Sabtu, 31 Januari 2009

KAK SETO “DICEGAT” MASSA GEMPAR


KOMNAS PA : DESAK DEPSOS TURUNKAN TIM KE JEMBER SOAL KASUS ADOPSI ILEGAL RSUD SOEBANDI

DAN AKAN KOORDINASI DENGAN MABES POLRI TERKAIT PENYIDIKAN OLEH POLRES JEMBER

JEMBER - Kak Seto – sapaan akrab Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Dr Seto Mulyadi, Mpsi – “dihadang” oleh rombongan LSM Gempar pimpinan Anshori, dengan pasutri Siti Fatimah – Kholik Priyanto, yang menjadi korban “penjualan bayi” di RSUD dr Soebandi, di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) sesaat setelah menjadi pembicara dalam seminar, Sabtu (31/1) siang.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) menuntut ditemui Kak Seto yang sedang menjadi pembicara di seminar tentang anak di Unmuh.
Ketua LSM Gempar Anshori, berniat menyampaikan aspirasi terkait kasus adopsi tak prosedural Muhammad Adhar di RSUD dr. Soebandi.
"Kami ingin pihak Komnas PA merespons dan mendukung proses penyidikan kasus dugaan penjualan bayi ini," kata Ketua LSM Gempar Ansori saat orasi.
Saat bertemu Kak Seto usai seminar, Anshori membacakan tiga butir tuntutan. Pertama, mengutuk keras atas dugaan penjualan bayi oleh oknum-oknum RSUD dr. Soebandi Jember, karena bertentangan dengan norma agama dan pembukaan UUD 1945. Kedua, meminta aparat kepolisian Jember dan Komnas PA dalam batas kewenangannya bertindak tegas atas human traficking dengan dalih adopsi.
Ketiga, meminta aparat agar memberi sanksi tegas kepada para pelaku, untuk menimbulkan efek jera.
Setelah itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Abdul Ghafur bersama Anshori, berikut orangtua bayi yang diadopsi bertemu langsung dengan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi.
Ia lantas membeberkan kasus adopsi tak prosedural yang dialami Muhammad Adhar, itu. Perbincangan keduanya tampak serius. Ghafur menjelaskan, bahwa kasus ini murni mencuat tanpa tendensi politik. Kasus ini mencuat karena dukungan media massa yang gencar memberitakan.
"Karena ini mendekati pemilu, ada yang mengait-ngaitkan dengan masalah politik, padahal tidak. Saat saya dan Bu Fatimah hendak mengambil bayi ini di RSUD, justru bayinya tidak ada. Saya harus mengambil bayi ini 30 Km di rumah pengadopsi," kata Ghafur, disambut anggukan kepala Kak Seto.
Kak Seto justru menyambut baik ada upaya pengungkapan persoalan-persoalan yang dialami anak-anak. "Masyarakat berhak mengawasi persoalan terkait anak. Ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah," kata Kak Seto.
"Kepada Pak Abdul Ghafur, kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius di masyarakat," kata Kak Seto, yang juga mengapresiasi peran media massa dalam mengungkap kasus itu.
Kasus adopsi tak prosedural terkuak, setelah Siti Fatimah ditemani Ketua Komisi A DPRD Jember Abdul Ghafur hendak mengambil bayi yang dititipkan di ruang Perinatologi RSUD dr. Soebandi.
Selama 29 hari di RSUD usai bersalin, Siti Fatimah tak mampu membayar. Ia sempat menandatangani pernyataan menitipkan bayinya di RSUD, bukan pernyataan adopsi bayi ke orang lain.
Faktanya, bayi nya Muhammad Adhar tanpa seijin Siti Fatimah sudah dipindahtangankan ke Muhammad Syaifullah, guru SDN Sumberrejo 3 Ambulu, oleh RSUD dr. Soebandi. Syaifullah membayar Rp 11 juta sebagai ganti beaya bersalin dan biaya perawatan Siti Fatimah dan bayi selama di RSUD.
Di akhir pernyataannya Kak Seto, mendesak Departemen Sosial menurunkan Timnya ke Jember terkait kasus adopsi bayi tak prosedural di RSUD dr. Soebandi itu.
Komnas PA akan melaporkan hal itu ke Departemen Sosial dan berkoordinasi dengan Markas Besar Kepolisian RI. Ketua Komnas PA ini menegaskan kepada Ketua Komisi A DPRD Jember Drs Abdul Ghafur dan Aktifis LSM Gempar di Unmuh Sabtu (31/1) kemarin.
"Masalah child traficking merupakan salah satu skala prioritas Komnas Anak. Pelaku bisa dijerat maksimal 15 tahun penjara. Dengan sangat serius, kami akan mempelajari ini," kata Seto.
Kak Seto, akan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian RI. "Mohon adik ini dilindungi untuk mendapat haknya. Insya Allah secara lembaga dan pribadi, saya akan memberikan sumbangan sekadarnya," kata Seto.
Kak Seto dengan penuh perhatian menyentuh Adhar yang tertidur lelap di dekapan Siti Fatimah. Beberapa kali, dia mencium kepala M Adhar.
Bahkan, Kak Seto menutupi telinga Adhar, saat Ketua LSM Gempar Ansori membacakan pernyataan sikap dengan volume suara keras di dekat si bayi.
Usai pertemuan, Kak Seto berjanji akan menghubungi Kepala Kepolisian Resor Jember dan RSUD dr. Soebandi.
"Kami akan minta Depsos untuk menurunkan tim menangani kasus ini secara serius," ujarnya sambil mengingatkan bahwa pengangkatan anak harus ada ijin dari Menteri Sosial melalui Pengadilan.kim

Jumat, 30 Januari 2009

Pegunungan LYT Longsor 3 Titik

JEMBER - Hujan terus turun di wilayah Jember dan setiap hari khususnya di pegunungan Argopura Jember, membuat sejumlah punggung bukit di pegunungan tersebut, termasuk di wilayah BKPH Lereng Yang Timur (LYT), mengalami longsor.
Longsor di punggung bukit pegunungan Argopura tersebut mencapai 3 titik, diantaranya di petak 59 c dan 58. longsoran terjadi cukup parah dan mengakibatkan sekitar 2 hektar lahan hutan lindung tersebut hilang tanamannya.

Untungnya 3 titik longsoran tersebut jauh dari perumahan Magersaren milik warga sekitar. Jarak longsoran sekitar 2 km dari kawasan perumahan Magersaren, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Hanya saja, ribuan tanaman kopi, tanaman keras yang baru saja ditanam pada program Gerhan 2008 hilang. "Bisa sampean lihat sendiri, ini di kemiringan sekitar tidak sampai 45 derajat, dan dihutan lindung lagi, jadi sudah tidak boleh dirambah atau ditanami lain-lain, akibatnya longsor begini," ujar Kepala BKPH LYT, Budi Mulyono, sambil menujukkan lokasi longsoran yang terdapat di petak 59c, dengan posisi sekitar 3000 meter diatas permukaan laut.

Budi juga menjelaskan, bahwa sudah seharusnya masyarakat ikut menjaga areal tanaman keras milik Perhutani, bukan malah mematikan atau menebangnya.

"Meski kayunya tidak dibawa ke bawah, tetapi akhirnya mati karena diobat, kalau sudah mati arealnya ditanami kopi, ini sama saja dengan mencuri," imbuhnya.

Budi berharap melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Kembang, yang juga mempunyai sekitar 400 anggota pesanggem, di wilayah tersebut masyarakat bias lebih terbina dan terarah ketika hendak menanami areal hutan. [*]

Buang Air, Bocah 4 Tahun Hanyut di Sungai

JEMBER - Tim Search and Rescue Organisasi Pecinta Alam (SAR OPA) Jember tengah mencari seorang bocah empat tahun yang diduga hilang hanyut di sungai Jompo, Jumat (30/1/2009).
Bocah malang itu bernama Real Bisma Ihsani, anak pasangan Maulid - Erna. Ceritanya, Kamis malam (29/1/2009) sekitar pukul 20.00, Real yang tengah asyik menonton televisi mendadak keluar rumah. Tidak ada gelagat mencurigakan.

Namun setelah lama dinanti, Real tak juga kembali ke rumah. Keluarga menemukan celana pendek yang tadinya dikenakan Real ditinggalkan di depan rumah. Ada dugaan Real ke sungai untuk buang air besar.

Rumah di Jalan Sultan Agung gang V nomor 119 itu memang berada di bantaran sungai. Warga sekitar yang tak memiliki jamban biasa buang hajat di sungai.

"Air sungai Jompo memang naik tadi malam. Hujan sejak Kamis kemarin sudah terjadi sejak pukul satu siang. Sempat reda pukul tujuh malam, dan hujan lagi pukul sembilan malam hingga tengah malam," kata Windy, juru bicara SAR OPA.

Sekitar pukul 00.10 Jumat dinihari, SAR OPA mendapat telpon untuk minta bantuan dari Andi Sungkono, salah satu aktivis pecinta alam. Namun pencarian baru bisa dilakukan sekitar pukul sembilan pagi, Jumat ini, setelah pihak keluarga selama semalam penuh tak menemukan Real di manapun.

SAR OPA langsung menurunkan sedikitnya enam orang aktivisnya dengan menaiki perahu karet menyusuri sungai Jompo.

Real terakhir berpakaian biru, berkepala gundul, kurus, dengan tinggi 90 centimeter. [*)

TNMB Juga Amankan Perambah Hutan

JEMBER – Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jember mengamankan seorang perambah hutan bernama Ponari (45). Ponari, ditangkap pertugas dan diserahkan ke Mapolsek Tempurejo karena terbukti merambah hutan milik TNMB, kemarin Kamis (29/1), di blok Aren Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo.
Sayangnya, 5 perambah lain berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan petugas keamanan TNMB. Menurut Kepala TNMB Jember, Ir. Herry Subagiadi, pelaku diamankan karena berusaha merambah di areal hutan lindung milik TNMB.

"Biasanya mereka merambah dan setelah dirambah, ditanami padi, untuk itu kami amankan sementara untuk diproses hokum lebih lanjut oleh Polsek," ujarnya.

Kasus perambahan hutan di Jember marak terjadi, karena kebanyakan para pencuri kayu beralih profesi. Kalau mencuri kayu sering tertangkap, sementara merambah jarang ditangkap, apalagi usai merambah mereka menanami lahan hasil rambahan tersebut dengan tanaman palawija atau yang lain.

Dan hasil dari tanaman tersebut biasanya dibagi dengan oknum petugas jaga di sekitar lahan tersebut.

LSM Pemerhati Kehutanan Jember, Abdi MASyarakat, menyesalkan banyaknya kasus perambahan yang biasanya akan berujung pada pencurian kayu juga. "Jika merambah dan menanami areal tersebut tidak ditangkap maka, ujungnya bakal mencuri kayu, apalagi saat ini Dinas Kehutanan diduga acuh terhadap kasus pencurian kayu," ujar Ketua Abdi MAsyarakat, HUsni Thamrin SH.

Terbukti pada saat penangkapan pencurian kayu di Andongrejo yang diduga kuat merupakan kayu TNMB, Dinas Kehutanan justru mengeluarkan SKSHH sebagai bukti kepemilikan kayu. "Dan Dinas Kehutanan tidak mau tandatangan ketika kayu tersebut sudah dibuktikan oleh uji lab, bahwa bukan kayu desa namun kayu hutan TNMB," imbuhnya.

Sehingga pihaknya mendukung penuh langkah TNMB yang menangkap perambah hutan di areal TNMB. Dan para perambah tersebut harus dihukum berat sesuai dengan UU nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan. "Dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda sebesar Rp. 5 miliar," tegasnya. [*)

Merambah Hutan, 3 Pesanggem Ditangkap

JEMBER – Aksi 3 pesanggem atau petani desa hutan di RPH Arjasa, BKPH Lereng Yang Timur (LYT), KPH Jember ini memang sudah keterlaluan. Bagaimana tidak, sudah memiliki lebih dari puluhan hektar lahan tanaman kopi dibawah tegakan milik Perhutani, masih kurang juga. Alhasil 3 pesanggem, Ripin (35), Nur Nipon (58), H. Sus (55) diamankan Polsek Sukorambi.
Merasa kurang dan tidak puas, 3 pesanggem tersebut kembali merambah hutan lindung di petak 59 c. "Kami sudah memperingatkan berulangkali untuk tidak mengulagi kegiatan illegal mereka, namun tetap bandel saja, demikian juga dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai naungan organisasi sudah memperingatkan," ujar salah satu petugas Polhut RPH Arjasa, Marijek, usai meninjau lokasi bersama beritajatim.com.

LMDH bersama Perhutani sudah memberi kesempatan para petani desa hutan atau biasa disebut pesanggem untuk mengelola sejumlah areal hutan. Dengan cara menanami areal dengans ejumlah tanaman seperti kopi di bawah tegakan (kayu keras).

"Untuk pak Haji Sus, sudah dapat areal sekitar 7,5 hektar, dan ditanami kopi semua, dan pendapatan rutin dia sekitar 250 jutaan setiap tahunnya, tetapi ternyata kurang puas," imbuh Asper (Kepala BKPH) LYT, Ir. Budi Mulyono, yang juga turut meninjau lokasi rambahan yang mencapai sekitar 4 hektar.

Belum lagi areal yang dikelola oleh dua tersangka lainnya, Nur nipon dan Ripin, totalnya bias mencapai lebih dari 15 hektar. "Penangkapan ini diharapkan mampu memberi pelajaran kepada ketiga tersangka tersebut, karena kondisi hutan yang sudah tidak memungkinkan untuk ditanami selain kayu keras," tuturnya.

Sementara itu Kapolsek Sukorambi, AKP Herry Wahyono, belum bias berkomentar banyak karena anggotanya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun untuk tahap awal pihaknya sudah melakukan penahanan dengan tuduhan merambah hutan, sesuai dengan undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan.(*)

DIREKTUR RSUD DR SOEBANDI SEMENTARA AMAN


Tiga Anak Buahnya Ditahan


JEMBER - Kepolisian Resort Jember (Polres) tidak berani menahan empat tersangka dugaan “penjualan” bayi sesuai janji Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha, SH, Mhum, kemarin. Termasuk tidak ada keberanian menahan Direktur , dan jajaran Direksi RSUD dr Soebandi. Dalam kasus ini, tiga pegawai RSUD dr Soebandi yang diduga dikorbankan dan ditahan.
Hanya saja, berita penahanan ini belum jelas. Karena hingga sore kemarin, belum ada bukti surat penahanan yang diterima lawyer RSUD dr Soebandi H Holili, SH. Tapi, ketiga pegawai RSUD itu telah diinapkan semalam di ruang PPA Reskrim Polres Jember. Mereka adalah Riningsih, Kepala Ruang Nifas, Rinidri Retnowati, Kepala Ruang Perinatologi, dan Sri Rahayu Kepala Administrasi dan Keuangan RSUD.
Sementara tersangka lain dengan inisial S, yang belakangan disebut Moch Syaifullah (pengadopsi) itu malah dipulangkan dan tidak ditahan. Dia dikawal oleh Kuasa Hukumnya Abdul Haris Afianto, SH, keluar dari ruang penyidikan dan keluar dari Mapolres Jember.
Saat dicecar wartawan, Moch Syaifullah, dan kuasa hukumnya memilih tidak bicara alias no comment. Tak ada sepatah katapun keluar dari mulut M Syaifullah. Padahal, sebelumnya dia melalui Abd Haris Afianto, SH, kuasa hukumnya mengaku kecewa dan melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan RSUD dr Soebandi karena dia gagal mendapat anak adopsi padahal telah mengeluarkan biaya Rp 11 juta.
Sisa keuangan itu hingga kini masih belum dijelaskan. Alfin, SH – sapaan akrab Anggota IKADIN Jember – ini mengaku kliennya sebagai saksi saja bukan tersangka. Tidak ada penetapan tersangka dalam kepada kliennya. Sebab, hingga kini belum ada surat penetapan dari polisi.
“Yang jelas, klien kami masih saksi statusnya dalam kasus ini,” ujar Alfin SH.
Di lain pihak kuasa hukum RSUD dr Soebandi, mewakili ketiga pegawai RSUD dr Soebandi Holili, SH, yang juga anggota IKADIN Jember ini menjelaskan bahwa dalam kasus ini lebih diakibatkan karena ada mis komunikasi dan salah persepsi saja. Bahkan ada penafsiran yang salah dari pihak luar dan memojokkan RSUD sebagai lembaga pelayanan kesehatan pemerintah.
Dia menyebut tidak ada kamus adopsi dalam masalah ini. Karena ada ketidakstabilan hukum dalam proses penanganan pasien miskin ini, karena saat dirawat tidak menunjukkan surat – surat apapun termasuk syarat administrasi mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Holili, lantas mengurai kronologi pasien masuk ke RSUD tanpa membawa dokumen SKTM hingga melebihi batas 2 x 24 jam seperti yang diatur dalam Permenkes RI terbaru tahun 2008. Hingga menolak mentah – mentah bahwa Direktur RSUD tidak terkait apapun dalam proses penyerahan bayi itu.
Kata dia, secara yuridis formal masih akan dibuktikan di Pengadilan tuduhan – tuduhan “penjualan” anak seperti opini yang berkembang saat ini. Secara simpel Holili, menegaskan bahwa ketika Siti Fatimah, dirawat sebagai pasien umum maka kewajibannya adalah membayar biaya perawatan.
Tapi, hingga 29 hari tidak ada keuangan yang masuk. RSUD sendiri bukan lembaga penitipan bayi. Adapun adanya proses adopsi itu pengadopsi masih dalam proses pengajuan. Suratnya bahkan masih berada di RSUD untuk dimintakan rekomendasi atau surat keterangan bahwa bayi itu dilahirkan di RSUD.
“Kita tidak boleh lantas menjustifikasi pelayanan RSUD itu salah. Lagipula bayi itu diserahkan ke RSUD dr Soebandi oleh kedua orangtuanya. Di sinilah penafsiran diuji nanti di Pengadilan. Saat itu begitu SKTM sudah didapat dan bayi diambil dari Moch Syaifullah, lantas dibuatkan berita acara,” ujar Holili.
Kata dia, proses dianggap selesai. Bayi itu bisa dikeluarkan bukan dasar menebus, tapi ada orang yang beriktikad baik membayar biaya bersalin itu. Karena jika dibiarkan, RSUD tidak memiliki ruangan khusus untuk penitipan bayi, perawatan khusus dan bisa terlantar.
Kata Holili, SH, hingga saat ini belum ada surat penahanan kliennya. Tapi, jika nantinya benar ditahan maka dirinya akan segera mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya, karena RSUD ada lembaga pelayanan kesehatan. Jika ketiga pegawai itu ditahan, pelayanan dikhawatirkan terganggu.
Di sisi lain, Kasatreskrim Polres Jember, AKP Holilur Rahman, SH, juga belum berani menyatakan tegas tersangka itu ditahan atau tidak. Dia masih menunggu pemeriksaan dari penyidik selesai.
“Kita masih menunggu lah. Tersangka itu dijemput dari rumahnya masing – masing pukul 20.00 WIB kemarin, dan kini masih menjalani pemeriksaan,” ujar Kasatrsekrim.
Di sisi lain, Ketua LSM Gempar Ansori, menilai polisi tebang pilih. Seharusnya Direktur RSUD dr Soebandi dan jajaran wadir nya dijadikan tersangka. Sebab, Direktur hingga Wadir dan Kabag Yanmed mengetahui dan terbukti menandatangani pelepasan bayi kepada pengadopsi Moch Syaifullah.
Padahal, adopsi itu dinyatakan tidak pernah terjadi. Jajaran Direksi ini dinilai ceroboh karena tidak mencegah terjadinya penjualan bayi. “Maka kami minta Polres Jember menahan penanggungjawab RSUD dr Soebandi, Direktur, Wadir Yanmed, Kabag Yanmed, karena mereka diduga mengetahui, dan tidak mencegah terjadinya dugaan penjualan bayi. Jika tidak diketahui Direktur RSUD maka penjualan bayi ini tidak akan terlaksana. Jika mereka tidak ditahan maka kepolisian tebang pilih,” ujar Ansori, pendamping orangtua bayi Siti Fatimah.kim

SERET DIREKTUR RSUD DR SOEBANDI


Kasus Bayi Diajukan ke Forum Nasional KOMNAS PA

JEMBER - Ketua LSM Gempar Anshori, mendesak agar Polres Jember berani menyeret keterlibatan Direktur RSUD dr Soebandi dalam kasus dugaan “penjualan” bayi Siti Fatimah, Jumat (30/1) kemarin.
Dia mempertanyakan keseriusan aparat dalam kasus ini, karena hanya menetapkan tiga tersangka yang mayoritas pegawai rendahan di RSUD. Hal itu, menunjukkan bahwa RSUD dr Soebandi tidak fair karena hanya mengorbankan pegawai rendahan saja.
Apakah tindakan Direktur RSUD yang menandatangani penyerahan bayi kepada pengadopsi itu dibenarkan secara hukum ?. Ansori, menegaskan selaku pendamping masyarakat miskin menyatakan bahwa tidak mungkin bayi bisa keluar jika tanpa ada persetujuan dari Direktur RSUD.
Dalam proses sebelumnya, pihaknya secara jelas melihat bukti surat pernyataan penyerahan yang ditandatangani Direktur RSUD dr Soebandi, karena atas desakan dari Kabag Pelayanan Medis saat itu dr Arief Setyo Argo.
Jika lantas dalam perkembangan penyidikan saat ini surat itu tidak ditemukan maka bisa diduga kuat barang bukti telah dihilangkan. Dia mendukung Kapolres yang menyatakan Direktur RSUD dr Soebandi tidak kooperatif, sebagai buktinya adalah ada sebagian barang bukti yang sengaja dihilangkan.
“Kalau menurut saya, tidak adanya surat pernyataan penyerahan dari Direktur RSUD dr Soebandi jelas bisa dijerat pasal 328 KUHP penculikan. Posisinya maju kena mundur kena. Karena jika surat itu ada, maka proses adopsi yang diyakini dalam proses itu tidak sah alias ilegal, karena tidak melibatkan Pengadilan Negeri, dan kedua orangtua bayi,” ujar Ansori.
Untuk itu dia mendesak kepada Polda dan Polwil untuk mengawasi penanganan dan penyidikan kasus ini secara serius. Dia berencana mengirim utusan resmi menemui Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang akan berkunjung ke Jember Sabtu, besok (hari ini, Red) di Aula Unmuh Jember.
Dia juga meminta kepada Komnas PA melalui Ketuanya Dr Seto Mulyadi, Mpsi, untuk menyeret Direktur RSUD dan manajemennya dalam forum nasional Komnas PA dan merekomendasikan peninjauan Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD untuk direformasi karena tidak bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
RSUD dr Soebandi dinilai telah menyebabkan penurunan kredibilitas Pemerintah SBY yang menekankan pelayanan prima kesehatan bagi warga miskin. Tindakan RSUD dr Soebandi selaku lembaga sangat keliru dan melanggar pidana Undang – Undang No 23 tahun 2002, terutama pasal 83. Yang berisi Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Jelas, bahwa unsur pidana pasal ini memenuhi syarat. Bayi itu dikeluarkan dari RSUD tanpa ijin. Bayi Siti Fatimah itu diperjualbelikan. Terbukti harganya lebih dari biaya perawatan. Terbukti pula bahwa bayi itu diperdagangkan, dan diculik karena pengakuan Moch Syaifullah, dia telah jadi waitting list untuk mendapatkan anak angkat dari RSUD dr Soebandi Jember.
RSUD dr Soebandi secara kelembagaan patut dipersalahkan, dan patut dijerat pidana karena harus bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan yang buruk itu. Maka pihak – pihak yang bertanggungjawab itu adalah Direktur RSUD dr Yuni Ermita, M Kes, lalu Wadir Pelayanan Medis (Yanmed) dr Bagas Kumara, Bagian Yanmed dr Arief Setyo Argo. (ketiganya terlibat pelepasan bayi itu, secara resmi dibuktikan tandatangan mereka).
Ansori, juga mendesak Bupati Jember, Ir MZA Djalal, Msi, bertanggungjawab atas pelayanan buruk RSUD dr Soebandi dan menggantinya dengan personel baru. Karena yang disebut pelaku adalah mereka dengan kewenangannya turut serta dan ikut membantu adalah termasuk pelaku.
“Kami minta Komnas PA melakukan upaya melindungi anak Indonesia agar terhindar dari upaya kriminalisasi orang yang tak bertanggungjawab. Karena Komnas PA sebagai lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, dan lembaga advokasi dan lobi,” ujar Ansori.
LSM GEMPAR mendesak kepada KOMNAS PA untuk menyeret para pihak RSUD dr Soebandi dan semua manajemennya ke FORUM NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK DAN PUBLIK dan merekomendasikan RSUD dr SOEBANDI JEMBER ditinjau kembali keberadaannya untuk direformasi Internal nya hingga SDM nya.kim

DOKUMEN ADA YANG DIHILANGKAN


JEMBER - Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha, mengatakan tetap akan menahan empat tersangka kasus dugaan adopsi bayi ilegal RSUD Subandi Jember. Bahkan, akan menyelidiki dugaan hilangnya dokumen yang diduga terdapat tandatangan Direktur RSUD dr Soebandi, dr Yuni Ermita, Mkes, untuk penyerahan bayi seperti pengakuan pengadopsi.
Sementara itu, keempat tersangka pegawai RSUD bernama Rini Dri Retnowati Kepala Ruang Perinatologi, Riningsih Kepala Ruang Nifas, pegawai administrasi Sri Rahayu Niwidadi serta pengadopsi Syaifullah masih ditahan agak istimewa di ruang PPA.
Pemeriksaan saksi dirasa cukup oleh polisi sebanyak 18 saksi. Tapi, penyidik mengendus ada kejanggalan dalam proses pembuktian keabsahan proses adopsi.
“Pihak pengadopsi mengaku ada surat pernyataan mengadopsi dari RSUD. Dan dokumen itu mestinya harus ada dan dibawa, sejauh ini belum bisa dikatakan dugaan untuk menghilangkan barang bukti, itu akan dipelajari. Masak sih, ada berita acara penyerahan bayi, tapi kok tidak ada surat pernyataannya," kata AKBP Ibnu Isticha.
Secara niatan oleh pengadopsi sudah bagus. Tapi kalau bicara hukum perlu pembuktian. "Kenapa bayi bisa ditangan pengadopsi. Bukti memiliki bayi itu apa, bidan sudah melapor ke atasannya, cuma apakah dia sudah melaporkan betul. Tapi secara material, saksinya siapa kalau sudah melapor, itu yang kita butuhkan untuk penyidikan," ujarnya.
Soal keterlibatan Dirut RSUD Subandi Jember dr Yuni Ermita, Mkes, sementara ini diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi.
"Untuk keterlibatannya belum ada, si bidan seolah membijaksanai sendiri mengeluarkan bayi tanpa pemberitahuan atasan. Pernyataan dari RSUD tidak pernah membuat surat penyerahan yang ditandatangani RSUD dan belum ada,” ujarnya.
Pengacara Syaifullah Abd Haris Alfianto menegaskan kliennya hanya korban ketidakbecusan proses adopsi.
"Klien saya hanya jadi korban dan dibodohi oleh pelayanan RSUD. Kita minta agar Syaifullah bisa bebas dan tidak dijadikan tersangka," kata Alfin.
Soal keterlibatan Direktur RSUD Subandi sebenarnya sudah jelas. Dia melihat surat yang ditunjukkan kliennya saat Dirut RSUD Subandi ikut menandatangani penyerahan bayi.
Tapi, lawyer RSUD, HM Holili, SH, mengatakan dalam kasus ini tidak bisa dikatakan adopsi atau penjualan bayi secara ilegal.
"Itu bukan kasus adopsi. Karena saat orangtua bayi masuk RSUD tidak menunjukkan surat miskin atau kartu Jamkesmas. Maka disebut pasien umum,” ujarny.
Tidak ada yang salah dalam persoalan itu. Kata dia adopsi baru sebatas proses. Sedang bayinya sudah dikembalikan ke orangtuanya melalui berita acara.kim

KETUA PN DILARANG TERIMA BANTUAN BUPATI

KETUA PN JEMBER DIGANTI

JEMBER - Sidang Luar Biasa dengan agenda pokok pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jember digelar khidmat di Gedung Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (30/1).
Dengan begitu secara resmi Charis Mardianto, SH, Ketua PN Jember digantikan oleh Singgih Budi Prakoso, SH MH mantan hakim PN Jakarta Pusat.
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Moh. Arif SH, mengatakan, Ketua PN harus mengabdikan diri secara utuh untuk kepentingan keadilan dan harkat serta martabat kemanusiaan.
Selain menjaga dirinya dari segala sesuatu yang bisa melencengkan dari tugas yang diembannya, yakni sebagai penegak keadilan.
Karenanya, dalam menjalankan roda kepemimpinannya, Ketua PN harus mampu memenuhi janjinya dan lurus dalam mengambil tindakan.
Sumpah jabatan dan janji tidak sekadar ucapan belaka, tapi merasuk dalam tindakan dan pikiran. “Saya mengingatkan agar Ketua PN jangan main-main dengan sumpah jabatan, karena sesuai apa yang disebutkan dalam Al Qur’an siapa yang melanggar sumpah dan janji, tidak akan mendapat tempat di surga, kelak di akhirat,” tegasnya.
Juga disampaikan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) yang berisi antara lain Ketua PN tidak boleh menerima apapun dari Bupati dan Wali Kota kecuali bantuan hibah untuk keperluan kantor.
Harapannya, tugas Ketua PN harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan tidak ternodai oleh segala hal yang bisa mengalihkan dan mengurangi amanat yang ada di pundak sebagai penegak panji keadilan.
“Ketua PN tidak boleh menerima apapun dari Bupati kecuali bantuan hibah untuk keperluan kantor,” ujarnya.
Menyitir salah satu isi 9 point edaran MA, yang dihadiri Sekda Pemkab Jember, Kepala Pengadilan Negeri Jember, jajaran PN Jember, ketua PN Jakarta Pusat, dan ketua PN se Eks Karesidenan Besuki itu.
Arif juga menegaskan, Ketua PN Jember perlu meningkatkan kerjasama di tingkat jajarannya, mengembangkan transparansi informasi terkait biaya perkara. Serta, perlu menjaga kebersihan lingkungan PN sehingga nampak asri dan serasi, termasuk kebersihan ruang penjara. kim

ANSORI : SERET DIREKTUR RSUD SEOBANDI


: LAPORAN PENGADUAN


Kepada Yang Terhormat,
Bpk / Sdr : Dr. Seto Mulyadi, M.Psi
Ketua Komnas Perlindungan Anak (KOMNAS PA)
Pusat Jakarta
Di –
J A K A R T A



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. “Kullil khaqqu walau kaana murran” (katakanlah yang benar walau sangat menyakitkan). Dan renungkan QS Ali Imran (3) : 110, “Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas takmuruna bil makruf watanhauna ‘anil munkari tukminuna billah” (Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan sebagai manusia untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah).
Perlu kami sampaikan pesan di atas agar kita selalu dalam ridho - Nya, dan selalu ingat akan semua kesalahan kita. Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : A N S O R I
Alamat : Jl Dr Soetomo Lingkungan Pasar Tanjung Jember
Status : Swasta
Profesi : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat
Peduli Aspirasi Rakyat (GEMPAR).
Merasa wajib melaporkan tindakan – tindakan tidak bermoral yang telah dilakukan oleh Lembaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soebandi Jember terhadap diri warga masyarakat miskin bernama Siti Fatimah, warga Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
Adapun tindakan tidak bermoral itu sudah mengarah kepada pembuktian yang dilakukan Kepolisian Resort Jember (Mapolres Jember). Kasus ini sendiri telah ditangani oleh Penyidik PPA Reskrim Polres Jember terkait dugaan “penjualan” bayi anak dari Siti Fatimah, bernama Moch Adhar Gempar oleh pihak RSUD dr Soebandi.
Perlu dicatat bahwa kasus ini terbongkar setelah LSM Gempar mendapat laporan dari anggota yang membawa Siti Fatimah, mengadu kesulitan membayar biaya bersalin, dan perawatan bayi di RSUD dr Soebandi.
LSM Gempar bersama anggota lantas minta keringanan ke Komisi D, dan A DPRD Jember. Karena Komisi D tidak ada, anggota Komisi A Drs Abd Ghofur bersedia membantu menguruskan ke RSUD menemui Wadir Keuangan dan Umum Drs Damanhuri.
Tapi, setelah diproses dengan syarat administrasi Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dari Desa, semua terbelalak karena bayi sudah tidak ada di RSUD dr Soebandi. Aneh bin ajaib bayi sudah berada di tangan orang lain tak lain adalah guru SDN Sumberrejo 3 Ambulu Jember bernama Moch. Syaifullah.
Saya selaku LSM Gempar merasa prihatin dengan kejadian ini. RSUD dr Soebandi sebagai Rumah Sakit Pemerintah – dan lembaga pelayanan masyarakat telah menyimpang. Bahkan cenderung mengarah ke Rumah Sakit bisnis, membodohi rakyat, dan telah bertindak kriminal.
Kenapa secara tiba – tiba bayi dikeluarkan dari RSUD dr Soebandi tanpa persetujuan orangtua. Padahal, Siti Fatimah, sempat “tersandera” selama sebulan di RSUD karena tidak memiliki biaya bersalin dan perawatan.
Adapun kronologi yang hendak kami laporkan adalah terkait penculikan bayi, penjualan bayi, dan adopsi ilegal yang dilakukan Lembaga Pelayanan Kesehatan Pemerintah RSUD dr Soebandi - yang direkturnya adalah dr Yuni Ermita, Mkes.
Kronologi kejadian itu bisa dilihat langsung melalui pemberitaan di Media Massa Harian Surabaya Pagi, dan Cendana Pos (magnetcendana.blogspot.com) serta media massa lainnya Radar Jember Jawa Pos, Koran Sindo, Surya, dan lain sebagainya sejak tanggal 15 Januari 2009.
Kronologi singkatnya adalah sebagai berikut : Pasien warga miskin bernama Siti Fatimah (24) warga Dusun Darungan, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ini, sebelum dirawat di RSUD dr Soebandi sempat berobat di Puskesmas Arjasa karena kontraksi di kehamilan 9 bulan.
Karena Puskesmas tidak bisa, maka Puskesmas merujuk pasien ini ke RSUD dr Soebandi. Sebelum masuk Siti Fatimah, istri Kholik Prianto ini ditawari pasien umum apa miskin. Tanpa penjelasan kongkrit, pasutri awam ini tidak membawa surat apapun karena darurat bilang pasien umum.
Perawatan langsung cepat, sejak tanggal 13 Desember 2008. Bayi berhasil dikeluarkan dari perut Siti Fatimah, 14 Desember 2008. Lalu pasien dan anaknya dikirim ke ruang Perinatologi untuk dirawat.
Bayi juga sempat diberi nama Mochammad Adhar. Kholik Prianto – suami – pontang panting setelah itu mencari uang. Tapi uang tetap tidak didapat. Kuli buruh angkut PT Mitra Tani 27 ini tak putus asa.
Kendati ditegur oleh perawat, suster, dan bidan serta kepala ruangan Perinatologi pasutri ini tetap tak bergeming. Karena tidak ada uang. Siti Fatimah sendiri tidak punya ibu dan saudara. Kholik, tidak kuasa.
Akhirnya, sindiran, teguran, dan ocehan serta tekanan dari perawat dan suster yang didengar Siti Fatimah, selama 29 hari di RSUD dr Soebandi membuat keduanya putus asa. Dia ingin keluar dari RSUD sementara bayinya dititipkan saja di RSUD untuk jaminan.
Kholik Prianto – suami – setuju. Itupun setelah didesak oleh bidan Rini di ruang Perinatologi untuk membuat pernyataan penyerahan bayi ke RSUD jika tidak kuat menebus biaya bersalin dan perawatan bayi selama 29 hari.
Totalnya, Rp 6 juta lebih. Surat pernyataan itu didikte oleh bidan setempat dan dipaksa tandatangan. Kalau tidak keduanya akan diberitacarakan (dipahami sebagai dipolisikan). Ancaman dan tekanan suster, perawat, bidan hingga kepala ruangan Perinatologi berhasil juga.
Siti Fatimah, keluar dari RSUD tanpa membawa bayi 5 Januari 2009. Pasien buta huruf ini, meminta suaminya jika ada uang akan menebus bayi kembali di RSUD. Janji itu dikuatkan dengan usaha menemui tokoh masyarakat untuk mencari uang.
Terakhir nyaris putus asa, bertemu LSM Gempar. Dari situ, perangkat Desa yang selama ini menghambat SKTM langsung ditegur Ketua LSM Gempar Ansori. Bahkan, SKTM yang dibuat sebagai syarat mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) itu dibuatkan dalam waktu singkat.
Berkas surat dibawa LSM Gempar menemui Komisi D bidang kesehatan. Tapi, karena tidak ada, Komisi A diminta mendampingi ke RSUD dr Soebandi. Ketua Komisi A sendirian mendampingi menghadap Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr Soebandi Drs Damanhuri.
Setelah dijelaskan, berbekal SKTM itu Wadir Umum dan Keuangan memerintahkan ruang Perinatologi memberikan bayi itu. Tapi, sangat disayangkan ternyata bayi itu sudah tidak ada di tempat.
Bayi menurut penjelasan ruang Perinatologi, sudah diambil oleh pengadopsi bernama Much Syaifullah, guru SDN Sumberrejo 3 Ambulu Jember. Semula tidak diinformasikan. Tapi, setelah menggebrak menja para staf RSUD di ruang Perinatologi baru memberikan informasi.
Bersama Abd Ghofur, dan Ansori, menghadap lagi ke Wadir Umum. Lalu minta dibuatkan surat tugas agar mengambil bayi kembali ke Ambulu.
Dari situlah terungkap bahwa Siti Fatimah, dengan sengaja telah ditekan untuk membikin surat penyerahan bayi, membuat pernyataan dengan cara didikte, dan di bawah ancaman diberitaacarakan.
Bersama suaminya, Siti Fatimah, bingung dan setuju dengan penjelasan Bidan Rini yang belakangan ternyata bohong. Katanya dititipkan ke RSUD, tapi oleh RSUD diadopsikan ke orang lain.
Dalam surat pernyataan dengan kalimat dikte itu tidak ada kata satupun yang menyebut adopsi. Tapi, penyerahan ke RSUD dr Soebandi karena tidak bisa membayar biaya perawatan.
Pasien ini berpikiran bayinya dijaminkan di RSUD dan dititipkan. Faktanya bayinya dijual ke orang lain. Kenapa disebut dijual ?. Karena ternyata Moch Syaifullah – guru SDN- yang disebut pengadopsi itu harus menebus biaya perawatan bayi selama 29 hari, dan membayar biaya bersalin.
Totalnya, diperkirakan mencapai Rp 6 juta lebih. Tapi, guru ini disuruh membayar Rp 11 juta. Sisanya, hingga kini masih ditangani Polisi. Karena biaya yang diakui oleh Direktur RSUD dr Soebandi dr Yuni Ermita, Mkes, adalah hanya Rp 6 juta.
Apakah tindakan RSUD ini dibenarkan secara hukum ?. Kami, selaku pendamping masyarakat miskin dan tidak melek hukum wajib memperjuangkan nasibnya. Tindakan RSUD dr Soebandi selaku lembaga sangat keliru dan melanggar pidana Undang – Undang No 23 tahun 2002, terutama pasal 83. Isinya, adalah sebagai berikut : Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Jelas, bahwa unsur pidana pasal ini memenuhi syarat. Bayi itu dikeluarkan dari RSUD tanpa ijin. Bayi Siti Fatimah itu diperjualbelikan. Terbukti harganya lebih dari biaya perawatan. Terbukti pula bahwa bayi itu diperdagangkan, dan diculik karena pengakuan Moch Syaifullah, dia telah jadi waitting list untuk mendapatkan anak angkat dari RSUD dr Soebandi Jember.
RSUD dr Soebandi secara kelembagaan patut dipersalahkan, dan patut dijerat pidana karena harus bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan yang buruk itu. Maka pihak – pihak yang bertanggungjawab itu adalah Direktur RSUD dr Yuni Ermita, M Kes, lalu Wadir Pelayanan Medis (Yanmed) dr Bagas Kumara, Bagian Yanmed dr Arief Setyo Argo. (ketiganya terlibat pelepasan bayi itu, secara resmi dibuktikan tandatangan mereka).
Lalu, bagian Perinatologi bidan, suster Rini, Ririn, dan Kepala ruang Perinatologi. Ditambah, ruang bersalin, dan rawat Inap. Semua harus bertanggungjawab atas tindakan kriminal dalam RSUD dr Soebandi tersebut.
Terakhir Bupati Jember, Ir MZA Djalal, Msi, harus bertanggungjawab atas pelayanan buruk dan mencoreng citra RSUD dr Soebandi tersebut. Tindakan para pegawai RSUD itu telah bisa disangkakan jeratan pidana pasal 328 KUHP, dan masing – masing sesuai kewenangannya dapat dijerat pasal 55 dan 56 KUHP turut serta dan turut membantu tindakan kriminal itu.
Dengan adanya kejadian itu : Kami LSM Gempar, mewakili keluarga dan orangtua bayi melaporkan secara resmi agar Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk segera melakukan upaya – upaya sesuai tugas dan fungsinya untuk melindungi anak Indonesia agar terhindar dari upaya kriminalisasi orang yang tak bertanggungjawab.
Termasuk tugas KOMNAS PA sebagai lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, dan lembaga advokasi dan lobi.
Untuk itu, LSM GEMPAR mendesak kepada KOMNAS PA untuk menyeret para pihak RSUD dr Soebandi dan semua manajemennya ke FORUM NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK DAN PUBLIK dan merekomendasikan RSUD dr SOEBANDI JEMBER ditinjau kembali keberadaannya, dan reformasi Internal hingga Sumber Daya Manusianya (SDM)nya. Termasuk :
1. Meminta KOMNAS PA untuk menekan, mengadvokasi dan mendesak kepada Polisi / Aparat Hukum untuk memproses semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Mulai dari Direktur hingga pelaksana teknis.
2. Meminta kepada KOMNAS PA untuk mendesak kepada pemrakarsa KOMNAS PA yakni Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta UNICEF untuk meninjau semua keberadaan RSUD di daerah terutama RSUD dr Soebandi Jember untuk direformasi Sebagai Badan Pelayanan Umum dengan standart prima baku pelayanan kesehatan.
3. Mendampingi SITI FATIMAH dan bayinya Moch Adhar Gempar agar bisa mendapatkan perlakuan non Diskriminatif di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan yang sama dalam hidup.
4. Meminta KOMNAS PA untuk mendesak dan merekomendasikan agar Bupati Jember MZA Djalal, segera mencopot Direktur berikut jajarannya yang terlibat dari jabatannya.
Jika tidak bisa dilakukan, maka LSM Gempar akan mengadukan masalah ini ke Komisi Hak Asasi Manusia, dan Menteri Kesehatan RI, hingga Presiden karena telah terjadi kriminalisasi, dan penyumbatan pelayanan publik. Sekaligus mendesak KOMNAS PA untuk menyurati KAPOLRI agar menyelesaikan kasus itu secara tuntas tanpa tersisa.

Sekian laporan ini.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


JEMBER, 28 JANUARI 2009



ANSORI


KETUA LSM GEMPAR

Kamis, 29 Januari 2009

KETUA KPTRI TERSANGKA PENYELUNDUP PUPUK

JEMBER - Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Indonesiat (KPTRI) Semboro, Jember Marzuki ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan pupuk bersubsidi 60 ton dari Jember ke Banyuwangi.
Penetapan status tersangka kepada Marzuki, itu diduga kuat masih tak membuat jera pelaku. Sebab, tidak ada kewenangan polisi menahan tersangka akibat ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun.
Berkas kasus dengan tersangka Marzuki ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember untuk dimintakan petunjuk kelengkapan berkas perkara agar bisa segera disidangkan.
Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Drs Ibnu Istischa, SH, Mhum, Kamis (29/1) mengatakan untuk saat ini masih satu orang tersangka yang sudah ditetapkan. Pelanggaran tersangka itu masih seputar distribusi pupuk yang melangar zona peredaran sesuai SK Gubernur No 41 tahun 2007.
Jika tersangka mengelak dengan alibi bahwa wilayah kerja PTPN XI meliputi daerah luar Jember, semisal Banyuwangi dan Bondowoso, hingga Lumajang. Kata Kapolres tidak ada hubungannya.
"Yang dilanggar itu adalah soal distribusi. Dan ini masuk UU darurat Tipiter,” ujar Kapolres didampingi Kasatreskrim Holilur Rahman.
Marzuki, ditetapkan jadi tersangka karena penyalahgunaan oleh koperasinya. Soal siapa yang menyuruh lebih di atasnya itu tergantung tersangka sendiri. Seharusnya, pupuk subsidi itu didistribusikan untuk wilayah Jember, tapi atas permintaan dari Banyuwangi, pupuk dikirim ke sana. Itu yang disebut pelanggaran.
Ibnu, menjelaskan sesuai peraturan, seharusnya pupuk bersubsidi untuk Jember tidak boleh dipindahkan ke kota lain. Kendati itu dengan dalih bahwa lahan di Banyuwangi merupakan wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara XI.
Selain Marzuki, tak tertutup kemungkinan ada dua tersangka lagi diantaranya Sinder Pabrik Gula Semboro. Tapi, Kapolres tidak menyebut nama atau inisial.
Keduanya telah ikut membantu pengambilan pupuk dari gudang. “Pupuk ini bisa diambil atas nama sinder," ujarnya.
Sebelumnya, Tim Resmob Polres Jember menangkap truk pengangkut pupuk bersubsidi yang hendak diselundupkan ke Banyuwangi. Totalnya berikut di gudang sebanyak 60 ton jenis ZA.
Dengan jeratan pelanggaran Undang - Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi dan aturan distribusi oleh Permendag No 21 pasal 14 ayat 1, dan SK Gubernur No 41 polisi memproses hukum.
Marzuki, di lain sisi belum berhasil dikonfirmasi atas status barunya itu. Saat dihubungi melalui telepon, selularnya tidak diangkat. Saat dihubungi lagi, tidak aktif.kim

EMPAT TERSANGKA PENJUAL BAYI DICIDUK HARI INI


Kapolres : “Bisa Berkembang Lagi !”


JEMBER – Polisi resort Jember, akhirnya batal menjemput paksa empat tersangka “penjual” bayi yang dilakukan RSUD dr Soebandi Jember Kamis (29/1). Tapi menurut rencana hari ini, Jumat (30/1) keempat tersangka itu segera ditangkap, dan ditahan.
Kapolres Jember AKBP Drs H Ibnu Isticha, Mhum, mengatakan sejauh ini pihaknya belum bisa membeber nama – nama tersangka itu. Usai didesak wartawan, Kapolres baru mau memberikan inisialnya saja.
Keempat tersangka itu adalah, R, R, S dan S. Kata Ibnu, dua orang berasal dari eksternal RSUD dr Soebandi, dan dua orang lagi dari internal RSUD dr Soebandi.
“Silahkan dicari sendiri. Kami memberi hak penuh tersangka untuk dirahasiakan namanya. Kalau anda tahu sendiri silahkan. Bukan dari saya,” ujar Kapolres Ibnu.
Sejumlah wartawan media elektronik, dan cetak masih terus menunggu ada upaya penjemputan para tersangka itu. Hingga petang kemarin, belum ada gelagat untuk menciduk para tersangka. Tapi, seorang perwira Polres mengatakan bahwa perintah Kapolres hari Kamis, tapi kemungkinan besar besok (Jumat).
Kasatreskrim AKP Holilur Rahman, SH, berkilah bahwa batas waktu sehari itu bisa sampai pukul 24.00 WIB. “Kan bisa hari ini, itu batasnya sampai nanti pukul 24.00 WIB,” ujar Kasatreskrim Holilur menyergah.
Kapolres mengatakan selama ini tidak ada kendala dalam penyidikan sehingga pihaknya akan mengembangkan kasusnya untuk mencari tindak pidana lain dalam kasus dugaan penjualan bayi itu.
Diakuinya, semula ada pihak – pihak yang memegang kendali manajemen tidak kooperatif dalam penyidikan kali ini. Tapi, saat ini tidak lagi. Ibnu, menegaskan bahwa dalam penyelidikan kasus itu, yang paling bertanggunjgawab adalah Direktur RSUD dr Soebandi.
Tapi, sejauh mana keterlibatan Direktur RSUD itu masih dipelajari. “Bisa jadi tersangkanya tambah, dan saksinya dipanggil lagi. Yang jelas, saksi sudah 18 orang,” ujar Kapolres.
Soal unsur yang memberatkan dalam kasus itu, menurutnya adalah tidak adanya prosedur adopsi yang benar dilakukan. Pihak RSUD dr Soebandi sendiri, malah bertindak sebagai fasilitator melepas bayi itu. Padahal, ada surat pernyataan penyerahan bayi itu ke RSUD. Termasuk kenapa surat adopsi itu tidak dikirim lagi ke Dinsos, tapi dibiarkan di RSUD.
Kapolres Ibnu, tetap menjeratkan pasal 83 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya adalah 5 tahun, paling lama 13 tahun dengan denda Rp 600 juta, paling sedikit Rp 60 juta.
Di lain pihak, Ir MZA Djalal, Bupati Jember dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan saat mendampingi Mensos RI di Jember Kamis (29/1) kemarin, tak mau berkomentar banyak soal kasus adopsi illegal di RSUD dr. Soebandi.
itu.
"Namanya manusia. Kemarin saya jalan-jalan, kesandung watu (tersandung batu)," ujarnya, mengibaratkan perbuatan oknum RSUD dr. Soebandi.
Bupati mengatakan belum pernah dilapori soal perkembangan kasus RSUD dr. Soebandi oleh anak buahnya. Ia minta agar semua pihak proporsional dalam memandang persoalan itu.
Dia berharap jangan ada pribahasa 'panas setahun dihapus oleh hujan sehari'. "Pelayanan RSUD bagus. Jangan karena satu persoalan saja jadi jelek," ujarnya.
Terkait sudah ditetapkannya tersangka kasus itu, dia mengaku tidak akan bersikap, kendati tersangkanya adalah pegawai RSUD.
"Jarene dikongkon menghormati hukum (katanya disuruh menghormati hukum)," ujarnya.
."Aku pasrah nang pengeran (saya pasrah kepada Tuhan)," imbuhnya.
Sekadar diketahui, RSUD dr. Soebandi Jember secara ilegal dan tanpa prosedur menyeragkan bayi atas nama Muhammad Adhar Gempar kepada guru SDN Sumberrejo 3 Ambulu, bernama Moch Syaifullah, dengan syarat menebus biaya perawatan Rp 11 juta.
Bayi itu adalah anak Siti Fatimah – Kholik Prianto yang tak kuat membayar biaya persalinan dan perawatan. Selama sebulan pasien miskin ini 'disandera” di RSUD karena tidak mampu membayar persalinan dan perawatan.
Kasus ini terkuak, setelah Fatimah didampingi LSM Gempar Ansori, meminta Ketua Komisi A DPRD Jember Drs Abdul Ghafur menjemput sang bayi ke RSUD Jember. Tapi, bayi sudah tidak ada di tempat, dan sudah ada di tangan Moch Syaifullah.
Kasus itu langsung dilaporkan di Polisi. RSUD dr. Soebandi sendiri membantah 'menjual' bayi, kendati menerima uang dari Moch Syaifullah agar bisa mengadopsi bayi itu.
Direktur RSUD dr Yuni Ermita, MKes, bersikeras telah mendapat persetujuan orangtua bayi itu, Siti Fatimah, dan Kholik Priyanto melalui surat pernyataan penyerahan. Tapi, oleh RSUD dr Soebandi, penyerahan yang dipersepsikan titip oleh ortu bayi itu dimaknai lain. RSUD langsung menyerahkan ke pengadopsi Moch Syaifullah. Hingga bayi itu diambil paksa oleh Komisi A, dan LSM Gempar. kim

ANGGOTA MENWA MATI KELELAHAN

JEMBER - Anggota baru Resimen Mahasiswa Universitas Jember (menwa) meninggal dunia karena kelelahan, dan serangan asma.
Mahasiswa ernama Rendy Riananto itu bersama tujuh rekannya sesama anggota baru sedang mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di stadion Unej, sejak Jumat (23/1) kemarin.
Diklat awal sebelum mengikuti pendidikan tingkat regional di Malang kata Basuki, salah satu pegawai Humas Unej, tak terlampau berat.
"Hanya push up, lari-lari, dan repling (turun dari ketinggian dengan tali)," ujarnya.
Usai acara ditutup Senin pagi pukul 08.00 WIB anggota baru ini bersama aktivis Menwa lain membersihkan markas mereka. Sekitar pukul 13.00 WIB, Rendi merasa sesak napas.
"Badannya panas, dan tersengal, akhirnya dipanggilkan petugas UMC (Unej Medical Center)," ujarnya.
Dari situ, Rendi dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD dr. Soebandi dan disana mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro ini meninggal dunia dalam usia 19 tahun.
"Memang ada yang melihat pada hari ke berapa, dia sempat disemprot oksigen. Oleh seniornya, kalau lelah, dia disuruh istirahat," kata Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Andang Subaharijanto.
Kematian Rendi ini di luar dugaan. Pasalnya, selain bertubuh besar, dia juga memberikan surat keterangan dari dokter bahwa kondisinya cukup sehat untuk mengikuti diklat. Selain itu, surat izin dari orang tua juga sudah dilampirkan sebagai persyaratan mengikuti diklat.
"Fakultas Teknik, dalam hal ini memberi santunan Rp 1 juta," ujar PR III ini.
Selain itu, biaya segala keperluan selama di RS dan kepulangan jenasah ke Gresik ditanggung oleh Unej.
Di sisi lain, markas Menwa Unej langsung lengang. Tidak ada aktivitas sama sekali. Hanya ada 2 orang yang mengaku alumnus Menwa di depan.
"Semua melayat ke Gresik, Mas. Baru nanti malam datang," ujar nya singkat.kim

MENSOS RI TETAP DUKUNG SBY PRESIDEN


Gelontor Bantuan k Ponpes, Tagana, dan Keluarga Miskin Jember

JEMBER –Menteri Sosial Bachtiar Hamsyah selaku Ketua MPP DPP PPP menyatakan tetap mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden kembali. Tapi, PPP tetap memiliki mekanisme sendiri untuk menetapkan calon presiden RI. Secara pribadi, jika SBY mencalonkan lagi dia mendukung.
Dia tak menerimakan klaim Partai Demokrat semata di iklan televisi terkait keberhasilan pemerintah. Karena itu juga termasuk keberhasilan PPP.
"PPP belum memutuskan calon presiden nanti, kan ada mekanismenya. Kalau saya ditanya, jika SBY mencalonkan diri lagi saya setuju," ujar Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP ini, saat menggelontor bantuan non APBN kepada 36 Ponpes se Jember, di halaman Ponpes Maghfilud Dluror, Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember, Rabu, dan Kamis (29/1) kemarin.
“Partai boleh berbeda, tapi SBY tetap presidennya. Kalau sukses pemerintahan saat ini bukan semata kesuksesan Partai Demokrat. Tapi, ini juga sukses PPP. Soalnya menterinya ada di pemerintahan. Presiden tidak pernah mengatakan sukses karena Partai Demokrat. Presiden, mengatakan semuanya hasil kerja keras pemerintah," beber Bachtiar.
Kata dia, pengurus DPP PPP yang sepaham dengannya sangat banyak. Kata dia, SBY perlu diberi kesempatan sekali lagi di pemerintahan karena dinilai berhasil. Tapi masih banyak pula yang terbengkalai. Maka SBY harus diberi waktu lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Soal Cawapres dari PPP, Mensos mengaku masih harus melihat situasi.
"Dalam berpolitik kita harus cerdas, jangan keburu,” ujarnya.
Mensos dalam kunjungannya ke Jember memberi bantuan kepada 36 Ponpes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP). Alasannya, Ponpes di Jember telah banyak membantu meningkatkan derajat pendidikan, dan akhlak masyarakat lebih baik.
Di Ponpes Mahfilud Duror As Shalihin Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, bantuan diberikan tunai Rp 50 juta ke Ponpes Mahfilud Duror As Shalihin, dan ke-35 Ponpes masing -masing dapat Rp 10 juta.
Mensos RI menegaskan dana itu adalah bukan dari APBN atau APBD. Tapi, dana yang dikelola Kementrian Sosial yang dihimpun dari masyarakat. “Itu dana di luar APBN dan APBD. Dana yang kita himpun di kementerian Rp 10 juta kita berikan tunai sekarang ini,” ujarnya.
Ditegaskannya, program pemerintah di Departemen Sosial banyak program unggulan dan telah sukses menekan angka kemiskinan selama 2 tahun terakhir dari 37 juta penduduk miskin tahun 2007, menjadi 35 juta penduduk di akhir tahun 2008.
“Kemiskinan itu tidak bisa ditekan dengan iklan dan pidato-pidato saja, tapi harus dengan kerja keras dengan pelaksanaan program yang jelas dan terarah,” tukasnya.
Program yang dinilai berhasil itu adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras miskin (Raskin). Program pemberdayaan masyarakat lainnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp 1-3 Milyar per Kabupaten / Kota.
Untuk KUR sebagai modal rakyat miskin di skala nasional tahun 2008 digelontor Rp 12 Triliyun. Tahun 2009 ditingkatkan menjadi Rp 24 Triliyun. Kabupaten Jember tahun 2009 ini, untuk peningkatan kualitas penanggulangan bencana diberi bantuan peralatan diantaranya 1 unit Mobil Dapur Lapangan, Truk Pengangkut Logistik, Mobil Tangki Air, 1 Unit Mobil SAR, dan 1 Kapal Boot SAR.
Sedang bantuan logistik pangan selama setahun akan diberikan pada bulan Maret – April 2009 ini. Terkait program Rumah Layak Huni (RLH) bagi rakyat miskin Mensos mengalokasikan bantuan RLH Rp 2,5 Milyar untuk 1.000 rumah.
Hal itu, karena Pemkab telah membuat program RLH sebanyak 46.000 rumah selama 3 tahun terakhir melalui APBD. Bachtiar menegaskan setiap Bupati diberi kewenangan mengeluarkan beras dari gudang Dolog antara 50-100 ton untuk men-suport kebutuhan pangan masyarakat korban bencana alam. Sedang Gubernur diebri kewenangan antara 100-200 ton. Dari pos APBN, Depsos membantu Jember berupa suplai beras sebesar kuota dari Propinsi di gudang-gudang Sub Dolog Jember asal Jember bisa menyediakan gudang baru. Maka Depsos akan mengisi sesuai kuota jatah Propinsi antara 100-200 ton. Sehingga tak perlu ke Surabaya, jika terjadi bencana.kim

Rabu, 28 Januari 2009

PENDUKUNG GOLPUT JEMBER NGAMUK


Di Acara Lounching JAPER

JEMBER - Sepertinya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan Golput tidak akan berpengaruh di Kabupaten Jember. Indikasinya warga Jember bernama Jumadi (40) yang mengaku rakyat miskin kota ini malah ngamuk dan mengaku sebagai pendukung Golput. Bahkan, suara golput di kantung pendukung Gus Dur ini, diprediksi meningkat tak jauh beda dengan Pilgub Jatim putaran I, dan II kemarin mencapai 51 %.
Tak tanggung- tanggung warga bernama Jumadi ini keberaniannya. Dia bukan hanya mendukung Golput, tapi juga tidak setuju Pemilu. Sebab, dia menilai anggaran terlalu besar. Sementara masyarakat miskin masih butuh uluran tangan, dan sentuhan. Tidak ada program pemerintah yang bias menyejahterakan rakyat selama ini.
Janji caleg, dan pemimpin yang menodai demokrasi. Dia secara spontan nyelonong masuk di acara debat terbuka bertema Golput.. siapa untung siapa rugi” yang digelar Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember, Rabu (28/1).
Ratusan audiens terperanjak saat aksi spontan warga ini merebut microphone nara sumber di barisan depan. Dia meminta pemilu tidak digelar. Dia mendukung golput karena masyarakat tidak punya pilihan lagi.
“Kalau begini caranya, rakyat tidak usah memilih saja. Golput itu hak semua orang,” ujar Jumadi.
Aksi serupa juga nyaris sama. Kali ini, aktifis golongan tua, Slamet Adinoto alias mbah Slamet dengan gaya bersemangat berusaha merebut microphone moderator Aga Suratno, wartawan senior Jember ini.
Begitu mic dipegang, dia langsung membacakan puisi, dan tulisan – tulisan keprihatinannya selama ini terkait banyaknya korupsi, dan caleg tidak berkualitas. Dia lebih menginginkan kualitas daripada jumlah caleg.
Lain halnya, dengan Miftahul Rahman, SE, caleg dari Partai Golkar ini malah nyeleneh. Datang ke acara debat terbuka itu, dengan topi dipenuhi uang ribuan dan puluhan ribu yang ditempel di topinya.
Tanpa bicara, Memet – biasa disapa – ini mengungkapkan isi hatinya menolak money politik dalam Pemilu 2009. Masyarakat diakui sudah lebih pintar dibanding Pemilu 2004 sebelumnya. Apalagi putusan MK memaksa caleg turun ke lapangan dengan system suara terbanyak. Masyarakat sudah tidak mau dibodohi. Tapi, masih saja ada yang
menggunakan uang dalam merebut kekuasaan. “Sayang saya tidak diberi kesempatan bicara,” ujarnya.kim

WARGA TOLAK PEMILU


Golput Tinggi Caleg Untung, Pemda, Parpol & KPUD Gagal


JEMBER – Suasana debat terbuka yang digelar Jaringan Pemilih Rasional (JAPER) Jember tiba – tiba menjadi riuh. Kejadian ini dipicu oleh aksi seorang warga bernama Jumadi (40) tukang bangunan asal Gebang Jember, yang nyelonong masuk ruang seminar dan merebut microphone nara sumber, Rabu (28/1) kemarin.
“Saya sebagai rakyat kecil menolak pemilu. Anggarannya terlalu besar. Kenapa tidak diberikan rakyat saja langsung. Rakyat butuh itu , tidak butuh pemilu. Kalau masyarakat Golput itu hak mereka. Saya tidak percaya pemimpin atau caleg saat ini. Kalau terpaksa memilih, saya harap rakyat milih yang bermoral dan jujur,” teriak Jumadi, berapi - api.
Aksi warga ini tidak diperkirakan sebelumnya. Sejumlah panitia sempat kelabakan karena dia tidak tercantum di daftar hadir panitia.
Beruntung ratusan peserta yang hadir memadati Aula Gedung Yabina Jl Mastrip Jember ini tidak terpancing. Sejumlah pentolan organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa ekstra dan intra kampus Jember, ormas Islam, LSM dan sejumlah tokoh Independent Jember berusaha menenangkan Jumadi.
Dia akhirnya berhasil ditenangkan di luar Aula. Debat terbuka dengan tema “Golput … siapa untung siapa rugi” ini menghadirkan Dra Yayuk Mardiati, MA peneliti issue global dari IOWA Amerika Serikat, pengamat politik ternama Drs Soeseno Riban, dan Anggota KPUD Jember ini berjalan hangat dan memanas.
“Di sinilah fakta bahwa masyarakat sudah jenuh akan politik yang disajikan parpol, selama ini. Semuanya bohong. Pemimpinnya juga tidak aspiratif. Maka berangkat dari keprihatinan ini kami ingin masyarakat diberi pendidikan politik yang benar. Kalau toh harus Golput itu adalah pilihan yang rasional masyarakat sendiri,” ujar Farid Wajdi, Ketua Japer Jember.
Japer usai seminar langsung merekomendasikan bahwa jika golput tinggi maka Pemerintah Daerah bisa disebut gagal melakukan pendidikan politik, termasuk KPUD dari sisi pendataan dan juga Parpol yang tidak serius menggarap massa akar rumput.
Jika itu yang terjadi, maka caleg yang diuntungkan. Sebab, harga kursi menjadi sangat murah. Jika harga kursi murah maka tingkat keterwakilan, dan legitimasi wakil mereka sangat kurang, dan demokrasi tidak berkualitas.
Japer tidak menginginkan golput tinggi. Karena hanya akan menguntungkan caleg – caleg yang berangkatnya tidak nawaitu menyejahterakan rakyat, tapi sekadar memenuhi kuota, dan meningkatkan status social saja.
Pasca putusan MK dengan system suara terbanyak, masih belum teruji dalam menekan angka golput di Pemilu 2009. Harapan MK searah dengan Japer. Tapi, masih perlu diuji kembali di Pemilu 2009 ini. Jika golput tinggi, maka tingkat partisipasi public rendah, dan para wakil atau pemimpin tidak legitimate. Berarti kekuasaan rakyat tidak diberikan sepenuhnya di hasil coblosan itu.
Usul Caleg Independent
Debat terbuka ini juga menghasilkan beberapa catatan penting diantaranya perlu usulan yudicial review terkait pembuatan undang – undang untuk mewadahi golput. “Karena sebenarnya Golput itu adalah hak rakyat untuk tidak menggunakan hak pilihnya (right no vote),” ujar Dra Yayuk Mardiati, MA, peneliti issue global IOWA USA yang kini menjadi pengajar di Fakultas Sastra Unej.
Apa itu wadah golput ? tentu saja kata Farid, salah satu bentuknya adalah mirip DPD di tingkat Pusat. Kenapa tidak ada DPD di tingkat Kabupaten. “Itu adalah wadah golput di daerah selain caleg dari parpol,” ujar Farid.
Ke depan, selain ada Calon Bupati Independent, juga harus ada calon legislative Independent. Karena fenomena golput saat ini sangat tinggi. Mayoritas nara sumber dan audiens Debat Terbuka ini setuju bahwa golput tidak usah diharamkan.
“Golput itu pilihan masyarakat. Meskipun diharamkan golput masih tetap akan ada,” ujar KH Luthfi Achmad, mantan politisi asal PAN yang kini memilih non aktif ini.
Di sisi lain, Anggota KPUD komisi bidang hubungan antar lembaga, kajian dan sosialisasi Pemilu Moch Eksan, S.Ag, menilai golput terjadi karena banyak factor. Diantaranya pendataan pemilih. Mereka yang tidak terdaftar juga diakibatkan beberapa factor selain teknis pendataan.
“Aturan dan system telah ada. Jika mereka yang tidak terdata bisa mengajukan diri untuk didata,” ujar Eksan.
Debat terbuka ini, diakhiri dengan lounching Japer dengan susunan dari Kabupaten hingga ke Dusun untuk menekan angka Golput di Jember dengan alunan musik kendang dari Sanggar Anak Mumbulsari pimpinan Gus O’ong Fatkhurrahman.kim

TITIK RENCANA TAMBANG PASIR SULIT AIR


500 Warga Dusun Bulu Rejo Paseban Minta Jatah PDAM

JEMBER –Ironi dan dilema terjadi menjelang rencana penambangan pasir besi di Desa Paseban Kencong. Sedikitnya 500 warga Dusun Bulurejo, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, oleh siaran pemerintah setempat semakin kesulitan mendapat air bersih untuk minum.
Dalam laporan ke Pemerintah Kabupaten itu, warga minta agar dibangunkan fasilitas air bersih di kawasan ini.
Shultan Arifin, warga desa ini mengaku kesulitan air bersih karena air sumurnya terasa asin. Dia mengeluh setiap hari harus memikul air bersih dari rumah tetangga yang jaraknya berjauhan.
“Banyak warga yang sehari-harinya mutar – mutar ke sana ke mari mencari sumber air bersih,” ujarnya.
Kualitas air bersih sudah buruk. Pemkab sendiri telah membangun instalasi klep air bersih di sana. Tapi sayang, sarana ini tak berfungsi sama sekali.
“Kita sudah adukan ke dinas. Katanya jika fasilitas itu bisa diperbaiki akan dilakukan. Jika tidak, terpaksa dianggarkan tahun ini untuk rehab lagi,” ujarnya.
Dia minta dinas terkait agar memperbaiki klep air bersih sehingga mampu melayani masyarakat secara efektif.
Di sisi lain, Humas Pemkab Jember Drs Agoes Slameto, mengatakan bahwa di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah akan mencari alternatif air bersih dengan teknologi murah. Semisal, saringan air atau mesin pengolahan air mineral listrik.
Melihat nasib warga Dusun Bulurejo, Desa Paseban Kecamatan Kencong yang tak kunjung berubah masyarakat diharap bersabar.
Ketua Kelompok Petani Pengguna Air Desa Paseban Kecamatan Kencong, Shultan Arifin, menyela lagi. Kesulitan air ini diakui sejak 10 tahun lalu. Sejak rusaknya klep Afur Rowo Bedes penghubung air buangan sungai dari lahan persawahan penduduk ke laut.
“Sejak rusaknya klep itu air laut sering masuk ke lahan pertanian. Sehingga merembes ke rumah warga. Terutama yang dekat areal persawahan dengan laut. Air sumurnya saat ini jadi asin,” ujarnya.
Jarak antara perumahan penduduk dan bibir pantai tak lebih dari 300 meter. Saat laut pasang atau musim penghujan, air laut bisa menggenangi daratan melalui sungai.
“Karena klepnya rusak, maka air laut campur air tawar masuk ke areal persawahan,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari penduduk terpaksa mengambil air di Dusun Bulurejo yang agak jauh dari bibir pantai.
Dia juga telah mengajukan bantuan ke PDAM Jember. Tapi, janji kepada warga soal rencana bangunan saluran drainase itu belum terealisir.
Kepala Desa Paseban, Sunanjar, mengatakan tetap mengupayakan pembangunan drainase agar beban rakyat ringan.
Di lain pihak LSM KARST Jember, Andi Sungkono, menolak rencana penambangan pasir besi di Paseban karena rencana eksploitasi pasir besi itu hanya akan menambah kerusakan ekosistem laut, dan daratan terutama perbukitan dan persawahan penduduk. Otomatis kesulitan warga itu akan semakin bertambah. Kekhawatiran itu diantaranya terkait resapan air tanah akan semakin buruk. Dan tata air akan terkendala. Sebab unsur Fe, telah diambil melalui pengeboran.kim

GANAS : ADA PENYIMPANGAN ANGGARAN DI KPUD

JEMBER - Penggunaan nota anggaran tahun 208 nomor 69 / KPU tentang pemutakhiran data pemilih dan penggandaan hasil pemutakhiran data pemilih baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang anggarannya Rp 50 juta dituding ada penyimpangan.
Direktur Ganas, Sugiartono, SH, mengatakan pengadaan barang dan jasa itu harus dikontraktualkan, sesuai Keppres No 80 tahun 2003. Tapi, KPUD Jember melakukan itu dengan swa kelola.
Terbutki anggaran itu dibagikan ke masing – masing PPK. Hal ini jelas menabrak rambu aturan dan tidak prosedural. Hingga kini peserta pemilu Parpol di Jember tidak semua memperoleh foto copy DPS, dan foto copy DPT. Padahal, anggaran itu masuk dalam kategori anggaran tahun 2008 dan mestinya dipertanggungjawabkan di akhir tahun
Jumlah anggaran foto copy DPS dan DPT itu dianggarkan KPUD Jember Rp 1,5 milliar dengan asumsi per lembar Rp 200. Dengan kualitas kertas HVS standart 70 gram. Faktanya, hanya keras HVS 60 gram.
Berdasarkan UU RI No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan korupsi khususnya Bab II peran serta masyarakat pasal 41, Sugiartono, merasa berhak mendesak kepada saudara KPUD untuk memperhatikan itu.
“Jelaskan kepada publik secara rinci pengelolaan anggaran itu, transparan adil, dan tidak akuntable. Sesuai Keppres No 80 tahun 2003,” ujarnya.
Jika ada indikasi PP tidak mampu untuk mengelola anggaran penggunan sarana mestinya harus diberikan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya yang bersankuta atau tuntutan ganti rugi.
“KPUD Jember tidak melaksanakannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Sugiartono, meminta agar Ketua KPUD Jember untuk mempertanggungjawabkan hal itu dalam waktu 8 hari. Jika dalam batas waktu itu tidak mengindahkan temuan ini akan dilaporkan ke jalur hukum. “Karena dalam hukum adalah barang siapa, bukan karena siapa,” pungkasnya.
Hingga kemarin, Ketua KPUD Jember Drs Sudarisman, SS, belum berhasil dikonfirmasi. Sejumlah staf mengatakan masih mengurusi gugatan Kasmino, caleg PDIP yang menggugat PTUN ke Surabaya.kim

TOLAK TAMBANG MANGAN DAN PASIR BESI JEMBER


JEMBER- Akhirnya muncul juga pihak yang kontra penambangan Mangan (Mn) dan Pasir Besi (Fe) di kawasan Jember. Kali ini Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARST) Andi Sungkono, meminta rencana penambangan di lahan konvensi 5 hektar di titik Silo, dan Paseban Kencong dihentikan.
Sebab, alasannya akan merusak ekosistem biota laut dan juga merusak sistem serapan air di dalam tanah. Akibatnya ancaman bencana besar akan terjadi mengancam kepada hajat hidup masyarakat Jember.
“Optimalkan dulu lahan pertanian, dan perkebunan di Jember. Kalau sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi, entah sampai kapan baru bisa menambang seperti itu. Kalau rencana itu diteruskan, dirinya akan melakukan unjuk rasa kepada Pemerintah,” ujar Andik, Ketua KARST, yang menolak tambang emas di Banyuwangi oleh PT INM.
Dia mencurigai ada pesanan – pesanan pemodal besar untuk penambangan pasir besi di Paseban Kencong. Sebab, di dalam ada CV Wahyud Sejahtera, yang menerima kuasa pertambangan (KP) bahan galian Mn, di desa Pace Silo yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Penanaman Modal Pemkab Jember Ir Haryanto, MM.
Ada pula PT Jember Raya Resource, dan PT Krakatau Steel, termasuk lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen amdal. Termasuk analisa foto satelit.
Kata menyesalkan tindakan Dinas Perdagangan Pemkab Jember yang segampang itu mengeluarkan ijin Eksplorasi ke beberapa PT tapi ternyata tidak berujung pangkal. Tidak melalui verifikasi yang jelas, sampai ada kasus semua ijin itu pada ujungnya dijual kepada investor dari Asing.
Kata Andi, tambang galian Mn dan Pasir Besi pada prakteknya akan merusak alam, dan tatap kehidupan masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan tak kalah dengan dengan tambang emas, hanya tambang emas memisahkan mineral memakai bahan kimia beracun.
“Kami KARST Jember menolak rencana tambang itu,” ujarnya.
Ada tiga dasar alasan. Diantaranya, topografi bahan galian di pantai, daratan dan perbukitan curam. Perbukitan akan terjadi kegersangan, dan lubang bekas galian mengubah aliran sungai. Tanah penutup lapisan tanah paking subur kandungan humusnya akan hilang. Tata air sangat beresiko terhadap resapan air.
“Untuk itu kami, minta agar dicabut ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang Mangan dan Pasir Besi yang sudah dikeluarkan Disperindag Jember. Gunakan pembangunan yang ramah lingkungan, semisal pertanian, kelautan, dan kehutanan, dan jamin hak asasi terhadap sumber daya publik,” ujar Andik.
Sebelumnya, Pemkab telah mengumpulkan beberapa LSM pro tambang, dan warga di Paseban Kencong. Sekda Pemkab Drs Djoewito, juga telah melakukan rapat koordinasi tentang dikeluarkannya ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang Mangan dan pasir Besi di Jember yang direstui Bupati MZA Djalal.
Tapi, di sisi lain ada kecurigaan bahwa kepentingan penambangan ini tidak memihak kepada masyarakat. Rakyat hanya dijadikan obyek, dan seringkali dibohongi dengan bahasa teknologi.kim

POLISI TETAPKAN 4 TERSANGKA PENJUALAN BAYI RSUD


Direktur RSUD Tidak Kooperatif


JEMBER – Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha, sempat dibuat sewot terkait penyidikan kasus dugaan “penjualan” bayi yang dilakukan oleh RSUD dr Soebandi.
Untuk itu dirinya segera menetapkan tersangka dalam kasus itu. Sedangkan calon tersangkanya disebutkan ada empat orang, dari 18 saksi yang sudah dimintai keterangan selama ini. Tidak menutup kemungkinan Direktur RSUD dr Soebandi dr Yuni Ermita, Mkes, dipanggil lagi sehingga genap 19 orang.
Kedelapan belas saksi yang telah diperiksa itu yakni jajaran direksi, wadir, bagian pelayanan medis, perawat, bidan dan kepala ruangan Perinatologi, serta Bersalin RSUD dr Soebandi.
Mereka semua adalah terlibat dalam pelepasan bayi Muh Adhar Gempar, anak pasien miskin Siti Fatimah – Kholik asal Arjasa, saat dirawat di RSUD dr Soebandi ke guru pengadopsi asal Ambulu, Muh Syaifullah.
Ditanya siapa saja keempat tersangka itu ? Kapolres Ibnu belum berani membongkarnya. Menurutnya dari 18 saksi itu empat diantaranya adalah calon tersangka. Jeratan pasalnya masih tetap, yakni Undang – undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Tidak menutup kemungkinan pasal yang ditambahkan adalah pasal 55, dan 56 KUHP turut serta dan membantu.
Ketika didesak kapan Direktur RSUD dr Soebandi dr Yuni Ermita,M Kes, diperiksa dan disidik ?. Kapolres menyatakan dalam waktu dekat, diperkirakan hari Kamis pekan ini.
AKBP Ibnu Isticha menyatakan bahwa dari keempat tersangka itu akan langsung ditahan. Jika perkembangan penyidikan mengarah kepada keterlibatan saksi yang belum diperiksa tidak menutup kemungkinan tersangka bisa tambah.
“Jangan disebut dulu, nanti kabur semua. Yang jelas ada empat orang calon tersangkanya. Tunggu dulu namanya. Kita tetapkan Kamis ini lah. Sekarang masih memperdalam keterangan saksi. Kita panggil beberapa saksi lagi, dan kita akan langsung tahan tersangka itu,” ujar Kapolres.
Kapolres : Direktur Tak Kooperatif
Pernyataan mengejutkan juga disampaikan Kapolres, bahwa selama pemeriksaan kasus ini ada pimpinan di RSUD dr Soebandi yang tidak kooperatif. Bahkan bentuknya ada yang berusaha menghilangkan sebagian barang bukti, dan membuat keterangan yang dibuat – buat.
“Catat ya… jajaran direksi RSUD tidak kooperatif. Itu tanggungjawab siapa dalam instansi itu. Manajemennya bagaimana, itu yang harus bertanggungjawab. Catat … penangungjawabnya tidak kooperatif,” ujar Kapolres.
Saat ditanya, siapa penanggungjawab RSUD apakah mengerucut kepada Direktur RSUD dr Soebandi ? Kapolres membenarkan. “Ya begitulah.. sudah tahu begitu,” ujarnya.
Dia menyesalkan karena selama ini Direktur RSUD dr Soebandi tidak kooperatif dalam proses penyidikan ini. Yang jelas katanya semua tersangka bisa mengelak tapi sebenarnya polisi tidak butuh pengakuan tersangka.
“Mana pernah ada maling ngaku, kan bisa penuh penjara,” ujarnya.
AKBP Ibnu menjelaskan bahwa dalam kasus ini proses adopsi jika dikatakan belum selesai dan masih berlangsung, tapi bayi yang dititipkan ke RSUD itu adalah statusnya pasien.
Kalau pengadopsi itu masih didalami karena menurut keterangan Muh Syaifullah –pengadopsi- itu telah tahu prosedur adopsi dibuktikan dengan mengambil formulir adopsi di Dinsos. Tapi, kenapa formulir itu tidak diserahkan ke Dinsos. Tapi ditinggal di rumah sakit, malahan pihak RSUD dr Soebandi, siap jadi fasilitator.
“Terkait itu kita jerat UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, dan terkait material lainnya kita masih telusuri. Karena ada uang pengganti beaya perawatan itu ada selisihnya. Tentu ada pidana lain,” ujar Kapolres.
Di lain pihak, Direktur RSUD dr Soebandi dr Yuni Ermita, Mkes, saat dikonfirmasi bersama wartawan melalui ponselnya bernada geram menolak memberikan statement terkait pernyataan Kapolres dia tidak kooperatif. “Masak bilang begitu … sudah mas, ini masih proses hukum. Saya tidak bisa beri keterangan,” ujarnya.
Saat ditanya, terkait kesiapan pihak RSUD dr Soebandi selaku institusi apakah segera menyiapkan pengacara ? dr Yuni Ermita, Mkes, menolaknya. HP langsung dimatikan. “Tut…tut…….” Terputus.kim

GEMPAR LAPOR RESMI KE KOMNAS ANAK


JEMBER – Ketua LSM Gempar Ansori, secara resmi melaporkan kasus dugaan “penjualan” bayi ilegal atau adopsi ilegal yang dilakukan RSUD dr Soebandi, ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) di Jakarta.
Surat resmi dilayangkan Selasa (26/1) kemarin. Di sela mendampingi Siti Fatimah dan Kholik Priyanto yang dipanggil ke Mapolres Jember guna diambil keterangannya dalam pemeriksaan saksi keterangan tambahan Ansori, mengatakan bahwa kejadian “penjualan” bayi ilegal oleh pihak RSUD dr Soebandi sangat tidak berperikemanusiaan.
“Ini melanggar Undang – undang dasar bahwa terkait preambule UUD 45 yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujar Ansori.
Dia mendengar dalam waktu dekat dia akan menemui Ketua Komnas Anak Kak Seto, yang menurut rencana akan berkunjung ke Jember, Sabtu pekan ini. Ansori menilai dalam kasus ini kepolisian Resort Jember harus lebih serius dalam menanganinya.
Karena hingga kini belum ditetapkan tersangka. Padahal, sudah belasan saksi dipanggil termasuk jajaran direksi RSUD dr Soebandi. “Saya selaku LSM Gempar yang konsen terhadap persoalan ketidak adilan meminta kepada aparat Kepolisian yang lebih tinggi dari Polres, semisal Polwil dan Polda untuk terus mengawasi kasus ini,” ujar Ansori.
Menurut Ansori, langkah maju telah dicapai dalam perkembangan penyidikan kasus ini. Dia menilai akan menjadi prestasi tersendiri bagi kepolisian kalau bisa segera menyelesaikan kasus atensi Kapolri dan segera memproses ke jenjang lebih tinggi ke Kejaksaan.
“Sudah sekian lama tidak ada tersangka,” ujar Ansori.
Di sisi lain, pemanggilan saksi masih terus dilakukan. Beberapa perawat, dan juga bidan termasuk wakil direktur pelayanan medis (yanmed) terlihat diperiksa intensif di Mapolres Jember. Tidak ketinggal Kepala Bagian Yanmed dr Arief Setyo Argo, juga diperiksa penyidik. Bahkan Wadir Yanmed dan dr Arief Setyo diperiksa sendiri oleh penyidik Kasatreskrim Polres Jember.
Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha mengatakan bahwa kasus penjualan bayi oleh RSUD dr Soebandi dengan alasan adopsi itu patut disesalkan. Karena yang jelas bayi tersebut adalah anak pasien miskin yang dititipkan. Tentu saja masih tanggungjawab pihak RSUD dr Soebandi. Tapi, kenapa dilepas ke seseorang pengadopsi dengan jaminan bisa menebus biaya perawatan.
“Kita terus periksa semua saksi. Ya dari kesemua saksi itu diantaranya adalah tersangkanya,” ujar Kapolres.kim

BAHAYA ! GOLPUT TINGGI DIKEHENDAKI CALEG

JEMBER - Golput (golongan putih) diyakini muncul di setiap perhelatan pemilihan umum. Golongan yang tidak ikut memilih ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Fenomena Golput di beberapa Pemilu dan Pilkada cukup mengkhawatirkan. Taruh contoh, di Pemilu Legislatif 2004. Rendahnya partisipasi publik ditunjukkan kepada perolehan masing-masing anggota dewan tahun 2004-2009.
Sistem tahun Pemilu tahun 2004, memakai proporsional stelsel daftar sangat menguntungkan caleg nomor urut satu yang belum tentu mendapatkan suara terbanyak. Bahkan caleg terpilih belum tentu memiliki integritas sesuai harapan rakyat. Contohnya, ada salah satu anggota DPRD Jember yang hanya bermodalkan 724 suara bisa duduk di kursi empuk DPRD.
Demikian disampaikan Drs Farid Wajid, ketua Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember menyikapi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pemilu tahun 2009 ini dengan sistem proporsional stelsel terbatas.
Putusan MK itu ada sedikit pressure kepada parpol, dan caleg untuk berjuang lebih keras lagi meningkatkan dukungan rakyat sehingga Golput rendah. Tapi, faktanya banyak caleg yang justru senang dengan keberadaan Golput tinggi.
Karena dengan begitu harga kursi murah. Sebagai gambaran, data Pemilu tahun 2004, dari 1.625.148 (DPT) hanya 10,03 % yang mencoblos nama 45 legislatif yang masih duduk, dan 18,891 % lagi memilih hampir 500 calon lain yang tidak jadi.
Dengan kata lain jumlah pemilih 45 anggota DPRD, sangatlah rendah. Yang tertinggi adalah coblos gambar partai, yaitu 40,524 %.
Suara coblos gambar partai itu bermakna ganda. Pertama, siapapun calon legislatifnya, rakyat tidak perduli. Di sini ada kegagalan pengkaderan partai. Kedua, rendahnya pendidikan politik di masyarakat menghasilkan output wakil rakyat yang tidak berkualitas.
Kata Farid, fenomena Golput dapat dilihat di Pilkada Jember Tahun 2005. Angka golput relatif tinggi, mencapai 37,5 %. Menempati peringkat kedua dari calon terpilih MZA Djalal, dengan 38 % atau 608.053 suara. Urutan ketiga calon Syamsul Hadi Siswoyo, 290.092 suara atau 18 % dan Mahmud Sardjujono, 140.302 suara.
JAPER kata Farid, mencatat fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena menyangkut legitimasi pemimpin. Di Pilkada Jember 2005, suara golput jika digabung dengan yang tidak menginginkan Bupati terpilih mencapai 62,5 % atau 1.000.000 suara. Fakta di atas gilirannya sebagai bukti kuat bahwa legitimasi rakyat terhadap Bupati terpilih masih rendah.
Di Pilgub Jawa Barat, Golput berkisar 35,7 % dan mengungguli pasangan terpilih Heriawan-Dede Yusuf 26,0 %. Di Jawa Tengah, pasangan terpilih Bibit Waluyo-Rustriningsih keok melawan Golput sebesar 40 %. Juga di Jatim, diputaran pertama, semua pasangan dipaksa mengakui kegagahan golput yang berkisar di angka 50 %.
Dalam dinamika perpolitikan ada 2 problem yang harus dicermati yaitu probem hulu dan hilir. Problem hulu terkait good will pemerintah, penyelenggara pemilu dan keseriusan partai yang boleh dibilang masih setengah hati.
Sementara problem hilir adalah sikap masa bodoh, praktis dan pragmatisme tokoh dan masyarakat secara luas. Idealnya komponen hulu demokrasi ini harus memiliki semangat sama yakni kejujuran universal yang tidak mendasarkan pada kepentingan individu, kelompok dan partai tertentu saja.
Di hilir, harus ada peningkatan pemahaman, dan penyadaran masyarakat secara simultan dan ikut terlibat aktif dalam setiap proses politik. Harapannya masyarakat tidak lagi masa bodoh, dan menjadi pemilih rasional yang tahu apa yang harus dilakukan.
Selanjutnya, Pemerintah, KPUD, dan Parpol harus menunjukkan good will demokrasi secara ideal dalam grand design untuk menyejahterakan masyarakat.
Guna mewujudkan pemikiran itu, hal yang paling penting adalah melakukan proses pendidikan berupa penyadaran politik di masyarakat secara cerdas. Dengan demikian cita cita ideal demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dipastikan akan tercapai.
JAPER berharap meningkatnya kwalitas proses-proses politik serta partisipasi masyarakat secara total dalam menjalankan hak dan kewajibannya ber-demokrasi. Untuk itu harus ada kehendak bersama untuk meningkatkan kecerdasan dalam masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat menjadi pemilih yang rasional. Rasionalitas yang mengacu kepada persepsi positif di masyarakat itu sendiri.
“Kompleksnya permasalahan dan susahnya menyentuh problem hulu, maka JAPER mencoba konsentrasi di problem hilir. Pembenahan problem hilir ini membutuhkan proses pendidikan secara terus menerus dan dilakukan oleh kelompok - kelompok yang tidak mencerminkan kepentingan individu dan golongan tertentu sebagai gerakan pencerdasan semacam JAPER,” ujarnya.
Diluar cara Revolusioner, untuk merubah sistem dan pemimpin dengan cara yang “santun” sangat sulit, tapi JAPER yakin dapat tercapai dengan syarat , masyarakat wajib memiliki pemahaman yang benar melalui berbagai model pelatihan, pendidikan dan penyadaran politik dengan cara pemberian informasi, membuka kran informasi, dan pendidikan politik, agar tumbuh kesadaran di masyarakat, bahwa politik itu penting.
“Jika nantinya Golput tinggi, itu berarti PEMERINTAH DAERAH, dan KPUD gagal. Sekaligus PEMERINTAH DAERAH, KPUD dan Partai terbukti SETENGAH HATI dalam membangun demokrasi seutuhnya. Akibatnya harga kursi DPRD menjadi MURAH dan para caleg yang untung. Asumsi ini merupakan indikasi bahwa pemikiran caleg dan parpol tidak dalam grand design memakmurkan rakyat. Tapi cenderung untuk kepentingan sesaat saja, dan sekadar terpilih saja,” pungkas Farid.kim

CBC PROTES KERAS PLACEMENT UANG APBD DI SBI


JEMBER – Lontaran keras disampaikan oleh Direktur Centre of Banking Crisis (CBS) terkait banyaknya kepala daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Jawa Timur yang menempatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Sertifikat Bank Indonesia.
Menurut Sugiarso, dengan penempatan APBD dari DAU dan DAK di SBI membuat pertanggungjawaban keuangan tidak akuntable dan tidak jelas. Bahkan rawan diselewengkan, karena bunga SBI itu akan masuk kantong siapa?.
Dia melihat sampai saat ini masih banyak Kepala Daerah di Jatim yang masih menempatkan APBD nya ke SBI. Hal itu sangat mencederai keadilan masyarakat. Seperti halnya jeruk makan jeruk.
“Masak uang negara dibeayai uang negara. Uang negara untuk menjamin uang negara,” ujar Direktur CBS, dalam seminar UKM di Jember kemarin.
Sekadar diketahui, Presiden SBY meminta tegas kepada Kepala Daerah untuk tidak menempatkan APBD mereka di SBU. Bahkan tahun 2007 lalu Pemerintah pusat telah menawarkan surat berharga negara (SBN), baik berupa surat utang negara (SUN) ataupun sukuk, kepada pemerintah daerah yang memiliki surplus. Sehingga tidak perlu menempatkan APBD ke SBI.
Bahkan, Menkeu sempat memberi teguran keras kepada Kepala Daerah jika tidak segera membuat Perda karena penempatan SBI menunggu batas jatuh tempo akan diberi sanksi tegas.
Belanja APBN yang didaerahkan mencakup hampir sepertiga volume APBN. APBN 2006 mengalokasikan Rp 220,07 triliun untuk belanja daerah. Belanja itu terdiri atas dana perimbangan Rp 216,59 triliun. Rinciannya, DBH Rp 59,35 triliun, DAU Rp 145,66 triliun, dan DAK Rp 11,57 triliun. Selain dana perimbangan, masih ada dana otonomi khusus yang jumlahnya mencapai Rp 3,477 triliun.
Selain mekanisme pengesahan APBD, Sugiarso, SE, juga menyoroti birokrasi yang masih sangat lamban. ”Penyerapan masih kurang karena administrasi. Buktinya, ini tak hanya dialami daerah, tapi juga di pusat,” ujarnya.
Birokrasi katanya harus dibuat sedapat mungkin agar efisien. Imbas rendahnya penyerapan dana adalah dana banyak disimpan di SBI. Alasan BI bahwa penyimpanan dana APBD di SBI bisa menambah biaya moneter BI dan setiap tahun dana BI membayar suku bunga SBI adalah Rp 16-20 triliun.
Tahun lalu, Rp 18-20 triliun harus dibayar bank sentral untuk suku bunga SBI. ”Dana masyarakat yang tersimpan di SBI tahun lalu sekitar Rp 170 triliun. Ada 25 persen yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah,” ujarnya.
Presiden SBY kata Sugiarso, telah mengkritik Pemerintah Daerah (Pemda) yang menempatkan dananya – APBD – di perbankan. Presiden SBY menyebutkan ada lebih dari Rp 90 triliun dana Pemda yang menganggur di perbankan dan Rp 50 triliun-nya ditempatkan di SBI, melalui BPD sebagai perantaranya.
Menkeu Sri Mulyani juga ikut ‘marah’ ke BPD-BPD karena menjadi salah satu klimaks fenomena yang memiliki akar permasalahan kompleks.
Begitu besarnya dana APBD yang ditaruh di perbankan, di SBI tentu bukan suatu hal yang baik bagi perekonomian daerah. Apalagi di saat ini masa pasca-krisis, seharusnya daerah giat-giatnya membangun.
Saat ada dana yang ditaruh di perbankan atau SBI, berarti dana itu tidak digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketika tidak terjadi pembangunan dan tidak ada dana untuk program-program masyarakat, artinya tidak akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi; tidak akan terjadi penambahan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, dll; dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun tidak akan meningkat.
“Tentu kasus yang ada menjadi sebuah ironi. Melihat besarnya alokasi dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat ke daerah sejak Otoda, tentu wajar bila akhirnya pemerintah pusat kebakaran jenggot, mencak-mencak. Terlihat sangat wajar pula bila pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah dan BPD karena ketidakmampuan menyalurkan dana itu ke program riil,” ujarnya.
Di sisi lain, permasalahan yang muncul bukan murni disebabkan kesalahan Pemda. Bahkan bila ditelisik apa yang dilakukan oleh Pemda dan terutama oleh BPD adalah sesuatu yang wajar, sebuah pilihan rasional secara ekonomi.
Tapi, yang harus dilakukan bukanlah menyalahkan tindakan yang diambil, tapi mempertanyakan kondisi apa penyebab tindakan itu dipilih oleh Pemda dan BPD.
Semua terjadi karena lambatnya penetapan APBD sehingga APBD tidak mungkin efektif sejak awal tahun. APBD baru efektif di bulan Maret - April.
Di medio tahun, berbagai proses harus dilaksanakan dengan proyek, sementara penerimaan terus meningkat, besar penerimaan tetap lebih besar dari pengeluaran.
Besar pengeluaran baru memuncak di akhir tahun. Selisih penerimaan dan pengeluaran ini yang akhirnya ditaruh di perbankan dan kemudian ditaruh di SBI oleh BPD.
Besarnya penerimaan belum termasuk perhitungan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, dan akan semakin memperbesar dana yang ditaruh di perbankan.kim

Senin, 26 Januari 2009

TII Jember : Pejabat Doyan Korupsi !

JEMBER - Kinerja birokrasi Pemkab Jember terus disorot. Baik oleh LSM, hingga masyarakat. Hal itu akibat banyaknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan keuangan daerah dan pejabat Pemkab Jember.

Kendati kasus korupsi telah banyak yang diproses di Pengadilan Negeri Jember, dan ada saja yang kini dilaporkan dan sedang diproses di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan, tapi hasil survei yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia (TII) Jember masih menunjukkan kekhawatiran.
Indeks persepsi korupsi (IPK) Jember masih menembus 4,96. Jember berada di peringkat 14 dari 50 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Sedang untuk tiga daerah lain di Jawa Timur Kediri urutan 15, Malang urutan 13 dan Surabaya urutan 31.
Survei TII ini didasari mewawancarai terhadap 42 pelaku bisnis, tokoh masyarakat dan pejabat publik sebagai data pendukung.
"Rapor birokrat Jember terkait pemberantasan korupsi masih merah. Artinya potensi korupsi pejabat masih tinggi, khususnya di proyek pengadaan barang dan jasa," jelas Koordinator TII Jember Sri Sulistiyani.
Dia mengatakan, yang penting adalah nilai yang ditunjukkan IPK tadi. Rapor IKP 0 - 10 merupakan kategori dari terkotor sampai terbersih.
"Andaikan Jember ini sebagai murid sekolah, masih belum lulus. Dan yang lulus cuma dua kota saja yakni kota Yoyakarta dan Palangkaraya," ujarnya.
Kendati kasus korupsi Jember sudah masuk ke meja hijau, tapi angka itu belum signifikan. Ternyata didasarkan pada dunia potensi menguapnya proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bisa menguap 10 - 40 persen. Belum termasuk pungli oknum pejabat.
"Hingga kini belum ada itikad baik untuk membuat Perda Pengadaan Barang dan Jasa, jadi belum ada aturan transparan. Kita sudah bilang ke Bupati Djalal, tapi kata dia tidak perlu pakai itu, yang penting hati diketuk. Katanya, tapi saya katakan itu belum cukup sebab harus ada ikatan," ujarnya.
Sementara itu, LSM Media Center DR Teguh Hidayat Wiyono, mengatakan hingga kini belum ada efek jera birokrat yang terlibat kasus korupsi. Banyak contoh yang sudah dipenjara. Tapi, pejabat masih berani memainkan proyek.
"Kejaksaan sudah menyeret koruptor. Di era pemerintahan lalu, dan Mantan Bupati. Tapi kok rasanya masih ada saja sekarang ini. Bahkan jumlahnya lebih besar," ujarnya..
Dia membeber laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih ada saja kesalahan penggunaan anggaran terutama mark up yang tidak sesuai harga pokok satuan barang. Bupati harus menindak tegas praktek ini, dan harus berani menindak anak buahnya yang melanggar administrasi atau hukum.kim

PERTEGAS NU KEMBALI KHITTAH


JEMBER – Sebagai ormas Islam, Nahdhotul Ulama (NU) tidak berpolitik praktis. Hal ini diyakini sebagai khittah yang harus dipegang teguh. Di acara haul NU ke 83 dan Haul Masyayikh ke-2 di Alun-alun Kabupaten Jember, Minggu (25/1) kemarin menunjukkan komitmen besar warga NU terhadap ikhtiar pendirinya KH Hasyim Asyari.

Wakil Pengurus NU Cabang Jember, KH Abdullah Arifin mengatakan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama berbagai pihak termasuk santri di seluruh pelosok Kabupaten Jember. Tujuan acara ini untuk mengenang kembali semangat para pendiri NU terdahulu, sekaligus sebagai sarana dan silaturahmi warga NU di berbagai wilayah Jember. “Sebab warga NU sudah banyak yang berada di pentas politik yang berbeda,“ ujarnya.
Harlah NU ini sekaligus mempertegas khittah NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan nonpolitik atau kembali ke Khittah 1926, saat Hasyim Asyari mendeklarasikan berdirinya NU sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan dan dakwah.
KH A Arifin menjelaskan Harlah ini diselingi pelantikan Ketua Pengurus Anak Ranting (KAR) NU Cabang Jember sebagai langkah koordinasi menjelang Pemilu 2009. Menghadapi pesta demokrasi mendatang, KH. Abdullah Arifin mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) menjaga persatuan dan kesatuan kendati partainya berbeda satu dengan lainnya.
“Di Harlah ini NU menegaskan komitmen untuk membangun masyarakat dari sisi agama, ekonomi, dan pendidikan ke arah yang lebih baik, "ujarnya.
Di sisi lain KH Agus Ali Mashuri, pengasuh Ponpes “Bumi Sholawat” Tulangan Sidoarjo, mengajak warga NU selalu beramal dengan niat ikhlas dalam menjalankan kehidupan sehari- hari.“Puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa ijin dan pertolongan Allah SWT, dan kalau ini kita sadari, niscaya tidak akan ada kesombongan dalam diri kita,“ tukasnya.
Makna panjang umur bukan ditentukan berapa lama hidup didunia ini, tapi sejauh mana semua ummat mampu memberi arti dalam mengisi kehidupannya.
Jadi makna panjang umur lebih ditentukan berapa banyak prestasi yang dikerjakan. Karena itu barang siapa suka menunda-nunda pekerjaan baik dan menunggu kesempatan baik, maka mereka akan merugi, sebab mereka hanya mengumpulkan deretan teori.KH Agus Ali juga minta kepada warga NU untuk kembali kepada ajaran NU yang benar, sesuai makna perintis dan pendahulu NU di masa lampau.kim

Dirut RSUD Segera Diperiksa

Kelanjutan Kasus Adopsi Bayi Ilegal RSUD Soebandi


JEMBER - Kasus dugaan adopsi bayi ilegal di RSUD Subandi Jember mengalami kemajuan. Usai memeriksa 19 saksi, Polres pekan ini akan segera memanggil Dirut RSUD Subandi Jember dr Yuni Ermita sebagai saksi.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Mudjoko SH, melalui HP nya. "Staf RSUD sudah dipanggil ada 15 sampai 16 saksi. Untuk pemanggilan direktur utama, surat belum dilayangkan polisi. Mungkin akan dipanggil Selasa atau Rabu besok," kata Mudjoko.
Dia menambahkan, meski saksi dari staf RSUD Subandi sudah belasan yang telah dipanggil, tapi hingga hari ini polisi belum juga menentukan tersangka. "Tersangka belum ada. Itu kewenangan polisi," tukasnya.
Hingga kini, pihak Pemkab juga belum menentukan pengacara yang akan mendampingi staf RSUD. Kabarnya RSUD Subandi sudah bergerilya agar kasus ini segera "ditutup". Setidaknya hal itu dilakukan melalui "pendekatan-"pendekatan" institusional.
Kasus adopsi bayi ilegal di RSUD Subandi Jember sudah mencuat dua pekan ini. Orang tua korban adopsi ilegal Kholik Priyanto dan Siti Fatimah warga Arjasa bayinya diadopsi secara ilegal oleh RSUD Subandi telah melaporkan resmi ke Polres Jember.
Kholik diminta tanda tangan paksa di surat, kalau tidak diselesaikan biaya persalinan bayinya, dia diancam akan diberita acarakan atau dipolisikan oleh seorang bidan bernama Rini.Tapi, kinerja Polres Jember sempat dipertanyakan karena hanya menumpuk saksi tersangkanya belum kunjung ditetapkan.
Saat dikonfirmasi Kapolres Jember AKBP Ibnu Isticha melalui Kasat Reskrim AKP Kholilur Rochman SH tidak bersedia mengangkatnya. Seperti yang dibeber sejumlah wartawan kemarin.
Sedang Dirut RSUD Subandi Jember dr Yuni Erminta tetap bersikukuh menilai bahwa kasus itu bukanlah adopsi ilegal dan penjualan bayi. "Sekali lagi, kami katakan tidak ada kasus adopsi ilegal," tukasnya.
Dia mengaku tidak tahu secara pasti siapa saja stafnya yang sudah dipanggil polisi. Tapi staf dia juga berusaha konsultasi dengan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk menjelaskan kasus ini. "Selama ini staf didampingi Bagian Hukum Pemkab. Belum ada rencana menunjuk pengacara," katanya.
Dia juga menambahkan, adopsi yang dilakukan pada bayi bernama M Adhar itu sudah disetujui oleh orang tua bayi. Persetujuan itu diwujudkan dalam surat pernyataan bermaterai dan ditandatangai kedua orang tuanya.
Secara terpisah Ketua LSM Gempar Jember Ansori menyayangkan kinerja Polres Jember yang kunjung menentukan tersangka. "Mestinya pemeriksaan saksi sudah cukup untuk mencari tersangkanya. Kita sudahm minta Polda Jatim dan Polwil Besuki mengawal kasus ini," ujarnya.
Dia juga berencana melaporkan kasus ini ke komisi nasional Hak Asasi Manusia bidang mengurusi perdagangan bayi secara ilegal. Selain itu, dia berharap agar polisi melakukan penyidikan dengan Undang-undang Perlindungan Anak ditambah pasal KUHP. kim