Kamis, 17 Februari 2011

Kronologi Pengancaman Terhadap Wartawan Radar


Jember, (1titik.com) – Kronologi pengancaman terhadap dua orang wartawan Radar Jember Jawa Pos Group oleh santri Ponpes Darus Shollah Lingkungan RT 4 RW 5 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates diawali dari berita gempar berupa penggerebekan pasangan mesum.Semula, ada informasi yang menyebut ada warga mengerebek empat lelaki yang masuk ke kos-kosan yang dihuni tujuh siswi SMA swasta unggulan Darus Shollah di Tegal Besar ini.
Warga terpaksa mengerebek karena kedatangan lelaki ke kos-kosan putri itu tak hanya satu dua kali saja terlihat. Apalagi, pulangnya hingga larut malam.
Kesabaran warga tak bisa terbendung tatkala empat lelaki masuk ke kos-kosan putri dengan kondisi lampu dimatikan. Sekitar pukul 21.00, warga beramai-ramai melabrak rumah kos putri milik Holifah ini.
Lantaran pintu rumah terkunci, warga berusaha mendobraknya. Setelah terbuka, warga menemukan empat pria tersebut sudah berada di dalam rumah kos-kosan putri.
“Kita gerebek karena sering ada pemuda di sana sampai larut malam,” ujar Ahmad, seorang warga di sekitar kejadian.
Keempat pria tersebut tak bisa berbuat banyak saat disidang warga bersama perangkat RT.
“Ini nggak bisa dibiarkan. Jadi warga marah lalu menggerebek,” ujar Karim, Ketua RT setempat.
Namun, dia mengaku datang ke lokasi penggerebekan belakangan. Namun dia berhasil mengamankan empat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari empat pemuda tersebut.
Dijelaskan, setelah tertangkap basah berada di dalam kos-kosan putri, persoalan itu akhirnya diselesaikan di internal RT.
“Kami minta keempat pemuda mengambil STNK ini di sekolah,” terangnya. Ini agar perbuatan mereka bisa ditindaklanjuti oleh pihak sekolah sebagai bentuk pembinaan.
Sementara itu, ekspresi Holifah pada malam penggerebekan, nampak geram atas perilaku siswi yang kos di rumahnya itu.
“Tak genah nak-kanak reah (Nggak bener anak-anak ini, Red),” ujarnya mengeluh.
Menurutnya, ketujuh siswi yang kos di rumahnya, tidak pernah ada orang tua yang datang menitipkan langsung pada dirinya selaku pemilik kos. Dikatakan, orang tua ketujuh siswi hanya menghubungi lewat telepon.
Dengan kejadian penggrebekan tersebut, pihak yang merasa terpukul adalah pihak sekolah tempat bernaung ketujuh siswi itu. Saat kalangan jurnalis mengkonfirmasi kejadian itu, pihak sekolah menjelaskan, bakal memanggil empat pria bersama orang tuanya guna dimintai penjelasan. Hal ini juga dibenarkan Hadi, Kepala Sekolah SMA Darusshollah. “Kita akan panggil semuanya,” ujarnya.
Bahkan, informasi yang dia peroleh, jumlah pemudanya tak hanya empat, melainkan ada enam.
“Waktu itu ada enam pemuda, bukan empat. Jadi warga langsung menggerebek,” ujarnya. Hanya saja yang berada di dalam rumah hanya ada empat pemuda.
Terkait ketujuh siswi, Hadi akan bertindak tegas dengan memanggil siswinya untuk dilakukan pembinaan. Termasuk kepada enam pemuda yang pada malam tersebut berada di dalam rumah kos milik Holifah. fid/esb/jum
Saat Konfirmasi
Saat dua wartawan Radar Jember melakukan tugas peliputan penggerebekan tempat kos-kosan siswi yang dimasuki empat pemuda, ada tindakan tak sepatutnya dilakukan Ilyas, salah satu keluarga siswi dari tujuh siswi yang kos.
Saat sedang wawancara dengan Ketua RT setempat dan pemilik kos-kosan, Ilyas mendadak marah-marah dan melakukan intimidasi. Ilyas menghalang-halangi wartawan.
Dengan nada tinggi, Ilyas mengusir wartawan dari lokasi kejadian penggrebekan dan melarang melakukan peliputan yang sebenarnya sudah menjadi tugasnya sebagai seorang jurnalis. Tak hanya itu, dengan nada kasar, Ilyas mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap dua wartawan.
“Wartawan itu kerjanya cuma cari uang haram,” kata Ilyas di tengah-tengah kerumunan warga.
Mendengar ucapan dari Ilyas itu, wartawan mencoba menjelaskan bahwa kedatangannya murni untuk melakukan liputan.
Namun Ilyas tak bergeming. Dia malah melakukan pengancaman terhadap wartawan. Di hadapan warga, dia mengancam akan membunuh dua wartawan yang sedang melakukan peliputan itu jika kejadian penggrebekan itu sampai diberitakan.
“Kalau muncul di koran, tak cari kamu. Saya bunuh kamu,” gertaknya.
Melihat keadaan itu, wartawan berniat meninggalkan lokasi kejadian. Namun, Ilyas kembali berulah. Dia malah menggeledah wartawan untuk menemukan identitasnya.
Karena terdesak, dua wartawan ini menyerahkan kartu identitasnya kepada Ilyas. Sampai-sampai, alamat rumah yang tertera di kartu SIM milik wartawan dicatat. Setelah itu, Ilyas masih menggertak dengan ancaman.
Keesokan harinya, pihak Radar Jember telah beriktikad baik untuk meminta penjelasan kepada Ilyas yang kebetulan dikabarkan berada di lingkungan sekolah.
Benar saja, saat beberapa jurnalis mendatangi sekolah, Ilyas sempat bertemu dan bersalaman dengan para wartawan, meski tak ada yang dibicarakan.
Selanjutnya, Hadi selaku Kepala Sekolah mempersilahkan para wartawan untuk masuk ruangan dan memberikan penjelasan terkait kejadian penggerebekan tersebut.
Sementara, Ilyas memilih berada di luar ruangan. Hadi atas nama lembaga sempat meminta maaf atas kasus intimidasi dan ancaman yang dialami wartawan saat peliputan.
Sayangnya, saat kalangan jurnalis meminta agar Ilyas memberikan penjelasan langsung kepada wartawan terkait ucapan, intimidasi, dan ancaman yang dilontarkan saat malam penggerebekan, Ilyas malah menghilang.
Meskipun Kasek Hadi mencari di luar ruangan, namun Ilyas sudah meninggalkan lokasi. “Tadi ada di luar, tapi sekarang ngak ada,” ujarnya.
Lantaran dipandang tak ada iktikad baik, terpaksa kejadian intimidasi dan ancaman terhadap dua wartawan Radar Jember ini dilaporkan ke polisi.
Laporan sudah masuk dengan Nomor: LP /173/II/2011/Jatim/Res Jember tertanggal 16 Februari 2011.
Terkait persoalan itu Winardi Nawa Putra, Pemimpin Redaksi (Pimred) Radar Jember mendampingi dua wartawan nya yang diintimidasi menyatakan, bentuk-bentuk intimidasi, menghalangi tugas jurnalis dalam melakukan peliputan, apalagi sampai mengancam wartawan, jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, khususnya Pasal 18 dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Belum lagi soal intimidasi dan ancaman pembunuhan yang bisa dijerat dengan Pasal 335 KUHP.
“Masalah ini secara resmi sudah kami laporkan ke Mapolres Jember. Kita sudah bertemu dengan Kasat Reskrim AKP Koesworo Wibowo dan menyampaikan kronologinya. Kita minta laporan ini segera ditindaklanjuti karena jelas-jelas melanggar UU Pers dan KUHP,” ujarnya.
Dia berharap, laporan segera ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap terlapor dan saksi-saksi. “Kami akan terus mengawal kasus intimidasi yang menimpa wartawan kami,” tegasnya.
Harapannya, kasus yang terjadi saat ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar menghargai tugas-tugas seorang jurnalis saat melakukan peliputan. “Profesi seorang jurnalis sudah dilindungi undang-undang,’ tegasnya.
Terkait laporan itu, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Koesworo Wibowo SH SIK mengatakan, telah memerintahkan anak buahnya untuk secepatnya menindaklanjuti laporan itu.
“Laporannya sudah kami terima. Kami akan segera bertindak,” tegasnya. Rencananya, polisi akan memanggil pihak pelapor dan beberapa saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
“Keterangan dari pelapor dan saksi-saksi akan dijadikan bahan memperkuat pengusutan kasus tersebut. “Kami akan segera menindaklanjuti masalah ini,” ujar Kasat Reskrim yang belum genap tujuh bulan bertugas di Jember ini. esb/jum/aro

Rabu, 09 Februari 2011

Dua Jambret Tewas Usai Beraksi



Banyuwangi - Nasib sial menimpa Hari Prayitno (23),warga Desa Karangharjo, Kalibaru dan Sukiran (23), warga Desa Setail, Sempu, Banyuwangi. Setelah melakukan aksi penjambretan di jalan raya Situbondo, Desa Selogiri Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua pelaku tersebut mengalami kecelakaan. Akibatnya, satu pelaku jambret tersebut tewas seketika di tempat kejadian perkara. Sedangkan yang satu lagi dalam keadaan kritis dilarikan ke rumah sakit Minggu (6/2) malam. Dari informasi di lapangan pelaku melarikan diri mengendarai kendaran rodo dua usai melakukan aksi penjambretan. Korbannya adalah Mayanti (60), penjual gorengan di pinggir jalan raya. Awalnya sekitar pukul 19.00 WIB, kedua pelaku berpura2 membeli gorengan. Begitu korban lengah pelaku langsung menarik kalung korban seberat 5 gram. Seketika itu korban langsung berteriak minta tolong.
Teriakan tersebut didengar oleh warga lain. Pelaku bergegas melarikan diri mengunakan sepeda motor. Tak jauh dari tempat tersebut, pada saat bersamaan sebuah truk bernopol P 8035 UX muncul dari arah depan yang dikemudikan Suparto (52), warga jalan Letkol Istiqlah, Banyuwangi sedang lewat dijalan itu. Akibat tidak bisa menguasai kendaraannya dua pelaku menghantam badan truk tersebut.
Kerasnya benturan, membuat tubuh kedua korban terseret di bawah roda truk dan motor. Keduanya terkapar bersimbah darah bersama motor Honda Mega Pro yang ditumpanginya. Satu pelaku, Hari Prayitno tewas seketika di lokasi. Kepalanya remuk dan kakinya hancur. Sedang, Sukiran mendeita luka sangat parah. Meski sempat tertolong, pemuda ini akhirnya meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit. “ Kondisinya sangat mengenaskan. Keduanya mengalami luka di kepala dan kaki,” kata Kapolsek Kalipuro AKP Sudarsono, Senin (7/2) kemarin.
Identitas dua pelaku sempat misterius. Pasalnya, tak ditemukan satupun tanda pengenal di badan korban. Polisi berhasil melacak keduanya setelah salah satu pengunjung rumah sakit mengenalinya. Mereka ternyata residivis kambuhan. Hari Prayitno baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Situbondo, Jawa Timur, 15 Januari kemarin dalam kasus pencurian. Sedang Sukiran sudah lama menjadi buron karena kasus serupa. Hingga kemarin, jasad keduanya masih dititipkan di RSUD Blambangan, Banyuwangi.
Dari kasus ini, polisi mengamankan sepeda motor pelaku bernopol P 5748 YO dan 5 gram emas sebagai barang bukti. Polisi juga memeriksa sopir truk terkait kejadian tersebut. Menurut sejumlah saksi, motor pelaku sempat oleng ketika melintas di tikungan. Mereka juga tak sempat menghindar saat truk menubruknya dari arah depan. “ Kejadianya sangat cepat. Pelaku ngebut, lalu menubruk bagian depan truk,” kata Fatur (35), salah satu warga. Motor pelaku juga hancur karena tergilas roda depan truk. win

Ket Foto : Petugas mengangkat tubuh pelaku jambret yang tewas setelah tergilas truk di jalan raya Situbondo, Banyuwangi


HPN, Wartawan Kritik Tindak Kekerasan & Korupsi



Jember - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jember disikapi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara teatrikal dan orasi di depan Gedung DPRD berupa kritik sosial situasi bangsa yang carut-marut nya serta bayangan tindakan kekerasan bermotif perbedaan agama dan isu-isu tindak pidana korupsi. Wartawan yang tergabung dalam Pers Bersatu Melawan Korupsi yang di dalamnya juga melibatkan pers mahasiswa kampus itu juga menggelar aksi teaterikal dengan memampang spanduk besar bertuliskan "Kami sudah lelah".
Koodinator aksi, Isma Hakim Rahmat mengatakan, dalam rangka HPN itu dirinya berharap agar wartawan menyikapi situasi tindak kekerasan dengan cerdas yakni tidak membuat pemberitaan semakin memanas.
"Kami juga berharap media memberikan pencerdasan pada masyarakat dengan berbagai persoalan yang ada solusinya," kata Isma Hakim Rahmat, kemarin.
Selain itu, dia juga berharap wartawan tidak lelah untuk terus mengungkap berbagai pemberitaan soal kasus-kasus korupsi yang sudah merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
"Sorot terus kasus korupsi, jangan menyerah. Sebab media tekadang terberangus oleh kekuatan pemodal yang akhirnya tidak berdaya mengungkap kasus korupsi. Kami juga prihatin atas kondisi Jember dengan pertarungan politik yang akhirnya mengorbankn rakyat dengan tidak ditetapkannya RAPBD," tandasnya.
Dalam aksi teaterikal di halaman Gedung DPRD itu juga dilalukan dengan pembacaan puisi dan nyanyian berlirik menyinggung hati nurai anggota dewan. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Yudi Hartono mengatakan, dia berharap agar media bisa membuka rung kebebasan berdemokrasi dan tidak ada lagi pengekangan informasi publik. " Wartawan harus obyektif dalam memberitakan setiap persoalan," kata Yudi Hartono. ki

Kepala Bapekab Pungli Anggaran 20 Persen

* Mudhar dan 15 Stafnya Diperiksa Kejari

Jember - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Pemkab (Bapekab) Jember Mudhar Syarifudin kemarin diperiksa Kejaksaan Negeri. Selain dia, juga ada sekitar 15 pejabat bawahan Mudhar yang juga turut diperiksa. Pemeriksaan itu diduga kuat adanya tindak pidana korupsi pemotongan dana dari setiap anggaran di Bapekab sebesar Rp 20 persen. Istilah pemotongan itu biasa disebut dengan untuk setoran si "Bos" yang tidak lain diduga untuk Mudhar Syarifudin. Atas tindakan dugaan korupsi pemotongan 20 persen anggaran Bapekab tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 itu, kerugian negara ditotal mencapai Rp 4,4 miliar.
Penyelidikan kasus ini akhirnya menambah daftar panjang pengusutan kasus korupsi seperti di Dinas Perhubungan, kasus tukar tanah guling Brigif dan kasus bedah rumah di Badan pemberdayan Masyarakat.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Jember Sigit Prabowo mengatakAn, pihaknya baru melakukan penyelidikan atas adanya laporan dari salah satu LSM Lembaga Independen Basmi Suap dan Korupsi (Libas) ke Kejagung dan Kejati Jawa Timur.
"Kami masih memintai keterangan dari Bappekab atas perintah dari Kejagung dan Kejati Jawa Timur melalui surat perintah Jaksa Agung Muda Intelijen dan Asisten Intelejen Kejat. Pemeriksaan tahap penyelidikan itu kami lakukan sejak 4 Frebuari lalu dan saat ini masih dalam mengumpulkan data dan bahan keterangan," kata Sigit Prabowo.
Selain Kepala Bapekab yang juga dosen Universitas Jember Fakultas Fisipol, para pejabat bawahan dia sebanyak 15 orang juga tidak luput dari pemeriksaan jaksa.
Sedangkan Ketua LSM Libas David Handoko Seto membenarkan pihaknya telah melporkan kepala Bapakab Jember Kekejagung dan Kejati Jawa Timur sekitar pada bulan Desember tahun lalu.
"Bahkan kami sudah dimintai keterangan lebih dulu oleh Kejaksaan Negeri Jember," David. Menurut temuan dia, ada dugaan sejumlah kejanggalan pada program kegiatan yang dilakukan oleh Bappekab. Dalam setiap kegiatan selalu dipotong 20 persen dengan istilah untuk "Bos" yang diduga merupakan si Mudhar tersebut. Dugaan pemotongan itu juga diduga untuk memperkaya diri sendiri atu golongannya.
Sayangnya, ketika dimintai konfirmasi, Mudhar Syarifudin tidak ebrad di kantornya. Ketika dikonfirmasi melalui telpon selulernya juga tidak diangkat, padahal terdengar nada sambung.
Menurut Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember, Hari Mujiyanto, sejak hari Jumat pekan lalu pihak Kejaksaan Negeri sudah memeriksa 8 pejabat di lingkungan Bapekab terkait kasus yang sama. "Jadi total pejabat yang diperiksa ada sekitar 13 orang. Dalam surat panggilan yang dilayangkan Kejaksaan kepada Bupati Jember MZA Djalal melalui Kabag Hukum," katanya. Ke-13 orang itu diantaranya Kepala Bapekab Mudhar Syarifudin, dan pejabat lainnya berinisial SL, SHT, DD, OT, BS, SWN, RW, LL, NV dan HM. ki



Tiga Kasus Besar Korupsi :




1. Pada Dinas Perhubungan
-dugaan penyimpangan perjanjian sewa pesawat yang menggunakan dana APBD tahun 2007 yang diduga menyalahi Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2008 senilai Rp 4,8 miliar.
-Tersangka : Sunarsono (Kepala Dinas Perhubungan Jember), Syafril Jaya (Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan) dan seorang rekanan berinisial Raymont Mangkalai (Direktur Aero Ekspres Internasional).

2. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
-program bedah rumah pada tahun 2007 jumlah bedah rumah dilakukan pada sekitar 16.260 rumah. Diduga realisasi tiap rumah Rp 2 juta tidak sesuai.
-Tersangka : Suhardiyanto (Kepala Bapemas Jember), Ketua KTI Jember Didit Ajie Purnomo.


3. Kasus Tukar Guling Tanah Brigif
-Pada 12 Oktober 2007 dari pihak PT Teguh Surya Milenia (TSM) dengan Direktur Utama M Gozi, mengajukan permohonan pelepasan aset bekas kantor Kostrad itu ke Pemkab Jember dan dikabulkan. Pelepasan aset itu dilakukan pada 14 Mei 2008 melalui persetujuan Komisi A DPRD Jember. Pemkab Jember melepas aset itu ke PT TSM sebesar Rp 11 miliar dan diganti rugi dengan bangunan dan fasilitas penunjang pelayanan Medik di RSUD dr Soebandi Jember senilai Rp 8,47 miliar.
-Tersangka : mantan Sekretaris Pemkab Djoewito, mantan Asisten Tata Praja Hasi Madani dan mantan Kabag Tata Pemerintahan Soediyanto.

Seumber : diolah.

Jumat, 04 Februari 2011

BK Janjikan Pekan Ini Ada Putusan

Jember - Usai memanggil dan menemui para pihak anggota yang diadukan oleh masyarakat dan anggota dewan sendiri, Badan Kehormatan DPRD pekan ini menjanjikan sudah ada keputusan.
Anggota Badan Kehormatan Ayub Junaedi mengatakan, sejumlah pihak yang telah dipanggil dan ditemui yakni empat ketua fraksi dan empat pimpinan dewan. Empat ketua fraksi dari PDIP, Golkar, PKNU dan PAN-Hanura, sedangkan empat pimpinan dewan yakni Saptono Yusuf, Lukman Winarno, Marzuki Abdul Ghafur dan Miftahul Ulum.
Pertemuan pembahasan BK itu terakhir yakni saat BK menemui empat pimpinan dewan beberapa hari lalu. "Jadi intinya mereka menjelaskan kalau memang saat tanda tangan itu hanya sebatas undangan berita acara. Sedangkan gubernur menggunakan dasar dari rapat Banmus dalam proses pengusulan nama Pjs Bupati. Kami yakin pekan ini sudah ada keputusan yang baik," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya tidak bisa langsung menghentikan penyelidikan atas mosi tidak percaya terhadap pimpinan dewan seperti permintaan MZA Djalal, meski mosi itu akan dicabut oleh 29 anggota dewan. Sebab, menurutnya dalam tata tertib Badan kehormatan tidak diatur soal laporan yang dicabut semacam mosi tidak percaya kemudian menghentikan proses laporan tersebut.
"Saya sendiri menyambut positif jika mereka mau mencabu mosi tidak percaya. Namun kami tidak bisa karena ini sudah aturan, yang jelas teman-teman tolong hormati proses di BK yang sedang berjalan ini," katanya.
Sementara meski bupati nonaktif sudah memberikan himbauan semacam instruksi agar polemik Pjs segera diakhiri, namun realisasinya tidak mudah dilaksanakan ditingkat legislatif. Bahkan hingga kemarin, aktifitas anggota dewan masih saja belum menampakkan kejelasan sikap. Ketua Fraksi Partai Golkar Yudi Hartono mengatakan, himbauan itu tetap harus dipahami sebagai musyawarah yang akan terus dilakukan sampai ada kesepahaman untuk mengakhiri polemik Pjs Bupati.
"Itu kan himbauan dan boleh-boleh saja disampaikan seperti itu. Djalal mengatakan itu sebagai seorang negarawan. Yang jelas kami sudah melakukan langkah kordinasi, namun masih menunggu waktunya saja sebab kita juga menghadapi gugatan class action," kata Yudi Hartono.
Pria yang juga Sekretaris PDPD Partai Golkar Jember ini menambahkan, himbauan itu peluangnya masih 50 persen untuk bisa direalisasikan. "Prinsip kalau itu bisa dilakukan tidak masalah dan tetap akan kita lakukan. Sampai saat ini memang tidak ada inisiatif dari angota dewan, namun setidaknya ada irama bersama sambil menunggu tawaran solusi dari Djalal dan Gubernur Jatim," katanya.
Menurutnya, kalau dalam satu sampai dua pekan kedepan tidak ada langkah, maka dia tidak akan bernadai-andai untuk melakukan semacam langkah politik. Sebelumnya, dalam pers rilis MZA Djalal yang dihadiri tokoh masyarakat berharap dirinya dan pendukungnya mengkhiri polemik Pjs.
Langkah yang bisa dilakukan yakni mencabut mosi tidak percaya dari 29 anggota dewan pro Djalal kepada Pimpinan DPRD, segera menggelar rapat Banmus menetapkan RPABD 2011, rencama mencabut gugatan PTUN terhaap Menteri Dalam Negeri dan mencabut gugatan class action warga kepada 29 anggota dewan.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PKNU M Jufreadi. Menurut Ketua Komisi A DPRD ini, sebenarnya himbauan itu bisa direalisasikan asalkan semua pihak memahami kuncinya yakni ukhuwah atau persatuan.
"Jadi apa yang diinginkan pak Djalal itu kan untuk masyarakat Jember, jadi secara teknis harus bisa diterjemahkan. Untuk cabut mosi, masih akan dibicarakan dan dimusyawarahkan secara teknis bersama fraksi koalisi," katanya. ki

Ada Tujuh Titik Longsoran, Puluhan Warga Diungsikan

Jember - Hingga sore kemarin, terkumpul ada tujuh titik lokasi longsoran di Dusun Besaran Ketajek, Desa Pakis Kecamatan Panti.
Bahkan di lokasi yang masuk wilayah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) dan Pehutani Jember itu sangat parah. Panti 1 Januari 2006 lalu adalah lokasi banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan sekitar 80 warga meninggal dunia.
Menurut Kepala Desa Pakis, Zaini mengatakan, longsor terparah dialami warga yang menghuni di Dusun Besaran. "Hujan memang sangat deras. Warga disana mengaku selain bunyi petir yang cukup keras, juga terdapat suara gemuruh mirip tanah longsor dan banjir bandang," kata Zaini.
Akibat longsor itu, sebuah rumah warga milik Heri mengalami rusak parah dan tiga rumah lainnya juga mengalami kerusakan serta tidak bisa menjadi tempat tinggal permanen.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jember Sandi Suwardi Hasan mengatakan, dia menerjunkan belasan personil dan memberikan bantuan 50 paket logistik bagi korban bencana longsor. Bantuan itu berupa 50 paket sembaku dan 12 dos mi instan serta kebutuhan lainnya.
"Di sana ada sekitar 47 kepala keluarga yang sudah mengungsi ditenda-tenda karena takut terjadi longsor susulan. Apalagi akses jalan menuju Besaran sangat sulit karena warga terisolasi oleh arus Sungai Ketajek yang alirannya cukup deras, penyaluran logistik bahkan ditempuh dengan jalan kaki sekitar 2 sampai 3 kilometer," ujar Sandi.
Ditambahkan, ancaman longsor dan banjir bandang di Keacmatan Panti cukup tinggi jika hujan terus menerus dalam beberapa hari kedepan. Selain longsor yang dialami Dusun Besaran, kondisi serupa juga dialami di Dusun Kali Klepuh Desa Pakis. Disana jalan menuju perkebunan tertutup longsor tanah yang berasal dari tebing yang gundul dan curam.
"Kami mengusulkan ada evakuasi permanen dan tempal tingal permanen bagi warga yang terancam longsor dan banjir bandang disana," imbuhnya.
Pihak PMI juga terus berkoordinasi dengan pihak Pemkab, PDP maupun Perhutani untuk mengantisipasi agar warga yang menghuni di hutan dan sebagian besar merupakan buruh perkebunan itu bisa selamat dari ancaman bencana.
"Dusun Besaran merupakan lokasi milik PDP Jember, namun kemarin yang kami lihat baru petugas Perhutani yang turun membantu korban. Manajemen PDP belum nampak di lapangan," katanya.
Dia menambahkan, selain menyuplai kebutuhan logistik, kondisi pengungsian sekitar 47 kepala keluarga disana masih memprihatinkan. Sebab tempat pengungsian hanya beratap terpal dan beralasakan tikar seadanya. Selain itu pengungsian itu tidak layak karena warga yang menempatinya sangat berjubel dan tidak sesuai dengan kapasitas.
"Kita akan turun lagi kesana membangun tenda layak huni. Selimut dan peralatan kesehatan juga sangat diperlukan bagi warga usia lanjut dan anak-anak, dengan kondisi cuaca seperti ini mereka sangat rentan dengan penyakit pencernaan dan gangguan pernapasan," katanya.
Pihak PMI juga mengusulkan adanya rencana untuk merelokasi warga yang terancam terkena bencana tanah longsor dan banjir bandang. "Kami mendengar kabar pula kalau di Pakis kini juga sudah ada warga yang mengungsi da jumlahnya mencapai 29 kepala keluarga. Mereka sebagain besar masih trauma dengan bencana yan merenggut korban pada lima tahun lalu," ujarnya. ki

Mulai Dulu, Ya Susah Terus



Oleh : Imam Soebagio

Hidup itu memang keras, tapi tawa Miskan (68 tahun) masih selalu menghiasi wajahnya yang renta. Setiap hari, walau hujan membasahi tubuhnya atau saat panas terik menyinari sekujur badannya, dia tetap saja berjalan. Menyusuri jalanan di Perumahan Jember Permai, Kelurahan Sumbersari, Jember. Berjalan tertatih-tatih. Sambil memikul keranjang kosong, menjual jasa membersihkan selokan, atau halaman, atau taman di perumahan itu.
Lelaki tua itu namanya Miskan, tetapi lansia yang satu ini lebih dikenal dengan panggilan Pak Ri. Julukan khas warga Madura karena anak sulungnya bernama Suari. Miskan memang akrab dengan warga perumahan itu karena sejak lebih 20 tahun dia menjual jasa disana. Tubuhnya kurus kering, dibalut kulit keriput kehitaman sedang jalannya terseok-seok. Lansia ini tak pernah menolak kalau diberi makan, atau kopi panas karena memang sejak berangkat sesudah subuh dari rumahnya di Pelindu, tak pernah ngopi. Apalagi makan pagi.
“Apa yang dibuat makan”, kata Pak Ri suatu saat kepada saya saat berteduh dibawah pohon menunggu job. Dari menjual jasa dengan modal tubuhnya yang kurus itu dia membawa uang untuk makan bersama isterinya. Terkadang seharian tidak dapat uang, maka sebelum waktu sholat dhuhur dia pulang dengan gontai.
Sesekali kalau rejeki memihaknya, ada juga yang pesen “rabug”. Rabug adalah kotoran sapi untuk pupuk tanaman. Harga sepikul rabug Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Untuk memenuhi order pupuk kandang, dia harus berjalan sekitar dua kilometer. Ada order dua pikul rabug saja Miskan sudah bahagia sekali. Bisa untuk makan bersama isterinya yang juga sudah renta.
Gladag kembar.
Miskan tinggal di Pelindu, Desa Sumber Beringin Wirolegi ini tidak pernah menerima BLT. Menurut Pak Kampung, karena ketiga anaknya sudah menerima BLT. Miskan sendiri numpang di rumah anak sulungnya yang tukang becak. Dia memang tidak pernah mengharap dapat bantuan, mungkin karena nasibnya, katanya. Dia cukup bahagia kalau bisa makan nasi walaupun sehari cuma sekali, katanya lagi.
Hidup ini keras, kata Miskan. Sejak akil baliq, Miskan sudah bekerja di kota (Jember). Yang paling berkesan adalah ketika beberapa tahun dia ikut bekerja membangun “gladag kembar”, sebuah jembatan di kota Jember yang melintasi Sungai Bedadung yang membelah kota. Tugasnya adalah mengangkuti batu dengan upah 7 sen sehari. Lantaran itulah Miskan mengenal kota Jember. Namun, ketika tubuhnya mulai renta, sudah sekitar 22 tahun dia tidak lagi bisa melihat kota Jember. Padahal jaraknya cuma sekitar 5 kilometer dari rumahnya.
Dia juga tidak pernah menyesal tidak bisa melihat kota Jember yang semakin maju. Terkadang dia bisa membayangkan hiruk-pikuknya kota Jember dari gemerlapnya lampu di malam hari dari rumahnya. Tetapi dia bahagia melihat kesebelas cucu dan seorang cicitnya bisa menikmati alam merdeka.
“Mudah-mudahan mereka tidak seperti saya”, kata Miskan memelas. Lansia yang terpinggirkan, masih harus mencari sesuap nasi dengan menunggu balas kasihan orang. Tapi sudah beberapa lama ini saya tidak melihat Pak Ri melintas didepan rumah atau saat berteduh dibawah pohon dimana kami tinggal.

10 Rumah Terhempas Longsor



Jember - Sedikitnya 10 rumah milik warga Dusun Ketajek, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, Jatim, Jumat (6/2/2011) pukul 03.00 WIB dinihari terhempas longsor.
Ada dua rumah dilaporkan rusah parah karena diterjang longsoran lahar dingin dan batu dari atas puncak bukit Ketajek.
Ketajek adalah wilayah perkebunan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Pemkab Jember yang selama ini sengketa antara warga dan Pemkab Jember. Bahkan kondisi terakhir pasca bencana 1 Januari 2006 di Panti sebelah timurnya, ada retakan sepanjang 15 km mengarah ke perbukitan di Desa Pakis.
Hingga berita ditulis, warga masih bergotong royong memperbaiki rumah dan mengevakuasi para pemilik rumah yang kehilangan tempat tinggal tersebut ke wilayah aman. Pak Sarofah, tokoh warga Desa Pakis mengatakan bahwa pendataan masih berlangsung. Selepas Jumataan, warga masih naik ke atas untuk melakukan penyelamatan dan pembikian tenda buatan sementara.
Cuaca di atas Desa Pakis masih mendung. Bahkan sejak pagi turun hujan rintik. Kerugian dari bencana itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Diantaranya kerusakan jalan, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas umum, kerusakan kebun kopi, dan tanaman serta tegakan pohon milik warga yang siap tebang.
"Kita masih pendataan. Jaraknya memang lumayan jauh dari pemukiman bawah. Nanti saya informasikan datanya. Kita bersama teman - teman wartawan sejak pagi masih ada di TKP dan tidak ada sinyal di sini," ujar Sarofa, sambil terputus nada pembicaraannya.
Ketua Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) H Darsan Afidar, langsung berkoordinasi dengan Pemerintah setempat, termasuk Kepala Bakesbang Pol Linmas Drs Edi Budi Susilo. FPBI dan relawan lain segera berangkat membantu warga yang mengalami longsor. "Terima kasih kita sudah akan mengontak anggota relawan kita di Panti," ujarnya. ki

PT GK Diminta Komisi C Perbaiki Jalan Rusak


Jember - Komisi C selain mendesak kepada Dinas Pekerjaan Umum agar membongkar pengerjaan jalan di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo yang tidak sesuai bestek. Komisi C juga meminta PT Gunung Kelabat mendapat sanksi.
Ketua Komisi C M Asir mengatakan, pengerjaan jalan rusak yang diduga tidak sesuai bestek senilai Rp 1,8 miliar harus dibongkar. "Memang ada masa perawatan selama 6 bulan setelah pengerjaan. Namun secara teknis harus sesuai bestek dengan agregat harus kelas A, bukan tanah keras. Kalau tidak juga dibongkar itu bisa kena kasus hukum," kata M Asir.
Ditambahkan dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Juawarto dan Diretur PT Gunung Klabat agar memberikan klarifikasi. Menurut dia, secara teknis dengan kondisi jalan tanah itu mestinya tahap pendahuluan harus menggunakan lapen untuk memperkuat pondasi aspal hotmix.
Namun pengerjaan yang ada justru sebaliknya. Secara rinci, pengerjaan jalan itu berupa pengerasan yakni lebar 4 meter dengan panjang 2 ribu meter. Sedangkan jalan yang dilakukan pengaspalan yakni lebar 4 meter dengan panjang mencapai 800 meter.
"Setidaknya ada 3 jalan yang dananya berasal dari APBD dan PAK APBD yang pengerjaan tidak sesuai bestek yakni di Jalan Curahtakir, Jalan Badean dan Jalan Paseban Kencong. Itu karena Dinas Pekerjaan Umum yang lemah saat pengawasan pengerjaan proyek," katanya.
Kalau dibiarkan seperti itu, maka proyek yang ada tidak sesuai bestek akan merugikan dana pemerintah yang dipungut dari uang pajat masyarakat. Ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Juwarto hingga kemarin belum memberikan keterangan. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi C Ayub Junaedi.
"Itu kontraktor yang salah dan pimpro nya pimpinan proyek dari dinas yang pengawasannya sangat lemah. Sejak awal kalau pengerjaannya salah kan mesti ditegur, jangan dibiarkan," tandas Ayub Junaedi.
Dia mencontohkan pengerjaan double way di Jalan Hayam Wuruk yang memang pada awalnya ada kesalahan bestek, namun karena pengawasannya ketat maka ketika sudah selesai pengerjaan sudah sesuai bestek.
"Karena itu masih dalam masa pemeliharaan dan ada waktu enam bulan, maka kita minta agar dinas membongkar dan membangun mulai dari awal lagi. Kalau tidak, bisa kena urusan hukum," katanya. ki

Kapolda Jatim Target Usut 100 Kasus Korupsi


* Ke Jember Pantau Keamanan Pasca Hijrahnya MZA Djalal

Jember - Tahun 2011 ini Polda Jatim menargetkan bakal mampu mengusut sekitar 100 kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian, di tiap Polres masing-masing kabupaten atau kota diharapkan bisa mengusut paling tidak 2 kasus tindak pidana korupsi.
Dalam pengusutan kasus korupsi itu, Polda juga menggelar pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusi bagi penyidik agar lebih menguasai proses hukumnya. Itu disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti saat kunjungan ke Polres Jember.
"Jadi tahun ini kita berharap 100 kasus korupsi bisa ditangani polisi," kata Irjen Pol Badrodin Haiti.
Dia juga menambahkan, berdasarkan survey dari beberapa media dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan korupsi antar lembaga hukum, di institusi kepolisian menempati urutan terbawah. Dia juga menekankan agar proses penyidikan bisa dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
"Jangan sampai terjadi aksi kekerasan dalam penyidikan, sebab rilis lembaga bantuan hukum, aksi kekerasan kadang masih saja terjadi pada saat proses penyidikan di kepolisian," katanya.
Dalam kesempatan itu Irjen Pol Badrodin Haiti juga menyinggung soal keamanan kondisi Jember menyusul masih berlarutnya polemik Pjs Bupati. Manurutnya, sejauh ini Jember sudah dalam kondisi sangat kondusif dan kondisi tersebut diharapkan tetap dipertahankan. Dia juga tetap menginstruksikan kepada Polres Jember agar tetap waspada dan terus memonitor perkembangan terbaru.
Sebab tidak menutup kemungkinan, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Jember dalam kondisi kondusif. Pria kelahiran Jember itu juga membenarkan dirinya telah hadir dalam upaya mediasi pertemuan beserta MZA Djalal, Pangdam V Brawijaya dan Gubernur Jawa Timur menyikapi Pjs Bupati. Menurutnya, Djalal sudah berkomitmen minta para pendukungnya agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi. ki

Himbauan Djalal Diduga Politis


* Tak Berpengaruh Kemauan DPRD Bahas RAPBD

Jember - Himbauan MZA Djalal bupati nonaktif yang meminta pendukungnya tak berunjuk rasa, meminta pendukungnya 29 anggota DPRD untuk membahas RAPBD 2011, dan mencabut gugatan PTUN ke Mendagri diduga politis.
Hal itu menyusul trik untuk melepaskan diri dari tanggungjawab dengan menyatakan diri hijrah. Padahal, kondisi politik di Jember tetap tak beranjak positif kepada pembahasan RAPBD.
Himbauannya kepada fraksi pendukungnya untuk mengakhiri polemik Pjs Bupati tidak terlalu berpengaruh.
Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf menerangkan, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari fraksi koalisi pro Djalal yang mau mencabut mosi tidak percaya pada pimpinan dewan.
"Saya kira apa yang dilakukan Djalal secara pribadi dan institusi santar mengapresiasi. Namun ketika ada himbauan mosi itu dicabut atau tidak, pengaruhnya tidak ada dan tidak ada kaitannya, sebab hal itu sudah masuk dala peahasan Badan Kehormatan," kata Saptono Yusuf.
Dia juga mengatakan, sebenarnya inisiatif untuk menyelesaikan polemik Pjs itu sudah lama digagas internal DPRD dengan melakukan komunikasi intensif.
"Kita sudah lama ada rapat dengan ketua-ketua fraksi untuk diselesaikan di Badan Kehormatan saja. Kami berharap agar BK bisa menyelesaikannya dalam sepekan," katanya.
Menurut dia, proses pelaporan terhadap 29 anggota fraksi koalisi yang dianggap memboikot APBD dan 4 pimpinan dewan yang dianggap menyalahi prosedur itu tidak bisa dihentikan begitu saja seperti harapan Djalal.
mestinya, kata pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat ini, Djalal tidak hanya menghimbau pendukungnya didewan mencabut mosi tidak percaya, namun juga memerintahkan ikut rapat untuk membahas dan menetapkan RPABD 2011.
"Saya kira anggota dewan sudah dewas semua, saya yakin dalam berpolitikpun ketika ada perbedaan didalam forum mmang ada, namun ketika selesai ya sudah tidak ada apa-apa," katanya.
Sebelumnya, dalam pers rilis MZA Djalal yang dihadiri tokoh masyarakat berharap dirinya dan pendukungnya mengkhiri polemik Pjs.
Langka yang bisa dilakukan yakni mencabut mosi tidak percaya dari 29 anggota dewan pro Djalal kepada Pimpinan DPRD, segera menggelar rapat Banmus menetapkan RPABD 2011, rencama mencabut gugatan PTUN terhaap Menteri Dalam Negeri dan mencabut gugatan class action warga kepada 29 anggota dewan.
Sementara anggota Badan Kehormatan Ayub Junaedi mengatakan, pihaknya kemarin telah menghadap ke empat pimpinan dewan yakni Saptono Yusuf, Miftahul Ulum, Lukman Winarno dan Marzuki Abdul Ghafur.
"Jadi intinya mereka menjelaskan kalau memang saat tanda tangan itu hanya sebatas undangan berita acara. Sedangkan gubernur menggunakan dasar dari rapat Banmus dalam proses pengusulan nama Pjs Bupati. Kami yakin pekan depan sudah ada keputusan yang baik," ujarnya. ki

Rabu, 02 Februari 2011

DPW Hannura Instruksikan Bahas APBD 2011

Jember - DPW Partai Hannura, Kuswanto, menginstruksikan kepada anggota DPRD nya di Kabupaten Jember untuk segera mengikuti rapat pembahasan RAPBD 2011 dan tidak menuruti kehendak partai koalisinya mendukung pemboikotan pembahasan RAPBD.
Kebetulan Hannura Jember memiliki satu kursi dan masuk dalam partai koalisi pendukung MZA Djalal - Kusen Andalas, sehingga memenangi Pemilukada 2010 kemarin.
Tetapi, keduanya telah dinonaktifkan oleh Mendagri. Karena tidak terima penonaktifan itu yang dinilai tak prosedural, MZA Djalal menggugat Mendagri secara TUN, di Jakarta. Ada dua materi soal penonaktifannya dan penetapan Pj Bupati Jember yang tanpa pertimbangan DPRD.
Akhirnya partai koalisi memboikot pembahasan RAPBD 2011, dan menuruti kemauan politik Bupati non aktif untuk mengklirkan soal Pj Bupati dan permintaan pencabutan penonaktifan. Bargaining itu terus berlanjut hingga berujung aksi massa yang digerakkan MZA Djalal melalui beberapa Kepala SKPD dan Kades pendukungnya.
Ada banyak yang terlibat pendanaan aksi unjuk rasa menentang Pj Bupati, baik dari DPRD sendiri, Kepala Dinas, Kades, dan Kepala Bagian di Pemkab Jember.
Hingga kondisi puncak 29 orang anggota DPRD Jember di dalamnya ada 14 orang anggota Banmus yang menolak hadir di rapat Banmus. Sehingga pembahasan RAPBD 2011 macet hingga awal Pebruari, yang seharusnya akhir Nopember selesai.
Melihat kondisi berkepanjangan ini DPW Partai Hannura memerintahkan anggota nya di DPRD Jember untuk tidak ikut larut dalam konflik itu. Sebab, kepentingan Hannura saat ini adalah semata masyarakat.
Jika Hannura sebagai partai pengusung itu sudah berhasil saat Pemilukada. Bahwa benar MZA Djalal secara faktuil lebih populer di masyarakat dan memenangi Pemilukada 2010. Pilihan benar Hannura tidak meleset. Dan kini jika sudah mengantar menjadi Bupati dan kemudian lantas dinonaktifkan, Hannura sudah harus berpikir kembali untuk rakyat dan kepentingan rakyat banyak.
Jika konflik diteruskan padahal yang dilawan adalah keputusan Mendagri dan Gubernur sama dengan melawan negara. "Pak Djalal itu aspiratif, dan visi misinya bagus. Tetapi setelah kondisi seperti ini, non aktif Hannura harus segera berpikir sehat," ujarnya.
Untuk itu dia memerintahkan kepada anggota DPRD Jember untuk ikut pembahasan RAPBD dan mendorong percepatan. Itu diakui pasca mendapat kejelasan duduk masalah dari pertemuan Grahadi, di mana Gubernur Soekarwo memanggil semua komponen mulai dari Pj Bupati Zarkasih, Bupati non aktif MZA Djalal, Kusen, Ketua Fraksi, Ketua DPRD Kapolres, Dandim, Ketua PN, Kajari dan unsur Ormas lain ditambah Kapolda dan Pangdam V Brawijaya.
"Kita melihat bahwa kepentingan besar RAPBD 2011 itu adalah untuk mayoritas rakyat banyak dan urgen. Bukan mementingkan lagi kelompok. Kita sudah mengantarkan MZA Djalal sampai di kursi Bupati," ujarnya. ki

Selasa, 01 Februari 2011

Benda Mirip UFO di Atap Rumah Warga Banyuwangi


Banyuwangi - Fenomena benda asing di langit atau biasa disebut UFO muncul di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebuah penampakan mirip piring terbang terjepret kamera Hp milik seorang warga setempat. Foto aneh itu menggemparkan warga setelah diunggah ke situs jaringan sosial facebook, Selasa (1/2) kemarin.

Pemilik foto adalah Zefri Veswanto (31), warga jalan ikan Tuna, Perumahan Sutri A 9, Kelurahan Sobo, Banyuwangi. Gambar itu diambil secara tak sengaja menggunakan Hp Nokia 7610 pada 18 Oktober 2010, sekitar pukul 15.46 WIB. Saat itu, dia berniat memotret rumah barunya yang sedang direnovasi. Pria ini mengambil foto atap rumah yang belum diberi genteng. Kebetulan di tengahnya ada sebuah bendera merah putih yang ditancapkan. “ Fotonya mau saya kirim ke mertua di luar negeri,” katanya.

Zefri mengambil foto beberapa kali dari berbagai sudut, termasuk fokus ke atas rumah. Tanpa curiga, dia menyimpan seluruh hasil jepretanya di folder Hp. Penampakan mirip UFO itu baru diketahui setelah melihat hasil fotonya malam hari. “ Kok ada seperti piring terbang lurus dengan tiang bendera,” ujarnya. Begitu diperbesar, bentuknya persis benda asing yang berputar di langit. Di atas piringan terdapat sebuah antena.

Dalam foto tersebut, terlihat benda berbentuk piringan terbang persis di atas atap rumah. Di dekat benda itu, ada seorang tukang yang sedang memperbaiki tiang bendera. Anehnya, ketika ditanya tukang tersebut tidak mengetahui ada benda yang terbang di atas langit. Padahal, saat itu suasana masih terang dan banyak warga berlalu lalang di sekitar lokasi. Anehnya lagi, sebuah jepretan yang sama tidak muncul penampakan UFO itu.

Menurut lelaki yang berprofesi sebagai guru SD ini, foto tersebut selama ini hanya disimpan di Hp. Hanya beberapa kerabat yang mengetahui fenomena aneh tersebut. Dia iseng menyebarkan foto itu ke facebook setelah ramainya berita UFO dan crop circle di media. Foto tersebut diunggah dan disebarkan ke jaringan pertemanan miliknya.

Meski menyerupai UFO, Zefri tidak berani memastikan foto itu adalah gambar asli dari benda ruang angkasa. Dia berharap ada orang yang bisa meyakinkan gambar itu UFO atau tidak setelah diunggah ke facebook. Namun, suami dari Zheyla Nurlaila ini memastikan foto itu adalah asli jepretan kamera Hp miliknya. “ Sumpah, tidak ada rekayasa,” tegasnya. Karena ukuran fotonya cukup kecil, benda asing itu tampak pecah ketika diperbesar. Meski demikian, bentuk aslinya masih tampak jelas menyerupai piring terbang seperti di film.

Kabar munculnya UFO ini membuat warga di sekitar perumahan milik Zefri gempar. Mereka pun berburu mendapatkan foto tersebut melalui Hp masing-masing. “ Saya penasaran, katanya ada UFO di langit sini,” ujar Iful, seorang warga. Mereka yang melihat foto itu kebanyakan meyakini penampakan itu adalah piring terbang mahkluk ruang angkasa.win

PT Gunung Kelabat Colong Aspal



* Sebulan Garap Jalan Rp 1,8 M Rusak

Jember - Komisi C menyesalkan adanya pengerjaan proyek jalan Curah Takir Kecamatan Tempurejo yng dikerjakan asal-asalan. Padahal nilai proyek itu sekitar Rp 1,8 miliar yang menggunakan dana PAK APBD Jember.
Berdasarkan sidak lapangan Komisi C, pengerjaan jalan sepanjang 2 kilometer itu tidak sesuai dengan bestek pada umumnya. Itu tampak pada kondisi aspal yang mestinya lapisan bawahnya diberi agregat kelas A, ternyata hanya berupa tanah keras yang tebalnya tidak sampai 3 centimeter.
"Kita minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan rekanannya membenahi garapan jalan itu," kata Ketua Komisi C M Asir, kemarin. Dia menambahkan, usai sebulan pasca pengerjaan sekitar Desember lalu, aspal yang telah dikerjakan itu dengan mudahnya terkelupas denga sendirinya. Bahkan sebagian jalan yang rusak itu hancur tergenang air jika hujan datang.
Sedangkan Kepala Dinas PU Bina Marga Juwarto saat dikonfirmasi berkali-kali lewat ponselnya, tidak bisa memberikan jawaban. Sedangkan LSM Misi Persada Abdul kadar mengatakan, mestinya aspal jalan itu kondisinya rusak parah. Secara rinci, pengerjaan jalan itu berupa pengerasan yakni lebar 4 meter dengan panjang 2 ribu meter.
Jalan yang diaspal itu lebar 4 meter dengan panjang mencapai 800 meter. "Jika dibiarkan, maka itu bisa dibilang tindak pidana korupsi karena pengerjaan tidak sesuai bestek," kata Abdul Kadar.
Selain itu, pengerjaan jalan yang diperlukan sebagai akses masyarakat desa itu dilakukan pada 20 Oktober sampai 20 Desember 2010 lalu.
"Kami secara lisan sudah melaporkan kasus ini ke DInas PU Bina Marga beserta rekanan yang mengerjakan yakni PT Gunung Klabat.
Pernyatan kepala dinas saat itu minta rekanan agar diperbaiki, ternyata dilapangan tidak diperbaiki dan sebagian jalan yang rusak hanya diurug saja, apalagi kerusakan semakin tampak parah," katanya.
Menurut dia, pihak PT Gunung Klabat sudah tidak punya idikat baik untuk memperbaiki bestek jalan yang tidak seusai itu. "Itu bentuk kecurangan pemborong dan pekan ini kalau tidak juga diperbaiki, kami akan laporkan ke kejaksaan dan kepolisian," katanya. ki

Belum Bayar Ganti Rugi, Eks Bupati Belum Bebas

Jember - Meski dikabarkan sudah bebas, namun Samsul Hadi Siswoyo, mantan Bupati Jember yang tersandung kasus korupsi Kas Daerah itu ternyata masih
mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.
Kabar Samsul bisa menghirup udara bebas itu menyusul dikabulkannya surat pembebasan bebas bersyarat atas dirinya yang dikabarkan turun kemarin. Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik Lapas Jember, Karno mengatakan, terpidana Samsul Hadi Siswoyo sampai saat ini masih berada di dalam Lapas. Dia belum bebas karena masih memiliki tanggungan untuk membayar ganti rugi Rp 913 juta dan denda Rp 200 juta dalam kasus korupsi dana Kas Daerah Pemkab Jember.
"Usulan pembebasan bersyarat dilakukan pada September 2010. Meski sudah menjalani dua pertiga masa hukuman, permohonan belum dikabulkan,
kemungkinan karena belum selesainya pembayaran itu," kata Karno.
Selanjutnya, separuh masa pidana sudah diusulkan dan menginjak dua pertiga, maka surat pembebasan berysrat sudah bisa turun. Dia menambahkan, dengan belum dibayarnya ganti rugi dan denda itu akan menjadi hambatan bagi Samsul untuk bisa bebas bersyarat. DIa juga mengaku ada kekhawatiran jika terjadi penyimpangan di lapangan yakni SK Bebas Bersarat sudah turun namun belum waktunya pulang.
Selain itu Karno menambahkan, untuk ganti rugi jika tidak dibayar diganti pidana penjara 1 tahun dan untuk denda jika tidak dibayar diganti pidana penjara 6
bulan. "Jadi dari pidana pokok ditambah 1,5 tahun," katanya. Seperti diketahui, Samsul Hadi Siswoyo divonis enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung karena
terbukti bersalah dalam kasus pidana korupsi Kasda senilai Rp 18 miliar. ki

Gugatan Class Action Ditunda

Jember - Ketua Majelis Hakim Adi Hernowo Y akhirnya menunda sidang gugatan class action perdana yang dilayangkan oleh enam warga Jember kepada 29
anggota dewan yang dituding memboikot penetapan RAPBD 2011.
Pasalnya, pihak penggugat yakni Kustiono, Heru, Thamrin, Edi Purwanto dan Bambang Irawan belum melengkapi secara administrasif persyaratan gugatan ketika akan masuk persidangan materi gugatan.
Menurut Adi Hernowo, gugatan class action emrupakan gugatan yang diajukan satu orang atau lebih dan orang itu bertindak mewakili kelompok. Sedangkan enam warga Jember itu masih dianggap masih belum bisa menunjukkan bukti mewakili kelompok masyarakat yakni sekitar 2,1 juta warga Jember.
Berdasarkan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, suatu gugatan class action harus ada kelompok, adanya kesamaan fakta atau dasar hukum yang kesamaan ini dijelaskan wakil kelompok, lalu kesamaan dalam jenis tuntutan. "Kalau tiga syarat terpenuhi majelis akan menjatuhkan putusannya apakah gugatan ini sah atau tidak. itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membahas materi gugatan, namun mMereka mewakili kelompok masyarakat atau kelompok apa belum bisa menunjukkan," ujar Adi Hernowo, kemarin.
Sebelumnya, enam warga menggugat 29 orang anggota DPRD Jember dengan memasukkan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jember dan menuntut ganti rugi Rp 1,2 triliun. Penggugat itu yakni Kustiono Musri (LSM), Heru Nugroho (wartawan), M Husni Thamrin (wartawan), David Handoko Seto (wartawan), Bambang Irawan (LSM), dan Edy Purwanto (LSM). Sedangkan tergugatnya yakni anggota dewan yang melakukan mosi tidak percaya terhadap empat pimpinan dewan berasal dari Fraksi PDIP Indonesia Raya, Fraksi Annur, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKNU, dan PPP.
Selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat selama seminggu untuk melengkapi persyaratan administrasi gugatan class action. Dia
menambahkan, dalam sidang perdan itu baru pemeriksaan administrasi dan belum masuk materi. Jika sidang lanjutan penggugat belum bisa melengkapi persyaratan
administrasi, maka majelis akan ambil keputusan apakah guggutan class action ini dilanjutkan atau tidak.
Salah seorang penggugat, Kustiono mengatakan, sebagai warga Jember pihaknya merasa dirugikan dengan sikap 29 anggota dewan yang memboikot RAPBD dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
"Kalau untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Jadi kami tidak perlu minta kuasa khusus, karena saya juga bagian dari masyarakat Jember," kata Kustiono.
Sedangkan pengacara dari 29 anggota dewan, Achmad Kholili mengatakan, sidang perdana itu belum mengarah pada substansi materi yang sebenarnya dan baru memeriksa kelengkapan administratif dari para pihak. "Kita belum bisa berkomentar, sebab majelis hakim nanti yang menentukan gugatan ini ditolak atau
dilanjutkan," kata H Holili. ki

Himbauan MZA Djalal Sulit Direalisasikan

Jember - Meski bupati nonaktif MZA Djalal sudah memberikan himbauan semacam instruksi agar polemik Pjs segera diakhiri, namun realisasinya tidak mudah dilaksanakan di tingkat legislatif.
Bahkan hingga kemarin, aktifitas anggota dewan masih saja belum menampakkan kejelasan sikap. Ketua Fraksi Partai Golkar Yudi Hartono mengatakan, himbauan itu tetap harus dipahami sebagai musyawarah yang akan terus dilakukan sampai ada kesepahaman untuk mengakhiri polemik Pjs Bupati.
"Itu kan himbauan dan boleh-boleh saja disampaikan seperti itu. Djalal mengatakan itu sebagai seorang negarawan. Yang jelas kami sudah melakukan
langkah kordinasi, namun masih menunggu waktunya saja sebab kita juga menghadapi gugatan class action," kata Yudi Hartono.
Pria yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Jember ini menambahkan, himbauan itu peluangnya masih 50 persen untuk bisa direalisasikan. "Prinsip kalau itu bisa dilakukan tidak masalah dan tetap akan kita lakukan. Sampai saat ini memang tidak ada inisiatif dari angota dewan, namun setidaknya ada irama bersama sambil menunggu tawaran solusi dari Djalal dan Gubernur Jatim," katanya.
Menurutnya, kalau dalam satu sampai dua pekan kedepan tidak ada langkah, maka dia tidak akan bernadai-andai untuk melakukan semacam langkah politik. Sebelumnya, dalam pers rilis MZA Djalal yang dihadiri tokoh masyarakat berharap dirinya dan pendukungnya mengkhiri polemik Pjs. Langka yang bisa dilakukan yakni mencabut mosi tidak percaya dari 29 anggota dewan pro Djalal kepada Pimpinan DPRD, segera menggelar rapat Banmus menetapkan RPABD 2011, rencama mencabut gugatan PTUN terhaap Menteri Dalam Negeri dan mencabut gugatan class action warga kepada 29 anggota dewan.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PKNU M Jufreadi. Menurut Ketua Komisi A DPRD ini, sebenarnya himbauan itu bisa direalisasikan asalkan semua pihak memahami kuncinya yakni ukhuwah atau persatuan. "Jadi apa yang diinginkan pak Djalal itu kan untuk masyarakat Jember, jadi secara teknis harus bisa
diterjemahkan. Untuk cabut mosi, masih akan dibicarakan dan dimusyawarahkan secara teknis bersama fraksi koalisi," katanya.
Sementara anggota Badan Kehormatan Ayub Junaedi mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung menghentikan penyelidikan atas mosi tidak percaya terhadap pimpinan Dewan, meski mosi itu akan dicabut oleh 29 anggota dewan. Sebab, menurutnya dalam tata tertib Badan kehormatan tidak diatur soal laporan yang dicabut semacam mosi tidak percaya kemudian menghentikan proses laporan tersebut.
"Saya sendiri menyambut positif jika mereka mau mencabu mosi tidak percaya. Namun kami tidak bisa karena ini sudah aturan, yang jelas teman-teman tolong hormati proses di BK yang sedang berjalan ini," kata Ayub Junaedi.
Dia menambahkan, jika sebelumnya telah menghadirkan dua ketua fraksi yakni Fraksi PDIP dan Fraksi PAN-Hanura, kemarin pihaknya menghadirkan ketua Fraksi Golkar dan Fraksi PKNU.
"Saat kami panggil mereka di BK, intinya tidak bisa menyebutkan kalau mosi tidak percaya diatur dalam tatib dewan. Selain itu juga tidak ada pernyataan dari
mereka untuk mencabut mosi tidak percaya, selanjutnya BK akan memanggil empat pimpinan dewan untuk minta klarifikasi," katanya.ki