Sabtu, 28 Februari 2009

"PONARI” MUNCUL DI JEMBER


JEMBER – Apapun namanya Ponari, saat itu sangat menggegerkan. Temuan batu petir di beberapa daerah kini muncul di Jember. “Ponari” di Jember kali ini malah muncul dengan beberapa keanehan bisa menyembuhkan segala macam penyakit.
Fenomena pengobatan menggunakan media batu seperti dilakukan Ponari asal Jombang kali ini, dimiliki oleh Ali Kasim (39) warga Kelurahan Tegalboto Lor, Kecamatan Sumbersari.
Pemilik batu ajaib ini, kesehariannya adalah tukang mencari barang bekas alias rongsokan. Sejak kemunculan Ponari, dia baru muncul karena dinilai telah terbukti menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat sekitar.
"Saya memperoleh batu ini dari seorang pengemis bukan dari petir sekitar 3 tahun lalu. Pertama saya coba celupkan seperti batu Ponari, ke istri yang sakit kesemutan kaki dan anak saya yang penyakit kagetan, hasilnya Alhamdulilah sembuh," ujarnya.
Mantan pegawai honorer Pemkab Jember selama 19 tahun ini, kemarin mengatakan batu yang dimilikinya berwarna abu-abu agak kehitaman berukuran panjang sekitar 5 cm, dan lebar 2 centimeter.
Tak jelas betul jenis batu ini. Tapi, sejauh pengamatan batu ini seperti batu kali. Karena bentuknya aneh, batu ini dianggap bertuah. Semula tidak digunakan karena batu ini didapat dari seorang pengemis.
Sebelumnya, seorang tetangganya yang sempat meminta batu dari seorang pengemis itu dengan imbalan air minum dan uang Rp 26 ribu.
Tapi, di salah satu bagian depan batu itu ada semacam bekas telapak kaki selebar jari jempol orang dewasa.
Praktek pengobatan yang dilakukan Kasim, dilakukan di masjid dan baru dilakukan sekali. Hingga saat ini ada terhitung melakukan pengobatan sejak awal sebanyak 10 pasien.
Tarifnya, dikenakan seikhlasnya untuk membantu pembangunan rehab Masjid. Warga hingga kini yang mendengar dari mulut ke mulur masih berdatangan. Tidak ada iklan khusus untuk menyebar luaskan. Tapi, dari mulut ke mulut berita itu menyebar.
Terutama kemarin, pasca geger batu Ponari, yang dianggap bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Untuk pengobatan itu membuka Ali praktek tiap usai Maghrib di Masjid Al Muchidin hingga pukul 20.00 WIB malam.
Pengobatan di masjid itu dia pilih untuk menghindari rasa syirik. "Saya sudah ijin ke pengurus RW dan imam masjid. Ya, supaya pengobatan dengan batu ini bisa mendapat doa dan kesembuhan dari Allah," tukasnya.
Dengan batu itu, Ali Kasim juga menuturkan kalau usaha barang rongsokan dekat Kampus Universitas Jember Jl Jawa 7 No 39 yang ditekuni baru 3 tahun itu juga berjalan lancar.
"Baru saja dapat rezeki, beli barang murah dan dapat untung berkali-kali lipat," tukasnya.
Sementara itu, Ketua RW 2 RT 2, Tori dan Imam Masjid, bernama Arifin mengatakan, adanya praktik pengobatan Ali sudah disampaikan kepadanya.
"Kata perangkat RT/RW dan Pak Arifin tidak masalah. Yang penting tidak meresahkan masyarakat dan jauh dari syirik,” tegasnya.kim

DAPAT SARANA AIR BERSIH DARI JEPANG


JEMBER – Masyarakat patut berbangga karena dipercaya mendapat bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk pembangunan sarana prasarana air bersih. Kemarin, sarpras diresmikan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Jember.
Konjen Jepang Mr. Yasuji Odoko didampingi Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, mengatakan proyek pembangunan pengadaan sarana air bersih itu berada di Desa Kemuning Lor dan Desa Suco Pangepok, masing – masing di Kecamatan Arjasa dan Jelbuk.
Pola pembangunan nya bersifat pemberdayaan masyarakat yang diorganisir oleh Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PS-PSDM) dengan menggunakan Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Jepang untuk keamanan manusia di tingkat grassroots atau yang lebih dikenal dengan Grass-roots Grant Assistance Scheme.
Pemerintah Jepang diharapkan terus menggerojok bantuan ke Jember karena untuk mencukupi semua kebutuhan masyarakat Jember pemerintah masih belum mampu.
“Semoga dapat membuka perhatian pemerintah Jepang ke Jember di masa datang,” ujar Kusen Wabup Jember.
Sarana prasarana air bersih itu akan dimanfaatkan di dua desa itu dan desa sekitarnya. Pengerjaannya sendiri dilakukan secara gotong royong.
Konjen Jepang Mr. Yasuji Odoko mengatakan pelaksanaan pembanguan pengadaan air bersih ini berkat kerjasama yang baik antara perintah Jepang dan Indonesia terutama pengelola PS-PSDM Jember.
Proyek ini memakan biaya US$ 84,039 direalisasikan setahun sejak 27 Pebruari 2008. Tahun 2000 dilakukan tujuh kali.
Ketua PS-PSDM, Nur Akhmad Yani berharap pembangunan sarana prasarana air bersih ini, warga berjumlah 1500 orang bisa mendapat air bersih yang memadai, sehingga mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Pembangunan proyek ini dibangun dengan terlebih dahulu mengajak masyarakat diajak melakukan survey bersama-sama, sehingga masyarakat punya rasa memiliki dan tanggung jawab tinggi untuk merawat dan mengelola proyek ini.
Rincian proyek sarpras air bresih di Desa Kemuning Lor meliputi pembuatan Bak Sumber (1 bh), Bak Saring (1 bh), Bak Tandon (10 bh), Kran Umum (43 bh) dan Kantor Hipam sebanyak 1 unit. Sementara di Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk meliputi pembuatan Bak Sumber (2 bh), Bak Saring (2 bh), Bak Tandon (8 bh), Kran Umum (54 bh) dan MCK sebanyak 2 unit.
Sedang di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa akan melayani 1015 jiwa (276 KK) meliputi Dusun Darungan, Kopang Kebun dan Dusun Krajan, sementara di Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk akan melayani penduduk sebanyak 600 jiwa (180 KK) dengan cakupan wilayah dusun Tenap. kim

93 PANWASCAM DILANTIK

JEMBER - Untuk menciptakan pemilu berkualitas, Panwaskab Jember melantik 93 anggota panwas kecamatan, Jumat (27/2).
Dalam pelantikan itu dihadiri dari perwakilan Panwas Prop Jatim, Abdullah Buftein. Bupati Jember diwakili Sekkab Drs Ec Djoewito.
Sekda mengatakan pelantikan anggota panwas kecamatan ini diharap bisa mewujudkan pemilu demokratis, bersih dan independen. Juga diharap berlangsung aman, tertib dengan menjaga norma-norma kepribadian bangsa.
Pemilu, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan pemilu seluruh pihak harus mampu saling menjaga keamanan agar tetap kondusif dan terkendali.
Ibarat pertandingan sepak bola, Panwas adalah wasit. Oleh karena itu, diharapkan agar wasit mampu tegas, jujur, arif dan bijaksana dalam menegakkan aturan-aturan yang ada.
Perwakilan Panwas Prop. Jawa Timur, Abdullah Buftein, juga menyampaikan tugas-tugas panwas sangat berat dalam mewujudkan pemilu yang bersih, dan berkualitas.
Abdullah mengingatkan panwas harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
“Jangan sampai pesta demokrasi ini dinodai perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga hasil pemilu bersih dan transparan tidak tercapai,” ujarnya. kim


BANGUN SARPRAS, LIBATKAN MASYARAKAT


JEMBER – Menantu mantan Bupati Bondowoso dua periode Agus Sarosa, ini dipercaya mengepalai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jember.
Ir Merwin Lusiani ini di tengah terpaan isu tak sedap. Terus sosialisasi tugas pokok dan fungsi DPU Cipta Karya yang terbagi dalam 4 bidang : Tata Bangunan dan Perijinan, Tata Kota dan Pedesaan, Kebersihan dan PJU dan bidang Pemukiman - Perumahan.
Bidang tata bangunan mulai dari penertiban, percepat proses perijinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) adalah tugasnya. Soal prosedur IMB dari desa/kelurahan, kecamatan baru dilakukan survey.
Jika tidak ditemui kendala maka IMB bisa diterbitkan. Soal biaya dibayar sesuai Perda. “Kami akan segera sosialisasi cara memperoleh IMB dengan mudah ke masyarakat, terutama di tingkat desa di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Soal perencanaan dengan titik berat penataan ruang dilakukan melalui penertiban ijin-ijin bangunan sesuai fungsi kawasan, wilayah dan pembangunan kawasan yang bermuara untuk keserasian dan keseimbangan lingkungan.
Dia juga akan mendorong peran-serta swasta dalam pemeliharaan dan pengelolaan taman dan keindahan kota. Untuk peningkatan peran-serta masyarakat dan pelayanan air bersih, terutama pedesaan yang masih mencapai 24 persen 5 tahun ke depan, mencapai 40 persen.
Tahun 2009 ini, perhatian utama dinas ini adalah terkait persampahan (kebersihan) dan sebagai pilot project adalah 3 kecamatan kota (Kec. Sumbersari, Kaliwates dan Patrang, red).
Mantan Kabid Lingkungan Hidup di DKLH itu menjelaskan, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang ini terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan, penataan ruang dan pengendalian standard bangunan berwawasan lingkungan. kim

BUKU BKS JIPLAKAN DILAPORKAN IKAPI

Temuan AP3K Bertambah Lebar

JEMBER - Kasus peredaran Buku Kerja Siswa Sekolah Dasar (BKS SD) jiplakan dan pelanggaran hak cipta ini terus berkembang. Kini Asosiasi Penerbit, Pedagang, dan
Pengusaha Kecil (AP3K) Jember terus menemukan BKS jiplakan di berbagai sekolahan dan di berbagai mata pelajara, tidak hanya Matematika, dan PPKn.

Untuk itu, AP3K bakal segera melaporkan kasus itu ke Ikatan Penebit Indonesia (IKAPI) pusat.
Ketua AP3K Jember Embong Raharjo mengakui selama ini masih dianggap biasa saja. Tapi, setelah dikaji ternyata selain merusak kurikulum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di pihaknya sendiri selaku pengusaha dampaknya sangat terasa. Sebab, omset penjualan buku resmi mereka drop.
Faktanya, ditemukan buku BKS SD jiplakan. Yang mengejutkan adalah penulisnya, hingga penyusun dan pengarah adalah melibatkan para pendidik, guru, pejabat Dinas Pendidikan, dan dosen yang berpendidikan tinggi.
AP3K, menemukan kembali buku – buku jiplakan itu di berbagai mata pelajaran. Sebelumnya, hanya ada sekitar 2 mata pelajaran. Dan itupun diidentifikasi masih di buku SD kelas satu saja. Tapi, temuan terakhir berbagai mata pelajaran itu juga dijiplak.
“Ini sangat gawat Mas. Kita temukan semua buku SD mulai kelas satu hingga kelas enam, dan semua mata pelajaran juga jiplakan. Kita akan segera laporkan ke IKAPI. Kalau soal hukum pidana, itu terserah penerbit yang dirugikan,” ujar Embong Raharjo.
Selain merugikan penerbit, BKS jiplakan ini juga merugikan seluruh siswa SD karena kurikulumnya mundur setahun. AP3K masih terus melakukan pencairan sampai ke BKS yang sudah tak terpakai.
"Untuk mencari awalnya BKS jiplakan ini sebenarnya dari mana," ujarnya.
Terkait penerbit asal Surabaya yang merasa dirugikan dalam kasus ini, PT Graha Ilmu, dan Mutiara Ilmu, belum ada respon. Dia tidak tahu apa memberikan hak produksi kepada Diknas, dan oknum di Jember itu.
“Tapi, jika begitu pegawai negeri itu memakan uang BOS. Sebab, buku itu memakai dana BOS regular dipotong langsung di depan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Jember Agus Slameto mengaku semua pejabat dalam kasus itu akan diperiksa dan dimintai keterangan Inspektorat Daerah Jember (Badan Pengawas, Red lama).
“Ya jelas, toh. Sudah turun tangan itu secara internal. Sudah ada beberapa orang terkait BKS yang dipanggil Inspektorat. Kita tunggu saja hasilnya. Harus dibuka jujur kepada pers nantinya,” ujar Agus Slameto.
Dari info yang digali, panggilan itu juga terkait dugaan keterlibatan Kabid TK SD Drs H Jumari tercatat sebagai Tim Pengarah. Lalu Tim Penyusun lain, semisal Gunayat Sunaryo dan Kepala Dinas Pendidikan Drs H Achmad Sudiono, Msi, Psi.
Tapi, keduanya saat di hubungi wartawan baik telepon, dan SMS keduanya tidak mengakui adanya pemanggilan itu.
Terakhir Achmad Sudiyono mengaku dia masih di Jakarta. Tapi, kabar yang beredar, Kadiknas ini dipanggil Bupati Jember MZA Djalal di Pendopo Bupati.
Sedang Drs H Jumari, mengaku berada di Balung melayat ibunya yang meninggal dunia.
"Inspektorat tidak ada hubungannya dengan kita. Kita masih memproses masalah ini. Penyusun sudah kita klarifikasi dan ke penerbit di Surabaya," kata Jumari.
Sedang Kepala Inspektorat Jember Abdul Muis Baliya mengaku masih belum melakukan langkah apapun apalagi memanggil pejabat Diknas terkait BKS jiplakan.
"Kita belum panggil, jika ada pelanggaran kita akan sanksi. Seharusnya penerbit
jadi korban itu lapor ke polisi, kenapa penerbit diam saja,” ujar Abd Muis Balya.kim

APRIL TARIF INTERNET TURUN

JEMBER - Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Dr Ir Mohammad Nuh akhirnya berkesempatan menjelaskan di hadapan wartawan terkait tariff internet. Pemerintah dinyatakan hingga kini masih terus berusaha untuk mengkaji soal penurunan tariff internet.
Tapi, kendala utama dalam penggunaan internet di perguruan tinggi karena harga bandwith yang mahal. "Dalam konteks ini tarif internet semoga bulan April nanti muncul kebijakan baru mengenai penurunan tarif internet," ujar M Nuh, dalam kuliah umum di Universitas Jember, Kamis (26/2).
Penurunan tarif internet itu terinspirasi penurunan tarif telepon seluler. Kata dia, di tahun 2005, tarif seluler Indonesia termahal di Asia. Tahun 2008, penggunaan telepon seluler di Indonesia termurah di Asia. Dia menilai ada perbedaan antara penggunaan telepon seluler dengan internet.
"Kalau di telepon, basisnya menit. Internet juga basisnya menit. Padahal karakteristik keduanya berbeda, jika order internet di atas 30 menit dan jam," ujarnya.
Menteri belum bisa menghitung berapa persen penurunan tarif internet yang akan ditetapkan karena masih digodok. Minat penggunaan internet di Jember tinggi. Tapi daya beli kurang. Ada sekitar 28 ribu sambungan internet speedy di Jember.
Usai berbicara di Seminar Pendidikan berbasis vokasi di Politeknik Negeri Jember Menkominfo, langsung ke Pondok Pesantren Al Qodiri, Gebang Jember pimpinan KH Achmad Muzakki Syah untuk persiapan teleconference Kyai dengan Presiden SBY, Kamis (26/2) pukul 20.00 WIB.kim


IJIN TV BARU 400, RADIO 2.200 PEMOHON


JEMBER – Jalur frekwensi kanal Televisi dan Radio, di seluruh Indonesia ternyata masih menjanjikan sebagai usaha baru. Terbukti, ada pemohon ijin baru Televisi sebanyak 400, dan pemohon ijin radio sebanyak 2.200.
Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Prof Dr Ir H Muhammad Nuh, DEA, saat usai meresmikan gedung kantor pusat Politeknik Negeri Jember didampingi Direktur Polije Dr Ir H Asmuji, MM, Kamis (26/2).
Kata dia, permohonan pendirian stasiun televisi baru mencapai 400 surat. Sedang stasiun radio baru mencapai 2.200 pemohon. Kata dia, padahal kanal televisi dan radio sangat terbatas.
Pemerintah akan berusaha mencari terobosan dengan teknologi canggih M Pec 2 dan 4 sistem digital. Sebab, masalah kanal frekwensi yang terbatas, dan tingginya permohonan ijin bisa diselesaikan dengan migrasi dari system kanal analog ke system digital.
Dengan digital maka bisa satu kanal bisa ditempati oleh banyak pemohon. Ibaratkan system analog adalah satu kapling rumah. Sementara system digital adalah ibarat rumah susun. Satu rumah bisa dipakai banyak orang.
"Persoalan kanal ini bisa diselesaikan dengan migrasi televisi dan radio analog ke digital. Lounching TVRI Agustus 2008 ke digital," kata Nuh.
Diharapkan ada migrasi analog ke digital, sehingga yang tak memiliki tempat bisa dialihkan ke system digital yang diibaratkan rumah susun tadi.
Dia mengingatkan bahwa penggunaan frekuensi harus didahului perizinan. Frekuensi adalah sumber daya negara, sehingga siapapun yang ingin memanfaatkan harus meminta izin.
"Kalau tidak pakai izin, akan berdampak kepada keamanan dan ketertiban. Bisa Jadi broadcast disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik," terangnya.
Di sejumlah daerah telah dilakukan penertiban kanal frekwensi tak berijin tersebut. Semisal di Malang, Kediri, dan Madiun. Tapi Menteri tidak mau membuka nama stasiun TV dan radio itu.
Untuk membantu kelancaran pengurusan frekwensi itu, Departemen Kominfo membentuk semacam (gugus tugas) yang mengurusi masalah perizinan. Prosedur umum perijinan bisa memakan waktu 2 bulan, tapi melalui task force ini hanya butuh 2 minggu.
Soal target penertiban di tahun 2010 Menteri tidak bisa menerangkan. Kata dia, jika pemilik stasiun radio dan televisi tidak mengurus perizinan, maka pemerintah mengambil tindakan dengan memblokir saluran siaran.
"Tentu saja diproses di Pengadilan, karena menggunakan sumber daya negara tanpa ijin,” ujarnya.kim

Televisi dan Radio Dikanal Digital

JEMBER- Menteri Komunikasi dan Informasi Prof Dr Ir M Nuh, DEA menghindari upaya – upaya penertiban yang akan berbenturan dengan masyarakat. Tapi, pemerintah tetap melakukan upaya penertiban dalam bentuk lain agar penggunaan frekwensi itu sesuai aturan.
Di sela kunjungan ke Politeknik Negeri Jember (Polije) untuk meresmikan Gedung Kantor Pusat Polije Asih Asah Asuh, Muhammad Nuh, menyatakan sangat konsentrasi terhadap penggunaan frekwensi radio, dan televisi tersebut.
Sebelumnya, Menkominfo ini memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Jember. Dia menjelaskan bahwa persoalan siaran sekarang ini terletak di problem kanal. "Saat ini sudah ada 400 pemohon baru siaran televisi dan 2.200 pemohon kanal radio. Padahal kanalnya terbatas, maka kita bisa cari solusi melalui migrasi dari sistem analog ke digital," M Nuh.
Sistem ini sudah dilaunching lewat digital bersama TVRI kemarin. Dia mengibaratkan, kanal analog adalah teknologi tingkat satu, yang hanya bisa dipakai satu kapling saja. Tapi kalau kanal digital ibaratkan bangunan bertingkat bisa dipakai banyak keluarga seperti rumah susun.
"Itu tergantung M Pec, yang digunakan. Ada M pec 2, dan 4. Harapannya, yang belum memiliki tempat atau kanal habis, bisa dialihkan ke sistem digital. Kalau tidak mengurus izin dan masih on air, maka di blok off air dan dimasukkan ke pengadilan karena menggunakan kanal negara tanpa izin," tandasnya.
Di beberapa daerah ada siaran televisi yang belum berizin dan terpaksa harus di off air. Yang sudah turun off air ada di kota Kediri, Malang dan Madiun dan semua berjalan dilakukan penertiban.
M Nuh, menolak membeber nama televisi atau radio itu. Dia tidak suka penertiban karena akan ada komplain dari masyarakat gara-gara off air. Yang harus dipenuh sebenarnya hanya perizinannya," tukasnya.
Kini, sudah dibentuk tim khusus untuk melayani perizinan itu kombinasi Postel, KDI, KPI dan KPID.
"Sehingga prosedur yang umumnya perlu waktu satu sampai dua bulan, dengan tim ini bisa dipenuhi satu - dua minggu. Yang menertibkan ya Balai Monitoring yang pernah ada,” pungkasnya. kim

Rabu, 25 Februari 2009

POLISI BELUM MENERIMA REKOM PANWASKAB



JEMBER - Upaya– upaya sistematis untuk tidak melanjutkan semua proses temuan dan pelaporan tindak pidana pemilu 2009 mulai terasa. Panwaskab Jember yang diketuai Agung Purwanto, hingga mendekati satu bulan ini belum mengeluarkan rekomendasi tindaklanjut perkara laporan pidana pemilu yang diduga dilakukan caleg PKPB.
Usai aksi, pendiri dan ketua Japer Jember menemui pihak Kepolisian Resort Jember ditemui Kasat Intel Kam Polres Jember AKP Suyono, untuk menanyakan kebenaran surat rekomendasi panwaskab itu.
Faktanya, hingga kemarin belum ada surat rekomendasi Panwaskab sesuai janji Ketua Panwaskab Agung Purwanto terkait laporan japer terhadap dugaan pidana pemilu caleg PKPB Sanusi Mochtar Fadilah.
“Memang suratnya belum ada. Rekomendasi Panwaskab itu belum kita dapatkan. Menurut rencana katanya akan baru dirapatkan sore ini Rabu, pukul 15.00 WIB,” ujar AKP Suyono.
Ketua Japer Drs Farid Wajdi, menilai bahwa janji panwaskab tidak ditepati sendiri. Pernyataan ketua Panwaskab yang menyatakan bahwa temuan Japer itu telah memenuhi unsur pidana pemilu, dan caleg yang bersangkutan terancam dicoret.
Ketua Panwaskab sendiri bahkan menyatakan segera melimpahkan kasus itu ke Kepolisian untuk dibuktikan secara hukum di Pengadilan. Tapi, faktanya ludahnya ditelan kembali. “Mana, belum ada rekomendasi itu. Kan berarti ludahnya dijillat lagi. Kita kan mau nagih janji dan statemennya saja,” ujar Farid.
Jika sudah ada surat rekomendasi panwaskab ke Kepolisian berarti Japer sudah tidak akan menanyakan lagi. Karena sudah menjadi kewenangan polisi untuk menyidik. Japer tidak akan mencampuri penyidikan. “Kita tinggal menunggu di pengadilan saja,” ujarnya.
Sebab, kata Farid, masih banyak agenda temuan dan laporan lain yang beragam yang ditemukan Japer dalam waktu dekat ini. Sebelum pemilu benar – benar digelar, maka keseriusan Panwaskab dibutuhkan.
“Kita sebenarnya kan mendorong, dan mendukung Panwaskab untuk menegakkan aturan. Jangan karena pesanan elit parpol, caleg, dan penguasa lantas tidak berani menindak. Japer akan membek-up seratus persen jika Panwaskab lurus dan akuntabel,” ujar Farid.
Di tempat yang sama, Kustiono Musri, Sekretaris Japer meminta masyarakat tidak terkecoh oleh statement Ketua panwaskab di media bahwa Japer belum ada akreditasi dari KPUD. Sebab, akreditasi itu dibutuhkan Japer saat mengajukan sebagai pemantau Pemilu saja.
Tapi, karena telah berbadan hukum, dan bernotaris resmi Japer akan mengambil sikap untuk menjadi pemantau atau tidak. Tapi, sejauh ini Japer sudah mendaftar sebagai pemantau tingkat lokal.
“Ada apa akreditasi itu. Jika akreditasi itu tidak dikeluarkan justru akan membuka tabir kepentingan politik elit dan tarik menarik kepentingan konspirasi semakin transparan,” ujar Kustiono Musri. kim


JAPER SINYALIR PANWASKAB TIDAK MAMPU


Prediksi Pelanggaran Pidana Tinggi, SDM lemah

JEMBER – Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember, mensinyalir adanya kerawanan serius dalam Pemilu 2009 mendatang, akibat ketidakbecusan Panwaskab dalam melakukan pengawasan Pemilu, dan penanganan pidana pelanggaran pemilu.
Hal itu terlihat dari komitmen Anggota Panwaskab Jember yang menolak tandatangan pernyataan komitmen independensi di hadapan massa Japer untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Jember.
Japer akan terus memaksakan panwaskab Jember untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk keseriusan Panwaskab dalam menjalankan kinerjanya. Jika tidak Japer akan merekomendasikan Panwaskab Jember ke Bawaslu untuk diganti.
“Ini problem krusial yang harus ditangkap oleh semua pihak. Baik Kepolisian, dan Pemerintah Daerah, hingga KPUD. Sebab, kondisi panwaskab Jember sudah menunjukkan iktikad tidak sehat, dengan tidak mau menandatangani pakta integritas komitmen menegakkan hukum, dan menolak kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ujar Drs Farid Wajdi.
Dalam kajian selama ini dan pemantauan oleh anggota Japer yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Jember ada beberapa pelanggaran yang tidak terkover oleh Panwaskab, dan panwascam. Jika melihat kinerja Panwaskab yang tidak sistematis itu maka Japer menilai kondisi itu berimplikasi kepada pelanggaran pemilu yang cukup banyak.
“Jika mulai awal tidak menunjukkan ketegasan, maka selanjutnya temuan masyarakat itu hanya akan dianggap angin lalu. Kita minta Panwaskab menandatangani Pakta Integritas itu, untuk berkomitmen kepada masyarakat sebagai pemegang kehormatan tertinggi kedaulatan rakyat,” tambahnya.
Beberapa laporan usai demo, tetap dilayangkan satu persatu. Diantaranya, pelanggaran pidana caleg PKPB, dan dugaan KKN rekrutmen anggota Panwascam pesanan dari elit parpol, dan penguasa.
Ironisnya, laporan pertama JAPER hingga kini belum ditindaklanjuti. Panwaskab malah seolah – olah sebagai penyidik dalam kasus itu. Hasil konfirmasi terakhir pasca aksi unjuk rasa, Anggota Panwaskab Jember baru akan melanjutkan kasus itu dengan rekomendasi perkara ke Kepolisian.
“Tidak paham aturan dan mekanisme, kalau begini caranya. Apa hasilnya pemilu 2009 nanti,” sergahnya lagi.
Japer juga mendesak kepada Panwaskab untuk bertindak jujur, adil, dan tegas. Segala bentuk pelanggaran pidana pemilu baik ringan dan berat, dilarang diselesaikan dengan cara transaksional.
Demi mencegah melebarnya jenis kasus pelangaran pidana, baik suap caleg, money politik elit parpol dari partai besar hingga kecil, Panwaskab harus tetap bersumpah dan menandatangani pakta integritas itu sebagai wujud komitmen.
“Kita akan minta sumpah di bawah Al – Quran, dan Surat Yasin. Jika tidak mau mereka harus siap mundur dari jabatan sebagai Panwaskab,” ujarnya.
Japer, sudah mengumpulkan beberapa bahan keterangan dan bukti pelanggaran pidana lain yang suatu saat nanti akan dilaporkan ke Panwaskab Jember. Karena hingga kemarin, ada indikasi mulai dari proses rekrutmen anggota Panwascam dan Panwaskab Jember tidak benar.
“Demokrasi jangan dijadikan mainan jika hendak melahirkan pemimpin berkualitas dan wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat. Pemilu itu hakekatnya kan rakyat akan memberikan sebagian kekuasaanya kepada politisi – politisi Parpol itu. Jangan dikhianati,” pungkas Farid Wajdi. kim

KUALITAS SDM PANWASKAB MEMPRIHATINKAN !!


* MASSA JAPER MARAH

JEMBER - Jaringan Pemilih Rasional (Japer) tak bisa menahan kemarahan setelah beberapa item aspirasi dalam orasi yang dibacakan saat aksi unjuk rasa ke Kantor Panwaskab Rabu (25/2), tak direspon anggota panwaskab.
Massa Japer marah, dan memperolok anggota Panwaskab Syaifudin yang dinilai tidak becus dan tidak layak menjadi pengawas pemilu. Kualitas sumberdaya panwaskab dinilai sangat memprihatinkan. Tak hanya itu, massa juga kecewa karena Ketua Panwaskab Agung Purwanto, tidak ada di kantor. Dari tiga anggota Panwaskab hanya tinggal satu orang.
Kekesalan dicampur geli, dan gelak tawa memuncak setelah anggota Panwaskab Agus Syaifuddin, ini tiba – tiba menolak tanda tangan padahal belum diminta apapun oleh pengunjuk rasa.
“Haaaa... apa kamu bilang ?. Anggota panwas tidak becus. Balik saja ke kampung sana. Turunkan panwas, ganti saja yang bonafid. Kita mau apa sampeyan sudah tahu apa tidak ? sok tahu,” teriak massa Japer, yang dikoordinatori Kustiono Musri.
Sekitar 50 orang anggota Japer dari 18 Kecamatan ini kian marah saat Ketua Japer Drs Farid Wajdi, memaparkan isi Pakta Integritas yang harus ditandatangani ketiga anggota Panwaskab itu, termasuk menilai kinerja panwaskab selama ini menyimpang dari aturan UU Pemilu No 10 tahun 2008.
“Bagaimana bisa terpilih. Kalau begitu, wadoooh...,” sergah massa Japer.
Farid Wajdi, sebelumnya membacakan secara normatif kewenangan Panwaskab agar segera merekomendasikan laporan Japer terkait dugaan pidana pemilu caleg PKPB Sanusi Mochtar Fadillah ke kepolisian jika ditemukan unsur pidana. Jika ditemukan pelanggaran administratif dipersilahkan meneruskan ke KPU. Tapi oleh anggota panwaskab itu dijawab tidak tahu karena bukan bidangnya.
Ketua Panwaskab, sendiri katanya sedang menghadiri undangan di Polwil, sebagai nara sumber. Padahal, undangan tertera tanggal 18 Pebruari 2009. Panwaskab dinilai telah menodai aturan perundang – undangan tak serius terhadap laporan Japer, terbukti tak segera menindaklanjuti laporan.
“Dulu Ketua Panwaskab, dalam klarifikasi kita pertama menyatakan bahwa temuan caleg PKPB itu termasuk pelanggaran pidana, dan bisa dicoret. Sekarang kita tagih, mana tindaklanjutnya. Ini sudah melebihi batas waktu. Kita baru berikan satu kasus saja, bagaimana kalau semua kasus kita laporkan ke Panwaskab,” ujar Farid Wajdi, berapi – api.
Japer akhirnya kecewa dan memilih menempelkan poster bernada hujatan dan warning di pagar kantor Panwaskab. Diantaranya “Panwas takut, pemilu ribut. Panwas jangan makan uang politisi, dan parpol, Mana nyalimu Panwas, parpol dan caleg tak kebal hukum,”.
Japer secara resmi melaporkan kasus dugaan pidana pemilu caleg PKPB Sanusi Mochtar Fadilah, yang dinilai menjanjikan kepada masyarakat akan dapat santunan Rp 1 juta untuk kematian, santunan pernikahan Rp 500 ribu, dan dana Jasmas.
Sekadar diketahui, massa Japer berjumlah 50 orang ini begitu datang ke halaman kantor panwaskab lansung menggelar tahlilan. Dan membacakan surat yasin dan Al Fatikhah. Mereka berharap Panwaskab tidak mati saat lahir.
Karena menurut Japer pemilu 2009 belum terjadi. Jika wasit Pemilu tidak bernyali, dan tidak punya ketegasan sikap maka bisa diprediksi Pemilu 2009 akan muncul banyak masalah.
“Kita akan demo lagi ke sini dalam jumlah yang besar. Mereka belum benar – benar menandatangani Pakta Integritas itu,” ujar Nurdiansyah Rahman, pendiri Japer usai demo. kim

Selasa, 24 Februari 2009

DIKNAS “EDARKAN” RATUSAN RIBU BUKU SD JIPLAKAN

Dosen Unej Diduga Terlibat

JEMBER – Sepuluh hari terakhir sejumlah rekanan Asosiasi Penerbit, Pedagang dan Pengusaha Kecil (AP3K) ribut dengan ditemukannya ratusan ribu buku paket SD berupa buku kerja siswa (BKS) yang disinyalir kuat jiplakan dari penerbit pemegang hak cipta dari Surabaya.
Anehnya, ada nama – nama pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dosen Unej yang terlibat dalam penulisan buku BKS itu. Ada indikasi BKS itu sengaja diterbitkan dan dikeluarkan oleh penulisnya dengan harapan mengejar akreditasi guru saja.
Sejumlah pedagang buku siswa sekolah dasar (SD) akhirnya menjadi korban termasuk siswa itu sendiri jadi korban kurikulum pembelajaran. Sebab, buku BKS itu tidak sesuai kurikulum baru, dan standart UASBN untuk sekolah dasar.
Temuan AP3K ini, sudah dikonfirmasikan kepada beberapa pihak. Tapi, semua pihak itu tidak bergeming. Bahkan buku tersebut telah diedarkan secara luas dan diterima oleh siswa SD.
Ratusan ribu buku kerja siswa (BKS) untuk siswa SD ternyata palsu alias jiplakan dari BKS yang asli yang dikeluarkan oleh penerbit asal Surabaya dengan menggunakan kurikulum terbaru tahun ini.
Seluruh isi pembelajaran siswa itu teryata dijiplak penuh bukan oleh penerbit tapi mengatasnamakan BKS Jember Intelektual dan Bermutu (Jitu).
Pada BKS Jitu itu ditemukan di buku mata pelajaran Matematika dan PPKn. BKS Jitu itu masih menggunakan kurikulum lama tahun 2006 lalu.
"Kita melihat ada kasus penjiplakan dalam BKS ini dan jelas melanggar UU Hak Cipta," kata Ketua AP3K Jember Embong Raharjo.
Yang disesalkan di BKS Jitu itu melibatkan petinggi Dinas Pendidikan Jember Kabid TK SD Drs H Djumari, dan dosen Universitas Jember seorang Profesor Hobbry.
Kepala Bagian TK/SD Jumari dalam Buku Jitu sebagai Tim Pengarah dan Konsultannya Prof Hobri MPd, dosen FKIP Unej.
"Dalam penyelidikan kami tidak hanya BKS Matematika dan PPKn, namun juga ada BKS mata pelajaran lain. Itu jelas merugikan asosiasi penerbit dan siswa," ujarnya.
BKS Jitu itu ditengarai disusun oleh Tim Kabupaten Jember itu bisa menurunkan omset penerbit dari 40 persen - 80 persen.
Selain berdampak ke penerbit, juga membuka peluang mark up atau penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD. Karena pembelian BKS itu masuk di item BOS reguler tiap SD yang diterimakan tiap siswa.
BKS Jitu itu jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak memuat daftar pustaka seperti BKS penerbit. "BKS Jitu ini kita temukan sejak 1 semester ini dan akibatnya penerbit lain terpaksa menjual ke sekolah-sekolah swasta dan
madrash ibtidaiyah," tukasnya lagi.
Tapi, kasus ini belum dilaporkan ke Kejaksaan Negeri sebab AP3K Jember menyerahkan tuntuan atau pelaporan itu ke pihak penerbit.
Pihak penerbit sendiri, Iskandar, dari PT Graha Ilmu Surabaya, dan Mutiara, belum bisa dikonfirmasi. Tapi, asistennya mencatat temuan itu dan segera disampaikan kepada bosnya.
Di lain pihak, Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono masih bungkam terkait kasus itu. Kadiknas ini masih di Thailand. Sementara dia melemparkan kepada Kepala Bidang TK/SD Jumari.
Jumari mengaku masih di Kecamatan Kalisat. "Sudah sejak awal saya mewanti-wanti agar penyusunan BKS itu sesuai aturan. Kini sudah muncul persoalan dan kita sedang mengusut ini dan mencari siapa dalangnya," ujar Djumari dengan nada tinggi.
Dia mengetahui rencana penyusunan BKS Jitu itu dan pernah disodori oleh Tim Penyusun untuk mengkoreksi. Tapi tidak ada hasilnya.
"Saya punya atasan untuk mempertanggungjawabkan sebagai tim penyusun. Itu yang saya sesalkan sampai saat ini hingga bisa muncul bentuk seperti BKS Jitu," kilahnya.
Dia belum ada rencana menarik buku itu, karena itu dia berjanji akan menuntaskan persoalan itu agar tidak mengorbankan siswa SD dan kegiatan belajar mengajar (KBM).kim

SEDIAKAN KOTAK ADUAN KORUPSI


JEMBER - Korupsi sangat merugikan rakyat. Karena uang APBD yang dikorupsi pejabat akan dinikmati oknum saja. Korupsi tertinggi terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.
Untuk itu sebagai pejabat penyelenggaran negara diharap tidak korupsi. Salah satu bentuk korupsi adalah seorang penyelenggara negara menerima fasilitas dan uang dari pihak ketiga secara tidak wajar, saat menjalankan tugasnya.
Kebiasaan semacam ini cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pejabat penyelenggara negara.
Kepala Inspektorat Kabupaten Jember, Drs. Abdul Muis Balya, akhirnya memasang warning dan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pejabat di lingkungan Pemkab tidak main – main dengan anggaran.
Kepada masyarakat diminta melaporkan jika menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke kotak yang disediakan.
“Kami dari Inspektorat sangat mendukung upaya KPK sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, khususnya soal gratifikasi,” ujarnya.
Sesuai UU No. 20 tahun 2001, pasal 12b ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang meliputi, pemberian uang, barang, rabat, (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma dan fasilitas lainnya.
Sejauh ini, KPK telah memberi selebaran (pamflet) mengenai pemberantasan korupsi. “Bila masyarakat ingin melaporkan tindak pindana korupsi yang ditemukan, bisa mengisi form khusus dari KPK yang kini sudah dipasang di Kantor Bagian Humas – Pemkab Jember,” paparnya.
Abdul Muis menandaskan, tanpa ada dukungan dan peran – serta dari masyarakat, mustahil perkara korupsi bisa ditangani.
Saat ini Indonesia telah memasuki era transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat.
Soal peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan, diakui instansinya sebagai pihak pengawas (inter control) di lingkup Pemkab Jember berfungsi melakukan upaya pembinaan dan penertiban keadministrasian.
“Setiap birokrat harus menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan tupoksi yang melekat di instansinya, dengan demikian tertib administrasi dapat dicapai,” ujarnya.
Jika ada masyarakat yang kesulitan mendapat pelayanan publik, apalagi sampai dimintai imbalan tak sesuai prosedur, maka hal itu dapat dilaporkan. kim


PASAR RAYA DURIAN


JEMBER – Masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya bakal bisa menikmati buah durian dengan harga murah di Kecamatan Sumberjambe. Bahkan, sekaligus kota ini akan dijadikan sentra hortikultura durian.
Selain itu, juga akan digelar pasar raya durian di minggu ketiga Maret besok. Durian yang ditawarkan didatangkan dari 4 Desa di Kecamatan setempat.
Camat Sumberjambe, Abdul Kadir, setidaknya pasar raya durian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain membantu mempermudah pemasaran.
Durian Sumberjambe, dikenal memiliki varietas khas, dan rasa enak. “Varietas durian sini, dari pohon yang berusia ratusan tahun,” ujarnya.
Pasar raya berbeda dengan kontes durian sebelumnya. Sebelumnya durian dilombakan sekarang masyarakat diajak berbelanja menikmati kelezatan buah durian petani durian secara langsung.
Pasar raya itu diprediksi ramai karena ketenaran durian Sumberjambe dan wisatawan dari domestic semisal Surabaya, Bondowoso, Probolinggo, dan Lumajang.
Empat desa sentra produksi durian itu adalah Desa Plerean, Jambearum, Pringgodani, dan Rowosari.
Jika sebelum kontes satu pohon durian siap panen menghasilkan pendapatan sebesar Rp 500 ribu-1 juta, tapi setelah kontes satu pohon mampu mendatangkan rezeki bagi petani durian hingga Rp 5 juta. kim

Senin, 23 Februari 2009

SATGAS PRABOWO AROGAN


Ricuh dengan Warga, Halang – Halangi Salaman Dengan Prabowo

JEMBER – Kedatangan Prabowo Subianto, Bakal Calon Presiden dari Partai Gerindra ke Jember diwarnai kericuhan akibat ulah arogan dari Satgas Partai Gerindra yang mengawalnya bak seperti militer.
Prabowo Subianto, sontak marah dan berusaha memarahi Satgas yang arogan tersebut, usai mendarat memakai Helikopter di Lapangan Sukorejo, Senin (23/2) pukul 15.30 WIB kemarin.
Insiden kecil ini terulang seperti di Lampung beberapa waktu lalu. Di Jember, warga yang ingin menyalami Prabowo, dihadang dan dihalang – halangi dengan kasar. Sejumlah wartawan yang menunggu kedatangan Prabowo selama 1 jam juga menjadi korban.
Ceritanya, begitu turun dari heli Prabowo disambut ratusan warga yang hendak minta salaman. Tapi, Satgas sangat arogan. Bahkan pengawalannya melebihi seorang Presiden. Akibatnya masyarakat tidak ada yang bisa untuk mendekat. Saat menuju mobil massa berusaha mendekati Prabowo tapi Satgas Gerindra berpakaian hitam – hitam itu menghalau dengan kasar. Bahkan memakai pukulan tangan kosong ke tangan – tangan warga yang berusaha menyalami ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.
Di sisi lain, wartawan yang dan santri Ponpes Al Qodiri, Gebang Jember pimpinan KH Achmad Muzakki Syah yang menunggu selama 2 jam juga dibuat kecewa karena pembatalan acara tanpa konfirmasi usai dari kegiatan peletakan batu pertama Perpustakaan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo – milik PCNU Jember itu.
Bahkan KH Achmad Muzakki Syah sempat memberikan pernyataan persnya kepada wartawan. Karena tidak ada pemberitahuan dari Tim Prabowo, dan DPC Gerindra Jember yang menghubunginya akan ketempatan acara silaturrahmi ke Pondok Al Qodiri.
Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Perpustakaan Balai Latihan dan Pendidikan (Baladika) NU di Antirogo, Kecamatan Sumbersari yang diberi nama Perpustakaan Prof Dr Soemitro Djoyohadikusumo, Prabowo sempat memberikan sambutan singkat.
Sejumlah kyai yang tampak hadir di acara itu, adalah Ketua PCNU se wilayah ek karesidenan Besuki (diantaranya KH Mansur Sholeh Jember, Ketua PCNU Banyuwangi KH Maskur Ali, KH Abd Kodir PCNU Bondowoso dan sejumlah kyai tokoh lain) termasuk KH Muhyidin Abdussomad ketua PCNU Jember.
Dalam orasi politik singkatnya Prabowo Subianto, mengaku sebagai orang timur dan mantan tentara harus kulo nuwun masuk daerah Jawa Timur. Dia juga berharap secara simbolis bahwa di Jawa Timur diharapkan akan memiliki Fraksi sendiri.
“Saya ini juga mantan tentara, yang tradisi silaturrahmi sudah saya jalankan selama ini untuk sowan ke kyai, dan ulama,” ujarnya.
Dia selain menyanjung posisi NU dalam setiap perhelatan politik juga mengakui kader NU sangat pintar dalam menyikapi persoalan politik yang terjadi saat ini.
Prabowo, dalam kesempatan itu juga menyatakan kesiapannya menjadi bakal Calon Presiden dari Partai Gerindra, karena mendapat amanat dan dukungan masyarakat seluruh Indonesia terutama dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dia optimis dengan target kemenangan partai Gerindra dan pencalonannya di pentas nasional nanti.
“Karena kita juga prihatin karena kondisi ekonomi bangsa Indonesia hingga saat ini, masih cukup memprihatinkan. Untuk itu dengan konsep ekonomi kerakyatan nanti, kita bisa bangkit melawan neo kapitalisme di Indonesia, “ ujarnya.
Di lain pihak, KH Achmad Muzakki Syah, langsung menggelar jumpa pers. Kyai mengaku tidak akan menolak Prabowo untuk datang ke Pondoknya. Tapi, dia menyampaikan kepada pihak Prabowo bahwa semua santri yang menunggu hingga kehujanan yang berasal dari Lumajang, Probolinggo, hingga Banyuwangi itu merasa kecewa.
“Dulu Wiranto, kita tolak saat pencapresan datang ke sini karena tidak ada kans dari hasil istikhoroh kita. Sekarang Prabowo mau datang. Dia masih atas nama HKTI, tentu saja kita masih akan terima. Dan kami akan tetap sampaikan hasil istikhoroh kita,” ujar KH Muzakki Syah. kim

OPERATOR TELEPON CERIA TERANCAM DIPOLISIKAN

Langgar UU No 9 Tahun 1990

JEMBER – Operator telepon selular Ceria Cabang Jember, terancam dipolisikan oleh Forum Komunikasi Biro Perjalanan Wisata Jember (Forkom BPW) pimpinan Achmad Gozi, SE karena diduga melanggar UU No 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan
Menurut Ghozi, berawal dari pengaduan sejumlah anggota forum bahwa Perusahaan Operator Telepon Cerita (POTC) melakukan kegiatan penyelenggaraan perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata. adahal bidangnya jelas
Adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi.
POTC telah melakukan tindakan penjualan paket perjalanan wisata secara ilegal, dan tidak bekerja sama dengan perusahaan jasa pariwisata yang lebih berhak sesuai Undang – undang tersebut.
Bahkan, POTC telah bertindak curang, dengan membanting harga paket perjalanan wisata itu sehingga merugikan biro – biro perjalanan wisata resmi yang ada di Jember. Sebab, paket wisata POTC yang dijual dengan memberi bonus pesawat telepon.
“Akibatnya, selain melanggar PP No 67 tahun 1996, dan UU No 9 tahun 1990, juga merugikan masyarakat yang selama ini menjadi pengguna jasa perjalanan wisata,” ujarnya.
Kata Gosi, bahwa Ceria tidak memiliki jaminan asuransi memberangkatkan masyarakat ke tempat wisata, selain tidak berbadan hukum khusus bidang pariwisata dan biro perjalanan. Sementara itu mereka juga tidak memiliki ijin pengguna jasa dan tidak memiliki tenaga profesional bidang pariwisata.
Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang komplain terhadap pelayanan Ceria itu, maka Forkom BPW meminta kepada Dinas terkait : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta kantor Pariwisata Daerah Jember, untuk menindak tegas Ceria (POTC) itu untuk menghentikan kegiatannya.
Forkom juga menghendaki POTC itu diberi peringatan keras dan menegur pimpinan perusahaan itu agar memahami Undang – undang kepariwisataan. Jika tidak maka dalam waktu sepekan, akan dibawa kasusnya ke Polisi.
“Kita lihat perkembangannya. Yang jelas dia merasa atau tidak bersalah. Kalau dia punya badan hukum, dan kuat silahkan teruskan. Kalau tidak kita akan laporkan deadline kita sepekan ini,” ujar Gosi.
Di lain tempat, Sidik, Unit Manager Ceria Jember dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sudah menyadari akan kekeliruan itu. Dia juga meminta maaf kepada biro perjalanan Jember. Sebab, dirinya prinsipnya ingin bekerja sama tapi, yang memiliki kesesuaian harga. Dia sendiri mengaku ditarget penjualan barang.
“Itu kreasi dan sudah kita lakukan di Lamongan, Kediri, dan Malang. Semuanya tidak ada masalah. Tapi, di Jember ini yang ada kendala. Dan sudah kita cium sepekan ini. Kita akan koordinasi dan pelajari lagi,” ujarnya.
Sidik, mengatakan bahwa paket wisata itu adalah bonus dari pembelian barang HP Ceria sebagai sistem marketing baru. Dia memanfaatkan tokoh – tokoh masyarakat, dan agama yang selama ini sering memberangkatkan wisata Tour Wali Lima.
“Mereka kita datangi, dan sebagai promosi dari kami, jika bisa menaikkan harga Rp 199 ribu, maka semua jamaahnya akan dapat HP. Keuntungan koordinator atau kyai tadi masih tetap, bahkan bertambah,” ujar Sidik. kim

AKI Jember Menurun

JEMBER – Angka Kematian Ibu (AKI) dalam persalinan menurun 2 tahun terakhir. Kematian selama ini dialami ibu hamil (bumil) beresiko tinggi, dan faktor budaya masyarakat saat persalinan ke dukun bayi.
Rasio jumlah dukun bayi di Jember masih lebih tinggi dibanding jumlah bidan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, jumlah AKI tahun 2007 cukup signifikan yakni 40 ibu meninggal dunia saat melahirkan.
Di sepanjang tahun 2008 angka ini menurun 10 persen, sehingga didapati jumlah AKI pada saat persalinan sebesar 30 orang.
Menurut Kasi Promosi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat Dinkes Kabupaten Jember, Jumarlis, SH, walaupun rasio dukun lebih tinggi dibanding tenaga kesehatan tapi proses persalinan yang ditangani bidan telah mencapai 77 persen sementara yang masih menggunakan tenaga dukun bayi sebesar 23 persen.
Rata - rata kelahiran bayi sebanyak 38.000 per tahunnya. Angka itu didapat dari hasil survey jumlah balita yang berusia 0-11 bulan sepanjang tahun 2008.
“Berarti sepanjang tahun 2008 dari 38 ribu ibu hami yang mengalami proses persalinan, sejumlah 40 ibu diantaranya meninggal dunia,” tuturnya.
Dia menengarai angka kematian itu rata-rata disebabkan oleh persalinan melalui dukun. Jumlah dukun bayi di Jember sekitar 1.080 orang, sedang jumlah bidan hanya 321 orang.
Untuk meminimalisir terjadinya kematian bayi saat persalinan, Dinkes mulai membangun kemitraan antara bidan dan dukun bayi guna membantu kelancaran persalinan. Diantaranya dengan cara memanfaatkan tenaga dukun guna mengantarkan bumil ke tempat praktik bidan pada saat ditemui ibu persalinan.
“Untuk mengurangi resiko AKI, kita memanfaatkan tenaga dukun bayi untuk mengantarkan ibu bersalin ke bidan. Setiap 4 kali persalinan para dukun itu diberi uang Rp 100 ribu,” terangnya.
Persalinan yang masih menggunakan tenaga dukun galibnya dipengaruhi oleh faktor budaya dan rendahnya pendidikan masyarakat. Terutama, masyarakat yang berada di daerah Jember Utara, misalnya di Kecamatan Silo, Jelbuk, Sumberjambe, Arjasa dan Ledokombo. kim

100 ORANG CACAT LATIHAN COBLOSAN

JEMBER – Di beberapa tempat, masyarakat masih juga belum bisa mencoblos yang benar karena model baru surat suara berukuran 84 x 66 cm tersebut. Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Jember terutama sangat berat. Betapapun Jember bebas buta huruf tapi tingkat kesalahan coblosan karena tidak bisa membaca masih sangat tinggi.
Kali ini Pimpinan Daerah (PD) Partai Matahari Bangsa (PMB) Jember melakukan sosialisasi cobolosan yang benar terutama bagi mereka yang menyandang cacat. Menghadirkan 100 penyandang cacat (penca) PD PMB Jember memberi sosialisasi dan simulasi kepada calon pemilih Pemilu 2009 dari golongan orang cacat ini.
“Pengetahuan masyarakat akan Pemilu 2009 masih sulit. Terutama mereka yang penyandang cacat. Bagaimana mereka tertarik datang ke tempat tempat sosialisasi tata cara pemungutan suara itu yang kita harus lakukan,” ujar Heru D Nugroho, Sekretaris PD PMB.
Para penyandang cacat (penca) Jember, Minggu (22/2) berjumlah 100 orang menghadiri simulasi Pemilu yang diselenggarakan di aula MAN 1 Jember dengan dihadiri anggota KPU Jember, Moh. Eksan dari Divisi Sosialisasi, Kajian Strategis dan Hubungan Antar Lembaga.
Menurut M Eksan, S.Ag sosialisasi kepada penca sangat penting dilakukan, karena melihat keterbatasan fisik penca butuh bimbingan atau tuntutan dari pelaksana Pemilu.
Dia mencontohkan untuk tuna netra dan tuna daksa, kedua golongan penca ini diperbolehkan minta bantuan ke petugas saat memberikan suaranya di bilik suara.
“Mereka punya kekurangan, jadi kalau mengalami kesulitan bisa minta bantuan petugas itu sudah cukup baik,” ujarnya.
Salah seorang peserta yang juga aktivis penca, Eko Puji Purwanto SE, mengaku kecewa, karena kerahasiaan rekan-rekannya akan pilihan tidak lagi bisa dijaga.
“Kenapa KPU selama bertahun-tahun tidak pernah memberi fasilitas kepada Penca, hingga untuk tuna netra saja belum bisa menyiapkan surat suara braille,” tukasnya.
Anggota KPUD ini berusaha mengobati kekecewaan penyandang tuna netra dengan menjanjikan bakal menyediakan template atau bingkai braille.
“Tapi karena tidak ada anggaran maka kami tidak bisa siapkan banyak, rencananya 1 bingkai satu desa,” tukasnya.
KPUD Jember akan tetap mempersiapkan 247 bingkai di seluruh desa dalam Pemilu ke depan. KPUD bakal mendata, dimana saja para penyandang tuna netra, yang ada di Jember, dan memberikan bingkai itu ke TPS yang membutuhkan.
Kesalahan Cuma 3 %
Yang mengejutkan acara sosialisasi dan simulasi oleh Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Jember bersama 100 penyandang cacat (penca) malah sukses. Tingkat kesalahan hanya sekitar 3 % saja.
“Semula banyak yang bingung, tapi setelah KPU datang dan simulasi dimulai banyak yang cepat faham,” ujar Ketua Panitia, Moh Zaenuri SE Sekretaris Perpenca Jember.
Zainuri mengatakan hasil evaluasi acara itu adalah penghitungan suara. Saat dihitung ada 2 surat suara kosong tidak dicontreng atau dicoblos, satu lagi suara tidak sah karena contrengan salah.
“Ini cukup bagus, karena teman-teman penca tadi langsung memahami apa yang disosialisasikan oleh KPU,” ujarnya.
Dalam teknik pencoblosan, disosialisasikan tidak boleh lebih dari satu kali contreng. Teknik mencontreng ada 5 diantaranya contreng atau cawang, menyilang, mencoret seperti garis lurus, mencoblos, dan contreng tidak sempurna atau garis miring. kim

GOLKAR BERTEKAD REBUT HATI RAKYAT

Masuk Pasar Induk Ajari Cara Coblos Yang Benar

JEMBER - DPD II Golkar menjadi kali pertama dari DPD se Indonesia yang menyatakan dukungannya kepada HM Jusuf Kalla sebagai Calon Presiden RI di Pilpres Juli 2009 mendatang. Untuk itu, PD Golkar bertekad untuk merebut hati rakyat dalam Pemilu Legislatif 2009 mendatang.
HM Yantit Budihartono, Ketua PD Golkar Jember, menyatakan itu usai memberi pemantapan politik terhadap kader dan fungsionaris Golkar se Jember dalam rangka pemenangan partai bertempat di Kantor DPD Jl Bengawan Solo, Minggu (22/2).
Sosialisasi dan cara coblosan yang benar ini perlu diberikan agar masyarakat dan terutama kader, dan pengurus Golkar tidak salah dalam memilih caleg, dan gambar partai sebagai langkah pemenangan.
“Kendati di Golkar banyak caleg dan penuh persaingan internal, yang penting Golkar Jember harus besar. Jangan sampai friksi dipertajam, dan diperuncing. Kita ingin Golkar besar itu saja. Karena itu persaingan internal harus sehat,” tegas HM Yantit.
Golkar dalam Pemilu 2009, perolehan kursi meningkat dibanding tahun 2004 yang hanya 6 kursi. Untuk itu seluruh fungsionaris dan kader partai Golkar diharapkan tidak salah dalam mencobolos.
Sosialisasi, dan penjelasan teknis cara mencoblos yang benar dengan memakai contoh model kertas suara berukuran lebar dihadiri 20 Caleg DPRD Jember berbagai dapil, dan Caleg DPR RI Dapil IV Jember - Lumajang, H Fatahillah Ramli, SE nomor urut 2.
H Fatahillah, langsung jadi sorotan perhatian. Timnya langsung memberi pemaparan bagaimana cara mencoblos yang benar. Termasuk memberikan tips kepada fungsionaris Golkar dari tingkat Desa, hingga Kecamatan agar bisa memberi contoh kepada massanya di bawah.
Sambutan kader dan fungsionaris Partai Golkar Jember sangat antusias. “Alhamdulillah, semua PD dan PK hadir di sini. Saya harap siapapun calegnya di DPRD Jember yang penting DPR RI –nya Fatahillah,” sergahnya disambut tepuk riuh kader, dan fungsionaris Partai Golkar.
Kata Fatahillah, sosialisasi model ini baru kali pertama dilakukan dari DPD Golkar se Indonesia. Kegiatan ini akan terus dilakukan di berbagai level masyarakat agar tingkat kesalahan coblosan kecil. Dia akan menggandeng DPD TK II Golkar Jember untuk terus sosialisasi coblosan ke pemilih pemula dan pemilih rasional lain.
“Saya bagi tiga kategori pemilih. Ada pemilih tradisional, pemilih rasional, dan pemilih pemula. Tradisional ini tugasnya teman – teman fungsionaris. Pemilih rasional dan pemula ini, tugas fokus utama kita selain pemilih tradisional tadi. Rakyat butuh pendekatan yang baik, dan terarah. Bukan semata pendekatan uang,” ujar Ketua BPKPM Pusat Jakarta asal Sumenep Madura ini.
Kesalahan 75 %
Yang mengejutkan, ternyata dari hasil sosialisasi itu yang terdiri dari pengurus desa, pengurus Kecamatan hingga kader Golkar ternyata dari 8 sampel yang diambil, yang benar coblosannya hanya 3 surat suara.
“Ternyata masih tinggi, sekitar 75 % masih salah. Nah, ini tugas berat kami. Baik sebagai caleg atau dari pengurus partai. Saudara – saudara ini saya anggap paling berpendidikan, dan mengerti. Tapi, ternyata coblosannya masih banyak yang salah, Seharusnya 100 % benar. Bayangkan bagaimana cara mengajari masyarakat yang belum tahu,” ujar Fatahillah.
Tapi, di sisi lain menurut HM Yantit, itu harus dijadikan semangat untuk terus melakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi untuk kalangan fungsionaris Golkar, Fatahillah, caleg DPR RI ini, bersama HM Yantit sosialisasi cara mencoblos yang benar di Pasar Tanjung.
Di sana Fatahillah, sempat tak bisa berkutik saat diserbu para pedagang dan tukang becak yang minta uang. Tapi, setelah diberi pemahaman akhirnya mereka mengerti. Bahkan, serentak dari mereka mendukung Golkar. Bahkan, kata para pedagang baru kali ini ada sosialisasi langsung ke masyarakat soal coblosan yang benar.
“Kalau kita coblos nanti dapat uang Pak,” ujar pedagang, disambut senyum Fatahillah Ramli ini yang lantas merogoh koceknya dibagikan kepada para pedagang.kim

PEMILU 2009, 9 PARPOL MASUK GEDUNG DPRD

JEMBER - Jaringan Pemilih Rasional (JAPER) memprediksikan hanya 9 Partai Politik yang akan lolos ke Gedung DPRD Jember, hasil Pileg 2009 mendatang.
Ketua Divisi Propaganda Politik Nurdiansyah Rahman, menegaskan hasil kajian dan analisa data Pemilu 2004, dan pengambilan sampel sistem random sampling di semua dapil, tingkat kecenderungan partai lama masih tinggi.
Sehingga 6 partai utama masih akan tetap mendapat suara, kendati menurun. Diantaranya, PKB, PDIP, Golkar, PPP, Demokrat, dan PAN. Hanya PKPB yang diprediksi keluar dari pentas DPRD.
PKPB tidak masuk hitungan karena citra partai buruk, dan kinerja calegnya jeblok. Ditambah suara Pemilu 2004 kemarin tidak memenuhi Bilangan Pembagi Pemilu (BPP).
Posisi PKPB akan diperebutkan bagi partai baru. Tapi, partai baru itu yang memiliki daftar caleg besar, citra partai dari pusat hingga bawah bagus, penempatan caleg tepat di tiap dapil, hingga teknis sosialisasi coblosan yang benar.
Ada kecenderungan secara random bahwa rakyat tidak suka partai lama karena kinerja. Tapi, tingkat kepercayaan masyarakat akan hilang karena pendekatan caleg saat ini salah kaprah. Menjurus kepada uang sebagai penguasa.
Dasar Japer memprediksi 9 Parpol itu adalah dari perbandingan data probabilitas masing –masing patai di Pemilu 2004 di tiap dapil dengan potensi sisa suara.
“Pemilu 2004, kan ada 7 parpol : PKB (17 kursi), PDIP (8 kursi), Golkar (6 kursi), PPP (6 kursi), PAN (3 kursi), Demokrat (4 kursi), PKPB (1 kursi). Nah, sisa suara itu akan diperebutkan partai baru tiap dapil. Partai yang memenuhi BPP itu, sedikit,” ujar Nunung.
Di Pemilu 2009 persaingan tiap caleg, antar parpol dan internal parpol sangat sengit. Jika internal parpol akan mendukung perolehan suara parpol. Tapi, jika caleg kalah banyak bisa mengurangi tingkat perolehan suara.
Asumsi utama Japer adalah bahwa parpol yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) hanya ada 2 di Pemilu 2004. Di tahun 2009 ini diprediksi bertambah jadi 3, PDIP, PKB, dan PKNU. Lainnya memperebutkan suara sisa di tiap dapil.
Rinciannya dari 50 kursi yang akan diperebutkan 34 Partai Politik dengan 762 caleg itu, tiap dapil ada kenaikan jatah kursi. Dapil satu dari 8 jadi 9 kursi, dapil dua tetap 6 kursi, dapil tiga dari 8 kursi menjadi 9 kursi, dapil IV dari 9 kursi menjadi 10 kursi, dapil V dari 8 kursi menjadi 9 kursi, dan dapil VI dari 6 kursi menjadi 7 kursi.
Lihat saja di Dapil I, PKB mendapat 2 kursi BPP, dan 1 sisa suara, dapil dua PKB mendapat 2 kursi BPP, dan 1 sisa suara, hingga dapil V. Sementara di dapil VI PKB mendapat satu kursi BPP, dan 1 sisa suara. Totalnya 11 kursi BPP dan sisa suara.
Sementara itu, PDIP mendapat 1 kursi BPP, dari dapil 1 – 3, dapil IV dan VI PDIP mendapat 2 kursi BPP. Dapil IV dapat satu kursi BPP. Jika dihitung yang mendapat suara kursi BPP, adalah PKB sebanyak 11 kursi, 6 kursi adalah sisa suara. Sementara PDIP, mendapat 8 BPP.
Di dapil dapil I kursi sisa PKB dan PDIP ada 5. Jatah itu direbut Golkar, Demokrat, PAN dan PPP. Ke depan masih ada peluang satu kursi dari partai baru dan lama Parpol X 1 ?. Dapil II, 5 kursi didapat oleh PKB dan PDIP, sementara sisa suaranya diraih oleh PPP, dan Golkar. Dibagi habis, jatah kursi di Dapil II tidak memberi peluang kesempatan bagi partai lain.
Sementara itu, di dapil III partai besar PKB dan PDIP meraih 4 kursi, dengan suara sisa 5 kursi diperebutkan oleh Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat. Jadi sisa satu kursi ...Parpol X2 ?.
Dapil IV juga demikian, dari 5 kursi sisa suara diperebutkan oleh Golkar, PPP, Demokrat dan PAN. Sisanya satu kursi akan diperebutkan oleh partai baru partai X3 ?.
Sementara di dapil V sisa kursi 9 yang ada, 4 diprediksi tetap milik PKB dan PDIP, sedang sisanya 5 kursi diperebutkan partai dengan sisa suara terbesar, Golkar, PPP, Demokrat, PKPB. Sisanya masih ada X4 ?
Japer menilai suara PKPB untuk dapil ini tidak lagi siginifikan. Maka jatahnya diprediksikan direbut parpol X 5 ke depan.
Jadi sisa kursi yang akan direbut oleh partai baru di dapil VI sisa kursi setelah dibagi habis ada 3 kursi. Melihat sisa suara dimiliki Golkar, dan PPP, maka sisa satu kursi akan diperebutkan oleh partai baru, parpol X 6 ?.
Jumlah X ada enam. X adalah partai baru di Pileg 2009. Sehingga sesuai syarat di atas tadi, parpol ber kans besar masuk DPRD adalah PKS, PKNU, Hanura, Gerindra, dan Barnas, PBB, dari merebut sisa suara.
Modal utama partai baru bisa muncul di pentas politik DPRD adalah yang memiliki mesin politik kuat, citra partai bagus mulai dari Pusat hingga daerah, termasuk personel dan SDM.
Vaeriabel lain adalah munculnya tokoh caleg di tiap dapil yang memungkinkan mendorong perolehan masuknya parpol baru ke pentas DPRD Jember.
Perkiraan Japer, di dapil I, muncul tokoh PPP yang hengkang ke PBB yakni H Maryatmo. Suara PBB akan didorong karena keterlibatan dukungan Caleg DPRD TK I PBB yang juga anggota DPRD Jember, saat ini H M Baharuddin Nur, SH.
Tokoh lain yang diprediksi muncul adalah Arlyn Tentrianingtyas, dari Barnas. Prospeknya menjadi tinggi karena selain perempuan, ada keterlibatan caleg DPR RI Drs H.A Fauzie, yang gencar kampanye ke Jember.
Perolehan suara caleg dapil I ini memungkinkan mendorong caleg Arlyn Tentrianingtiyas dan bisa mencuri sisa suara untuk lolos di kursi DPRD. Dapil II, ada nama Bambang Irawan Elpamas.
Tokoh LSM Elpamas ini, berangkat dari PMB. Kader PAN yang hengkang ini memiliki dukungan kuat dari Silo, karena punya ikatan emosional dengan tokoh Pemerintahan Desa dan masyarakat setempat.
Sementara di dapil VI masih kuat nama tokoh mantan anggota DPRD Jember dari PDIP, yang hengkang ke PDP, Sutalik. Tokoh tua PDIP yang kini menggawangi PDP ini patut diperhitungkan.
Sehingga diprediksi bisa mencuri suara dari sisa suara di dapil VI ini. Sedang di dapil V muncul nama Supeno, dari Partai Patriot, dan Kyai Badri, dari Partai Buruh.
Kans kedua partai ini bisa muncul kuat melihat ketokohan dan penempatan caleg pada posisi daerah yang benar. Kemungkinan tokoh – tokoh ini bisa maju adalah sekitar 15 %. (prediksi tiap caleg edisi berikutnya).
Japer menggaris bawahi bahwa faktor faktor dan variabel yang membuat kans partai baru lolos di pentas DPRD adalah menurunnya suara PKB secara nasional, dan daerah, diikuti Golkar, PDIP, PAN dan Demokrat.
Faktor yang mereduksi perolehan suara partai besar ini, adalah karena konflik internal partai. Kedua, penempatan caleg yang tidak tepat di daerah konstituennya. Ketiga, faktor teknis coblosan diantaranya : golput, teknis saat mencoblos, tingkat kesalahan coblosan, dan sikap apatisme pemilih.
“Keempat, faktor menurunya suara partai besar itu didorong oleh kemunculan partai baru yang semakin banyak dengan struktur dan janji politik yang menggiurkan. Dengan demikian partai baru adalah ancaman bagi partai lama untuk mempertahankan komposisi suara yang mendominasi,” pungkas Nunung. kim
Tabel Prediksi 9 Parpol Lolos Pemilu 2009

Jumat, 20 Februari 2009

OKNUM WARTAWAN “PERAS” PASANGAN SELINGKUH


Ditangkap Polisi Melawan, Dikeler ke Mapolres

JEMBER - Oknum wartawan diduga kuat memeras pasangan selingkuh, Sumiatun (42) warga Puger Wetan, dan Pak Hadi (50) warga setempat di rumah bordil Mbuk Balok, Puger Jumat (20/2) siang. Oknum wartawan bernama Hermanto, SH, dari – media rakyat – ini meminta uang “tutup mulut” Rp 5 juta.
Karena dijawab tidak punya, Sumiatun, berkelit dan menawar. Lalu bersama 3 temannya Slamet, Priyono, dan Samukri, warga Candipuro, Lumajang ini memaksa pasangan selingkuh ini di rumah Mbuk Balok, dengan uang tebusan “tutup mulut” Rp 3 juta.
“Angkanya terus turun Pak. Wong saya ini orang miskin. Tidak punya apa – apa/ Kalau Pak Hadi itu nelayan kecil, saya terpaksa gadaikan sepeda,” ujarnya.
Dari hasil menggadaikan sepeda itu, hasilnya Rp 1 juta. Uang itu lantas diberikan kepada Hermanto dan teman – temannya. Begitu uang dikeluarkan dan hendak diterima wartawan dan tiga temannya yang juga mengaku wartawan tabloid ini ditangkap Tim Resmob Polres Jember wilayah barat.
Tapi, suasana penangkapan sangat dramatis. Sebab, Hermanto, menolak disebut memeras. Bahkan dia menolak jika dikeler dan diborgol untuk ditangkap dan diamankan. Sebab, dia minta polisi menjalankan prosedur. Dia tidak melanggar pasal 369 KUHP atau yang lain tentang pemerasan. Dia saat itu menjalankan tugasnya sebagai wartawan mingguan, yang menurutnya dilindungi Undang – Undang.
Oknum wartawan tabloid asal Lumajang – Media Rakyat – ini meronta, dan menghardik polisi yang menangkapnya. Menurutnya penangkapan itu tak prosedural. Tapi, petugas tanpa menghiraukan omelan oknum wartawan yang mengumbar pasal – pasal KUHP, dan KUHAP ini.
Bahkan, dia menyatakan tidak bersalah, dan tidak terima dengan perlakuan polisi. “Kita tangkap, harusnya dia menyadari. Tapi, dia membantah, dan menolak. Itu hak dia. Silahkan, kita punya bukti, dan saksi kuat,” ujar petugas Resmob wilayah barat yang meringkusnya.
Di tempat yang sama, Sumiatun, datang. Dia kepada wartawan menolak tegas pernyataan Hermanto, SH itu. Dia mengaku sekamar dengan pacar lamanya di rumah Mbuk Balok. Tapi, dia sendiri belum melakukan apa – apa karena pacarnya itu minta obat gatal – gatal.
Ibu- ibu yang beranak 6 orang ini, mengaku belum berhubungan intim atau apapun. Tapi, seketika digedor oleh 4 orang oknum wartawan itu. “Tiba – tiba digedor. Saya digelandang, dan disuruh menyediakan uang. Jika tidak saya dibawa ke kantor polisi, dan diomongkan ke suami saya,” ujarnya.
Karena takut dia akhirnya minta damai. Tapi, oknum dan empat temannya ini meminta Rp 5 juta. Lalu ditawar hingga turun Rp 3 juta. Bahkan Rp 2 juta siap diterima. Sementara Sumiatun, hanya bisa memberi Rp 1 juta dari hasil menggadaikan sepeda motor Honda Supra nya.
Kapolres Jember AKBP Ibnu Isticha, melalui Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, membenarkan penangkapan itu. Pihaknya masih memeriksa ada unsur pidana atau tidak. Setelah itu dirinya akan melanjutkan ke jenjang pemeriksaan selanjutnya. kim

ANGGOTA DPRD MINTA DIPERIKSA KEJAKGUNG

* Siap Jadi Saksi Proyek PJU 85 M, dan Mendahului PAK 118 M

JEMBER – Salah seorang anggota DPRD Jember H M Baharuddin Nur, SH, mengajukan diri minta diperiksa Tim Kejakgung yang turun ke Jember untuk memberikan kesaksian terkait proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp 85 milliar dan mendahului PAK Rp 118 milliar.
Dia secara resmi berkirim surat langsung ke Tim Kejakgung yang saat ini sedang serius memeriksa beberapa kasus itu untuk diselidiki.
Terkait kasus dugaan penyimpangan proyek PJU 85 milliar, sebelumnya ada mantan anggota Komisi D, M Saleh dari Partai Demokrat, membeber ke media massa dalam penggedokan proyek itu ada issue 15 – wattan.
Dalam suratnya, Baharuddin Nur SH, meminta kepada Tim Kejakgung yang datang ke Jember untuk serius, dan menegakkan visi – misi supremasi hukum. Tentu saja dirinya sebagai bagian elemen masyarakat mendukung upaya itu.
Bahkan dia siap bersaksi untuk membantu Tim Kejakgung dalam memperterang dugaan atau indikasi pidana korupsi di kedua proyek besar di Jember itu.
Menurut Bahar, sedari dibahas di DPRD sangat mencurigakan. Bahkan Bahar, mengaku menyesal pasca penggedokan proyek itu. Sebab, ada pemutarbalikkan opini di kalangan anggota Dewan, bahwa siapa yang tidak mendukung proyek ini akan berhadapan dengan masyarakat.
“Saya semula tidak setuju. Tapi, saya dipaksa terus. Ada apa itu kok dipaksa dan didesak supaya menyetujui. Katanya kalau saya tidak setuju, hanya dirinya yang akan berhadapan dengan rakyat. Padahal, saat itu tinjauan apapun tidak mungkin dilaksanakan,” ujar Baharuddin.
Dia akan mendukung dan mensupport Tim Kejakgung dalam memproses dan menyelidiki kasus – kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat Jember selama ini.
Sementara itu, Kajari, Kasi Pidsus, Kasi Intel Kejari dan Tim Kejakgung masih belum berhasil ditemui karena sibuk memeriksa pejabat Pemkab Jember. Mereka adalah, Sekda Pemkab Jember Drs EC Djoewito, Kabag Kesra Farouq, Dra Ita Puri Handayani (kabag perlengkapan), Ir Suhardiyanto, (kepala bapemas), Drs H Sahuri, (mantan Kadinsos), serta bagian Keuangan Dra Laksmi.
“Tunggu saja, tim masih bekerja keras,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Yusuf Tangkai.
Korupsi BOS
Di tempat yang sama, Media Center Jember, pimpinan DR Hidayat Teguh Wiyono, staf pengajar Unej datang ke Kejaksaan menyerahkan surat pengaduan berisi dugaan manipulasi dana BOS di Diknas sesuai laporan ke Kejati, dan Polda Jatim.
“Saya pernah kirim surat ke Kejati tahun 2007, tapi hingga kini belum ada realisasi. Ada akibat penyimpangan jumlah siswa (terutama Salafiyah) sesuai hasil audit BPK 2007. Sehingga jumlah Salafiyah yang diberi BOS 514 sekolah. Padahal jumlah Salafiyah tahun 2005 adalah 47 sekolah, Tahun 2006 menjadi 923 sekolah,” ujar Hidayat Teguh.
Artinya, ada tambahan siswa “fiktif” sebanyak kurang lebih 55.000 siswa sesuai laporan. Bahwa data “fiktif” itu berakibat kepada unit kerja lain, semisal Dinkes terutama program Imunisasi siswa.
“Data siswa SD tidak sesuai. Banyak imunisasi dilakukan tapi tidak ada muridnya,” ujar Hidayat Teguh. kim


Pasar Modal Masih Jenuh


Emitten di Jatim Masih Stagnan

JEMBER - Pasar modal di Jawa Timur terutama skala nasional diakui masih jenuh. Tapi, kondisi ini merupakan prospek segar bagi para investor untuk melakukan pembelian saham perusahaan - perusahaan yang mengalami penurunan.
Dari data IDX grafik kenaikan selama 2004-2009, sebenarnya total fund raises akan cenderung meningkat setelah fenomena turun. Sehingga saat ini semua emitten dan pelaku pasar modal yakin akan terjadi kenaikan.
“Saya salut dengan keberanian dari PT Alfa Mart yang go public di masa krisis semacam ini. Karena optimis akan terjadi kenaikan saham. Dari awal tahun 2009 ini saja Fund Raises itu meningkat 0,14 atau Rp 140 milliar,” ujar Agustin Dewi, Divisi Center Informasi Bursa Efek Indonesia, Surabaya.
Diakuinya, bahwa selama 16 tahun ini jumlah emitten (perusahaan yang mengeluarkan saham) di Jawa Timur masih stagnan, 32 perusahaan. Hal ini sempat membuat Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat itu merangsang dan memacu perusahaan di Jatim untuk masuk pasar modal.
“Akhirnya, saat ini bagi perusahaan yang go public akan diberi potongan biaya potongan pajak 5 %,” ujar Agustin.
Dia berharap pasar modal tahun depan akan lebih berprospek dengan kerja sama dengan wartawan di Kabupaten Jember. Karena dia menilai prospek usaha dan perusahaan besar di Jember bisa menjadi emitten dan pelaku pasar modal.
Ditanya bagaimana mungkin perusahaan daerah di Kabupaten Jember milik Badan Usaha Pemerintah bisa masuk pasar modal ? agar tercipta good government dan transparansi itu ? Menurutnya, ada kendala di peraturan.
Tapi, Menkeu RI hanya bisa menyarankan termasuk BEI berharap bahwa perusahaan daerah yang memiliki kemampuan keuntungan besar dan sehat itu bisa masuk pasar modal tapi melepas obligasi.
“Nah, kita hanya satu menyarankan agar ada pelepasan obligasi yang dijual kepada masyarakat. Tentu saja dengan peraturan daerah,” ujar nya lagi, di Hotel Bintang Mulia, Jl Nusantara Jember.
Bahkan, sebenarnya ada beberapa pemerintah daerah yang akan masuk ke pasar modal diantaranya Kutai Timur, dan Malang. Terakhir Sidoarjo, yang semasa Bupati Win Hendarso, akan menerbitkan obligasi tapi akhirnya batal akibat dampak krisis Lapindo, Porong Sidoarjo.
Data survey BEI selama ini dari 32 Emitten di Jatim baru didominasi perusahaan dari Surabaya Gresik, Malang, dan Pandaan. Dia tetap berkeyakinan bahwa potensi Jember sangat besar setelah Malang, dan Surabaya.
Kendala klasik yang muncul selama ini adalah, karena sikap konservatif perusahaan yang besar karena dibesarkan dari keluarga, padahal kecenderungan saat ini mengarah ke capital market.
“Kita optimis, tahun – tahun depan ini akan semakin merangsang pertumbuhan perusahaan jadi emitten, dan pelaku pasar modal melalui BEI,” ujar Agustin. kim

Sekda Djoewito Dipanggil Kejakgung


Lanjutan Penyelidikan Korupsi APBD Jember

JEMBER – Dugaan korupsi APBD Jember senilai Rp 118 milliar, dan Rp 85 milliar dalam proyek mendahului PAK, dan PJU, memaksa Sekda Pemkab Jember Drs Ec Djoewito, MM dimintai keterangannya di hadapan penyidik.
Sekda yang bertahan di dua periode Bupati Jember ini datang sendiri bersama sopirnya menggunakan mobil Land Roover P 1902 RO. Pemanggilan Sekda ini juga diikuti oleh pejabat lain semisal Kabag Perlengkapan Dra Ita Puri Handayani, dan kabag keuangan Sri Laksmi.
Sebelumnya, Sunarsono, Kadishub Pemkab Jember diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya selama 10 jam. Mulai jam 10.00 WIB, hingga pukul 21.00 WIB kemarin. Demikian juga dengan Kadis KLH, CH Havid Setyadi, serta pimpro proyek PJU diperiksa hingga pukul 22.00 WIB.
Pemeriksaan pejabat di lingkungan Pemkab Jember ini menimbulkan prediksi dan tandatanya di benak masyarakat dan elemen masyarakat. Semula semua elemen baik LSM, tokoh politik, hingga pejabat banyak yang meremehkan panggilan itu.
Sebab, Tim Kejakgung yang disebut – sebut akan datang itu, dinilai hanya akan memainkan kasus saja dan tidak ada yang dilanjutkan. Publik Jember selama ini masih belum yakin 100 persen terhadap penegakan hukum oleh aparat Jember.
Tapi, belakangan mulai sadar. Masyarakat mulai simpatik, dan mendukung secara moral pengusutan dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Pemkab Jember tersebut. Salah satunya adalah Media Center, DR Hidayat Teguh Wiyono.
Doktor, yang juga dosen dari Fakultas Teknik Unej ini menaruh perhatian serius dalam penanganan korupsi di Jember. Dia juga seringkali bertabrakan dengan kekuasaan setelah mendobrak pemberantasan korupsi.
“Kita datang ke Kejakgung untuk memberi suppport dan semangat. Aparat ini tidak sendirian. Mereka sebenarnya didukung dan dikawal oleh masyarakat. Ini pernyataan yang harus disampaikan kepada Kejari, dan Kejakgung. Karena mereka rata – rata tidak mau tahu. Sebab, aparat seringkali dicap negatif. Nah, sekarang ini kok serius rupanya, makanya masyarakat mendukung,” ujar Dr Hidayat Teguh.
Selanjutnya, dia akan terus memberi data kepada aparat terkait berbagai dugaan korupsi yang terjadi di Jember selama ini. Baik yang tidak ditangani, atau hingga yang ditangani oleh Polisi.
Sebab, menurutnya ada beberapa kasus yang mandek tidak ditangani Polisi, dan macet di Kejati. Semisal kasus korupsi KUT yang tak kunjung dilimpahkan, kasus dana BOS, dan DAK.
Dalam pantauannya, beberapa kasus yang diduga ditangani dan diincar Kejakgung itu adalah proyek PJU, Bandara, mendahului PAK, penggunaan dana tak tersangka oleh PU, Dinas Pendidikan (BOS) dan DAK), serta proyek Dinsos, serta pembangunan sarana oleh Dishub terkait Bandara, dan rambu. kim

Kamis, 19 Februari 2009

ANGGOTA DPRD MINTA DIPANGGIL KEJAKGUNG

Siap Bongkar Kasus Proyek PJU 86 Milliar
Dan Anggaran Mendahului PAK 118 Milliar

JEMBER – Setelah geger dugaan kasus suap proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp 85 milliar yang menimpa anggota DPRD Jember dibongkar mantan anggota Komisi D, M Saleh dari Partai Demokrat, kini giliran anggota DPRD Jember HM Baharuddin Nur, SH, berkirim surat ke Tim Kejakgung yang datang ke Jember yang menyatakan siap dipanggil Tim untuk menjadi saksi dalam dua proyek besar itu.
Tentu saja, menurut HM Baharuddin Nur, kesaksiannya adalah untuk memperterang dugaan dan indikasi pidana kedua proyek itu. Terutama saat dimulai pembahasan di DPRD, yang menurutnya penuh ketimpangan.
Kedatangan Tim Pemburu Koruptor itu dimanfaatkan oleh HM Baharuddin, untuk memberi support terhadap kinerja Tim dalam memproses dan menyelidiki kasus – kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat ke Kejakgung selama ini.
Diantaranya, kasus dugaan korupsi mega proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp 85 milliar dan anggaran mendahului PAK Rp 118 milliar.
“Surat itu sudah diterima oleh ketua Tim, dan Kajari Jember. Kita mendukung semua upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Jember saat ini. Kami harap pemeriksaan itu benar – benar, dan tidak main – main. Sehingga sesuai visi, dan misi penegakan hukum,” ujar HM Baharuddin, yang pindah partai dari PPP ke PBB ini.
Baharuddin Nur, yang juga caleg DPR RI dari PBB dapil IV Jember Lumajang ini, malah siap dipanggil Kejaksaan dan Tim itu untuk diperiksa guna membantu aparat dengan memberikan kesaksian asal muasal, dan proses di legislatif dan eksekutif sehingga kedua proyek besar PJU 85 milliar, dan anggaran mendahului PAK Rp 118 milliar bisa direalisasikan.
“Kita intinya mendukung, memberi support moral karena Tim Kejakgung telah berada di Jember selama 3 hari. Dan ini sesuatu yang istimewa soal penegakan hukum. Kita harap, kejakgung tidak main – main. Dan serius mengusutnya, kita malah bisa bantu beri keterangan sebagai saksi,” ujar Baharudin.
Di sisi lain, sejumlah petinggi Kejaksaan Negeri Jember baik Kasi Intel, Kasi Pidum, Kasi Pidsus, hingga Kajari masih sibuk memeriksa beberapa pejabat yang dipanggil. Bahkan ada pejabat yang diajukan dari jadwal pemeriksaan semula. Mereka adalah Ir Suhardiyanto, MM, semasa menjabat Kadis PU, berikut bendahara, dan anak buahnya. Lantas Kabag Kesra Drs M Farouq, Drs Sahuri - mantan Kadinsos Jember -, serta beberapa bendahara SKPD di lingkungan Pemkab Jember dan Kabag Keuangan Laksmi.
“Masih belum selesai Mas. Tunggu saja, tim masih bekerja keras,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Yusuf Tuai.
Korupsi BOS
Di tempat yang sama, Media Center Jember, pimpinan DR Hidayat Teguh Wiyono, staf pengajar Unej menyerahkan surat pengaduan berisi dugaan manipulasi dana BOS di Dinas Pendidikan Pemkab Jember tahun 2006. Dia sekaligus menyerahkan data dan pelaporan ke Tim Kejakgung itu sesuai temuan data lapangan.
“Saya pernah kirim surat ke Kejati tahun 2007, tapi hingga kini belum ada realisasi. Akibatnya penyimpagan jumlah siswa (terutama Salafiyah) masih terjadi. Hasil audit BPK 2007, menunjukkan jumlah Sekolah Salafiyah yang diberi BOS sebanyak 514 sekolah. Padahal jumlah Salafiyah tahun 2005 adalah 47 sekolah. Dan tahun 2006 berubah drastis menjadi 923 sekolah,” ujar Hidayat Teguh.
Dia menambahkan, akibat perubahan itu tambahan siswa “fiktif” sebanyak lebih dari 55.000 siswa sesuai laporannya, bahwa data “fiktif” itu mengakibatkan SKPD lain semisal Dinkes menjadi salah kaprah dalam menerapkan program Imunisasi ke siswa SD.
“Lah, data siswa SD kan tidak sesuai. Banyak imunisasi dilakukan tapi tidak ada muridnya,” ujar Hidayat Teguh.kim

SURAT PANWAS DIBAKAR

TINDAK LANJUT LAPORAN PIDANA PEMILU CALEG PKPB TAK SERIUS

JEMBER – Jaringan pemilih rasional (Japer) menilai Panwaskab Jember tak serius dalam menindaklanjuti pelaporannya terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Caleg PKPB Sanusi Mochtar Fadillah.
Terbukti surat jawaban atas pelaporan Japer dari Panwaskab itu tidak bernomor, dan terkesan asal – asalan menjawab. Akibatnya, krew Japer untuk mengungkapkan rasa kekesalan dan protesnya membakar surat jawaban Panwas itu di depan Panwaskab Jember, Kamis (19/2) kemarin.
Sebelumnya, Ketua Japer Drs Farid Wajdi, mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah menyangsikan keseriusan dari Panwaskab untuk menindaklanjuti kasus itu. Kendati Panwaskab sudah bertindak seolah sebagai aparat berwajib melakukan verifikasi di lapangan, menemukan barang bukti yang sejenis dengan temuan Japer, dan melakukan wawancara kepada masyarakat penerima kartu PKPB yang diduga sebagai pelanggaran pidana Pemilu pasal 87 UU no 10 Tahun 2008.
“Masak jawaban laporan kami itu hanya ditulis sedang diproses tindaklanjut. Lho, kita 2 hari lalu sudah datangi Panwaskab dan minta segera jawaban. Karena di dalam surat itu sifatnya pelaporan,” ujar Farid.
Seharusnya, Panwaskab tidak berputar – putar dengan berargumen akan menindaklanjuti dan telah memproses kasus itu. Tapi, faktanya kasus itu stagnan. Tidak ada klarifikasi yang dilakukan baik kepada pelapor, dan terlapor untuk tahap selanjutnya.
“Jangan berargumen dan meninabobokan kita dengan ancaman jeratan pasal 218 itu. Pasal itu kan diterapkan baru setelah ada pemilihan. Dan jika terbukti bersalah di Pengadilan baru caleg bisa dicoret,” ujar Farid.
Daftar Calon Legislatif (caleg) tetap yang telah ditetapkan selama ini jelas tidak bisa dianulir hingga pemilihan berlangsung 9 April 2009 mendatang. Maka pasal yang dihembuskan oleh Ketua Panwaskab itu sifatnya nina bobo.
Dalam pertemuan Kamis, kemarin debat sengit terjadi antara Ketua Panwaskab Agung Purwanto, dan anggota melawan anggota Japer. Jawaban Panwaskab itu dinilai tidak serius, dan sudah tidak memenuhi kaidah pasal 214 pasal 4 yang menyebutkan batas waktu jawaban tiga hari dari pelaporan.
“Seharusnya 3 hari panwaskab sudah menjawab surat kami. Laporan itu diteliti. Melanggar administrasi pemilu, atau pidana. Dan jawaban itu harusnya berisi rekomendasi dari Panwaskab. Bukan Panwaskab yang seolah jadi penyidik,” sergah Nunung alias Nurdiansyah Rahman.
Karena masih tak puas dengan jawaban Panwaskab, akhirnya beberapa anggota Japer merangsek dan mengambil surat jawaban Panwaskab itu dan seketika dibakar dengan korek api.
Suasana semakin tegang begitu kehadiran sejumah wartawan. Termasuk Kasat Intel Pol Kam, Polres Jember AKP Suyono. Krew Japer akhirnya ditenangkan, dan minta segera kasus itu ditangani polisi.
“Bisa laporan langsung ke polisi saja,” ujar AKP Suyono.
Sebentar kemudian, serombongan Japer berangkat meninggalkan kantor Panwaskab. Kepada wartawan, Ketua Panwaskab Agung Purwanto, menilai Japer salah paham saja. Sebab, panwaskab tetap serius menindaklanjuti kasus itu. Karena masih dalam proses baru diserahkan ke polisi jika ada tindak pidananya.kim

DI – PHK, BURUH DEMO PT PSI & DISNAKER


JEMBER – Gara- gara dipicu temannya di PHK (pemutusan hubungan kerja) puluhan massa Serikat Pekerja Produktiva Jember meluruk kantor Perusahaan PT Puji Surya Indah (PSI) yang berkantor di Jl MH Thamrin No 88 Jember, dan Kantor Disnakertrans, Kamis (19/2) kemarin.
Koordinator aksi Abdi Munawar, dalam orasi di halaman Disnakertrans meminta aparat kepolisian tidak tinggal diam jika ada perusahaan yang melanggar UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terutama jika muncul kesewenang – wenangan seperti yang dilakukan oleh PT PSI.
“Tidak punya Peraturan Perusahaan yang disepakati dengan serikat pekerja itu adalah melanggar Undang – undang. Tapi, malah main tuduh kepada karyawan dan memutus hubungan kerja (PHK), ini kan konyol,” ujar Abdi.
Dia tetap meminta kepada aparat polisi, dan juga disnaker trans yang selama ini menjadi mediator dalam kasus ini untuk tidak berpihak kepada perusahaan. Sebab, menurut Abdi, PT PSI jelas telah menyalahi aturan perundang – undangan.
“Ini undang – undang yang dilanggar. Bukan peraturan biasa, loh,” teriaknya lagi.
Dalam spanduk yang dibeber juga terlihat hujatan, dan protes terkait tindakan Perusahaan di Jember yang tidak mematuhi undang – undang, pengupahan, dan melanggar UU No 13 tahun 2003 selama ini untuk segera diproses secara hukum.
“Ini bukan delik aduan. Bagi pak polisi yang ada di sini, kami mohon supaya cermat,” teriaknya lagi.
Hingga beberapa menit orasi, mereka perwakilan diminta bertemu dengan Kabid Sengketa di Disnaker Dra Budi. Dalam laporan penjelasannya, SP Produktiva tetap meminta kejelasan sanksi bagi PT PSI selama ini. Jika tidak maka tuduhan PT PSI terhadap anggota SP Produktiva tersebut harus diuji.
“Kesalahan ini ada di mana. Edy Suyono, teman kami itu diperlakukan tidak adil. Semena – mena. Wong baru tuduhan, kok sudah dipecat. Ini kan pelanggaran berat, PT PSI sendiri apa memiliki PP selama ini,” sergah anggota lain.
Mochtar dari perwakilan PT PSI Jember, menilai bahwa kewenangan pengupahan kepada karyawan adalah kebijakan secara nasional. Karena PT PSI Jember adalah cabang dari Jakarta. Untuk itu terkait pengupahan dia belum bisa memutuskan. Tapi, setelah diserang oleh orator SP Produktiva, dia terdiam. Sebab, kata Mochtar, diakui selama ini tidak ada PP sehingga aturan PHK bisa diterapkan.
“Wong gak punya PP gitu kok main PHK. Kalau tuduhan penggelapan itu silahkan dibuktikan dulu di pengadilan. Apalagi, karyawan demi menjaga perusahaan menutup kekurangan yang dituduhkan itu. Jika PT PSI belum bisa memenuhi Undang – undang maka tidak bisa menerapkan PHK. Itu pelanggaran berat bagi perusahaan,” ujar Abdi.
Mendengar itu, Dra Budi, berusaha menengahi. Sebab,selama ini Disnakertrans telah berusaha memediatori, dan mengambil jalan tengah untuk mengeluarkan anjuran. Bahkan anjuran Disnaker selama ini belum dipenuhi oleh PT PSI.
“Nah kita akan minta itu dulu. Anjuran ini sebagai jalan tengah. Sebelum ada tindakan ke arah wewenang lain, termasuk mekanisme sesuai undang – undang,” ujar Dra Budi. kim

Rabu, 18 Februari 2009

PROYEK USB SMPN 14 TAK SESUAI BESTEK

JEMBER – Dari penelusuran selama beberapa pekan, ada indikasi proyek Unit Sekolah Baru (USB) penerima dana Block Grant (dari 8 penerima se Jember, Red) SMPN 14 menyimpang dan diduga tak sesuai besaran teknis (bestek).
Terutama bangunan olahan pondasi di ruang administrasi dan ruang depan Kantor SMPN 14. Penggalan pondasi ditemukan hanya 50 cm. Jika tidak dibongkar dikhawatirkan bangunan akan ambruk apalagi jika terkena goyang gempa.
Saat ditinjau di lapangan, pelaksana dan konsultan mengakui hal itu, tapi alasan penempatan ukuran pondasi sebesar itu karena tanahnya sudah mengandung bebatuan keras. “Tanah di sini bekas gumuk,” ujar pelaksana proyek kepada Tim Investigasi IBW Sudarsono.
Selain temuan kedalaman pondasi, juga ditemukan pemakaian kayu kuda – kuda yang kualitasnya sangat rendah. Bahkan, ada yang kuda – kudanya menggunakan batu merah. Sudarsono, menilai hingga kini belum ada perubahan dari gambar itu ke PU Pemkab Jember. Karena menggunakan APBN maka dia berharap proyek itu tidak asal – asalan saja.
“Kita cek di PU tidak ada perubahan bestek. Sebab, pondasi itu harus 130 cm, sesuai gambar. Sekarang ini dicuri 80 cm,” ujar Sudarsono, yang juga caleg Dapil 3 PAN Nomor urut 5 ini.
Proyek pembangunan sekolah di Desa Antirogo, Kecamatan Sumbersari, ini merupakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) menggunakan APBN dana Block Grant yang diturunkan ke Jember ke 8 sekolah lainnya.
Indonesian Buereaucracy Watch (IBW) Jember ini meminta kepada Kepala Sekolah SMPN 14 untuk segera mengosongkan ruangan itu. Terutama di dua ruang, kantor dan administrasi. Sebab, gedung ini tak sesuai bestek.
“Kita sudah minta Kasek untuk segera mengosongkan ruangan itu. Karena khawatir jatuh korban,” ujar Sudarsono.
Di tempat lain, Kasek SMPN 14 Hidayatullah, belum berhasil dihubungi. Kepala Dinas PU Ir Juwarto, dalam pengakuannya kepada IBW menyatakan belum ada perubahan Bestek dalam proyek USB SMPN 14 itu. kim

Tim Pemburu Koruptor Juga Bidik Bandara

Kadishub dan Anak Buahnya Juga Turut Dipanggil

JEMBER - Sepertinya, Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang diturunkan Kejaksaan Agung RI ke Kabupaten Jember tidak ingin sia – sia. Setelah menyelidiki pelaporan Proyek Mercusuar Rp 85 milliar Penerangan Jalan Umum (PJU) , Tim juga memburu kemungkinan penyimpangan proyek pengerjaan Bandara Notohadinegoro, mulai tahun 2005 – 2007.
Rabu (18/2) pemeriksaan dan pemanggilan masih terus berlangsung. Beb erapa panitia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Jember yang terkait proyek PJU juga masih terlihat diperiksa. Menyusul, Kepala Dinas Perhubungan Sunarsono, dan sejumlah anak buahnya memenuhi panggilan Jaksa.
Padahal, sebelumnya pemeriksaan para pihak yang diduga terkait langsung dengan pekerjaan PJU itu semisal, mulai dari Pimpro, Kadis, Bendahara Proyek, dan Bagian Keuangan serta panitia lelang diperiksa marathon hingga malam hari.
Melihat cara kerja Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung ini, ada indikasi sudah ada temuan – temuan sebelumnya. Dugaan – dugaan dan indikasi penyimpangan sebenarnya sudah dikantongi Kejaksaan. Tapi, saat pemeriksaan kali ini tinggal melengkapi yang kurang.
“Kami tidak ingin mendholimi siapapun dalam pelaksanaan tugas kami sebagai Jaksa. Biarlah kami bekerja dulu. Jangan ditanya macam – macam dulu. Semua yang kita panggil, dan perkara apa belum bisa kita buka. Jangan sampai ada yang merasa didholimi akibat informasi ini. Kami masih melakukan penyelidikan bukan penyidikan,” tegas Kajari Jember Irdham, SH, bersama Muhammad Anwar SH, Kasubdit Tipikor, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI, di Jember kemarin.
Pantauan Surabaya Pagi, di Kejaksaan Agung pemeriksaan mulai Selasa – Kamis besok (red, hari ini), dipusatkan di Aula Kejari Jember. Tim pemeriksa ada berjumlah 15 orang. Empat orang dari Kejakgung, dan 2 orang dari Kejati. Dari Kejari Jember, sisanya sekitar 9 orang.
Beberapa sumber di Pemkab Jember terkait pemeriksaan itu, muncul beberapa ketakutan tersendiri di kalangan panitia lelang, baik di Dinas PU, Diknas, hingga di Bagian Umum Pemkab Jember. Sebab, dinas ini dikenal dinas basah. Sementara itu, kasus yang jelas muncul diselidiki oleh Jaksa itu adalah terkait dugaan penggunaan dana tak tersangka mendahului PAK APBD 2006 sebesar Rp 118 milliar, Proyek PJU Rp 85 milliar, proyek pembangunan Bandara Rp 11 milliar, dan Land Clearing Bandara Notohadinegoro Rp 12 milliar.
Tidak itu saja, menurut rencana juga akan diperiksa kasus ADD yang terlambat pencairan melibatkan 50 orang Kepala Desa se Jember, dan Camat, lalu proyek Liposos dana rehabilitasi WTS dan Gepeng Lokalisasi Puger menggunakan dana Dinas Sosial Rp 927 juta, tapi ada pengembalian Rp 326 juta ke Kas Daerah, serta dugaan penggunaan keuangan di PU Pemkab Jember dalam proyek fisik sesuai temuan BPK.
Belum lagi selesai pemeriksaan PJU, beberapa pejabat dipanggil lagi diantaranya Marni, bendahara Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, serta Imam, bendaraha Proyek PJU. Kedua orang ini diduga kuat terkait langsung dengan aliran keuangan dari rekanan, ke pejabat – pejabat pembuat komitmen lainnya.
Dalam proyek PJU ini, ada indikasi segera diarahkan ke jenjang penyidikan. Sebab, mulai dari proses penggedokan di DPRD hingga realisasi diduga kuat rawan nepotisme. Bahkan, ada indikasi keterlibatan pimpinan DPRD saat kali pertama pembahasan usulan proyek ini. kim

LAPINDO PENYEBAB INFLASI JEMBER

JEMBER - Jember, adalah salah satu kabupaten di Jatim yang tingkat inflasinya relatif tinggi, (tingkat inflasi tertinggi adalah Madiun, Red).
Hal ini karena letak strategis Kabupaten Jember di wilayah timur, sehingga banyak barang-barang yang didistribusikan dari pusat kota Surabaya ke Jember mempunyai jarak tempuh dan biaya tinggi.
“Disamping sarana dan prasarana jalan yang masih belum memungkinkan untuk bisa di lalui secara cepat,” ujarnya.
Kendala utama adalah Lapindo karena mengakibatkan stagnasi lalu lintas, sehingga untuk tiba di Jember, distribusi barang dari Surabaya ke Jember memerlukan waktu 7 jam, dengan biaya tidak murah.
Pimpinan BI Jember, A. Rasjid Madjid, mengatakan dalam UU No. 4 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral, dalam mengukur stabilitas rupiah salah satu indikatornya adalah tingkat inflasi.
“BI mengajak kerjasama instansi terkait di Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk bersama-sama menekan inflasi agar menjadi terkendali sesuai harapan Pemerintah,” ujarnya.
Untuk menciptakan perekonomian Jember dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Bank Indonesia (BI) Jember, mengajak TPID Jember diantaranya Asisten II Setda Pemkab, bertemu dengan Deputi Bank Indonesia Surabaya, Rabu (18/2).
“Manfaat besar akan diraih, terbentuknya TPID itu adalah pengumpulan data dan analisa hingga pemberian rekomendasi sehingga TPID bisa mengerem laju inflasi, agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah karena akan mengakibatkan deflasi,” ujarnya.
Ditambahkan, terkait pertumbuhan otonomi daerah akan dapat berkembang dengan baik tergantung dari kinerja Tim agar selalu memonitoring, mendata dan mengkaji serta menganalisa secara bersama untuk berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi inflasi diantaranya harga – harga kebutuhan pokok, nilai UMR, harga BBM dan lain sebagainya.
Bila indikator – indikator ini stabil, maka laju inflasi dapat ditekan atau minimal tidak meningkat terlalu tajam.
Sementara itu menurut Deputi BI Surabaya, Wibisono, rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini merupakan sarana bagus untuk bisa mengenali sumber-sumber tekanan inflasi dan cara mengatasinya.
Masing - masing Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Pemkab Jember harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan data informasi terkait perannya di dalam TPID. kim

Selasa, 17 Februari 2009

KORUPSI APBD 118 M JEMBER DIUSUT GEDUNG BUNDAR


32 Pejabat di 7 SKPD Dimintai Keterangan

JEMBER – Suasana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Pemkab) sedikit berbeda dari biasanya. Sebab, sejumlah pejabat sejak kemarin menerima pemanggilan dari Tim Tipikor Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI yang berada di Jember, Selasa (17/2).
Ada indikasi bahwa berbagai kasus dugaan korupsi yang selama ini muncul di permukaan dan menghiasi media massa ditangani serius oleh Kejaksaan Agung RI, untuk diselidiki ada unsur tindak pidana yang dimaksud atau tidak oleh Tim Gabungan Kejakgung Kejati, dan Kejari Jember.
Jumlah tim yang tergabung dalam penyelidikan terkait indikasi dugaan korupsi itu sekitar 15 orang.
“Kita dari Kejakgung ada 4 orang, Kejati ada 2 orang, sisanya dari Kejaksaan Negeri Jember. Saya sendiri bukan ketua Tim. Tapi, semuanya berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jember, “ ujar Muhammad Anwar, SH, Kasubdit Tipikor, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
Jauh – jauh hari, Kasubdit Tipikor Kejakgung RI ini menolak jika kedatangannya adalah untuk melakukan penyidikan tapi baru tahap penyelidikan. Karena kepergok wartawan dan media massa, Kajari dan Tim memberikan keterangan persnya di sela pemeriksaan.
“Saya jangan ditanya detailnya. Kita baru melangkah dengan jadwal dan target yang ditugaskan kepada kami. Doakan, dan mudah – mudahan ada hasilnya. Jangan terlalu mendiskriditkan seseorang yang kita mintai keterangan, nanti menimbulkan fitnah. Kita tidak ingin itu terjadi. Yang jelas, kita melangkah penyelidikan ini berdasar laporan masyarakat,” ujar M Anwar.
Ditanya terkait pemeriksaan kasus APBD mendahului PAK Rp 118 milliar, atau terkait PJU, M Anwar, menolak membeberkannya. Dia juga mengatakan itu masih rahasia. Berkali – kali didesak wartawan, M Anwar didampingi Kajari Jember Irdham SH, masih belum mau membeber karena semua pejabat yang dipanggil itu dalam koridor asas praduga tak bersalah (pre asumtion of innocent).
“Bukannya tidak mau. Ini masih belum kita sidik. Masih dalam tahap penyelidikan. Itu komitmen kami. Semua Islam, kan ini. Jadi kita tidak mau ada yang merasa didholimi dalam hal ini,” ujar Anwar, lagi.
Kata dia, amanat yang dipegangnya saat ini sangat besar. Dia tidak ingin diganggu oleh kepentingan lain, karena diakui dikejar deadline waktu yang cepat. “Mohon jangan ditanyakan macam – macam, sebab kita masih penyelidikan,” ujarnya.
Jika sudah taraf penyidikan Anwar, berjanji akan membukanya. Bahkan seperti yang pernah ditangani, semisal di kasus Banyuwangi, dan Pasuruan, penyidik Kejaksaan Agung ini bisa berhasil.
Yang jelas katanya, kedatangannya ke Jember karena tugas dari Kejakgung, dengan dasar laporan dari masyarakat selama ini. Baik melalui telepon, SMS, hingga laporan resmi. Semuanya dikroscek dan didalami adakah tindak pidana yang dimaksud atau tidak.
“Pokoknya kasus laporan ini, terkait APBD tahun 2002, hingga APBD tahun 2007,” ujar Anwar sedikit membuka.
Di sisi lain, Mudjoko, SH Kabag Hukum Pemkab Jember tiba – tiba nongol. Dia langsung diserbu wartawan. Dia menyatakan bahwa benar ada pemanggilan 32 pejabat Pemkab Jember, diantaranya Dishub, Bagian Perlengkapan, Dinsos, RSUD, DKLH, Kesra, dan beberapa pejabat lainnya semisal Pejabat Panitia Pengadaan Barang / Jasa, di lingkungan Pemkab Jember.
“Saya tidak tahu persis terkait apa pemanggilannya itu. Kita sebatas mendampingi karena tugas dan kewajiban kami selaku Kabag Hukum,” ujar Mudjoko, SH.
Pantauan Surabaya Pagi, beberapa pejabat yang dipanggil untuk dimintai keterangan itu, dalam beberapa hari ke depan mulai Selasa, Rabu, hingga Jumat, adalah Zaenal Abidin, dari Sungram, dari Perlengkapan Adi, Hadi Sasmito, Hari Mujianto, dari Keuangan, Panitia lelang PJU Sobirin, Pimpro PJU Kamto, mantan Kadis DKLH CH Havid Setyadi, hingga Mudjiarno, dari Bagian Hukum.
Sekadar diketahui, beberapa kasus yang diduga ditangani dan diindikasikan ada tindak pidana korupsi adalah, proyek PJU 85 milliar (multiyears), mendahului PAK APBD Rp 118 Milliar, proyek Liposos Rp 927 juta hingga bantuan Kesra, dan dana BOS, serta DAK Dinas Pendidikan, serta RSUD dr Soebandi Jember. kim