Rabu, 28 Januari 2009

CBC PROTES KERAS PLACEMENT UANG APBD DI SBI


JEMBER – Lontaran keras disampaikan oleh Direktur Centre of Banking Crisis (CBS) terkait banyaknya kepala daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Jawa Timur yang menempatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Sertifikat Bank Indonesia.
Menurut Sugiarso, dengan penempatan APBD dari DAU dan DAK di SBI membuat pertanggungjawaban keuangan tidak akuntable dan tidak jelas. Bahkan rawan diselewengkan, karena bunga SBI itu akan masuk kantong siapa?.
Dia melihat sampai saat ini masih banyak Kepala Daerah di Jatim yang masih menempatkan APBD nya ke SBI. Hal itu sangat mencederai keadilan masyarakat. Seperti halnya jeruk makan jeruk.
“Masak uang negara dibeayai uang negara. Uang negara untuk menjamin uang negara,” ujar Direktur CBS, dalam seminar UKM di Jember kemarin.
Sekadar diketahui, Presiden SBY meminta tegas kepada Kepala Daerah untuk tidak menempatkan APBD mereka di SBU. Bahkan tahun 2007 lalu Pemerintah pusat telah menawarkan surat berharga negara (SBN), baik berupa surat utang negara (SUN) ataupun sukuk, kepada pemerintah daerah yang memiliki surplus. Sehingga tidak perlu menempatkan APBD ke SBI.
Bahkan, Menkeu sempat memberi teguran keras kepada Kepala Daerah jika tidak segera membuat Perda karena penempatan SBI menunggu batas jatuh tempo akan diberi sanksi tegas.
Belanja APBN yang didaerahkan mencakup hampir sepertiga volume APBN. APBN 2006 mengalokasikan Rp 220,07 triliun untuk belanja daerah. Belanja itu terdiri atas dana perimbangan Rp 216,59 triliun. Rinciannya, DBH Rp 59,35 triliun, DAU Rp 145,66 triliun, dan DAK Rp 11,57 triliun. Selain dana perimbangan, masih ada dana otonomi khusus yang jumlahnya mencapai Rp 3,477 triliun.
Selain mekanisme pengesahan APBD, Sugiarso, SE, juga menyoroti birokrasi yang masih sangat lamban. ”Penyerapan masih kurang karena administrasi. Buktinya, ini tak hanya dialami daerah, tapi juga di pusat,” ujarnya.
Birokrasi katanya harus dibuat sedapat mungkin agar efisien. Imbas rendahnya penyerapan dana adalah dana banyak disimpan di SBI. Alasan BI bahwa penyimpanan dana APBD di SBI bisa menambah biaya moneter BI dan setiap tahun dana BI membayar suku bunga SBI adalah Rp 16-20 triliun.
Tahun lalu, Rp 18-20 triliun harus dibayar bank sentral untuk suku bunga SBI. ”Dana masyarakat yang tersimpan di SBI tahun lalu sekitar Rp 170 triliun. Ada 25 persen yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah,” ujarnya.
Presiden SBY kata Sugiarso, telah mengkritik Pemerintah Daerah (Pemda) yang menempatkan dananya – APBD – di perbankan. Presiden SBY menyebutkan ada lebih dari Rp 90 triliun dana Pemda yang menganggur di perbankan dan Rp 50 triliun-nya ditempatkan di SBI, melalui BPD sebagai perantaranya.
Menkeu Sri Mulyani juga ikut ‘marah’ ke BPD-BPD karena menjadi salah satu klimaks fenomena yang memiliki akar permasalahan kompleks.
Begitu besarnya dana APBD yang ditaruh di perbankan, di SBI tentu bukan suatu hal yang baik bagi perekonomian daerah. Apalagi di saat ini masa pasca-krisis, seharusnya daerah giat-giatnya membangun.
Saat ada dana yang ditaruh di perbankan atau SBI, berarti dana itu tidak digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketika tidak terjadi pembangunan dan tidak ada dana untuk program-program masyarakat, artinya tidak akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi; tidak akan terjadi penambahan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, dll; dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun tidak akan meningkat.
“Tentu kasus yang ada menjadi sebuah ironi. Melihat besarnya alokasi dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat ke daerah sejak Otoda, tentu wajar bila akhirnya pemerintah pusat kebakaran jenggot, mencak-mencak. Terlihat sangat wajar pula bila pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah dan BPD karena ketidakmampuan menyalurkan dana itu ke program riil,” ujarnya.
Di sisi lain, permasalahan yang muncul bukan murni disebabkan kesalahan Pemda. Bahkan bila ditelisik apa yang dilakukan oleh Pemda dan terutama oleh BPD adalah sesuatu yang wajar, sebuah pilihan rasional secara ekonomi.
Tapi, yang harus dilakukan bukanlah menyalahkan tindakan yang diambil, tapi mempertanyakan kondisi apa penyebab tindakan itu dipilih oleh Pemda dan BPD.
Semua terjadi karena lambatnya penetapan APBD sehingga APBD tidak mungkin efektif sejak awal tahun. APBD baru efektif di bulan Maret - April.
Di medio tahun, berbagai proses harus dilaksanakan dengan proyek, sementara penerimaan terus meningkat, besar penerimaan tetap lebih besar dari pengeluaran.
Besar pengeluaran baru memuncak di akhir tahun. Selisih penerimaan dan pengeluaran ini yang akhirnya ditaruh di perbankan dan kemudian ditaruh di SBI oleh BPD.
Besarnya penerimaan belum termasuk perhitungan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, dan akan semakin memperbesar dana yang ditaruh di perbankan.kim

Tidak ada komentar: