirinya sedang melakukan penyidikan dan menindaklanjuti laporan warga itu. Jika ditemukan unsur tindak pidana yang dimaksud warga itu, dirinya tak segan menindak tegas. kim

Senin, 24 November 2008

FKAB : AUDIT INVESTIGASI PJU !


JEMBER – Hasil temuan BPK Perwakilan V Surabaya terhadap selisih proyek PJU senilai Rp 18 miliar disikapi Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Jember pimpinan Suharyono.
FKAB meminta temuan BPK itu bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan audit investigasi oelh BPK termasuk adanya pengembalian selisih keuangan tersebut.
“Kalau tidak, Jaksa bisa langsung melakukan penyidikan," ujar Ketua FKAB Jember Suharyono.
Dia menambahkan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan (DKLH) Pemkab Jember seharusnya bisa bersikap terbuka dan ada kesanggupan mengembalikan selisih
pekerjaan PJU yang seharusnya Rp 84,8 miliar tapi HPS berdasarkan harga satuan tahun 2007 yakni Rp 66,6 miliar kepada masyarakat.
"Bolehlah DKLH sanggup mengembalikan selisih dan sudah dilakukan. Tapi sampai kini belum ada kejelasan berapa miliar," ujarnya.
Padahal, BPK Perwakilan Surabaya memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk memantau dan melakukan audit investigatif sejak temuan itu.
Kata dia, BPK Surabaya saat ini sudah melakukan audit investigatif di proyek di instansi Pemkab Jember antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, RSUD dr Subandi, Dinas Pendidikan dan DKLH.
Tapi dari temuan BPK itu yang paling tampak fantastis adalah temuan selisih RP 18 miliar di proyek PJU medio tahun lalu mencapai Rp 85 miliar.
Proyek mercusuar Bupati Jember MZA Djalal ini menyaingi proyek mercusuar Lapangan terbang Notohadinegoro yang juga mengalami kendala.
Berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Semester I Tahun 2008 atas laporan keuangan tahun anggaran tahun 2007 menyebutkan, kontrak pekerjaan penataan dan pembangunan lampu PJU sebesar Rp 82,7 miliar tak sesuai ketentuan.
Dalam LHP BPK Nomor 122/R/XVIII.SBY/06/2008 tertanggal 19 Juni 2008
itu juga disebutkan pekerjaan PJU oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Pemkab Jember terdapat selisih Rp 18 miliar.
BPK menemukan selisih itu berdasarkan perhitungan harga pokok satuan (HPS) terlalu tinggi.
Sedang Kepala DKLH Pemkab Jember Chavid Setyadi saat dikonfirmasi lagi masih sibuk rapat dengan Perhutani Jember.
Dia berjanji akan memberi keterangan soal temuan BPK itu. Persoalan PJU ini tampaknya juga direaksi oleh Komisi D DRPD Jember yang sejak kemarin masih melakukan kunjungan kerja ke Bali.
Kata anggota Komisi D Sanusi Mochtar Fadilah, dari PKPB mengatakan, dengan temuan BPK itu DKLH Pemkab harus segera melaksanakan rekomendasi itu.
"Kalau rekomendasinya disuruh mengembalikan, ya harus,” ujarnya.
Dia pesimis jika kasus PJU ini akan ditangani dan direspon oleh Kejaksaan dan aparat hukum lain. Tak jelas apa motif Sanusi bicara seperti itu. kim

PJU Rp 85 M Dikorupsi

BPK Temukan Selisih Rp 18 M

JEMBER - Proyek penerangan jalan umum (PJU) di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) ada indikasi dikorupsi. Informasi sebelumnya, ada teguran dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) V Surabaya untuk mengembalikan kelebihan fee Rp 8 milliar ke Kasda. Sebab, selisih fee yang didapat ada indikasi mencapai Rp 20 milliar.
Kali ini, BPK V Surabaya turun lagi mendalami temuan pertama. Ditengarai pengerjaan proyek itu bermasalah dan berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Semester I Tahun 2008 atas laporan keuangan tahun anggaran tahun 2007 ada kontrak pekerjaan penataan dan pembangunan lampu PJU sebesar Rp 82,7 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.
Dalam LHP BPK Nomor 122/R/XVIII.SBY/06/2008 tertanggal 19 Juni 2008
itu disebutkan pekerjaan PJU oleh DKLH terdapat selisih Rp 18 miliar.
BPK menemukan selisih itu berdasar perhitungan harga pokok satuan (HPS) terlalu tinggi. Dalam hasil pemeriksaan atas HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta diketahui oleh Kepala DKLH diketahui bahwa harga satuan bahan, upah, alat dan jaminan instalasi dalam HPS dibuat dengan cara mengalikan harga satuan tahun 2007 dengan faktor pengali 1,2 atau harga satuan dalam HPS yakni harga tahun 2007 dikalikan 1,2.
Sedang untuk harga satuan biaya penyambungan listrik tidak diubah. LHP BPK yang ditandatangani Ambar Wahyuniharga menyebutkan satuan bahan, upah, alat dan jaminan instalasi lebih tinggi 0,282432.
Atas kelebihan harga itu mengakibatkan nilai HPS terlalu tinggi Rp 18.1 miliar.
Jika dirinci, penetapan HPS Rp 84,8 miliar dan HPS berdasarkan harga satuan tahun 2007 yakni Rp 66,6 miliar.
Pekerjaan PJU itu dilaksanakan oleh PT Sarana Dwi Makmur dengan kontrak nomor 602.1/851/KTR/436.312/2007 tanggal 14 Desember 2007. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2007 sampai dengan 13 Oktober 2008.
Untuk pembayaran pekerjaan dibagi dalam 3 tahun anggaran. Menyikapi ini Ketua Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono menyesal dengan adanya pekerjaan PJU tersebut. Bahkan berdasar temuan BPK itu faktanya terungkap penggunaan anggarannya ada selisih.
"PJU ini proyek mercusuar andalan Bupati, kalau LHP BPK menyebutkan demikian maka bisa mencederai kepercayaan masyarakat pada eksekutif," ujarnya.
Dia mengatakan selama pengerjaan PJU ada kendala belum cukupnya daya listrik di Jember belum lagi instruksi Presiden SBY untuk hemat energi.
Kini semua PJU belum bisa menyala alias byar-pet. "LHP BPK itu bisa dimajukan ke audit investigatif. Kalau begini, rekomendasi BPK meminta anggaran yang ada selisih itu harus dikembalikan. Kalau tidak maka akan ada sanksi hukumnya," tegasnya.
Sementara itu, Kepala DKLH Jember CH Hhavid Setyadi kepada wartawan mengatakn LHP BPK yang memunculkan selisih itu meminta pihaknya untuk memperbaiki anggaran.
"Kita sudah kembalikan selisih itu atas rekomendasi BPK," ujar Havid Setyadi melalui ponselnya yang dikonfirmasi bersama beberapa wartawan.
Tapi dia tak menyebut berapa miliar selisih yang sudah dikembalikan seperti yang direkomendasikan BPK.
"Rinciannya saya lupa, pokoknya sudah kita usahakan untuk dikembalikan," ujarnya sambil terburu menutup ponselnya.
Adanya selisih itu, BPK juga menyebut penyusunan HPS untuk biaya penyambungan listrik tidak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai.
Berdasar HPS, diketahui bahwa PPN dihitung untuk pekerjaan konstruksi, sedang untuk biaya penyambungan listrik tidak dikenakan PPN. Dengan begitu, maka rekanan dianggap tidak memperhitungkan PPN atas biaya penyambungan listrik.
Sekadar diketahui APBD tahun 2007 Pemkab Jember menganggarkan pengadaan PJU senilai Rp 85 miliar dengan 9.718 titik lampu. Dengan panjang jalan 485,9 kilometer.
Jalan itu meliputi jalan negara atau provinsi di 1.580 titik atau 79 kilometer, jalan kabupaten di 5.20 titik atau 261 kilometer, jalan kecamatan di 2.390 titik atau 117 kilometer dan jalan kota di 528 titik atau 28,87 kilometer.
Untuk jumlah lampu sodium dengan daya 250 watt ada 7.598 buah, sodium 150 watt ada 740 watt dan sodium 70 watt ada 1.380 buah. Namun melihat kondisi daya terpasang PJU ada 4,4 ribu KVA dengan pemakaian daya riil 2,7 ribu KVA maka listrik yang dimiliki PLN Jember belum menjangkau besarnya daya listrik itu. kim

KARYAWAN PT LDO NYARIS DIRAMPOK


JEMBER – Salah seorang karyawan PT Ledok Ombo (ekportir tembakau, Red) terkenal di Jember bernama Gunawan (50) warga Jl Kertabumi Raya No 21 Kaliwates Jember nyaris jadi korban perampokan di pagi hari, Senin (24/11) pukul 07.30 WIB.
Beruntung beberapa orang tukang becak dan penjaga perumahan meneriakinya. Sehingga ketiga orang preman yang diduga hendak merampok rumah yang sedang ditinggal pemiliknya itu kabur dengan tiga buah sepeda motor. Salah satunya sepeda motor Yamaha mio.
Informasi yang dihimpun, sejumlah petugas Reskrim Polres Jember, SPK Polres dan Polsek Kaliwates Kota sedang berada di tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan. Informasi sebelumnya ada tiga orang sedang memasuki rumah korban dan menguras barang - barang yang ada di dalam rumah yang sedang ditinggal penghuninya itu.
Kebetulan di rumah itu hanya ditinggali seorang pembantu. Salah satu saksi mata bernama Ansori, warga setempat mengatakan bahwa ada tiga orang berpakaian lusuh, dan kumal berboncengan tiga orang, dengan tiga sepda motor salah satunya memanjat tembok rumah.
Lalu masuk pekarangan rumah. Sebagian lagi bersiap dan berjaga – jaga di atas motor. Menurut saksi ini mereka diteriaki oleh beberapa warga karena mencurigakan. Setelah itu mereka kabur dengan menggeber motornya ke arah timur dan barat.
“Semburat mereka Mas, tak jelas ke mana ,” ujar saksi saat ditanya Ipda Suhartanto, Kepala SPK Polres Jember.
Untuk alasan penyelidikan polisi meminta untuk tidak menulisnya. Tapi, dari penyelidikan kemarin dicurigai beberapa nama pelaku. Ada indikasi pelaku adalah dikenal korban. Dan bahkan ada indikasi salah seorang pembantu rumah tangga korban ada yang bekerja sama dengan pelaku.
“Kalau niat maling dan ngrampok sebenarnya ya sebelahnya saja. Di situ gudang beras dan gudang gula… pasti menyimpan banyak uang. Mungkin salah sasaran saja,” ujar warga bergumam.
Perumahan di sekitar rumah pribadi Sekda Djoewito, dan Asisten II Pemkab Jember ini sontak geger dipenuhi warga dan polisi yang datang melakukan penyelidikan. Rumah besar – besar dan megah itu langsung menjadi perhatian warga yang lewat.
Kapolsek Kaliwates AKP Mulyono, terlihat sedang sibuk memeriksa korban dan saksi. Termasuk mengumpulkan keterangan untuk mencari cirri – cirri pelaku. Terakhir Tim resmob yang datang langsung menyimpulkan ada beberapa nama yang dicurigai. Rumahnya tak jauh dari TKP. kim

GEMPAR DESAK POLDA

JEMBER – Kasus dugaan perusakan dan penguasaan lahan PTPN XII Kebun Renteng Desa Mangaran, Kecamatan Ajung ternyata terus berbuntut panjang. Kali ini, LSM Gempar pimpinan Ansori, mendesak Polda Jatim bersama Polres Jember menggelar perkara itu untuk menentukan status dan kejelasan serta kepastian hukum kasusnya.
Menurut Ansori, dalam perkara itu ada beberapa dugaan tindak pidana yang menurut persepsinya ada yang terkait perusakan, penyerobotan tanah HGU milik PTPN XII Kebun Renteng, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung.
Sesuai pasal 47 ayat 1 UU NO 18 tahun 2004 tentang perkebunan dan laporan ke Mapolres Nomor LP K / 415/VI/2008/ Polres tanggal 12 Juni 2008 pelakunya adalah Tim Pejuang Rakyat Mangaran (TPRM) pimpinan Mistar.
“Menurut saya dalam kasus itu diduga ada unsur perusakan tanaman kayu, pencurian kayu karena kayu ditebang lalu dijual, penyerobotan tanah karena tanah yang dikuasai tanpa ijin itu sebagian dipindahtangankan, penipuan karena pembeli tanah itu merasa telah dirugikan,” ujar Ansori.
Menurut Ansori, permohonan gelar perkara itu dimaksudkan agar supaya dapat segera memperoleh kepastian hukum terkait posisi kasus itu. Sebab, menurut hematnya kasus serupa juga pernah terjadi di tahun 2002. Saat itu di Jember ada 70 orang tersangka dan semuanya ditahan polisi.
“Nah, kalau saat ini apa bedanya. Kasusnya hampir sama,” ujarnya.
Di lain pihak Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, belum berhasil dikonfirmasi. Saat didatangi di kantornya sedang olah TKP di Kertabumi. Saat didatangi ke sana sudah tidak ada. Tinggal petugas SPK Polres yang ada. kim

CURI HP BUAT TEBUS IJAZAH


JEMBER - Ada – ada saja ulah kawanan maling jika sudah tertangkap. Dalihnya dan alibinya untuk meringankan rasa bersalahnya beraneka ragam. Lihat saja Andi (20) pemuda asal Lingkungan Condro Kaliwates ini. Setelah babak belur dipermak massa, Minggu (23/11) kemarin, dia beralasan terpaksa mencuri HP untuk menebus ijazahnya yang nyantol di sekolahnya.
“Buat ambil ijasah Pak. Karena belum bisa bayar,” ujarnya.
Dia mengaku bersekolah di SMP Jubung dan lulus tahun 2006. Dia mengaku ide mencuri HP adalah muncul dari benaknya untuk mendapat uang guna menebus ijasahnya. Idenya ini diomongkan ke Andri (21), teman sekampungnya. Herannya Andri, menyetujui idenya.
Tak lama kemudian pemuda ini meminjam motor tetangganya dengan alasan ke rumah teman. Keduanya lalu mencari sasaran ke konter-konter. Berkeliling beberapa saat, dia menemukan sasaran. Tepatnya di konter milik Agus di Jl Imam Bonjol, dekat lampu merah Tegal Besar, mereka beraksi.
Modusnya unik. Dengan berpura-pura sebagai pembeli Andi bertugas sebagai eksekutor, dan Andri berjaga-jaga di atas motor. Tanpa melepas helm, Andi masuk ke konter berpura-pura hendak membeli HP.
Agus, pemilik konter itu tak curiga didatangi Andi, yang terus bertanya-tanya soal harga HP yang dipajang di etalase. Andi menunjuk HP Nokia 6600, dan ditunjukkan dikeluarkan dari etelase.]
Sambil bertanya, Andi mencari kelengahan Agus. Begitu Agus menoleh, Andi langsung berlari membawa kabur HP itu ke arah Andri, yang siap dengan motornya.
Mereka berusaha kabur. Tapi, ternyata apes menimpanya. Pemilik konter lebih cepat bereaksi. Keduanya dilempar gembok besi.
“Beruntung tak kena. Tapi saya terus kejar karena saya curiga,” ujar Agus pemilik konter.
Agus berhasil memegang baju Andi. Sambil berteriak maling tetangga kiri kanan konter melihatnya dan turut membantu. Sialnya Andri tak begitu menguasai sepeda motor itu.
Warga sekitar langsung berdatangan dan mengeroyok pemuda ini.”Buk – buk – buk,”. Andi dan Andri digebuki massa.
Mereka lansung digiring ke Mapolres Jember untuk diserahkan kepada polisi. Keduanya terancam dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. kim

Minggu, 23 November 2008

CALON ANGGOTA KPUD PANEN DUKUNGAN

JEMBER – Salah satu calon anggota KPUD Jember Drs Farid Wajdi, diam – diam panen dukungan dari masyarakat baik dari perorangan, LSM, Ormas, Yayasan, Paguyuban, Asosiasi, Lembaga Kemasyarakatan, dan beberapa unit usaha di Kecamatan dan Desa.
Farid Wajdi, yang juga mitra dari Lembaga Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur ini berhasil mengumpulkan surat dukungan secara spontan warga dan ormas hingga LSM itu sekitar 100 lebih lembaga. Ini memegang rekor dukungan para kandidat calon anggota KPUD yang lain.
Ketua LSM MP3 ini, selain mendapat dukungan dari LSM juga dari Yayasan. Baik Yayasan yatim piatu, dan yayasan pendidikan. Mayoritas mereka menandatangani surat dukungan secara kelembagaan dengan cara menyerahkan bukti stempel dan tandatangan, hingga datang sendiri.
Selain Yayasan, juga ada Pondok Pesantren yang ikut - ikutan simpatik memberi dukungan terhadap keberangkatan calon anggota KPUD Jember Farid Wajdi ini. Yang mengejutkan, ada banyak lembaga Muslimat juga secara resmi mencantumkan dukungannya termasuk kelompok tani, dan paguyuban pengusaha genteng.
Menariknya lagi, paguyuban masyarakat penjahit, kelompok tani, hingga persatuan ojek di Jember mendukung Farid Wajdi ini untuk menjadi calon anggota KPUD Jember periode 2008 -2013.
Farid, yang ditemui mengaku cukup kaget dan menghargai upaya teman – temannya menggalang dukungan untuk dirinya agar terpilih menjadi anggota KPUD Jember. Dia sendiri merasa cukup mengerti tentang keilmuan di KPUD. Terbukti dalam hasil test tulis kemarin dia masuk ke 20 besar, diantara nama – nama anggota KPUD lama.
“Saya berterima kasih kepada teman – teman yang secara mandiri, spontan memberi dukungan kepada kami. Kualitas kepercayaan itu akan kami imbangi dengan kualitas integritas keilmuan dan keindependenan diri kami, doakan saja,” ujar Farid.
Ada hal – hal prinsip kenapa dia harus mencalonkan diri menjadi KPUD Jember selain kepentingan masyarakat dan demokrasi ke depan. Farid, mengingat agar panitia seleksi juga jeli dalam melihat persoalan peraturan, politik, dan pertimbangan lain sebelum memutuskan. Sebab, Farid mengaku memiliki catatan tersendiri untuk itu. kim

DIES NATALIS UNEJ KE 44

JEMBER - Dalam rangka Dies Natalis Universitas ke 44, Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember akan menyelenggarakan penyajian hasil penelitian tahun 2008 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25
Nopember sampai dengan 5 Desember 2008.

Terdapat 200 hasil penelitian yang akan dipaparkan kepada khalayak yang dibagi dalam empat bidang seminar, yakni :
1. Bidang Kesehatan, digelar pada tanggal 25-26 Nopember 2008 di Aula Rektorat Unej, jam 08.00 - 17.00 WIB, menghadirkan pembicara dari Deutsche Akademische Austauschienschest (DAAD) Jakarta dengan tema makalah “Study and Research In Germany”.
Pembicara kedua adalah Prof. Dr. Fedik A. Rantam (Institute of Tropical Disease) ITD
Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul makalah ”Current Update of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) and Vaccine Development”.
2. Bidang Pertanian dan Teknologi Pertanian Dilaksanakan pada tanggal 27-28 Nopember 2008 di aula gedung Lemlit. Jam 08.00-17.00 WIB.
3. Bidang MIPA dan Keteknikan Dilaksanakan pada tanggal 2-3 Desember 2008 di aula gedung Lemlit. Jam 08.00-17.00 WIB.
4. Bidang Sosial dan Humaniora Dilaksanakan pada tanggal 4-5 Desember 2008 di aula gedung Lemlit. Jam 08.00-17.00 WIB. kim


DANA PEMULANGAN PNS DIKORUP ?

JEMBER – Sepekan terakhir ini, jajaran pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember digegerkan oleh kabar yang beredar terkait dugaan korupsi dana pemulangan PNS yang pensiun Rp 225 juta, akibat permainan laporan fiktif di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Lembaga yang dipimpin oleh Drs Sugiarto, ini kini menjadi sasaran empuk para pencari informasi dan pengawas untuk mendapatkan kejelasan berita itu. Apalagi menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran tahun 2007 BKD senilai Rp 9,6 milliar tesrebut. Rincian belanja tercantum di APBD 2007 itu adalah Rp 1.392.799.000,- dan ada fasilitas program purna tugas PNS Rp 240 juta.
Ada indikasi biaya belanja barang dan jasa Rp 1.392.799.000 ini ditemukan penyimpangan Rp 997 untuk pembayaran uang muka perumahan PNS (Bapertarum dan dari temuan itu BKD diwajibkan untuk mengembalikan “kebocoran” keuangan itu ke Kas Daerah (Kasda).
BPK dalam temuannya, dinilai oleh LSM Abdi Masyarakat Muh Thamrin, masih kurang jeli. Sebab, dalam melakukan audit dan pemeriksaan ke BKD itu, ditemukan bukti lain adanya dugaan penyimpangan di tubuh BKD berupa kejanggalan besarnya anggaran untuk kepentingan PNS yang sudah pensiun.
Rincian belanja barang habis pakai Rp 798.000, belanja perjalan dinas luar Rp 14.305.000, dan belanja pemulangan pegawai PNS untuk 450 orang yang pensiun diberi dana Rp 500 ribu per orang. Totalnya Rp 225 juta.
Identik dengan kebocoran keuangan yang ditemukan oleh BPK sebesar Rp 997 juga itu. Untuk urusan ini BKD harus mengembalikan dana itu ke Kasda, karena kegiatan diduga fiktif.
Beberapa orang pensiun menurut laporan LSM Abdi Masyarakat ternyata tidak pernah menerima dana pemulangan Rp 500 ribu per orang itu. PNS yang pensiun yang menolak namanya dikorankan ini misalnya. Dia yang bekerja selama 35 tahun setelah pensiun tidak ada hak apapun yang diberik oleh BKD.
Menurut aturan yang berlaku bahwa BKD telah disinyalir melanggar UU No 17 tahun 2003 tanggal 15 April 2003 tentang keuangan Negara. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Aturan kedua yang dilanggarBKD adalah peraturan pemerintah (PP) No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Negara, dan ketiga adalah dugaan pelanggaran UU No 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kami segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kembalikan dana itu, kepada yang berhak,” ujar M Husni Thamrin.
Di sisi lain, Kepala BKD Jember Drs Sugiarto, masih belum berhasil dihubungi terkait masalah ini. Kabar miring tentang temuan BPK ini sudah meluas di kalangan masyarakat termasuk kalangan LSM, dan anggota DPRD Jember. kim

EDARKAN SS DAN GANJA DISERGAP

JEMBER- Jajaran Reskoba Polres Jember berhasil membekuk tiga pengedar serbuk haram Sabu – Sabu (SS) dan pemakai ganja. Ketiganya adalah Nanang (26) warga Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Roy alias Citul (25) warga Desa Rambipuji/Kecamatan Rambipuji dan Sigit (25) warga Dusun Semboro Kulon, Desa Semboro.
Dari tangan ketiganya diamankan barang bukti 3 HP, tiga dompet, obat trek psikotropika, 5 dos obat, kondom, 5 linting rokok ganja siap jual.
Informasi di lapangan, sebelum ditangkap mereka disanggong petugas beberapa hari. Saat jadwal yang ditentukan, tersangka Roy alias Citul berhasil diringkus di Terminal Tawan Alun terlebih dahulu. Saat ditangkap dari tangannya disita BB ganja dan SS 2 poket dan SS 0,3 gram.
Lalu kasusnya dikembangkan. Dari situ diperoleh nama Sigit, warga Semboro.
Langsung saja petugas mengejar Sigit, di rumahnya di Dusun Semboro Kulon Desa/Kecamatan Semboro. Dia berhasil diringkus. Barang bukti yang berhasil disita adalah BB 2 poket ganja seberat 1,7 gram.
Polisi tak puas sampai di situ. Petugas masih berusaha mencari bandarnya. Dari mulut keduanya dicokot nama Nanang warga Desa Sidomekar Kecamatan Semboro.
Tak selang berapa lama Nanang berhasi diringkus. Dari tangannya disita BB ganja kering 492 gram atau 0,5 Ons.
Kasat Narkoba Polres Jember AKP Edy Sudarto, SH,MH menjelaskan bahwa untuk menangkap ketiga pelaku, petugas harus bekerja ekstra keras.
Mereka dikenal licin dan sulit ditangkap berikut BB nya. Dari tangan pengedar bernama Roy alias Citul ditemukan 1 buah kondom di dompet tersangka.
Ketiga tersangka masih bungkam soal bandar narkoba nya. Polisi masih tetap mengembangkan kasusnya hingga ke Probolinggo dan Surabaya. Mereka dijerat UU 22 Tahun 1997, tentang Narkotika., dan UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. kim

PEMRED KORAN MINGGUAN NIPU

Nyalo PNS, Rp 10 Juta Diemplok

JEMBER – Aksi penipuan berkedok bisa memasukkan jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih saja terjadi. Kali ini menimpa Abdul Hayyi (45) warga Dusun Karangsirih, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari.
Niatnya ingin menjadi PNS berakhir di kepolisian. Uangnya Rp 10 juta malah digondol kabur pelaku yang berinsial IM (50) warga Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates, salah seorang Pemred Tabloid Mingguan di Jember.
Korban menyerahkan uang total Rp 10 juta kepada IM secara bertahap. Pertama Rp 5 juta sekitar bulan 27 September 2007 bertempat di rumah pelaku.
”Saya sendiri yang menyerahkan uang itu ke IM, ” kata Hayyi.
Uang itu menurut pelaku untuk memperlancar proses PNS. Uang itu bukan untuk diri pelaku tapi untuk oknum Dispendik Jember.
Bahkan, korban saat menyerahkan uang kepada IM disertai kuitansi. Kuitansi pembayaran itu kini dijadikan bukti oleh korban untuk melapor ke polisi.
“Kami telah melaporkan kasus ini ke polisi. Kami juga telah mengantongi bukti laporan nomor K530/VIII/2008/Polres,” ujarnya.
Selanjutnya tahap kedua korban menyerahkan uang senilai Rp 5 juta tanggal 18 Nopember 2007 sehingga genap total Rp 10 juta.
Uang segitu menurut korban bisa masuk PNS berdasarkan janji IM. Dia akan ditempatkan sebagai PNS guru SMP 13-14 sebagai BP.
Tapi, sekian lama pelaku malah tidak menampakkan batang hidungnya. Saat didatangi dan ditanyakan ke rumah pelaku, bahkan bolak balik didatangi selalu mengelak. Hingga akhirnya uangnya minta dikembalikan saja.
Tapi, uang yang dijanjikan pelaku akan dikembalikan hingga kini belum diberikan. “Saya sudah capek nagih terus. Terus dijanjikan,” ujarnya.Daripada terus rugi dia memilih melaporkan kasus itu ke Mapolres Jember. kim

4 TRUK BIBIT JAGUNG PALSU DIAMANKAN


JEMBER- Jajaran Polres Jember berhasil mengamankan 4 truk bibit jagung yang diduga palsu. Selain itu, polisi juga menyita peralatan untuk memalsukan barang itu serta bahan bahan untuk memalsukan.
Saat penggerebekan seorang tersangka bernama Nurcholis (50) warga Dusun Dungsuko Desa/Kecamatan Bangsalsari ditangkap.
Bibit jagung palsu yang siap edar berhasil disita. Beberapa jenis jagung yang dipalsukan adalah Bisi 12.
”Kami sedang memeriksa tersangka, ” kata Ipda Wahyu Sulistyo, Kanitresmob Polres Jember.
Kata dia, tersangka telah mengeluti praktik ini sejak lama. Ada beberapa peralatan disita, termasuk ratusan zak tempat jagung siap pakai. Selain zak, juga diamankan alat sablon dan bahan kimia untuk mencampur produk tersebut.
Keberhasilan polisi membongkar praktik pemalsuan bibit jagung ini berkat informasi masyarakat yang curiga mendapati bibit jagung Bisi 12 yang diduga palsu.
Selain diduga palsu, kualitas, dan harganya lebih miring. ”Kami masih mendalami kasus ini,” ujarnya.
Kata Wahyu, bibit jagung Bisi 12 ini pernah diungkap Jajaran Polres Lampung.”Informasi dari masyarakat ini kami padukan dengan penemuan Polres Lampung. Ternyata, di Jember juga tak jauh beda seperti di Lampung, ” ujarnya.
Bahkan, bibit jagung yang berhasil diamankan di Jember kemarin langsung dibawa ke Polres Lampung.
Yang jelas, bibit jagung palsu ini telah beredar lebih dulu di wilayah Lampung. Dan, Polres Lampung juga yang paling awal mengungkap kasus pemalsuan bibit jagung Bisi 12 ini.
Dia menghimbau kepada petani agar segera melapor ke polisi jika menemukan bibit jagung Bisi 12 yang mencurigakan. Bibit jagung Bisi 12 yang asli dan palsu bedanya sangat tipis.
“Kami berharap pastisipasi masyarakat memberi informasi kepada kami. Agar, tidak semakin banyak jumlah petani yang jadi korban,” ujarnya. kim

KURANGI KONSUMSI BERAS


JEMBER - PKK dan Dharma Wanita adalah organisasi kesejahteraan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam kegiatan terobosan yang terkini adalah bidang pangan dengan cara Tebar Tanam.
Program Tebar Tanam akan dimulai 1 Desember 2008 serentak di seluruh Indonesia sebagai instruksi Presiden SBY untuk mengurangi konsumsi beras di masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, GOW dan Perwosi se-Bakorwil III Malang, Ny. Ani Achmad Basuki kemarin, di Aula PB Sudirman, mengatakan bahwa masalah pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat.
Hadir dalam acara itu, wakil Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.
Ny Ani mengatakan, saat ini kebutuhan pangan di Indonesia hanya bertumpu pada produksi beras saja. Negara ini memiliki jumlah penduduk besar, produksi beras yang ada dikhawatirkan tidak seimbang dengan jumlah penduduknya.
“Karena itu kami akan berupaya melalui program Tebar Tanam ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan sosialisasi bahan pangan lain sebagai pengganti beras,” bebernya.
Program Tebar Tanam ini adalah bertujuan untuk diversifikasi pangan. Kebutuhan karbohidrat dapat diganti dengan bahan pangan lain.
Di sisi lain, Ny. Toeti Djowito Ketua Dharma Wanita Jember menegaskan dengan adanya program Tebar Tanam untuk diversifikasi pangan, masyarakat dapat dialihkan mencintai makanan asli Indonesia yang tidak mengandung pengawet atau pestisida.
“Dengan pola ini, secara langsung ataupun tidak dapat menghemat biaya konsumsi keluarga,” tukasnya.
Sebagai pengganti beras masyarakat diminta menanam umbi-umbian atau buah-buahan di pekarangan rumah sesuai instruksi Pemprop Jatim termasuk pohon sukun. Prinsip menanam itu adalah dengan program 3 B (Beragam, Bergizi dan Berimbang). kim

Jumat, 21 November 2008

PROYEK RSUD TERANCAM MOLOR



JEMBER – Proyek pengerjaan gedung berlantai dua Poliklinik di RSUD dr Soebandi senilai Rp 3.465.351.000,- ini terancam molor. Karena batas waktu pengerjaannya adalah tanggal 20 Desember 2008 sebagai penyerahan proyek. Tapi, anehnya di papan nama tertulis penyerahan pertama.
Ada apa ?. Proyek yang dikerjakan oleh PT Raung Jaya Utama Karya ini, sebelumnya sempat dipersoalkan sejumlah LSM di Jember. Bahkan kasusnya hingga kini masih ditangani di Mapolda Jatim, di Unit Reserse Kriminal Polda Jatim, sesuai laporan LSM Picket Nol.
Dalam kasus itu, ada indikasi proses pelelangan dan tender menyalahi aturan. Termasuk pengumuman di media tak ber SK Gubernur. Saat dilakukan tender dan penawaran, sejumlah panitia melalui Satpam RSUD mengusir wartawan dan LSM agar tidak masuk ruangan penawaran.
Sejak saat itu, muncul protes dari beberapa LSM dan rekanan karena ada indikasi KKN. Panitia lelang menolak disebut KKN. Dia melakukan tender itu dengan terbuka dan berdasarkan sistem merit point karena jenis proyek Pascakualifikasi. Sehingga bukan berarti penawaran dengan nilai terendah yang bisa menang. Tapi, ada spesifikasi tertentu dari rekanan yang memenangkan tender itu.
Tapi, oleh rekanan lain terutama dari PT Gunung Kelabat, pimpinan Regar Awuy, bersikeras tender proyek RSUD itu bermasalah. Hingga laporan berbuntut ke Mapolda Jatim. Tapi, di sana Mapolda Jatim menemukan indikasi dugaan pemalsuan dalam dokumen rekanan. Kasusnya sendiri diduga kuat masih dalam penyidikan beberapa rekanan tersebut.
Di sisi lain, PT Raung Jaya Utama Karya, pimpinan HM Rusdi, di Jl Melati 26 itu kini patut ketar – ketir sebab deadline waktu pengerjaan tanggal 20 Desember 2008 tinggal sekian hari. Padahal, pekerjaan masih sangat banyak. Belum lagi membikin kerangka beton, lantai beton, hingga tulang – tulangan beton bangunan.
Belum lagi pengerjaan itu masih harus disibukkan oleh kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari wilayah V Surabaya. Tim BPK pimpinan Sindar Marbun, kemarin datang ke RSUD dr Soebandi, dan terus melakukan audit pendalaman menemukan kerugian negara sebagai tindak lanjut temuan tahun 2007 kemarin. Ada informasi Tim BPK tersebut akan tinggal di Jember hingga pekan depan. Karena tim ini memeriksa banyak dinas, dan unit satuan kerja di Pemkab Jember. Diantaranya Dinas PU, Dinas Kesehatan, RSUD dr Soebandi, DKLH, Dinas Pengairan, dan Dinas Pendidikan.
Sejumlah direktur, dan wakil direktur RSUD dr Soebandi hingga kemarin petang belum berhasil dikonfirmasi. Direktur RSUD dr Yuni Ernita, dan wadir masih sibuk menemui Tim BPK hingga petang kemarin. Di lapangan, sejumlah pengawas, dan konsultan dari PT Raung Jaya Utama Karya, saat ditanya mengaku terus mengebut pekerjaan dan melakukan lembur. kim

KONGRES RAKYAT JEMBER SEGERA DIHELAT


CARI PEMIMPIN 2010, TOLAK OLIGARKI BARU

JEMBER – Wacana gerakan rakyat yang jenuh terhadap kondisi pemerintahan saat ini yang penuh dengan masalah hukum, dan penyimpangan terus menguat di akar massa bawah. Demikian diungkapkan Lembaga Kajian Rakyat (LKR) Nurdiansyah Rahman alias Nunung.
Untuk menjembatani masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpinan saat ini, tidak puas dengan kondisi pemerintahan saat ini, dan upaya penegakan hukum yang dinilai payah dan sarat KKN di Kabupaten Jember ini LKR akan mewadahi masyarakat tersebut terutama dari kelompok komunitas Independen yang anti partai politik dan golongan untuk menggelar acara akbar bertajuk Kongres Akbar Rakyat Jember atau KARJ.
Menurut Nunung, upaya yang dikaji LKR itu akan diaktualisasikan guna mencari tahu sejauh mana respon masyarakat Jember, kepedulian masyarakat, dan partisipasi publik terhadap politik dan pemerintahan di kota tembakau ini.
Catatan selama ini, tingkat partisipasi publik masih sangat rendah dan didominasi oleh mayoritas kelompok partai politik, kader parpol, satgas parpol, dan LSM bentukan Parpol. Tidak ada partisipasi dari masyarakat yang independen.
Kenapa harus independen ? Nunung, menegaskan bahwa independen itu berarti tidak memihak kepada kepentingan apapun kecuali, aturan yang benar, rel yang benar, kebenaran itu sendiri, dan mayoritas bersama masyarakat. Bukan untuk golongan, dan kepentingan sekelompok orang saja.
Nunung, sangat prihatin melihat perkembangan demokrasi Jember dan partisipasi politik termasuk dalam pembangunan di Kabupaten Jember. Sebab, masih didominasi oleh golongan tertentu, mantan – mantan Tim Sukses (TS), dan kelompok masyarakat strata tertentu. Di aras golongan kyai, malah tidak semua bisa ikut terlibat langsung. Ada sebagian terkotak menjadi tempat rujukan pemerintah, sebagian lagi hanya sebagai pelengkap.
Tingkat partisipasi ini, menurutnya tergantung kepada integritas masing - masing. Termasuk integritas lobiying di parlemen dan pemerintahan untuk mendapatkan jatah dan kue “pembangunan” dari seorang pemimpin daerah di Jember.
Alhasil, banyak laporan korupsi datang ke pihak berwajib. Tapi, sialnya tidak ada respon dari aparat ini untuk serius. Bahkan terkesan jadi obyek semata. Inilah yang membuat LKR ingin mendorong wacana rakyat Jember independen untuk bersatu. Yang dilawan adalah ketidakadilan, kebathilan, dan penyimpangan demokrasi.
“Jika dalam Kongres nanti ditemukan pemimpin baru yang memiliki visi, itu terserah masyarakat. Kita undang semua elemen kyai, tokoh agama dan masyarakat termasuk tokoh pendidikan dan ekonomi tingkat nasional dan regional untuk menyadarkan masyarakat Jember untuk melawan oligarki – oligarki baru di daerah pasca Pilkada,” ujar Nunung. kim