29 Anggota DPRD Keder

* Digugat Class Action Karena Boikot RAPBD

Jember - Dua puluh sembilan anggota DPRD Jember yang merupakan anggota partai koalisi pendukung MZA Djalal dan penolak Pj Bupati Jember keder juga menghadapi gugatan class action yang dimasukkan masyarakat Jember, di Pengadilan Negeri.
Senin (31/1/2011) pasca menghadiri pertemuan dengan MZA Djalal, mereka menunjuk pengacara EA Zaenal Marzuki SH, dan H Holili SH, untuk mendampingi di Pengadilan Negeri dalam sidang perdana class action besok, 1 Pebruari 2011.
Sidang pertama itu masih akan memasuki tahapan pemeriksaan dan penelitian material. Lalu oleh majelis sesuai acara hukumnya akan melanjutkan dengan pernyataan penerimaan, dan penolakan, dengan putusan sela.
Ditunjuknya pengacara gaek untuk mendampingi 29 DPRD yang mengirim surat terbuka dengan himbauan pemboikotan pembahasan RAPBD 2011 dan penolakan Pj Bupati Jember itu mengakibatkan persepsi masyarakat tersendiri.
Bahkan, di pihak penggugat diantara para pemuda dan anggota masyarakat lingkungan RT RW di Kaliwates Jember itu berniat memperbaiki materi gugatan karena kelengkapan. Ditunjuknya pengacara gaek Jember untuk mendampingi 29 DPRD yang digugat itu menurut mereka bahwa persoalan ini tidak main main.
EA Zaenal Marsuki SH, kuasa hukum dua puluh sembilan orang DPRD anggota partai koalisi pendukung MZA DJalal ini mengaku punya strategi khusus untuk mematahkan gugatan class action masyarakat tersebut. Dia menyangsikan status penggugat dan kelengkapannya.
Tapi Zaenal, menolak membeber trik dan strateginya. Kendati dia sudah berpengalaman dalam beberapa kali acara class action tidak menutup kemungkinan kali ini yang berhasil. "Saya tidak akan buka strategi kami. Tapi, kami optimis bisa menepis gugatan itu. Entah dengan eksepsi atau bentuk lainnya," ujar Zaenal.
Di luaran menyebutkan bahwa sidang perdana itu akan diwarnai pemandangan menarik. Karena selama ini terbukti DPRD belum membahas RAPBD, dan mereka anggota koalisi ada 14 orang yang resmi masuk Banmus dan tidak hadir dalam rapat Banmus. Sehingga tidak kuorum. Dalam surat terbuka dan tertulis mereka, menyatakan memboikot RAPBD 2011, dan menolak Pj Bupati Jember karena cacat hukum. ki

MZA Djalal Akui Ada Deal Khusus dengan Gubernur

Jember - Ir MZA Djalal, Msi, yang mendadak mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, pendukungnya, tim sukses dan pejabat yang setia kepadanya di kediaman Jl Dr Soetomo, untuk memberikan pernyataan mengejutkan menyudahi konflik, Senin (31/1/2011).
Dia dalam pertemuan itu meminta kepada pendukungnya tidak lagi melakukan unjuk rasa. Bahkan, dirinya akan hijrah dari luar Jember. Kendati tidak menyebut nama kota yang dituju. Entah Jakarta, Surabaya, Malang atau Sidoarjo, atau Lapindo.
"Mungkin nunggoni Lapindo," celetuknya.
Dengan nada kalem dari biasanya, MZA Djalal, sudah menyiapkan diri untuk berbicara di depan para pentolan pendukungnya tersebut yang selama ini menggerakkan unjuk rasa mendemo Pj Bupati, dan pimpinan DPRD tersebut.
Selain dia meminta pendukungnya tidak lagi berunjuk rasa, dia menghimbau dengan kata - kata bijak dengan tetap mengedepankan ukhuwah. Dia hanya menginginkan Jember dan tokoh politik Jember saat ini kompak, dan bersatu. Semua diminta menjaga ukhuwah. Sehingga persoalan Pj Bupati diminta diakui saja. Kendati selama ini perbedaan tinjauan hukum sangat berbeda tajam dirinya dengan Gubernur Jatim Soekarwo.
Dia juga meminta Kapolres AKBP Taufik Rahmat Hidayat, dan Dandim Letkol Inf Moh Yasin agar pers release ini disampaikan kepada atasannya Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim bahwa Jember tidak akan ada lagi demo, dan unjuk rasa. Semua pendukungnya sudah diminta untuk menghentikan semua konflik.
Selanjutnya, MZA Djalal membebaskan semua beban Tim Sukses (TS) itu untuk berbuat sesukanya. Asalkan pesannya, dengan semangat ukhuwah. Kerukunan antar komponen di Jember sangat dibutuhkan untuk membangun Jember. Kasihan masyarakat Jember akan terkena dampak. Dia menyebut APBD 2011 lebih penting untuk diselesaikan.
Sehingga dengan pernyataan nya itu dia meminta kepada masyarakat Jember untuk tetap sabar, ukhuwah, dan menunggu proses yang akan dia lalui. Dia akan konsentrasi dalam persoalan yang sedang dihadapi. Dia meminta tidak lagi dihubungi untuk diadukan masalah yang ada. "Wes jangan tergantung kepada saya. Ngono ae. Saya masih akan berjuang. Kalau ada apa apa jangan disampaikan sama saya, kalau selesai nanti PTUN saya cabut, salam saya salam cinta kepada rakyat Jember. Saya senang kepada mereka, dan salam kepada mereka yang tidak senang ke saya. Saya tetap cinta mereka," ujarnya.
Pasca ini " Saya akan hijrah. Dengan semua keluarga. ben gak nyumpeli. Saya percaya TUHAN YME masih cinta sama saya. Allah masih sayang sama saya. Jaga ukhuwah, dan saya yakin Soekarwo tidak akan mengingkari janjinya kepada saya. Tunggu tanggal mainnya saja. Jika semua selesai saya akan kembali ke Jember," pungkas Djalal.
Usai berbicara itu, MZA Djalal didesak wartawan ada deal apa dengan Pak De Karwo.? Djalal menolak menjelaskan. Dia hanya mengatakan cukup sampai di sini dan akan melakukan upaya lain. Dia minta agar didoakan berhasil dan kembali ke Jember segera.ki

MZA Djalal Akhiri Polemik Pj Bupati

Jember - Ir MZA Djalal, Msi, Bupati Jember non aktif akhirnya meminta kepada semua pendukungnya untuk tidak lagi berunjuk rasa terhadap Pj Bupati Jember termasuk memprotes, memosi tidak percaya pimpinan DPRD dan memboikot pembahasan RAPBD 2011.
Langkah ini diambil pasca pertemuan Grahadi saat dipanggil Gubernur Jatim DR Soekarwo. Kendati saat pertemuan itu Ir MZA Djalal sangat tegang, dan emosi akhirnya Senin (31/1/2011) dia memilih mengakhiri polemik itu.
Dia di depan pendukungnya, tim sukses, dan pejabat Pemkab yang setia kepadanya meminta dengan suara pelan dan tertahan - tahan agar polemik Pj Bupati Jember diakhiri. Sebab, RAPBD menurutnya lebih penting.
Dia berpesan agar konflik tidak terjadi berkepanjangan. Kendati selama ini telah terjadi konflik dan perbedaan pendapat hukum soal keabsahan Pj Bupati Jember yang sangat tajam, itu diakui bagian dari proses yang harus dilalui secara politik.
Pasca pemanggilan unsur Muspida, Pj Bupati, DPRD, Kapolres, Dandim, dan Ketua Fraksi DPRD Jember di Grahadi Gubernuran Propinsi Jatim beberapa waktu lalu sempat banyak yang pesimis konflik bakal diakhiri. Semisal PKS melalui Ketua Fraksinya Dr Yuli Priyanto, pesimis dengan pernyataan Gubernur yang masih akan membentuk tim di Jember terkait dua permintaan MZA Djalal. Minta diaktifkan kembali, dan merevisi SK Pj Bupati Jember.
"Sekarang sudah tidak ada lagi demo demoan, jangan ada lagi unjuk rasa. Wes kita jalin semangat kerukunan, ukhuwah antar semuanya. Nek ngunu wes ngkuk gak onok mosi - mosian. Wes dicabut ae.. gugatan class action yo begitu dicabut kabeh. Sing penting rukun semua," ujarnya.
Pernyataan MZA Djalal itu, sebenarnya sangat mengejutkan pendukungnya dan Tim Sukses. Karena dia dengan begitu tidak akan meneruskan perlawanannya melawan Mendagri, dan Gubernur Jatim karena menilai penetapan Pj Bupati Jember adalah tidak sah.
Pertemuan yang menghadirkan Kapolres AKBP Taufik Rahmat Hidayat, dan Dandim Letkol Inf Moh Yasin ini tampak lebih rileks bertempat di kediaman MZA Djalal di Jl Dr Soetomo Surabaya. Anehnya, beberapa pejabat termasuk Sekkab, dan beberapa SKPD turut hadir.
Forum itu menurut undangan via SMS kepada pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi, adalah untuk menjelaskan kepada publik melalui pers bahwa pihak MZA Djalal detik itu mengakhiri polemik. Dia meminta pendukung, dan semua Tim Sukses untuk berpikir yang lain. Dia sembari itu akan hijrah ke luar Jember. "Dari pada nyumpek- nyumpeki mending aku hijrah ae.. ben gak onok maneh sing datang - datang ke sini lagi," ujarnya.
Pasca pertemuan itu, Ketua Fraksi PKNU pendukung Djalal, Jupriadi, mengatakan bahwa langkah DPRD selanjutnya akan berjalan. Dia tidak menyebut ada pembahasan RAPBD, tetapi mekanisme DPRD harus dijalankan. PKNU akan tetap melakukan pemantauan terhadap langkah politik selanjutnya.
"Kita serahkan ke mekanisme di DPRD saja," ujar Jupriyadi.
Sementara itu, dari Fraksi lain Annur, dan koalisi lain menyatakan tidak mau berkomentar. Sedang Ketua Laskar Merah Putih Ir Sujatmiko, komponen pendukung MZA Djalal - Kusen menilai soal pembahasan APBD itu diakui otomatis akan berjalan. Tetapi, aspirasi tetap akan dilanjutkan tidak dengan demo tetapi bisa istighosah dan lain sebagainya. ki

Kelalu Lintasan Masuk Mata Kuliah di Unej

Jember - Sedikitnya ada 6000 lebih mahasiswa di Universitas Negeri Jember yang telah menikmati pelajaran mata kuliah pendidikan kelalulintasan dan seluk beluknya, tahun 2010 kemarin.
Tahun 2011 ini, menurut rencana silabus kurikulum masih akan diperbaiki untuk dijadikan mata kuliah yang sempurna. Demikian disampaikan Kasim Sembiring, SH, MH, dosen Hukum Unej yang ditugasi khusus untuk merancang mata kuliah kelalulintasan itu.
Dosen yang juga mengenyam Pendidikan Lemhanas ini mengakui kurikulum sudah jadi. Bahkan, saat ini pihaknya sedang membuat buku silabus bagi pendidik atau guru SD, SMP, dan SMA sebagai modul pegangan para guru mendidik pelajaran kelalulintasan.
"Semua sudah saya siapkan. Buku, rancangannya berikut gambar, dan CD nya. Saya sudah susun ini bersama teman - teman di Lemhanas Jakarta," ujar Kasim Sembiring.
Berbicara di depan Pj Bupati Jember Drs Zarkasih, Msi, Rektor Unej Tarcisius DR Ir, Sutikto, MSi, Kadispendik H Achmad Sudiyono, SH, Msi, Psi, Wadir Lantas Polda Jatim AKBP Slamet Hadi, Kapolres Jember AKBP Taufik Rahmat Hidayat, Sik, Kasatlantas Jember AKP Ronny Tri Prasetya Nugroho, dan ratusan peserta workshop terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA se Kabupaten Jember di gedung Soetardjo, bahwa ada komitmen bersama yang harus dibentuk dalam pendidikan kelalulintasan ini.
Kenapa harus disebut membangun karakter bangsa. Dia teringat saat beberapa kali kunjungan ke luar negeri. Karena di luar negeri sudah tidak ada lagi orang takut hukum itu karena ada petugas atau polisi. Tetapi, orang luar negeri itu karakternya sudah terbentuk karena takut sanksi hukum jika melanggar.
"Parkir saja, di Indonesia banyak tukang parkir. Di malaysia saja tidak ada juru parkirnya sangat teratur. Kalau warga melanggar otomatis masuk polisi dan pengadilan dengan denda 5 kali lipat," ujarnya.
Pemahaman, dan kepatuhan terhadap aturan hukum bisa dibentuk sejak dini. Dengan pendidik yang akan segera mensosialisasikan dan mengajarkan pendidikan kelalulintasan di tingkat SD hingga SMA itu diharapkan 25 tahun ke depan ada generasi yang taat hukum dan berkarakter bangsa Indonesia.
"Saya teringat pidato presiden pertama kita. Jika kita ingin dilihat dan dihormati bangsa lain, maka harus memiliki karakter yang kuat, jika tidak jangan harap," tegasnya. ki

Dirlantas Polda Bentuk PKS di Jember

* Pendidikan Lalulintas Sejak Dini

Jember - Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim melalui Satuan Lalu Lintas Polres Jember bertekad mendorong pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kelalulintasan sejak dini di sekolah SD, SMP dan SMA melalui Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
Bahkan, kerjasama MoU yang ditandatangani dengan Universitas Jember ini mendorong dimasukkannya mata kuliah tiga SKS di Fakultas Teknik dan Unej secara umum bidang kelalulintasan dan seluk beluknya.
Senin (31/1/2011) Kapolda Jatim melalui Wadir Lantas Polda Jatim AKBP Slamet Hadi, mewakili Kombes Pol Drs Sam Budi Gusman yang berhalangan hadir melakukan MoU kerjasama pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kelalulintasan sejak dini. Dalam apel besar siswa SD, SMP dan SMA se Kabupaten Jember di Alun - Alun Jember pagi tadi, dihadiri ratusan para pegiat dan pengkampanye safety riding diantaranya club motor besar, club motor Honda, dan beberapa anggota Marka Lintas (mahasiswa sadar lalu lintas) sebagai peserta upacara.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Wadir Lantas AKBP Slamet Hadi, Kombes Pol Drs Sam Budi Gusman (Dirlantas) mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan dorongan kuat dari bawah yakni jajaran Polantas di Polres Jember bersama komponen stake holder lalu lintas di Jember untuk terus melakukan upaya penyadaran hukum terkait kelalulintasan.
Diakui atau tidak bahwa angka kecelakaan di Jatim sangat tinggi. Hal itu juga terkait tingginya angka pelanggaran lalu lintas para pengendara motor di jalan raya. Seiring perkembangan bangsa maka permasalahan lalu lintas itu juga mengikuti. Diantaranya aspek sosial - budaya - dan ekonomi bangsa. Saat ini, dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka potensi taraf hidup masyarakat semakin tinggi."Maka kemampuan masyarakat membeli ranmor juga tinggi. Tapi, perimbangan volume kendaraan pribadi itu melebihi kecepatan penambahan fasilitas jalan," ujar Dirlantas.
Berbagai upaya Polisi selama ini tidak kurang untuk melakukan penyadaran tertib lalu lintas. Tetapi serasa tidak ada hasilnya. Karena cenderung masyarakat takut polisi bukan takut kepada hukum. Kepatuhan terhadap aturan belum merasuki masyarakat.
"Memang susah menjadikan polisi bagi diri sendiri," ujarnya.
Maka dari itu, sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus terus dikampanyekan untuk membangun sebuah karakter bangsa melalui pendidikan kelalulintasan sejak dini mulai dari siswa SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Anak - anak didik diajari sportif, disiplin dan menjadi polisi keamanan di sekolah masing - masing.
"Itu tidak akan tercapai dengan program coba - coba. Maka pembangunan itu, harus dilakukan secara serentak, terpadu, kompak antar stakeholder lalu lintas, dan pemerintah bersama masyarakat," tegasnya.
Acara itu dikemas apel besar dengan peragaan senam lalu lintas oleh ratusan pelajar SD, SMP, dan SMA lalu dilanjutkan kampanye safety riding dari Alun-alun ke double way Unej. Acara ditutup dengan penandatanganan MoU pendidikan kelalulintasan dengan Unej, Dispendik Kabupaten, Pj Bupati, ditandai dengan workshop tenaga pendidik kelalulintasan di Gedung Soetardjo. ki

Hindari Penjualan Sampah Medis

* RSD Kalisat Beri Label

Jember - Sampah di Kabupaten Jember kendati sudah teratasi akibat belum digedoknya RAPBD 2011, ternyata menggunakan dana pinjaman Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Sebab, anggaran belum digedok.
Kini muncul masalah baru. Banyak sampah medis yang dikhawatirkan digunakan lagi dan dijual ke pasaran karena kondisi ekonomi seperti saat ini. Untuk itu RSD Kalisat melakukan pelabelan terhadap sampah medis yang telah dibuang.
Sampah medis ini perlakuan penghancurannya lebih praktis dan bersih. Tidak bercampur tanah, dan kotoran di tumpukan gunung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari. Tapi di ruang incenerator pembakar sampah medis.
Perlaku berbeda ini untuk sampah medis langsung dibakar tapi sebelum masuk depo, barang seperti jarum suntik, perban dan infus sebelum dibuang ke depo diberi label bertuliskan RSD Kalisat.
Drs Moch Yasin Wiradihalki, MM Kasubag Penyusunan program RSD Kalisat, mengatakan tindakan pelabelan RSD Kalisat sengaja dilakukan untuk menghindari sampah medis dijual kembali oleh pemulung di lokasi TPA Pakusari.
Selama ini RSD Kalisat menengarai pemulung di TPA Pakusari banyak yang menjual kembali sampah medis itu sebagai mata pencaharian mereka. Dengan pemberian label itu setidaknya sampah medis tidak bisa dijual lagi.
Selain itu mengemas sampah medis ke dalam kantong plastik untuk menghindari kesan kumuh dan bau, serta memudahkan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah RSD Kalisat, ternyata lebih besar dari RSUD dr Soebandi.
“Permasalahan sampah di depo RSD Kalisat tidak pernah dikeluhkan masyarakat. Karena secara rutin dua hari sekali petugas kebersihan dari dinas PU Cipta Karya mengangkutnya ke TPA Pakusari. Khusus sampah medis diberi label RSD Kalisat agar beda dengan sampah non medis dan menghindari dibuka pemulung untuk dijual kembali," ujarnya.
Jika anggaran tahun 2011 lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk RSD Kalisat terealisasi, RSD ini akan membangun instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Mahalnya pembanguinan IPAL membuat RSD Jember lainnya semisal RSD Balung dan RSD Dr. Subandi belum memiliki IPAL.
Sehingga secara periodik tiga bulan sekali, kandungan air di RSD diuji di laboratorium di Balai Besar Teknik Lingkungan (BBTL) di Surabaya. Hasilnya selama ini RSD Kalisat bebas dari bakteri jauh di bawah ambang batas agar air sumur di sekitar RSD Kalisat aman dikonsumsi. ki

Dispendukcapil Tidak Adakan KTP Massal

Jember - Empat belas hari adalah janji batas waktu penyelesaian pengurusan KTP baru bagi warga yang memperpanjang. Maka tidak ada kata terlambat agar warga segera mengurusi KTP dan dokumen kependudukan lainnya.
Di tahun 2011 ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Jember tidak membuat KTP massa karena ada aturan UU No 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penduduk adalah stelsel aktif. Artinya saat dokumen kependudukan semisal KTP masa berlakunya hendak ahbis mereka harus mengurus sendiri ke Dispenduk Capil dengan KTP baru.
Drs Hendroyono, MM, MBA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Jember, mengatakan tahun ini KTP masyarakat Jember sudah habis masa berlakunya sesuai bulan kelahirannya.
Dengan penerapan stelsel aktif itu tidak ada pembuatan KTP massal dan masyarakat tidak perlu bingung. Sebab, pengajuan KTP baru itu warga harus mengurusnya dari tingkat RT - RW - Lurah - Camat baru ke Kabupaten.
Dan syaratnya, harus memiliki Kartu Keluarga (KK) Nasional terlebih dahulu. Karena NIK terkait di KK. “Tahun ini Dispendukcapil Pemkab Jember tidak ada pembuatan KTP massal. UU No 23 Tahun 2006 sudah mensyaratkan. Tarif KTP masih tetap sesuai Perda Rp 10.000. Dan mereka harus bawa foto sendiri," ujarnya.
Warga tidak boleh khawatir antre, sebab masa berlakunya KTP tiap warga berbeda. Ketentuan 14 hari itu tidak hanya berlaku bagi pembuatan KTP baru saja, tapi juga bagi mereka yang sudah berumur 17 tahun sesuai UU No 23 Tahun 2006.
Dengan penerapan stelsel ini praktis pengurusan KTP tidak bisa diwakilkan. Karena pengisian data sesuai jati diri pemohon KTP. Khusus bagi pemilik KTP seumur hidup usia 50 tahun ke atas tidak perlu lagi mengajukan permohonan KTP baru karena berlakunya seumur hidup. ki

FKJT Latih Wirausaha Cegah Pengangguran

Jember - Pemuda di usia produktif diharapkan tidak jadi pengangguran. Maka harus dicarikan solusi wirausaha. Dan program ini oleh Pemerintah masih tergantung kepada kekuatan anggaran.
Ironisnya, RAPBD 2011 hingga akhir Januari 2011 belum digedok. Tokoh petani Jember, Jumantoro Ketua Forum Kewirausahaan Jawa Timur (FKJT), mengaku prihatin semakin tingginya angka pengangguran.
Di Jember banyak pemuda desa yang ogah membuka usaha di tanah kelahiran. Fakta itu terbukti dengan kondisi mereka berbondong-bondong mengadu nasib ke kota. Desa masih dinilai kecil bagi pemuda, dibanding Kota yang menjanjikan pendapatan besar.
Padahal, kondisi Desa di Jember sangat kaya. Apalagi ada usaha jenis peternakan. “Kalau pemuda mau tinggal di Desa dan membuka usaha maka tidak ada istilah menganggur. Banyak yang bisa dimanfaatkan. Termasuk budidaya ayam kampung. Saya membina dan melatih warga di Kecamatan Arjasa agar pemuda setempat bisa memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk organik," ujarnya.
Bahkan, hasil ternak bisa untuk bisnis lainnya. Pelatihan wirausaha yang digelar FKJT diikuti 20 orang sebagai embrio kebangkitan pemuda desa melawan pengangguran.
FKJT berharap usai pelatihan keduapuluh pemuda ini diberi pinjaman modal tanpa bunga dan digunakan beternak ayam dan usaha pupuk organik. Jika terwujud wilayah Jember Utara bisa subur dan makmur karena iklim usaha pedesaan bergeliat. "Tentu saja FKJT ini harus didukung pemerintah," ujar Jumantoro. ki

Polisi Jangan Menunggu Laporan

* Kasus BNI 46 Blokir Sepihak Rekening Nasabah Membahayakan

Jember - Terkait kasus pemblokiran rekening 2700 milik guru oleh BNI 46, polisi tidak perlu menunggu laporan. Karena ini bagian dari percobaan kejahatan perbankan, dan persekongkolan. Buktinya sudah jelas. Soal kerugian negara, atau yang ditimbulkan bisa mengusut permainan fee Kepala Cabang dengan Kepala Dinas Pendidikan.
Demikian pernyataan keras Heru D Nugroho, salah satu pentolan aksi KLAKKEP (Koalisi LSM Anti Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Perbankan) yang tidak puas terhadap jawaban pengawas BI dan juga jawaban Pimpinan Cabang BNI 46 Nur Azmi yang mengindikasikan ada kesimpulan persekongkolan niatan jahat.
"Beruntung ini ketahuan. Tetapi, tetap tindakan ini melanggar hukum. Dan barang buktinya masih ada. Polisi jangan sampai ketinggalan," ujar Heru D Nugroho.
Saat menerima massa pengunjuk rasa, Nur Azmi pimpinan Bank BNI 46 mengaku bahwa tindakannya memblokir itu berdasarkan permintaan surat dari Kepala Dinas Pendidikan H Achmad Sudiono. Alasan kenapa menerima permohonan itu karena model pembukaan rekening itu berbeda, dan khusus dengan nasabah lain. Bahkan dalam MoU nya juga berbeda dengan nasabah lain.
Dia mengaku bahwa tindakannya itu tetap dibenarkan karena ada alasan. Sebab, perbankan menurutnya masih memperhatikan prinsip yang saling menguntungkan kepada nasabah. Yang jelas, di awal pembukaan juga menggunakan perjanjian dan MoU, dan itu sangat berlaku khusus. Karena sifatnya kolektif. Dan rekening itu kolektif dikordinatori oleh Kepala Dinas sebagai pimpinan atas instansi dan Kepala dari guru se Kabupaten Jember.
Melihat jawaban ini, Kustiono, wakil pendemo yang mantan Perbankan ini mengajukan dua pertanyaan dengan perumpamaan. Dia hanya menginginkan jawaban yang sesuai UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan BI yang ada. Di luar itu, menurutnya adalah aturan internal yang tunduk dan patuh kepada Undang - undang.
"OKe ..! kalau begitu. Saya bertanya, jika saya seorang bos. Akan mendapat dana dari Amerika. Saya memiliki 5000 karyawan. Dan tiap karyawan akan saya kirim @ Rp 10 juta-an. Dan saya akan buka dia rekening satu per satu, secara kolektif. Tapi saya ajukan surat dulu ke sampeyan. Isi suratnya meminta kepada saudara untuk memblokir uang itu Rp 5 juta. Sisanya yang muncul di buku tabungan. Apakah saudara menuruti permintaan saya. Dan apakah seperti ini melanggar aturan???".
Nur Azmi, dengan nada tegas mengatakan kalau seperti itu salah dan keliru. Bahkan menurutnya itu melanggar. Akhirnya, semua pengunjuk rasa bersorak. Mereka menertawakan Nur Azmi. Dan mengatakan bahwa dia tidak sadar kasusnya itu seperti yang dipertanyakan oleh para pendemo. "Goblok.. kalau begitu saudara ini jelas melanggar. dan melakukan persekongkolan jahat. Tunggu kami di Pengadilan untuk kita gugat. Saudara berbelit belit- mengatakan tidak melanggar karena ada MoU, tapi contoh kami jelas anda mengatakan itu salah. Sudah cukup... cukup kawan kawan.. kita sudahi aksi ini," teriak Kustiono.
Akhirnya massa pun menyudahi aksi. Dengan kecut dan masam Nur Azmi meninggalkan pagar BNI 46 menuju ruangannya. Polisi tetap berjaga memberi pagar betis menghadang pendemo tidak masuk ke halaman.
"Jadi kesimpulannya, BNI 46 sudah mengakui sendiri kebijakan itu lain dari pada yang lain. Dan itu katanya MoU khusus. Itu jelas, sangat mencurigakan dan ada apa semua ini. Tunggu kami di Pengadilan. Dan kami minta Pemerintah menutup BNI 46," teriak Kustiono. ki

Pendemo : Tutup BNI 46 se Indonesia !

Jember - Aksi massa dari KLAKKEP (Koalisi LSM Anti Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Perbankan) di depan gedung BNI 46 ini sempat membuat para nasabah Bank ini buyar, Kamis (27/1/2011) siang. Sebelumnya, memang polisi sudah menyarankan pulang dan menutup pagar halaman gedung yang terletak di sebelah Pizza Hut Jember ini.
Massa langsung merangsek setelah dari Bank Indonesia tidak menemui jawaban yang memuaskan. Sebab, pimpinan BI terutama Kepalanya tidak berani menemuji pendemo. Hanya tiga orang pejabatnya yang menemui. Itupun ternyata tidak tegas melihat kasus BNI 46 yang memblokir rekening 2700 guru tersebut.
Setelah break ada adzan dari Masjid Jamik, massa langsung melakukan orasi. Poster mereka yang dibawa dari BI langsung ditempelkan di dinding halaman Gedung BNI 46. Kecaman, dan tudingan persekongkolan jahat dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember itu terkait surat No 800 dari Kepala Dinas tanggal 10 Januari 2010, yang memang menjadi penyebab diblokirnya ribuan rekening guru.
Korlap aksi, Kustiono Musri, mengatakan bahwa dia hanya mewakili masyarakat awam ada apa dengan BNI 46. Kenapa dia berani memblokir rekening 2700 milik guru dengan mudah. Bahkan hanya hitungan jam, antara membuka dan menutup.
Dan jelas bahwa kenapa ada perbuatan nekat semacam itu oleh pimpinan BNI 46 bernama Nur Azmi. Sebab, fakta ini menimbulkan keresahan di sejumlah nasabah tidak hanya guru. Sebab, kerahasiaan tabungannya tidak terlindungi. Bahkan, ironis jika kecurigaan masyarakat benar karena BNI 46 hanya ingin kejar setoran.
Menurut Kustiono, BNI 46 telah melanggar UU RI No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan BI No 2/19/PBI/2000, tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau ijin tertulis membuka rahasia bank, peraturan BI No 7/6/PBI/2005 tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, serta Peraturan BI NO 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendaanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
"Di sini jelas, BNI 46 sangat membahayakan dana masyarakat. Dan pimpinan BNI semacam itu harus dicopot. Bahkan kalau perlu dana di BNI 46 dipindah ke bank lain yang lebih aman. Dan segera tutup BNI 46 karena tidak layak menerima kepercayaan masyarakat," teriak Kustiono.
Sebelumnya, kasus ini pasca mencuat karena ada keresahan dari para guru yang mengadu ke wartawan. Bahkan sehari setelah itu mereka mendatangi berbondong - bondong ke BNI 46 menyatakan adanya pemblokiran itu. Dan ternyata faktanya benar.
Lantas setelah itu, Komisi D meminta klarifikasi, dan menuding BNI 46 sebagai bank yang ketempatan dana dianggap melanggar UU Perbankan No 10 Tahun 1998, sebagai perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 karena membuka rahasia nasabah tanpa ijin.
Bahkan melakukan pemblokiran terhadap 2700 rekening yang tidak ada kaitan apapun dengan tindakan teroris, dan hukum lain. Bahkan, pemblokiran rekening itu sangat merugikan nasabah, karena mereka tidak bisa mengambil. Seperti pengakuan Sugeng, guru SMKN 1 Sukorambi, dan Mujiani, guru di Ambulu Jember.
Sekadar diketahui, terbongkarnya kasus itu menyusul protes guru yang dari SMS ke SMS antar teman, bahwa uang mereka hilang Rp 2 - 3 tiap rekening. Padahal, mereka tidak merasa mengambil. Kasus yang terjadi pada hari Sabtu itu, cukup menggemparkan.
Senin besoknya, guru - guru mengecek ke BNI 46 sebagai Bank Ketempatan, mendapati rekening mereka jumlah uangnya tetap ada. Tetapi tidak bisa diambil. Artinya terblokir. Anehnya, siang harinya kemudian, rekening tersebut sudah tidak terblokir. ki

BNI 46 dan BI Didemo Massa

* Diduga Sekongkol Pemblokiran Rekening 2700 Guru

Jember - Kasus pemblokiran rekening nasabah guru sebanyak 2700 orang itu berlanjut. Kali ini, massa dari gabungan Koalisi LSM Anti Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Perbankan (KLAKKEP) berunjuk rasa memprotes tindakan pelanggaran hukum itu, Kamis (27/1/2011), siang.
Pengunjuk rasa khawatir kasus itu menimpa kepada nasabah lain, dan tidak menutup kemungkinan mereka juga menjadi korban selain guru. Sebab, faktanya sudah terjadi tindakan pemblokiran. Karena ketahuan akhirnya pemblokiran itu dibuka kembali.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan massa gabungan LSM ini berjalan cukup tegang. Sebab Bank Indonesia yang didemo kali pertama di kantor BI segenap pimpinannya tidak ada yang berani menemui perwakilan pendemo.
Akibatnya, massa membeber poster dan meneriakkan yel - yel hujatan dan tudingan pelanggaran hukum terhadap praktek persekongkolan perbankan itu diantaranya berbunyi : "Jangan rampok uang guru", BNI Bank Penipu Indonesia", Nur Azmi teganya kami rampok Uang kami", Rakyat Jember tidak butuh Bank Penipu Rakyat", Tutup BNI 46", Pecat Nur Azmi", Bedebbah Nian Nur Asmi", BNI = Bank Nyolong Indonesia" dsb.
Kekesalan pendemo juga memuncak setelah mereka dipersilahkan masuk ke gedung Bank Indonesia di Jl Gajah Mada yang mentereng itu. Di sana ternyata wartawan berjumlah belasan tidak diijinkan masuk. Oleh karyawan BI mereka hanya diminta perwakilan.
"Kami ini bertugas menyampaikan informasi kepada publik kok dihalang halangi. Bank Indonesia kalau begitu diskriminasi dan melanggar Undang - undang Pers jika membatasi ruang gerak kami," teriak Isma, salah satu jurnalis media portal online.
Perwakilan pendemo diantaranya Kustiono, Heru D Nugroho, Kustomo, dan David, saat hendak masuk akhirnya memilih keluar dari ruang. Itu setelah pimpinan BI menyaring wartawan. "Kami tunggu di luar saja," ujar nya.
Karena nyaris kisruh, wartawan tak terima perlakuan BI yang diskriminatif dan kurang bersahabat itu perwakilan pendemo akhirnya menunggu di luar. Tiga orang pentolan BI akhirnya menemui perwakilan dan berdialog.
Sambil berdiri di halaman teras Bank Indonesia, ketiga orang pimpinan BI : Mulyono, Riza dan Aidil Chaidir, berbicara memberikan penjelasan. Tapi, BI jawabannya tidak tegas. Karena hingga hari keempat kasus mencuat nya pemblokiran rekening guru, tidak ada upaya dari BI untuk memanggil BNI 46.
Bahkan, terkesan melindungi. Karena tidak tegas, massa pendemo akhirnya beranjak. Dan mereka melanjutkan aksinya ke Bank BNI 46 di Jl PB Sudirman, samping alun - alun Jember.
Ditanya wartawan, salah satu pimpinan BI itu mengatakan kasus BNI 46 itu akan dimasukkan dalam pemeriksaan khusus. Dan BI mengaku baru secara lisan memanggil dan sudah datang. Tapi, kata dia ada perjanjian dan MoU dengan Kepala Dinas sehingga kasus itu bisa terjadi. BI lagi - lagi setuju tentang dasar hukum yang dilanggar oleh pimpinan Cabang BNI 46, tetapi di depan pendemo dan wartawan tidak berani memberi pernyataan bahwa itu kebijakan salah dan melanggar hukum.
"Kita berangkat ke BNI 46. BI tidak tegas, kacangan. Sama seperti combe. Pejabatnya tidak paham aturan. Reformasi BI sekarang juga. Pengawas perbankan yang main persekongkolan terus," teriak Kustiono, pendemo. ki

Anggota Kodam V Brawijaya Dihajar Preman

Jember - Tanpa diketahui sebabnya, anggota Minfet Kodam V Brawijaya yang tinggal di Jember bernama Mursidi (44) warga Jl MT Haryono No 31 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari ini dihajar 6 orang preman suruhan Ubaidi.
Kejadian sekitar Selasa (25/1/2011) sekitar pukul 19.00 WIB itu terletak di jalan raya Lingkungan Langsepan, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak jauh dari rumah teman korban.
Akibat kejadian itu, muka korban mengalami besem, bengkak, dan giginya rompal satu. Sementara mata kanan bengkak, membiru, dan kelopak bagian bawah matanya lecet, dan besem. Korban akhirnya mendapat perawatan di Puskesmas Sumbersari.
Ikhwal kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang ditangani Polres Jember itu, bermula saat korban Mursidi, mengantarkan dua orang kenalan perempuannya bernama Sulama dan Nanik.
Kebetulan Mursidi, itu mengendarai sepeda motor sendiri. Kedua perempuan ini mengaku takut pulang dan minta diantar. Mursidi pun jadi penunjuk jalan dan pengaman. Keduanya diantar memakai motor sendiri - sendiri.
Perempuan itu habis membeli sesuatu di Pasar Wirolegi, berniat pulang tapi tidak berani. Kemudian korban mengantarkan. Tapi sial. Saat usai mengantar kedua perempuan itu sampai di rumahnya, korban yang berniat pulang itu dicegat oleh enam lelaki preman perkasa.
Dia dicegat di jarak 100 meter dari rumah perempuan itu. Dia dihajar, dikepruk helm dan diseret. Dia lantas di ajak ke rumah Ubaidi. Ternyata keenam preman itu diduga disuruh Ubaidi. Tak jelas persoalannya hingga Ubaidi, mengerahkan preman untuk menghajar Mursidi. Korban dihajar habis - habisan di depan anak buah Ubaidi.
Ubaidi, sendiri ikut menghajar dengan tangan kosong dan tendangan. Ubaidi, warga Lingkungan Langsepan, Kelurahan Kranjingan, Sumbersari ini diduga dendam dengan korban karena korban diduga melindungi kedua perempuan yang akan dilirik Ubaidi.
"Korban sudah kita visum. Mukanya hancur, bengkak, dan lebam. Giginya rompal satu," ujar Kasatreskrim AKP Kusworo Wibowo, SH, SIk, yang dikonfirmasi terkait kasus itu mendampingi Kapolres Jember AKBP Taufik Rahmat Hidayat. ki

Gara - gara Sampah Dituntut 5 Bulan Penjara

Bondowoso - Hanya gara - gara sampah, wanita beranak dua di Bondowoso, Jawa Timur, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri setempat. Dia didakwa dan dituntut 5 bulan penjara karena mengeroyok tetangganya yang sering membuang sampah di halaman rumahnya.
Akibatnya, Bunadi alias Bu Farid, warga Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Bondowoso, Jawa Timur harus berurusan dengan pihak berwajiba. Ibu dua anak ini, kini nasibnya mengenaskan karena harus meninggalkan anaknya di balik terali besi.
Kasus ini, bermula saat Maria (45) tetangganya sreing membuang sampah di halaman rumah terdakwa. Tak terhitung terdakwa memberi peringatan. Tetapi, tetangganya bernama Maria itu bersama keluarga tak menggubris. Bak angin lalu saja.
Puncaknya, Desember 2010 kemarin. Maria tepergok lagi membuang sampah di pekarangan rumah terdakwa. Terdakwa langsung tersinggung dan keduanya terlibat perkelahian. Maria, dikeroyok tiga orang : suami nya, anaknya, dan dia sendiri. Karena Maria tersinggung dia melaporkan kasusnya ke Polisi. Hingga berkas dinyatakan P21 dan lanjut ke persidangan.
Di Pengadilan Negeri Bondowoso, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 5 bulan penjara karena tindakan pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Selama mendekam di tahanan, terdakwa meninggalkan dua anaknya yang masih kecil. Sementara ibunya sakit - sakitan. Terdakwa berharap Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas kepadanya.
Sutini, ibu terdakwa mengatakan keluarga meminta pertimbangan Hakim agar terdakwa dibebaskan. Karena kalau dipenjara, aparat bertindak tidak menghukum seorang. Tetapi menghukum tiga orang sekaligus. Karena tanggungan dua anak terdakwa.
"Kasihan, biar Pak Hakim, itu tahu duduk masalah sebenarnya," ujar Sutini.
Tetangga Maria, lebih membela Bunadi, dibanding Maria. Karena Maria sering membuang sampah sembaranga. Setiap kali diperingatkan Maria selalu marah. ki

Perum Perhutani Jember Kembangkan Aren

Jember - Perum Perhutani KPH Jember tahun 2011 ke depan ini akan mengembangkan potensi tanaman komoditi aren sebagai bagian dari rencana usaha pengembangan hutan rakyat (RUPHR) sesuai instruksi Menhut, dan Meneg BUMN dalam tugasnya sebagai perencana dan penentu komoditi reboisasi dan rehabilitasi hutan menuju Hutan Lestari sesuai kehendak accessor.
Administratur Perhutani KPH Jember Ir Endung, mengatakan bahwa potensi wilayah hutan rakyat cukup luas agar bisa dimanfaatkan untuk bermitra dan bekerja sama dengan Perhutani. Perhutani, saat ini sudah menjadi bagian dari unit usaha bisnis milik negara yang memiliki empat kewenangan, diantaranya perencanaan, perlindungan, reboisasi, dan produksi.
"Kita tidak lagi ada kewenangan perencanaan itu jenis tanaman apa, yang sesuai kehendak kita. Tapi kehendak Direktur dan Menhut," ujar Administratur Perhutani KPH Jember Endung.
Di sela acara pembentukan forum komunikasi (Forkom) untuk melakukan jembatan bagi berbagai masalah dengan masyarakat Desa sekitar hutan, Adm Endung berharap ke depan target 1000 hektar untuk penanaman produksi pohon aren bisa tercapai. Maka dari itu, Perhutani KPH Jember akan segera mengajak seluruh stake holder untuk menyukseskan itu.
"Kuncinya komunikasi. Dan komunikasi kita dengan masyarakat harus baik. Sesuai amanah UU No 41 Tahun 1999, bahwa pengelolaan hutan itu Perhutani melibatkan masyarakat. Teknisnya, sudah diatur dalam PP dan Juklak SK Dirut. Banyak masalah tumpang tindih lahan dengan daerah wengkon," ujar Adm.
Untuk itu, forum ini bertugas menyelesaikan masalah wengkon, hubungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang terbentuk dengan pembagian sharing dengan masyarakat. Ke depan jika ini sudah berjalan maka program pengembangan tanaman aren, melalui RUPHR di areal 1000 hektar itu bisa tercapai. Dan Perhutani yang mengembangkan bio fuel dari minyak nira aren ini bisa berkembang. Karena di dalam tanaman aren potensi nya luar biasa.
"Per pohon saja bisa menghasikan 900 liter nira. Belum lagi sabutnya, belum lagi daunnya, dan lain sebagainya. Aren bisa tumbuh di sembarang tempat. Bahkan di pinggir pantai, tumpang sari, atau di bawah naungan," ujar Adm Endung optimis.
Dalam pertemuan itu hadir, Ketua LSM Picket Nol Miftahul Rahman sebagai mediator bersama sekretarisnya Isma Hakim Rahmat, pengurus LMDH Mulyorejo Silo, dan Sekretaris Forum LMDH Jember Djarno. Pihak Perum Perhutani dihadiri, Adm, berikut jajarannya dan Polhut serta humas dan perwakilan masyarakat dan Pemerintahan Desa di Mulyorejo, Silo. ki

LSM Minta Bahari Somasi Kejari

Jember - Ketua LSM Mina Bahari, M Sholeh, berencana menyomasi Kejari Jember karena indikasi kelambanan penuntasan kasus dugaan korupsi proyek ADD yang ada di Desa Puger, Kecamatan Puger.
Proyek yang diduga double accounting dan merugikan keuangan negara itu, dikerjakan oleh CV Pangestu. Bekerja sama dengan Pemerintahan Desa setempat dan Pemerintah Kecamatan, proyek itu dikerjakan asal.
Indikasi penyimpangan itu karena papan nama proyek ADD, itu diklaim dengan papan nama proyek TPK. Bukti dan barang bukti papan nama (name board) itu sudah diserahkan LSM Mina Bahari ke Kejaksaan. Tetapi hingga kini belum ada tindaklanjut.
Yang mengejutkan, saat M Sholeh menanyakan kasus itu ke Kasi Intel Kejaksaan Negeri, Sigit Prabowo SH ini malah sinis. Sholeh diminta datang ke Kantor Kejari, dan akan menitipkan panggilan kepada M Soleh.
"Saya bukan pegawai kejaksaan. Kok saya disuruh menyampaikan surat panggilan kepada para saksi dan calon tersangka. Ini kan lucu. Saya jawab saya bukan petugas kejaksaan. Eh..ternyata tidak bales SMS saya lagi," ujar Soleh.
Somasi yang akan dilayangkan itu terkait, pernyataan Sigit Prabowo bahwa kasus itu tidak ada kerugian negara. Bahkan, kasus yang dia laporkan itu indikasi belum ditindaklanjuti sama sekali. Bahkan, kekesalannya juga terkait permintaan Kejaksaan itu untuk memanggil tersangka dengan menyuruh pelapor mengirimkan surat.
Sigit Prabowo, SH, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa tidak benar kasus itu belum ditindaklanjuti. Kasus itu sudah diperiksa dengan beberapa saksi. Saksi yang telah dimintai keterangan untuk penyelidikan itu diantaranya Kades, Sekdes, BPD, dan beberapa warga yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan.
"Tidak ada kerugian negara saya kira. Dan papan nama itu salah penempatan saja. Itu kesimpulan sementara," ujar Sigit.
Mendengar itu, Soleh malah semakin kecut. Dia akan segera mengirimkan surat somasi ke Jamwas, dan Komisi Pengawas Kejaksaan agar Sigit, dan Kejari Jember diperiksa terkait laporannya terkait kasus korupsi. ki

Crop Circle Mungkin Terkait UFO Bantul

Jember - Laporan dari wartawan Kompas Yunanto Wiji Utomo dan Ferganata Indra Riatmoko, di situs Kompas.com menunjuk ada pola unik dalam lingkaran (crop circle) berdiameter sekitar 50 hingga 70 meter tercetak di areal persawahan di Desa Jogotirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (24/1/2011). Kemunculan pola tersebut menarik perhatian warga dari berbagai daerah untuk menyaksikannya langsung. Belum diketahui secara pasti penyebab fenomena ini.
Fenomena crop circle yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, memicu banyak spekulasi tentang asal-usulnya. Salah satu yang terkuat adalah spekulasi bahwa fenomena tersebut disebabkan kedatangan UFO.
Menanggapi hal tersebut, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo mengatakan, "Melihat crop circle yang terjadi ini, saya kok jadi teringat dengan pengalaman saya dulu tahun 2009 saat melihat UFO di Bantul."
Saat itu, Dudi tengah naik pesawat Lion Air Boeing 737-900ER nomor penerbangan JT552. Ia melihat 9 titik cahaya serupa awan di bagian pesawat yang ditumpanginya. Sebanyak 3 titik bentuknya padat dan 6 titik lainnya adalah awan.
Dudi saat itu sempat mengabadikannya dengan kamera 40DX lensa Nikkon 55 mm. Setelah dianalisis, ternyata diketahui obyek itu adalah UFO. Ia membantah anggapan bahwa yang dipotretnya cuma bayangan sebab jendela pesawat jernih.
Setelah mengirimkan gambar yang dipotretnya kepada pakar Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Adi Sadewo Salatun, Dudi mengetahui bahwa UFO tersebut sedang mengalami morphing. Wujudnya berubah dari padat ke gas hingga akhirnya menghilang.
Teringat akan pengalamannya dan melihat pemberitaan tentang fenomena crop circle di Sleman, Dudi menuturkan, "Saya jadi bertanya-tanya, apakah fenomena crop circle yang terjadi di Sleman berhubungan dengan UFO di Bantul yang saya lihat?"
"Mungkin saja ini ada kaitannya. Ini semua kan terjadi di Yogya, satu di Bantul, satu di Sleman. Kita harus selidiki itu. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa itu buatan manusia," ujar Dudi.
Lebih lanjut Dudi mengatakan, "Mungkin ada hal yang menarik di Yogya sehingga UFO datang. Masalahnya, ini terjadi di satu daerah. Lalu juga di sawah yang sempit. Ini tidak biasa karena biasanya di ladang gandum," katanya.
Dudi kurang setuju jika crop circle ini dengan mudah dikatakan sebagai buatan manusia. Jika buatan manusia, menurutnya, pasti ada tanda yang mudah dilihat seperti jejak dan saksi yang mendengar proses pembuatannya.
Dudi meyakini bahwa UFO di Bantul dan crop circle di Sleman saling berkaitan. Ia meminta beberapa lembaga yang berwenang, seperti Angkatan Udara dan Lapan untuk menyelidiki fenomena tersebut.

Abu Vulkanik Gunung Raung Guyur Jember

Jember - Hari ini abu volkanik Gunung Raung, terletak di perbatasan Bondowoso - Banyuwangi ini mengguyur Jember. Aktifitas gunung mirip Semeru ini menyebar di mana-mana, bahkan hingga Kabupaten Lumajang sejauh 50 km.
Banyak yang mengeluh pernafasan serta sakit mata. Para pengendara motor dan mobil di Jember mengaku sangat kesulitan mengatur nafas. Kendati tidak separah di Gunung Merapi, tetapi abu vulkanik ini cukup mengkhawatirkan.
Seluruh mobil dan motor yang ditemui semuanya kotor tertutup abu vulkanik yang kecil kecil itu. Hingga siang hari pukul 14.30 WIB kondisi Kabupaten Jember masih samar - samar terselimuti abu vulkanik.
Tetapi, pada pukul 15.00 WIB kondisi ini bisa tertolong oleh hujan. Di beberapa wilayah di Kabupaten Jember setelah diguyur abu vulkanik sorenya diguyur hujan. "Untung kalau hujan. Karena abu tidak menyebar. Karena terbawa air," ujar Rio, warga Mangli, Jember.
Berdasarkan informasi yang digali, secara geologis, abu volkanik adalah material batuan volkanik yang berasal dari magma panas dan cair yg membeku secara cepat. Batuan beku sejatinya kumpulan mineral yang membeku dan mengkristal dari magma cair. Karena membeku cepat maka magma ini tidak sempat mengkristal dengan baik. Karena tidak mengkristal dalam geologi material bekuannya disebut gelas. Ya mirip gelas kaca yang kita pakai itu.
Dibawah mikroskop abu volkanik ini memiliki bentuk yang runcing-runcing seperti dibawah ini. Abu volkanik yang berupa butiran berujung runcing, terusun oleh mineral gelas tak berkristal. Pedih dimata dan menganggu pernafasan.
Karena bentuknya yang runcing-runcing inilah tentunya kita tahu kalau material ini akan menganggu kesehatan. Perlu berhati-hati bila masuk ke mata, PAKAI MASKER dan kalau masuk ke mata JANGAN DIUCEK-UCEK !!
Untuk pengguna contact lens sebaiknya jangan pakai kontak lens dahulu untuk menghindari abrasive dari kornea mata. Gunakan kacamata yg lebih menutup supaya jangan sampai kelilipan.
Abu biasa akan berbentuk berbeda. dibawah ini abu pembakaran batubara, atau asap pembakaran batubara akan terlihat seperti ini:
Beda dengan Abu pembakaran batubara. Tentunya terlihat jelas perbedaan antara abu volkanik dengan abu batubara.
Siram pakai air jangan dilap. Tutuplah barang-barang dari debu volkanik. Tutup mobil anda atau juga barang-barang yg mengkilap lainnya. Seandainya abu ini terkena bahan-bahan yang mengkilap termasuk kacamata anda jangan langsung dilap, tetapi guyurlah dengan air segera.
Gelas ini kalau dilap akan berfunsi seperti amplas. Tentusaja akan mengurangi kilapnya barang-barang milik anda yg perlu juga dilindungi, kan ?
Merapi masih belum berhenti aktifitasnya, tetaplah waspada dan berhati-hati.

Pesawat Bisa Jatuh Terkena Abu Vulkanik
Dari catatan yang ada di beberapa situs, letusan gunung berapi Eyjafjallajökull … di Islandia saat ini menyebabkan gangguan besar diEropa. Mengapa pesawat terbang tidak mungkin dioperasikan dalam kondisi seperti itu ?. Awan abu vulkanis sangat berbahaya pada mesin pesawat.
Itu sebabnya sangat penting untuk menghindari terbang ke dalam awan abu. Awan abu tersebar luas dan jauh dan dapat dengan mudah menyebabkan aktivitas penerbangan dibatasi di wilayah yang luas meliputi banyak negara.
Abu volkanik berupa gelas silikat berujung runcing. Bahaya terbesar dari abu ini dalam penerbangan adalah karena abu ini dapat mematikan mesin pesawat. Awan abu berisi materi seperti gelas seperti silikat dalam partikel berukuran 1-5 mm. titik lebur mereka biasanya sekitar 600-800 ° C (1100-1500 ° F). Suhu internal mesin jet, di sisi lain, lebih tinggi dari ini, sampai dengan 1000 ° C (1800 ° F).
Jadi partikel silikat ini akan meleleh di kompresor tekanan tinggi dan turbin mesin jet dan kemudian termampatkan lagi di bagian pendingin turbin, menempel pada bilah-bilah propeler dari mesin. Silikat ini mengganggu memampatkan aliran udara di mesin dan dapat menyebabkan mesin tekor atau bahkan berhenti sama sekali.
:( “Wadduh .. kok runcing-runcing gitu. Tentunya kena mata pedihhh !!”
Sebagai contoh, pada tahun 1982 keempat mesin dari British Airways Boeing 747 (BA9 penerbangan) berhenti di hampir waktu yang sama di atas awan abu di dekat Indonesia ke Jakarta. Saat itu sedang terjadi letusan Gunung Galunggung.
Abu yang keluar dari cerobong batubara.
Bentuk dari abu volkanik ini (gambar atas) sangat runcing-runcing akibat pendinginan sangat cepat, sehingga tidak berbentuk kristal. Berbeda dengan abu cerobong batubara yang berbentuk bulat-bulat seperti disebelah ini.
Partikel juga memenuhi bagian terdepan pesawat dan oleh karena itu dapat menyebabkan salah pembacaan pada indikator kecepatan udara, mengganggu aliran udara di sekitar sayap dan mempengaruhi visibilitas dari dek penerbangan.
Partikel-partikel juga sangat tajam. Ketika mereka menyerang sebuah pesawat terbang dengan kecepatan tinggi, mereka mengikis struktur dan microfractures sebab dan delaminasi. Ujung tombak dari sebuah pesawat yang telah terbang melalui awan abu dapat muncul kasar seolah-olah dengan amplas. Selain itu, udara di kabin, yang dihasilkan dari udara luar, mungkin berisi partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan.
Bagaimana menjadi pilot menyadari ada letusan gunung berapi didekatnya ?
Selama persiapan penerbangan, pilot memiliki akses ke informasi pada gunung berapi aktif melalui Significant Weather Chart (SWC). Setelah letusan besar, awan abu dimonitor lebih aktif dari biasanya. Kemajuan awan abu dapat dipantau di website UK Met Office: http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/
Perkembangan penyebaran abu volkanic yang dipantau dari satelit
Larangan terbang akan terjadi di wilayah dimana awan abu berada. Ini adalah keputusan besar, sangat bermanfaat tapi mudah karena hanya melihat pergerakan awan abu ini. Jauh lebih sulit adalah untuk mempertimbangkan apakah penerbangan dapat dilakukan dengan menghindari awan abu, misalnya dengan jalan memutar. Perubahan route ini biasanya berarti penyimpangan besar dari rute penerbangan dan juga ketinggian. Ada akibat dampak langsung terhadap pengisian bahan bakar, payload, dll termasuk izin penerbangan. Dan bayangkan rumitnya lalulintas udara yang sibuk harus berubah-rubah karena abu ini juga berubah karena terbawa angin.
kilat yang menyambar abu volkanik yang sering bermuatan listrik statis. Rinjani 1995 (sumber http://www.desimeet.com/)
Pilot juga terlatih untuk menghadapi letusan gunung berapi yang tak terduga. Pada siang hari, dalam cuaca yang jelas, pilot akan dengan mudah untuk menemukan awan abu abu-abu yang mungkin tidak terlihat di radar. Pada malam hari awalnya mungkin akan ada indikasi bau (belerang) di daerah kabin, juga bisa terlihat api disebut St Elmo’s, atau bunga api di jendela kabin. (lihat gambar diatas dan bawah) Dari kabin mungkin mungkin untuk melihat cahaya yang berasal dari mesin dan / atau bunga api dalam aliran jet, sebagai partikel pembakaran terbang keluar dari mesin. Galunggung 1982 (sumber http://www.desimeet.com/).
Apabila ada awan abu makan semua penerbangan itu akan diarahkan langsung berbalik pergi dari awan ke arah dari mana dia baru saja datang, kearah sebaliknya. Selain itu, pengapian terus menerus dihidupkan untuk mesin dan menyemprotkan udara ke arah mesin, misalnya. Hal ini diperlukan untuk sistem pencegahan es (icing prevention) juga untuk memperoleh aliran udara yang lebih baik kearah mesin. Jika perlu, masker oksigen digunakan dalam kabin dan di dek pesawat. Power supply dalam hal kegagalan total mesin akan dijamin (disuplai) dengan mengaktifkan Auxiliary Power Unit (APU). Dan, tentu saja, juga penting untuk memperingatkan lalu lintas udara lainnya.
Jika mesin berhenti sepenuhnya, restart mesin itu kemungkinan realistis. Sebuah mesin yang telah berhenti bahkan untuk waktu yang singkat telah sempat dingin, dan ketika ia mulai memutar sekali lagi saat ulang bahan silikat padat mungkin terlepas dan mesin dapat berfungsi, setidaknya daya berkurang. Sebagai contoh, British Airways penerbangan disebutkan sebelumnya diterbangkan sangat terampil dan pilot berhasil restart semua mesin, meskipun salah satu dari empat mesin gagal lagi beberapa saat kemudian. penerbangan, bagaimanapun, berakhir selamat dengan mendarat di Jakarta.
(sumber : terjemahan bebas dari http://blogs.finnair.com/)

BNI 46 Jember Langgar UU Perbankan

* Komisi D Rekom Pindah Penempatan Dana di BNI

Jember - Komisi D DPRD Jember, sangat menyesalkan tindakan Bank BNI 46 yang menerima permohonan Kadispendik untuk melakukan pemblokiran rekening TPP milik guru se Jember.
Jumlahnya milliaran rupiah. Dan ini kendati tidak ada yang hilang, tetapi ini suatu pelanggaran. Komisi D akan mencari penyelesaian agar Bank BNI 46 tidak lagi dipakai sebagai penempatan dana TPP guru tahun 2011.
"Itu sudah hukuman berat buat BNI 46. Selain warga sudah tidak percaya lagi terhadap kerahasiaan bank BNI 46. Kalau perlu kita minta penjelasan kepada Bank BNI 46 pusat terkait masalah ini. Dan sanksi moral selain itu adalah kalau perlu DPRD akan meminta pemindahan penempatan dana itu dari BNI ke bank pemerintah lainnya," ujar H Ayong dari PKS.
BNI jelas tidak memakai prosedur perbankan. Selain dilakukan di akhir periode tanggal akhir bulan. Proses manual itu dilakukan pada malam hari di luar jam kerja. Bahkan, pemblokiran itu menembus privasi pemilik rekening.
Lontaran lebih keras disampaikan Ketua Komisi D Sunardi. Dia menuding BNI 46 Jember telah melakukan tindakan tidak sesuai aturan perbankan. "Sebab rekening itu bukan lagi atas nama lembaga Dispendik, namun sudah rekening atas nama perorangan para guru. BNI telah tidak menjalankan prosedur perbankan, itu bisa meresahkan dan membuat takut masyarakat karena blokir bisa dilakukan BNI tanpa ada pemberitahuan kepada pemegang rekening," tandas Sunardi.
Politisi asal PPP ini menambahkan, dalam usaha pemblokiran itu diduga kuat ada kongkalikong antara Dispendik dengan pihak Bank BNI. "Secara teknis memang tidak ada perintah dari pusat untuk melakukan pemblokiran rekening TPP. BNI kami anggap ceroboh dan kurang profesional," tukasnya.
Ditambahkan H Syachroni alias H Ayong. Kata dia, apapun keputusan atau permintaan surat dari instansi kalau tidak sesuai dengan aturan perbankan, maka tidak boleh dilaksanakan. "Kita akan berangkat ke BNI pusat di Surabaya untuk meminta klarifikasi dan selanjutnya ke Bank Indonesia untuk memint penjelasan, yang jelas BNI harus minta maaf ke publik Jember khususnya kepada para guru," ujar politisi asa PKS ini.
Dia menjelaskan, dana TPP guru yang ada di Bank BNI total ada sekitar Rp 84 miliar dan riilnya senilai Rp 81 miliar dan dana itu dicairkan pada 3
September 2010 setelah perubahan anggaran keuangan. Rencananya Komisi D juga akan memanggil Kadispendik untuk dimintai klarifikasi agar kasus serupa tidak terulang lagi. Bank BNI 46 juga menerima dana remitance dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri. Jumlahnya milliaran rupiah. Ini juga menjadi rawan dan menimbulkan kecurigaan tersendiri pasca kasus ini. ki

Kadispendik Dipanggil Pjs Bupati, dan Minta Maaf

Buntut Blokir TPP Guru

Jember - Kasus pemblokiran sepihak yang diduga sepihak dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Bank BNI 49, berbuntut panjang. Pjs Bupati Zarkasi kemarin
memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Achmad Sudiyono untuk memberikan klarifikasi kasus itu.
"Saya perintahkan kepada kepala dinas pendidikan untuk disosialisasikan secara matang, sehingga para guru itu jelas saat ada pemblokiran, 10 persen itu untuk apa. Jadi sosialisasinya yang menurut saya masih kurang," kata Zarkasi.
Ditambahkan, kedatangan Kadispendik itu diminta atau tidak diminta kalau ada tugas mendesak harus melaporkan secara lisan kepada Pjs. Menurutnya, kasus pembliokiran itu hanya kurang informasi dan kejelasan bagi guru-guru. Mereka dapat TPP diharapkan seperti dalam surat LPMP Jatim yang juga sebagaimana amanat Inpres bidang pendidikan, diminta para guru untuk menyisihkan 10 persen dari TPP guru untuk menunjang profesinya.
"Maksud Pak Achmad, mbok ya jangan dihabiskan semua, niat baik beliau kemudian dengan salah satu bank distop dulu. Kalau dana diambil semua, kan habis. Bahwa kemudian ada inisiatif dari kepala dinas pendidikan tidak masalah, kemudian rame dan akhirnya blokir itu sudah dibuka kembali. tapi kalau ada acara diklat, maka guru harus bisa menyisihkan 10 persen dari dana TPP," terangnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Achmad Sudiyono mengatakan, pihaknya menyampaikan permintaan maaf atas adanya pemblokiran hingga sempat mereshkan para guru penerima dana TPP.
"Kalau dianggap salah, saya minta maaf, namun niat saya untuk membantu para guru agar bisa ikut diklat sebagai penunjang profesi guru nantinya. Itu itu tidak hilang maupun tidak pindah buku kok," kata Achmad Sudiyono. Dia menambahkan, pemblokiran itu awalnya memang sudah ada kesepakatan
berdasarkan surat dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim dengan para guru.
Nantinya guru akan ikut pendidikan dan latihan Inservice Learning Tahap I dan On The Job Learning yang total biayany sebesar Rp 3,5 juta per guru. Pihaknya mengaku juga sudah memerintahkan kepada UPTD Dispendik dan PGRI se-Jember agar dana TPP itu tidak dihabiskan semuanya.
"Pada Februari nanti kita targetkan sekitar 100 sampai 200 guru bisa ikut Diklat LPMP adn setahun Jember bisa mengirim sekitar 2.400 guru unutk peningkatan profesi. Kalau ada guru yang tidak bisa komputer dan teknologi informasi, maka saya bisa nangis prihatin nantinya," ujarnya. Selain itu Diklat LPMP Jatim itu sifatnya wajib diikut para guru yang sudah mendapatkan TPP. Kalau tidak, maka bisa saja guru yang tidak ikut Diklat itu terancam TPP akan dicabut atau ditinjau ulang. "Blokir itu diperlukan agar guru nanti tidak pusing saat harus membayar biaya Diklat.
Jadi disini blokir bukan pindah buku, saya tidak ada niatan awalnya, namun karena guru minta blokir dicabut ya saya lakukan. Saat ini saja, dari total TPP Rp 56 miliar saja, sudah tinggal Rp 10 miliar karena sudah diambil duluan oleh para guru," katanya. ki

Komisi D Salahkan BNI 46

* Akan Sidak ke Diknas Untuk Klarifikasi

Jember - Kasus BNI 46 gate yang memblokir rekening ribuan guru di Kabupaten Jember berkembang. Komisi D dibawah pimpinan Sunardi, langsung sidak ke BNI 46. Besok, menurut rencana akan sidak ke Diknas untuk klarifikasi.
Menurut Sunardi, bahwa pemblokiran itu jelas keliru. Karena dalam UU Perbankan, No 10 Tahun 2008, jelas bahwa rekening nasabah itu merupakan hak nasabah. Sehingga untuk melakukan pemblokiran itu, atas perintah nasabah.
Kasus yang terjadi di Jember, BNI 46 melalui pimpinannya memblokir rekening nasabah. Kendati tidak ada kerugian. Tetapi, BNI 46 telah melakukan pelanggaran. Dasar hukum pemblokiran tidak ada. Maka bisa merugikan kerahasiaan nasabah.
"Itu juga menjadi perhatian karena BNI telah melanggar UU perlindungan konsumen," ujar Sunardi.
Dalam siaran persnya, pihaknya akan melakukan sidak ke Dinas Pendidikan untuk melakukan klarifikasi. Alasan adanya surat dari Propinsi terkait perintah pengikutsertaan guru sebagai peserta diklat LPMP Dinas Propinsi, yang disebut - sebut Kepala Cabang BNI sebagai dasar.
Dalam sidaknya ke BNI 46, Sunardi, dkk, meminta pertanggungjawaban dan penjelasan Kepala Cabang. Tetapi, Kepala Cabang tidak bisa menjawab. Dia melempar bola dengan menyalahkan Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi, kata Sunardi, jelas pihak Bank telah menyalahgunakan wewenangnya karena surat dari Dinas Pendidikan itu dijadikan dasar pemblokiran. Padahal, itu surat permohonan.
Sebelumnya, ratusan guru di Jember resah. Mereka mendapai rekeningnya diblokir sepihak oleh Bank BNI 46. Anehnya lagi, sejumlah uang Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) mereka hilang. Kisaran Rp 2 - 3 juta tiap orang.
Pemblokiran rekening Bank BNI 46 itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada guru yang bersangkutan. Diduga, pemblokiran itu merupakan modus penyunatan dana TPP guru.
Sugeng, guru SMKN Sukorambi, mengaku memiliki dana Rp 12 juta. Sebagian telah diambil dan sisa nya Rp 3,5 juta. "Saya dikabari teman saya kalau rekening bank diblokir, akhirnya saya cek dan ternyata benar. Uang saya yang Rp 3,5 juta itu kini tersisa hanya 500 ribu saja," kata Sugeng.
Dia menyesalkan pemblokiran yang berakibat hilangnya dana TPP di rekeningnya. "Saya sendiri tidak tahu kok sampai uang saya hilang, entah ada maling atau diambil orang atau bank saya tidak tahu. Mestinya kalau ada blokir kan kita diberitahu dulu," katanya.
Senin (24/1/2011) siang ratusan guru berbondong-bondong mengecek bersama ke BNI 46, dan rela antre di Bank yang berlokasi di Jalan PB Sudirman utara Alun-alun.
Sekadar diketahui, dana TPP yang harus dibayar oleh Pemkab dari APBN kepada ribuan guru Rp 116 miliyar. Ini terbagi menjadi dua kelompok. Sebanyak Rp 91 miliar untuk melunasi Tunjangan Profesi Pendidik, Rp 25 miliar untuk Tunjangan Penghasilan Guru.
Sejak 2006 - 2010, ada 5.686 guru yang sudah bersertifikasi di Jember. Selain itu, sebanyak 3.427 orang sudah mendapat tunjangan dinas. Untuk para guru tersebar pada sejumlah bank diantaranya Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Untuk Bank BNI sendiri terdapat sekitar 2.700 nasabah dari guru yang mendapatkan TPP.
Hal yang sama disampaikan Wuri, guru di salah satu SMP Negeri. Dia mengaku kaget, ketika pagi kemarin mendapat kabar dari temannya kalau rekening TPP mereka di BNI 46 mengalami pengurangan jumlah saldo.
"Saya memastikan kebenaran kabar itu. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, saldo di rekeningnya saya tinggal Rp 4 juta, semestinya saldo yang tertera di buku rekeningnya Rp 7 juta," kata Wuri.
Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono mengatakan, soal blokir itu sudah tidak ada masalah dan sudah lancar lagi. "Tidak ada pindah buku, TPP itu bukan gaji murni tetapi tunjangan profesi dan tidak boleh dihabiskan. Minimal 10 persen disishkan untuk pendidikn dan latihan sumberdaya manusia dan profesi," ujar Achmad Sudiyono.
Selain itu, kenyataan sampai saat ini dana TPP itu sudah banyak yang habis. Padahal untuk biaya pendidikan dan latihan sumberdaya manusia itu untuk sekali saja bisa menghabiskan Rp 1,75 juta di LPMP Provinsi Jatim.
"Jadi blokir itu bukan pindah bukuan atau diambil, tetapi disisihkan ditabungan diklat untuk keperluan diklat guru. Semua sudah diinformasikan kepada guru dan sekarang sudah saya biarkan dan yang pending saat diklat nanti pembayarannya tidak kesulitan. Surat dasat Diklat itu juga sudah terlampir pada urat dari LPMP Jatim nomor 1429/F.F32/LL/2010 tertanggal 7 juli dan 10 Agustus 2010.
"Dalam implementasinya juga berdasarkan surat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tetranggal 16 Maret Tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional didalamnya ada bidang pendidikan," ujarnya. Dia menambahkan soal menyisihkan dana TPP itu sudah disosialisasikan kepada para guru lewat PGRI di seluruh kecamatan.
Sementara Bracnh Manager Bank BNI 46 Nur Azmi mengaku persoaan itu hanyalah karena miss komunikasi saja. "Yang meminta pemblokiran rekening itu Kepala Dinas Pendidikan lewat surat resminya tanggal 10 Januari lalu. Blokir rekening kita lakukan Sabtu kemarin, dan Senin pagi sudah kita buka kembali," kata Nur Azmi.
Sayangnya, dia tidak mau menjelaskan adanya alasan kuat dalam pemblokiran rekening tersebut. "Yang jelas pemblokiran sudah kita buka secara normal dan memang kalau mengecek ke ATM jumlah total saldo tidak semua terlihat utuh, tetapi saat dicek lewat buku nasabah bisa dilihat bahwa uang sebesar Rp 3 juta itu sebenarnya masih utuh," ujarnya.
Menurut dia, pemblokiran rekening itu baru dilakukan sekali ini di Bank BNI dan karena ada permintaan dari Kepala Dinas Pendidikan Jember saja. Selain itu, pembukaan rekening atas 2.700 guru untuk transfer dana TPP itu telah dilakukan sejak bulan November-Desember 2010 kemarin. ki

Empat Pasang Mahasiswi "Kumpul Kebo"

* Digrebek, Ditipiring, di Bina Lurah

Jember - Empat pasang mahasiswa - mahasiswi semester akhir di Perguruan Tinggi Negeri di Jember digrebek warga kampung Kelurahan Tegalboto, Sumbersari Jember, Senin (24/1/2011).
Mereka diarak, setelah didobrak dari tempat kostnya yang dijadikan ajang kumpul kebo dan mesum itu ke Kelurahan Sumbersari untuk dilakukan pembinaan, dan ditipiring untuk diproses di Kepolisian Resort Jember.
Keempat pasang itu, satu pasang ditangkap sehari sebelumnya. Yang terakhir digerebek bersama - sama adalah Fjt (25) warga Kecamatan Genteng Banyuwangi, bersama Ayi (21) mahasiswi warga Jl Madura Jember. Lalu, DH (24) mahasiswa asal Tamansari Bondowoso, berpasangan dengan Upl (20) mahasiswi asal Jember. Pasangan ketiga adalah BB (20) mahasiswa ini berindehoy di kamar bersama MF (21) mahasiswi asal Jember.
Ketiga pasang ini, lantas didata oleh petugas Satpol PP Pemkab Jember di Kelurahan Sumbersari untuk dibina. Mereka selain diperingatkan juga diberikan teguran kepada orangtuanya agar mengawasinya keduanya.
Sebelum dilepas, mereka juga diberikan arahan menghadap ke Mapolres Jember. Di sana mereka dilakukan tipiring. Oleh petugas, mereka disidik dan diberi pembinaan untuk disidang tipiring di Pengadilan Negeri Jember.
Sebelumnya, mereka saat digrebek sedang mengenakan pakaian dalam dan dibalut dengan selimut. Kejadian ini sudah sangat meresahkan. Kost - kostan di Jl Belitung dan Bangka ini sudah diincar aparat Satpol PP dan petugas keamanan Kelurahan karena sering dijadikan ajang mesum.
Tempat kost ini seakan menjadi tempat semacam hotel yang bisa memasukkan orang keluar masuk dengan seenaknya. Jika malam dilarang menginap ternyata mereka memanfaatkan siang harinya. Tapi, berkat informasi warga sekitar yang resah, akhirnya petugas Satpol PP bersama warga menggerebek. Ketiga ditangkap dalam keadaan tidak berpakaian berdua di kamar masing - masing.
Kasatreskrim Polres Jember AKP Kusworo, membenarkan penangkapan itu.Pihaknya belum mendapat pelimpahan dari Satpol PP dan petugas Kelurahan terkait penggerebekan itu. Polisi tetap akan memproses jika dilaporkan. Selama ini, praktek ayam kampus yang menggejala di Jember berkedok sebagai mahasiswa telah ditangkapi oleh Reskrim Polres. Tak kurang dari lima mucikari telah diamankan, dan empat orang mahasiswi yang berprofesi sebagai ayam kampus yang mendapat pembinaan dari Polisi. "Kalau mucikari itu kita jerat pasal Traficking, penjualan manusia," tegas Kasat. ki

Kepala Dinas Pendidikan Blokir Rekening TPP Guru

* Diduga Ada Pungli

Jember - Ratusan guru di Jember resah. Pasalnya, mereka mendapai rekeningnya diblokir sepihak dari Bank BNI 46. Anehnya lagi, sejumlah uang Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) mereka hilang. Kisaran Rp 2 - 3 juta tiap orang.
Pemblokiran rekening Bank BNI 46 itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada guru yang bersangkutan. Diduga, pemblokiran itu merupakan modus penyunatan dana TPP guru.
Sugeng, guru SMKN Sukorambi, mengaku memiliki dana Rp 12 juta. Sebagian telah diambil dan sisa nya Rp 3,5 juta. "Saya dikabari teman saya kalau rekening bank diblokir, akhirnya saya cek dan ternyata benar. Uang saya yang Rp 3,5 juta itu kini tersisa hanya 500 ribu saja," kata Sugeng.
Dia menyesalkan pemblokiran yang berakibat hilangnya dana TPP di rekeningnya. "Saya sendiri tidak tahu kok sampai uang saya hilang, entah ada maling atau diambil orang atau bank saya tidak tahu. Mestinya kalau ada blokir kan kita diberitahu dulu," katanya.
Senin (24/1/2011) siang ratusan guru berbondong-bondong mengecek bersama ke BNI 46, dan rela antre di Bank yang berlokasi di Jalan PB Sudirman utara Alun-alun.
Sekadar diketahui, dana TPP yang harus dibayar oleh Pemkab dari APBN kepada ribuan guru Rp 116 miliyar. Ini terbagi menjadi dua kelompok. Sebanyak Rp 91 miliar untuk melunasi Tunjangan Profesi Pendidik, Rp 25 miliar untuk Tunjangan Penghasilan Guru.
Sejak 2006 - 2010, ada 5.686 guru yang sudah bersertifikasi di Jember. Selain itu, sebanyak 3.427 orang sudah mendapat tunjangan dinas. Untuk para guru tersebar pada sejumlah bank diantaranya Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Untuk Bank BNI sendiri terdapat sekitar 2.700 nasabah dari guru yang mendapatkan TPP.
Hal yang sama disampaikan Wuri, guru di salah satu SMP Negeri. Dia mengaku kaget, ketika pagi kemarin mendapat kabar dari temannya kalau rekening TPP mereka di BNI 46 mengalami pengurangan jumlah saldo.
"Saya memastikan kebenaran kabar itu. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, saldo di rekeningnya saya tinggal Rp 4 juta, semestinya saldo yang tertera di buku rekeningnya Rp 7 juta," kata Wuri.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono mengatakan, soal blokir itu sudah tidak ada masalah dan sudah lancar lagi. "Tidak ada pindah buku, TPP itu bukan gaji murni tetapi tunjangan profesi dan tidak boleh dihabiskan. Minimal 10 persen disishkan untuk pendidikn dan latihan sumberdaya manusia dan profesi," ujar Achmad Sudiyono.
Selain itu, kenyataan sampai saat ini dana TPP itu sudah banyak yang habis. Padahal untuk biaya pendidikan dan latihan sumberdaya manusia itu untuk sekali saja bisa menghabiskan Rp 1,75 juta di LPMP Provinsi Jatim.
"Jadi blokir itu bukan pindah bukuan atau diambil, tetapi disisihkan ditabungan diklat untuk keperluan diklat guru. Semua sudah diinformasikan kepada guru dan sekarang sudah saya biarkan dan yang pending saat diklat nanti pembayarannya tidak kesulitan. Surat dasat Diklat itu juga sudah terlampir pada urat dari LPMP Jatim nomor 1429/F.F32/LL/2010 tertanggal 7 juli dan 10 Agustus 2010.
"Dalam implementasinya juga berdasarkan surat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tetranggal 16 Maret Tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional didalamnya ada bidang pendidikan," ujarnya. Dia menambahkan soal menyisihkan dana TPP itu sudah disosialisasikan kepada para guru lewat PGRI di seluruh kecamatan.
Sementara Bracnh Manager Bank BNI 46 Nur Azmi mengaku persoaan itu hanyalah karena miss komunikasi saja. "Yang meminta pemblokiran rekening itu Kepala Dinas Pendidikan lewat surat resminya tanggal 10 Januari lalu. Blokir rekening kita lakukan Sabtu kemarin, dan Senin pagi sudah kita buka kembali," kata Nur Azmi.
Sayangnya, dia tidak mau menjelaskan adanya alasan kuat dalam pemblokiran rekening tersebut. "Yang jelas pemblokiran sudah kita buka secara normal dan memang kalau mengecek ke ATM jumlah total saldo tidak semua terlihat utuh, tetapi saat dicek lewat buku nasabah bisa dilihat bahwa uang sebesar Rp 3 juta itu sebenarnya masih utuh," ujarnya.
Menurut dia, pemblokiran rekening itu baru dilakukan sekali ini di Bank BNI dan karena ada permintaan dari Kepala Dinas Pendidikan Jember saja. Selain itu, pembukaan rekening atas 2.700 guru untuk transfer dana TPP itu telah dilakukan sejak bulan November-Desember 2010 kemarin. ki

Tabel Dana TPP :

I. Total dana dari APBN Rp Rp 116 milyar.
II. Terbagi menjadi dua kelompok yakni Rp 91 miliar untuk TPP dan Rp 25 miliar untuk Tunjangan Penghasilan Guru.
III. Sejak 2006 hingga 2010, ada 5.686 guru yang sudah bersertifikasi.
IV. Sebanyak 3.427 orang sudah mendapat tunjangan dinas.

Sumber : diolah.

Di Grahadi MZA Djalal Sebut Samsul Hadi Siswoyo

Jember - Dalam pertemuan dengan Gubernur, muncul berbagai versi hasil pertemuan. Termasuk versi dan isu melalui pesan singkat SMS di beberapa HP bahwa MZA Djalal pasca pertemuan itu, uring uringan. Bahkan dia dikabarkan, merengek dan menangis saat menginterupsi Gubernur Jatim Soekarwo agar dirinya diaktifkan kembali sebagai Bupati Jember.
Isu lainnya, menyebut bahwa MZA Djalal, sempat menuding dan mengkambing hitamkan mantan Bupati Jember Drs Samsul Hadi Siswoyo, dalam statementnya. Sehingga dirinya seharusnya tidak kena kasus hukum, tetapi dia akhirnya dijerat kasus korupsi.
Dr Yuli Priyanto, membenarkan pernyataan MZA Djalal, yang sempat menyahut - nyahut nama Samsul Hadi Siswoyo, tapi menurutnya tidak seserius yang diomongkan. Kata dr Yuli, hanya sekilas saja sebagai gambaran. "Iya, memang. Tapi, tidak pokok, asal nyahut aja gitu kayaknya," ujarnya.
Tetapi kalangan LSM menilai MZA Djalal, sangat emosional dan pendendam. Sehingga musuh politiknya yang sudah di dalam Lapas masih disebut - sebut ikut campur kasusnya. "Itu kan tidak rasional lagi kalau begitu, rakyat bisa menilai sendiri dia seperti apa," ujar Sudarson, Ketua IBW.
Polemik kepemimpinan di Jember semakin meruncing. Hal itu ditambah lagi, sikap anggota DPRD pendukungnya yang memboikot pembahasan RAPBD 2011. Bahkan, melakukan unjuk rasa berkali - kali dengan menggerakkan massa dari Desa, dibantu PNS, Sekdes, dan menggerakkan Kepala Desa.
Gubernur Jatim Soekarwo akhirnya menilai tidak simpatik kepada Bupati Jember nonaktif MZA Djalal sehingga, terlibat ”perang” terbuka saat bertemu di forum silaturahmi di Gedung Negara Grahadi.
Keduanya terlibat adu argumen terkait status hukum penetapan pejabat sementara (Pjs) Zarkasi di Jember. Djalal pun terlihat uring-uringan saat meninggalkan acara di Grahadi yang tertutup oleh media itu.
Gubernur Jatim Soekarwo menuturkan, keputusan pengangkatan Zarkasi sudah sesuai prosedur. Keputusan ini sudah diambil melalui mekanisme yang benar.Didampingi Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi, Karwo menjelaskan tentang delik hukum yang dipakai ketika mengangkat Pjs di Jember. Sementara Bupati Jember non aktif MZA Djalal mengaku persoalan Jember sudah di serahkan kepada Gubernur.
"Persoalan Jember sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur berjanji akan membahas dengan tim atas opsi yang saya lontarkan. Kini saya tinggal berdoa'a syukur-syukur pak gubernur mencabut penonaktifan saya, atau kalau memang tidak memungkinkan proses ulang pengajuan PJ sesuai dengan prosedur, itu saja harapan saya," ujar MZA Djalal. ki

PKS Kecewa Gubernur Tak Tegas

Pasca Pertemuan Grahadi

Jember - Sementara Ketua Fraksi PKS Yuli Priyanto mengaku kecewa pasca pertemuan Grahadi. "Jelas kami sangat kecewa, pertemuan yang digagas dengan baik itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan," ujarnya.
Sebab kata dia, yang menjadi bahasan utamanya masih seputar polemik keabsahan pengangkatan Pjs Teddy Zarkasi. Padahal ekspektasi besar di benak semua anggota DPRD itu sudah ada.
Dia menambahkan bahwa sebelumnya semua anggota DPRD sudah menyetujui dan berharap besar dengan langkah Gubernur itu. Tetapi meski Gubernur Jatim sudah menegaskan terkait posisi hukum dan keabsahan Pj Bupati Jember, tapi masih memberi jawaban harapan kepada MZA Djalal yang melakukan interupsi.
Gubernur Jatim DR Soekarwo, malah memastikan membentuk Tim Khusus yang bakal menangani dan menyelesaikan masalah pro-kontra pengangkatan Pjs di Jember.
"Itu kan malah butuh waktu lagi. Dan sampai saat ini kinerja tim itu belum jelas dirasakan," tegasnya.
Dengan begitu, lobi-lobi yang selama ini berjalan sebelum pertemuan Grahadi menjadi percuma katanya. Sementara Ketua Fraksi PKNU M Jufreadi mengatakan, janji Gubernur untuk segera menyelesaikan polemik di Jember itu secara otomatis pemerintahan di sini menjadi status quo karena menunggu hasil penyelesaian dari Gubernur.
Menurut Jufreadi, janji Soekarwo itu terucap saat Bupati Jember non aktif MZA Djalal menyampaikan 2 opsi dalam penyelesaian polemik di Jember saat silahturrahim. Dua opsi tersebut yakni mencabut penonaktifannya sebagai Bupati Jember dan Proses ulang Penjabat (Pj) Bupati yang sesuai dengan prosedur." Ini permintaan Pak Djalal kepada Gubernur, agar persoalan Jember selesai, dan pembahasan APBD bisa dilanjutkan," ujarnya.
Selain itu, Pakde Karwo meminta kepada masyarakat Jember untuk collingdown sambil menunggu penyelesaian di Pemprov Gubernur akan membahas persoalan Jember dengan DPRD Propinsi, Ketua Parpol Jatin dan Forum pimpinan daerah Propinsi. "Itu secepatnya harus dilakukan agat permasalahan Jember cepat selesai," katanya. ki

Langkah DPRD Makin Tidak Jelas

Pasca Pertemuan Grahadi

Jember - Meski sudah digagas pertemuan silaturahmai Grahadi oleh Gubernur Jatim DR Soekarwo, pasca itu DPRD Jember belum ada langkah kongkrit.
Wakil ketua DPRD Jember Lukman Winarno mengaku masih berkoordinasi dengan pimpinan lainnya dan belum tahu langkah selanjutnya pasca pertemuan Grahadi.
"Kita belum tahu, masih menunggu rapat dengan pimpinan dewan," kata Lukman Wonarno.
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Ayub Junaedi juga menyampaikan saat ini belum melanjutkan rapat internal BK untuk membahas laporan masyarakat.
"Tidak jadi, ada pembatalan secara sepihak dari Ketua BK. Saya juga tidak mengerti alasan pembatalan rapat itu, padahal saya sudah menunggu lama di ruang BK ternyata tidak ada rapat," kata Ayub Junaedi.
Padahal rapat internal BK merupakan salah satu kunci dalam melanjutkan rapat Badan Musyawarah untuk pembahasan dan penetapan RAPBD. BK sebelumnya juga meminta agar rapat Banmus dihentikan dulu sebelum ada keputusan soal adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan empat pimpinan maupun 29 anggota dewan yang dianggap memboikot RAPBD.
Namun demikian, Ayub yang juga Ketua Farksi PKB ini mengaku optimis dalam waktu dekat akan ada solusi terbaik untuk melanjutkan penetapan RAPBD.
"Kita berharap agar Jember tetap kondusif. Polemik Pjs sudah disampaikan gubernur bahwa itu sudah selesai dan legal formalnya sudah sah dan resmi," katanya. Dia jug berharap anggota dewan pro Djalal-Kusen pasca pertemuan Grahadi lebih membawa kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan rakyat untuk menetapkan RAPBD 2011 yang masih terkatung-katung ini. ki

Musda PAN, Aklamasi Pilih Ketua Perempuan

Jember - Evi Lestari, anggota Komisi A dari Partai Amanat Nasional (PAN) Jember ini patut berbangga. Karena dia sebagai wanita pertama yang dipilih Musyawarah Partai Politik secara aklamasi menjadi Ketua DPD PAN Jember, periode 2010 - 2015, dalam Musda di Gedung Yabina Jl Mastrip Jember, Sabtu (22/1/2011).
Dalam perhelatan Musda itu, alumnus Magister Sains bidang Akuntansi tahun 2003 ini menyisihkan dua kandidat laki - laki lainnya yakni Agus Widianto, yang juga anggota DPRD Jember, dan Dwi Purbadi.
Sementara itu, sebelumnya Agus Widianto dan Rendra Wirawan mengundurkan diri karena diduga kuat tidak ingin karirnya mati karena harus berseberangan dengan rekomendasi dari DPP. Calon lain yang tersisih adalah Juanda dan Zulfikar. Keduanya juga tidak sampai kepada pemilihan.
Dalam proses pengusulan kandidat Ketua DPD PAN itu lain dengan parpol lainnya. Karena melalui proses pengusulan nama untuk dilakukan penyaringan dan penjaringan DPP.
Dari enam nama, DPP memilih dengan berbagai pertimbangan, kriteria, dan penilaian untuk dimampatkan menjadi tiga nama. Kemudian dari tiga nama itu ditarungkan dalam Musda PAN. Sementara calon lainnya, bernama... kalah telak dari Evi Lestari, SE, Msi.
Istri dari Dr Dwi Cahyono, master Akuntansi yang juga peneliti di Universitas Muhammadiyah Jember ini merasa lega karena Musda PAN yang digelar dengan tiga kali penundaan itu akhirnya selesai.
Dia merasa ada kenikmatan tersendiri dalam berpolitik jika memperoleh kemenangan. Tetapi, dirinya juga tidak lantas besar hari dan tinggi hati. Karena dia mendapat amanah itu bukan tidak mudah.
Target ke depan di Pemilu 2014, dirinya akan mematok enam kursi DPRD Jember bagi kader PAN. "Itu tidak mudah. Dan kami harus berusaha. Semestinya kami harus merangkul semua pihak, dan bekerja sama. Dan DPP saya kira penuh pertimbangan merekomendasi kami sebagai kandidat Ketua DPD PAN," ujarnya. ki

Eko Purwanto : Kades Gelang Tidak Pantas !

Jember - Ulah emosional dan anarkis yang nyaris melukai anggota DPRD Abd Halim dalam unjuk rasa di DPRD pekan kemarin, menurut Eko Purwanto, dari Fraksi Demokrat sangat tidak pantas.
Apalagi aksi pelemparan asbak, dan memaki - maki di depan orang banyak kepada dewan yang terhormat itu bisa melukai perasaan seluruh anggota DPRD. Siapapun anggota DPRD diyakini tidak terima jika mendapat perlakuan seperti itu.
Karena dia adalah wakil rakyat. Apalagi kejadian pelemparan asbak seperti itu mengancam jika dan keselamatan anggota DPRD atau wakil rakyat yang dipilih bedasarkan pemilihan langsung tersebut.
Menurut Eko, pelaku H Mahfud Tukina itu patut mendapat pelajaran berharga dari aksinya. Dia yang membela dan mendukung MZA Djalal, agar diaktifkan kembali dari penonaktifan oleh Mendagri karena menjadi terdakwa korupsi itu sangat wajar karena pendukungnya. Tetapi, jika emosional dan tidak memahami aturan dan kaidah hukum sama saja dengan bunuh diri.
Dia menyesalkan ulahnya, karena dia seorang Kepala Desa. Seharusnya, menjadi panutan masyarakat. Tetapi malah memberi contoh tidak baik. Eko Purwanto, pun sangat menyesalkan karena dari hal kecil itu akhirnya menjadi besar. Betapa tidak. Dirinya pun dibuat repot harus dimintai keterangan polisi menjadi saksi.
"Saya apa dikira tidak capek mas dipanggil polisi. Kendati jadi saksi. Wong menunggunya saja dua jam. Kalau tidak ada kejadian seperti itu kan kita bisa enak bekerja. Kalau begini terlanjur begini kan menyulitkan orang lain. Dia itu kena jerat pasal 335 KUHP kata polisi," ujar Eko Purwanot. ki

Polisi Olah TKP Pelemparan Asbak

Jember - Tim penyidik Polres Jember Aiptu Suprayitno, dan Brigadir Suwito, yang menangani kasus pelemparan asbak Kades Gelang H Mahfud Tukina, kepada anggota DPRD Abd Halim Komisi A, melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Olah TKP itu, dilakukan secara berurutan. Kronologi kejadian mulai dari penyampaian orasi anggota pengunjuk rasa, hingga aksi saling bentak antar pendemo sendiri. Kemudian, beberapa saksi anggota DPRD dari PAN, Evi Lestari dan Agus Sofyan dari PDIP serta Abd Halim dari PKB mengambil tempat.
Posisi Abd Halim, di ujung barat pojok. Sementara Kades Tukina, di ujung selatan timur berhadapan dengan posisi Abd Halim. Saat emosi itulah Tukina, menginjak mejak sidang Komisi A, hingga rompal. Kemudian dengan secepat kilat dia melempar asbak ke arah Abd Halim.
Beruntung lemparan itu tidak tepat mengenai tubuh anggota DPRD ini. Tetapi, menyamping di sebelah kanan. Nyaris mengenai polisi dan petugas Satpol PP yang berjaga di sebelahnya.
Rekaman video itu juga didapat dari Sekretariat DPRD untuk diputar. Kemudian foto - foto dan saksi juga didata untuk dikumpulkan keterangannya. Kaca meja kendati tidak pecah, tetapi kayu yang melekat di kaca ikut ambrol, itu dijadikan barang bukti. Termasuk asbak warga pink sebagai pengganti diminta polisi sebagai barang bukti pengganti.
"Kita ambil posisi saat dia melempar. Dan jatuhnya sampai di mana," ujar Kanit Idik IV Tipiter Polres Jember ini.
Sebelumnya, unjuk rasa massa Pro Djalal ini dipimpin oleh Yudik Suseno, dari Tim Sukses MZA Djalal. Massa lainnya droping dari Sumberbaru dipimpin Kades H Mahfud Tukina. Dari 249 Kades, kini sudah tinggal sepertiga Kades yang masih mendukung MZA Djalal yang meminta boikot pembahasan RAPBD 2011.
Mereka beralasan jika RAPBD 2011 dibahas, syaratnya harus pembaharuan SK Pj Bupati yang ditunjuk Mendagri karena dinilai salah prosedur. Bahkan, massa sebelumnya dengan beragam tuntutan meminta pencabutan surat penonaktifan MZA DJalal. Sehingga mereka meminta MZA Djalal, diaktifkan kembali sebagai Bupati.
Karena dijanjikan ketemua pimpinan tidak kesampaian, Kades Gelang marah, dan emosi. Dia menjejak pinggir meja dan melempar asbak ke arah Abd Halim, dari FKB. Abd Halim, didampingi Ketua Fraksinya Ayub Junaedi, melaporkan kasus itu ke Mapolres dan ditindaklanjuti. ki

Lempar Asbak, Kades Gelang Pro Djalal Calon Tersangka

Jember - Kepala Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, H Mahfud alias Tugina, yang menjadi pelaku perusakan dan pengancaman DPRD itu akhirnya diproses lanjut. Dia kini terancam jadi tersangka.Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Komisi A DPRD Jember itu kini berubah jadi masalah hukum. Kades yang membabi buta mendukung MZA Djalal - Bupati Non Aktif- agar dicabut penonaktifannya dan meminta penggantian Pj Bupati Jember itu dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Senin (24/1/2011) tiga orang saksi anggota DPRD yang menerima pendemo saat itu memenuhi panggilan penyidik Polres Jember. Mereka adalah Evi Lestari, Agus Sofyan, dan Eko Purwanto.
Ketiganya didengar keterangannya terkait kejadian pelemparan asbak oleh Kades Gelang H Mahfud Tugina ini ke arah anggota DPRD Jember dari FKB Abd Halim - asal Puger.
Eko Purwanto, anggota DPRD dari Demokrat mengakui pemanggilan itu. Dia ditanya penyidik dengan 16 pertanyaan seputar kejadian itu. Termasuk kronologi kejadian. Eko menyesalkan kejadian anarkhis Kades Gelang H Mahfud Tukina, tersebut. Selain sebagai panutan dia tidak seharusnya berbuat emosi seperti itu, apalagi berhadapan dengan DPRD.
"Semua persoalan aspirasi pendemo dan pengunjuk rasa itu hanya bisa ditampung. Itu harus dipahami masyarakat. DPRD tidak bisa memutuskan secara sepihak termasuk Komisi A sendirian. Tetapi keputusan bersama. Apalagi terkait pencabutan SK Pj Bupati dan permintaan agar DPRD mengusulkan surat lagi ke Gubernur. Itu kan susah," ujar Eko.
Evi Lestari, dan Agus Sofyan juga senada. Dia menyesalkan aksi - aksi yang anarkhis di dalam gedung DPRD. Karena itu pihaknya tetap meminta polisi memproses kasus itu, agar tidak menimpa anggota DPRD lainnya di kemudian hari.
Kapolres Jember AKBP Taufik Rahmat Hidayat, melalui Kasatreskrim Polres Jember AKP Kusworo Wibowo, SH, SIk, mengatakan penyelidikan belum selesai. Kelanjutan perkara itu masih akan menunggu pemeriksaan pelaku.ki